<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/IMG_20240807_182337-3189001736.jpg" alt="Postingan terakhir Andre Taulany bersama sang istri Rien Wartia Trigina di Instagram pada 22 April 2023 silam. (Instagram: andreastaulany)" width="100%">
<figcaption>Postingan terakhir Andre Taulany bersama sang istri Rien Wartia Trigina di Instagram pada 22 April 2023 silam. (Instagram: andreastaulany)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya yang dilakukan Andre Taulany untuk menceraikan sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin, kembali gagal. Itu terjadi karena majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menolak permohonan cerai talak yang diajukan Andre. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Erin, Firman Pangaribuan di hadapan awak media pada Selasa (26/8), di bilangan Senayan Jakarta. Menurut dia, penolakan cerai talak dari Andre Taulany disampaikan setelah majelis hakim mempertimbangkan dan mengabulkan argumentasi hukum dari pihaknya. "Kemarin, tanggal 25 Agustus itu adalah sidang dengan agenda putusan. Eksepsi atau tangkisan yang kami sampaikan diterima, dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Artinya apa? &nbsp;Sampai saat ini, ibu Erin dan pak Andre Taulany masih suami istri yang sah," kata Firman. Dalam eksepsi yang disampaikan pihak Erin, meminta majelis hakim PA Tigaraksa untuk tidak menangani pokok perkara perceraian Andre Taulany dengan Erin karena persoalan formalitas yang dinilai tidak tepat. "Menurut hemat kami, Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan fakta dan perundang-undangan norma hukum yang ada itu tidak berwenang untuk memeriksa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon. Dan oleh karena itu, kemarin alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan," paparnya. Firman Pangaribuan lebih lanjut mengatakan, pihaknya berusaha mendamaikan antara Erin dengan Andre Taulany. Yang paling tepat atas konflik yang terjadi dalam rumah tangga bukan memilih perceraian sebagai solusi, tapi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Untuk menyelamatkan cinta suci pernikahan yang diikrarkan di hadapan manusia dan Tuhan. "Semangat juga pernah kami sampaikan dalam beberapa kali pertemuan. Kami sampaikan bahwa kami ingin mendamaikan. Dan sesuai dengan putusan yang kami baca kemarin, intinya ibu Erin, pak Andre adalah suami istri yang sah," tuturnya. Pengacara Erin mengklaim hubungan Andre Taulany dengan Erin sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan oleh publik. Meski ada permasalahan rumah tangga, mereka masih berhubungan baik. Justru yang memperkeruh suasana, katanya, adalah orang luar yang terlibat dalam permasalahan rumah tangga Andre-Erin.&nbsp; "Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami sampaikan mohon untuk siapapun di luar daripada pak Andre dan ibu Erin, mohon maaf &nbsp;jangan mencoba untuk mencampuri. Biarlah mereka memperbaiki persoalan-persoalan yang sudah pernah ada," katanya. Andre Taulany dua kali mengajukan permohonan cerai talak terhadap Erin namun selalu ditolak oleh majelis majelis hakim. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menolak permohonan cerai talak Andre dengan alasan cekcok atau perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya dinilai tidak terbukti. Andre Taulany kembali mengajukan permohonan cerai talak pada 9 April 2025. Lagi-lagi, majelis hakim menolak permohonan cerai talak Andre, dengan alasan Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang untuk menangani perkaranya. &nbsp;

Andre Taulany kembali gagal menceraikan Erin Wartia Trigina, usai permohonan cerai talak yang ia ajukan ditolak pengadilan.

Permohonan Cerai Talak Andre Taulany ke Erin Kembali Ditolak Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/tfOj3wnuyIOs1ZcyyOHHFt2PeKq3eqCM3x8d2M6Y-1-1555272563.jpg" alt="LPSK turun ke Kota Kupang, NTT, untuk menerima permohonan perlindungan dari Ibunda Prada Lucky, prajurit TNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan pada 6 Agustus lalu. (LPSK)" width="100%">
<figcaption>LPSK turun ke Kota Kupang, NTT, untuk menerima permohonan perlindungan dari Ibunda Prada Lucky, prajurit TNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan pada 6 Agustus lalu. (LPSK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ibunda Prada Lucky Chepril Saputra Namo memohon perlindungan, saat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penjangkauan lapangan ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 13-16 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, LPSK menerima permohonan yang diajukan oleh orang tua prajurit TNI AD yang menjadi korban dalam kasus dugaan penganiayaan tersebut.&nbsp; Wakil Ketua LPSK Susilaningtias yang turun langsung ke NTT menyampaikan bahwa pihaknya sudah datang ke Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, dan Kota Kupang. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi dari keluarga, saksi, serta pihak aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Prada Lucky diduga tewas setelah dianiaya oleh para seniornya. Dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Rabu (20/8), Susilaningtias menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pihak keluarga Prada Lucky mencakup beberapa bentuk perlindungan. Mulai dari monitoring, pendampingan selama proses hukum berlangsung, pemulihan layanan psikologis, hingga layanan medis.&nbsp; &rdquo;Kami hadir di Kupang untuk memastikan hak-hak saksi dan keluarga korban terpenuhi. Tugas kami adalah mendengar langsung dari mereka serta memverifikasi perkembangan proses hukum,&rdquo; kata dia.&nbsp; Susilaningtias menyampaikan bahwa kasus yang melibatkan Prada Lucky sebagai korban mendapat atensi publik secara luas. Informasi yang dia terima, prajurit muda tersebut tewas setelah 2 bulan bergabung dengan TNI AD. Dia diduga dianiaya oleh 20 seniornya. Lucky meninggal dunia dalam penanganan medis di RSUD Aeramo pada 6 Agustus lalu.&nbsp; Dalam rangkaian investigasi lapangan, LPSK bertemu langsung dengan ibu korban di Kupang. Mereka juga sudah bertemu dengan beberapa saksi yang telah diperiksa Subdenpom Ende dan Denpom Kupang. Tidak hanya itu, LPSK juga meninjau lokasi kejadian untuk menggali keterangan tambahan serta memetakan potensi risiko bagi saksi maupun keluarga korban. &rdquo;Kami hadir berdasarkan informasi jejaring Sahabat Saksi dan Korban serta instansi terkait di NTT. Kami ingin memastikan bahwa suara saksi dan keluarga korban tidak terabaikan,&rdquo; tegasnya. Selain fokus pada keluarga dan saksi, LPSK juga menekankan pentingnya untuk mendorong pengungkapan fakta melalui mekanisme Justice Collaborator (JC). Dari 20 terduga pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut, pihaknya berharap ada yang bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkap kebenaran peristiwa dugaan penganiayaan tersebut secara terang-benderang.&nbsp; &rdquo;Kami berharap Polisi Militer (POM) TNI bisa menyampaikan hak-hak JC kepada para pelaku yang mau bersuara. LPSK siap mendampingi jika ada yang memilih jalan itu,&rdquo; kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, Susilaningtias menyampaikan bahwa status JC menjadi salah satu instrumen penting untuk membongkar kasus kematian Prada Lucky. Dengan adanya status JC, proses penegakan hukum bisa lebih cepat menemukan fakta materiil sekaligus memperkuat pembuktian. Melalui pendekatan langsung di lapangan, LPSK menegaskan komitmen untuk berdiri di sisi saksi dan korban.&nbsp; &rdquo;Menjamin rasa aman, serta mendorong hadirnya keadilan. Kasus LN (Prada Lucky) menjadi pengingat bahwa perlindungan saksi dan korban adalah kunci agar kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya,&rdquo; tandasnya.&nbsp;

LPSK melakukan penjangkauan di NTT untuk melindungi saksi dan keluarga korban kasus Penganiayaan Prada Lucky.

LPSK Terima Permohonan Perlindungan dari Ibunda Prada Lucky, Prajurit TNI Yang Diduga Tewas Karena Dianiaya Senior

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/saT34gDKVcufD2ke23YMppposgtTMl9Z9GeyVXa7-2164250129.jpg" alt="Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Catur Sarwanto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Catur Sarwanto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) mengumumkan telah mempermudah penerbitan izin usaha di bidang pengolahan dan pemasaran ikan. Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Catur Sarwanto memastikan penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) akan terbit maksimal 3 hari kerja setelah dilakukan permohonan. Kemudahan ini sejalan dengan amanat yang terdapat pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. "Dengan adanya PP 28 ini sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi hal yang menjadi perubahan. Ketika pelaku usaha itu sudah memohon dan kalau setelah 3 hari, apabila tidak ada respons dari penerbit izin itu, dia akan terbit secara otomatis," kata Catur Sarwanto dalam Talkshow Reformasi Izin Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui PP 28/2025 di Kantor KKP Jakarta, dikutip Kamis (17/7). "Jadi bukan mulai dari setelah persyaratan lengkap. Tentu ini yang akan kita siapkan dalam proses selanjutnya untuk memberikan kepastian," tambahnya. Lebih lanjut, Catur memastikan bahwa pengajuan hingga penerbitan perizinan berusaha di bidang pengolahan dan pemasaran ikan dapat diajukan melalui OSS atau Online Single Substitution. "Penerbitan sertifikat standar pengolahan pemasaran dan pasca panen itu kita sudah berbasis sitem OSS sejak tahun 2019. Di mana kita sudah mulai melaksanakan sistem perizinan secara online," lanjut Catur. Tak hanya soal kepastian waktu terbitnya surat izin, Catur juga menyampaikan bahwa penyederhanaan yang dilakukan juga meliputi standar perizinan yang harus dipenuhi pelaku usaha menjadi 6, dari sebelumnya 11. Selain itu juga terkait dengan kewenangan. Sebelumnya, kata Catur, kewenangan Koperasi Perikanan Rukun Indonesia (KPRI) yang ada di KKP sebanyak 22 KPRI. Namun saat ini, KKP sudah berbagi kewenangan dengan Kementerian Perindustrian. "Jadi, dari KKP sendiri ada 10 atau 11 KBRI pengolahan yang ada itu menjadi kewenangan KKP. Dan di 11 lagi ada di Kemenperin," jelasnya. Sementara itu, Catur mencatat di sepanjang Semester I-2025, Ditjen PDSPKP KKP sudah memberikan izin kepada 32 pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan merencanakan investasinya sekitar Rp 173 miliar. "Diantaranya, ada bidang usaha di KPRI perdagangan hasil perikanan 24 persen, kemudian yang perdagangan besar olahan itu 20 persen," pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempermudah penerbitan izin usaha pengolahan dan pemasaran ikan, proses hanya 3 hari.

Permudah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan, KKP Pastikan 3 Hari Setelah Permohonan Bisa Langsung Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/pendaftaran-gugatan-hasil-pilkada-091224-aaa-8-852118313.jpg" alt="Petugas Mahkamah Konstitusi (kanan) memeriksa berkas pemohon pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (9/12). (Aprillio Akbar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas Mahkamah Konstitusi (kanan) memeriksa berkas pemohon pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (9/12). (Aprillio Akbar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) Jawa tengah. Penarikan kembali itu dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub) Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. MK menyatakan Andika-Hendi tidak dapat mengajukan kembali gugatan sengketa Pilkada Jateng. "Berdasarkan fakta hukum serta rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 30 Januari 2025, telah berkesimpulan, terhadap penarikan permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dismissal di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/2). Suhartoyo menyatakan bahwa MK akan segera mengembalikan permohonan yang diajukan Andika-Hendi terkait sengketa hasil Pilkada Jateng 2024. "Menetapkan, mengabulkan kembali penarikan permohonan pemohon perkara nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025. Menyatakan permohonan dalam perkara-perkara tersebut di atas ditarik kembali," ucap Suhartoyo. Selain mengabulkan penarikan perkara Pilkada Jateng, MK juga mengabulkan pencabutan gugatan untuk sengketa Pilkada Sulawesi Utara yang teregistrasi dengan nomor 261/PHPU.GUB-XXIII/2025. Permohonan itu sebelumnya diajukan oleh pasangan Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw. Selain sengketa Pilgub, MK juga mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sengketa pemilihan wali kota (pilwalkot) dan pemilihan bupati (pilbup). Di antaranya permohonan pencabutan gugatan sengketa Pilwalkot Semarang dan Probolinggo yang diajukan oleh Perhimpunan Pemilih Indonesia. Secara rinci, MK menarik kembali 9 permohonan&nbsp;PHPU. di antaranya perkara nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, 10/PHPU.BUP-XXIII/2025, 22/PHPU.BUP-XXIII/2025, 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 186/PHPU.BUP-XXIII/2025, 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 261/PHPU.GUB-XXIII/2025, dan 271/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam putusan dismissal hari ini, MK akan membacakan putusan total 158 sengketa hasil Pilkada. Sidang putusan dismisal dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama telah dimulai pada pukul 08.00 WIB. lalu sesi kedua pada 13.30 WIB, serta sesi terakhir pada pukul 19.30 WIB.&nbsp; Putusan dismissal ini digelar setelah MK melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 310 perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 sejak 8 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025.&nbsp; Beberapa perkara yang akan diputus MK di antaranya sengketa Pilkada Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. MK juga akan membacakan putusan dismissal untuk sengketa pemilihan bupati (pilbup) serta pemilihan wali kota (pilwalkot).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) di 9 daerah.

MK Kabulkan Pencabutan Permohonan 9 Sengketa Hasil Pilkada, Ada Pilgub Jateng dan Sulut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/BAWASLU-14-A-1850199679.jpg" alt="Bawaslu dalam sidang PHPU Pasca-putusan MK, di Gedung MK, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bawaslu dalam sidang PHPU Pasca-putusan MK, di Gedung MK, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi yang didaftarkan&nbsp;per Selasa siang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015406602/mobil-listrik-rasa-sporscar-pilih-mana-tesla-model-3-atau-hyundai-ionic-6-ini-perbandingannya-spesifikasinya">Mobil Listrik Rasa Sporscar, Pilih Mana? Tesla Model 3 atau Hyundai Ionic 6, Ini Perbandingannya Spesifikasinya</a> Berdasarkan laman/website MK, tercatat 206 permohonan yang didaftarkan ke Kepaniteraan MK hingga pukul 11.40 WIB. Dari total itu, 166 permohonan di antaranya merupakan sengketa pemilihan bupati, 39 permohonan sengketa pemilihan wali kota, dan satu permohonan sengketa pemilihan gubernur. Satu permohonan pemilihan gubernur yang didaftarkan tersebut ialah terkait hasil Pilkada Provinsi Papua Selatan. Permohonan yang resmi terdaftar pada Senin (9/12) malam ini, sekaligus menjadi sengketa pilkada provinsi pertama yang didaftarkan ke MK pada tahun ini. Sementara itu, hasil pilkada tingkat kota yang paling banyak digugat ialah Pilkada Kota Banjarbaru. Hingga Selasa siang, tercatat sebanyak empat permohonan yang berkaitan dengan sengketa pemilihan wali kota Banjarbaru telah didaftarkan ke Mahkamah. Di sisi lain, hasil pilkada tingkat kabupaten yang paling banyak digugat adalah Pilkada Kabupaten Dogiyai, Pilkada Kabupaten Raja Ampat, dan Pilkada Kabupaten Halmahera Utara. MK telah menerima masing-masing tiga gugatan terkait hasil pilkada di kabupaten tersebut. Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, tahapan pendaftaran sengketa pilkada tidak memiliki persoalan. Ia menjelaskan, pendaftaran paling lambat tiga hari kerja sejak KPU setempat menetapkan perolehan suara hasil pilkada. Setelah permohonan didaftarkan, para pemohon dapat melengkapi maupun memperbaiki permohonannya, sebelum kemudian Mahkamah mencatat perkara itu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). &ldquo;Nanti setelah perbaikan, kemudian akan diregistrasi oleh MK. Setelah diregistrasi, nanti para hakim akan menggelar perkara untuk masing-masing panelnya. Kemudian, nanti menetapkan hari sidangnya,&rdquo; ujar Suhartoyo di Gedung I MK, Jakarta (9/12). Dikatakan pula oleh Ketua MK bahwa sidang pemeriksaan perkara sengketa pilkada dilakukan dengan metode sidang panel. Tiap-tiap panel terdiri dari tiga hakim konstitusi. Terkait sidang panel ini, Suhartoyo memastikan tidak ada hakim konstitusi di suatu panel yang mengadili perkara yang berpotensi memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim tersebut. Hal ini demi menjaga sidang terbebas dari konflik kepentingan. MK hingga saat ini belum menentukan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024. Menurut Suhartoyo, Mahkamah sedang&nbsp;menerima permohonan sehingga jadwal sidang masih dalam pembahasan. &ldquo;Kira-kiranya di awal Januari [2025],&rdquo; ucap Suhartoyo memperkirakan jadwal sidang perdana sengketa pilkada. (*)

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 tingkat kabupaten hingga provinsi yang didaftarkan per Selasa

MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Min-Hee-Jin-by-Allkpop-2-1740072145.jpg" alt="Min Hee Jin maju untuk mengambil kembali posisi CEO ADOR. (Allkpop)" width="100%">
<figcaption>Min Hee Jin maju untuk mengambil kembali posisi CEO ADOR. (Allkpop)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div>JawaPos.com&nbsp;- Perwakilan hukum Min Hee Jin pada tanggal 13 September 2024, mengumumkan bahwa permintaan putusan sementara telah diajukan ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Melalui putusan tersebut, Min Hee Jin mengajukan permohonan pengangkatannya kembali sebagai direktur internal di ADOR.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat ini, pengangkatan Min Hee Jin sebagai direktur internal di ADOR akan berakhir pada tanggal 2 November 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, pihak Min Hee Jin menegaskan bahwa perjanjian pemegang sahamnya dengan HYBE masih berlaku.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Salah satunya klausul yang menjamin, masa jabatan Min Hee Jin sebagai CEO dan direktur internal ADOR selama lima tahun.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Oleh karena itu pihak Min Hee Jin mengklaim, dengan memberhentikannya sebagai CEO, HYBE telah melanggar perjanjian pemegang saham.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun dikutip dari Allkpop, HYBE diduga memberitahu Min Hee Jin tentang pemutusan kontrak pemegang sahamnya awal bulan ini, karena alasan yang tidak diketahui.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan mengajukan putusan sementara yang meminta pengangkatannya kembali sebagai direktur internal ADOR, pihak Min Hee Jin bermaksud membatasi kendali HYBE atas jabatannya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jika pengadilan menyetujui permintaan Min Hee Jin dan memerintahkan putusan sementara, HYBE harus mematuhi dengan mengadakan rapat dewan paling lambat November untuk mengangkat kembali Min Hee Jin sebagai direktur internal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jika pengadilan mengakui efektivitas perjanjian pemegang saham antara Min Hee Jin dan HYBE, pihak Min Hee Jin bermaksud untuk menempuh tindakan hukum lebih lanjut untuk merebut kembali posisinya sebagai CEO ADOR.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"HYBE harus menghentikan pelanggaran kontrak yang berkelanjutan, gangguan terhadap operasional, pencemaran nama baik, dan penghinaan, serta membuat keputusan manajemen yang rasional untuk masa depan ADOR dan NewJeans," desak pihak Min Hee Jin.</div> <div>&nbsp;</div> ***

Baru-baru ini, Min Hee Jin mengajukan permohonan pengangkatannya kembali sebagai direktur internal di ADOR.

Min Hee Jin Mengajukan Pengangkatannya Kembali Sebagai Direktur Internal ADOR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3399691696.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Metro Jaya mengajukan permohonan cekal atas Firli Bahuri ke luar negeri untuk 20 hari ke depan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, surat permohonan cekal telah diajukan ke Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Sebelumnya, pada Kamis (23/11) penyidik membuat surat pemberitahuan penetapan tersangka yang ditujukan kepada kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Yakni, terkait dengan pemberitahuan penetapan tersangka Firli Bahuri selaku ketua KPK dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selanjutnya, penyidik juga sudah mengirimkan surat ke Mensesneg terkait hal yang sama. &rdquo;Pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan tim penyidik,&rdquo; ujar Ade Safri di Jakarta kemarin. Ade Safri menjelaskan, mulai Senin (27/11) mendatang sampai satu minggu ke depan, penyidik telah menjadwalkan rencana penyidikan. Misalnya, memeriksa saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa. Terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta maaf kepada masyarakat terkait situasi yang terjadi di KPK saat ini. Sebagai salah satu pimpinan lembaga antirasuah tersebut, Ghufron menyebut dirinya ikut bertanggung jawab atas kegaduhan dan kekisruhan yang terjadi setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, dia memastikan proses kerja KPK akan tetap berlangsung di tengah ditetapkannya salah satu pimpinan sebagai tersangka. Ghufron menyatakan, KPK memiliki lima pimpinan. &rdquo;Saat Pak Firli ditersangkakan, masih ada empat pimpinan lain yang bekerja,&rdquo; paparnya. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima surat permohonan pengajuan praperadilan Firli Bahuri. Surat dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu diajukan kemarin. &rdquo;Ketua PN Jaksel telah menunjuk hakim tunggal Imelda Herawati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan peradilan tersebut,&rdquo; ucap Humas PN Jaksel Djuyamto kepada Jawa Pos kemarin. Hakim telah menetapkan sidang pertama perkara praperadilan itu akan berlangsung pada Senin, 11 Desember. Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, dalam permohonannya menyebut beberapa hal terkait dengan tidak sahnya penetapan status tersangka kliennya. Di antaranya, Ian mempermasalahkan soal diterbitkannya laporan kepolisian model A dan surat perintah penyidikan yang diterbitkan di tanggal berbarengan, 9 Oktober 2023. Seharusnya, sebelum diterbitkannya surat perintah penyidikan, ada surat perintah penyelidikan. &rdquo;Guna mengetahui sah tidaknya perkara tersebut diteruskan ke tahap penyidikan,&rdquo; jelasnya. Dalam permohonan, Ian juga menyatakan, berdasar informasi yang diperoleh Firli dari berbagai sumber, diduga ada upaya dari saksi Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyuruh seseorang untuk membuat pengaduan masyarakat (dumas) ke Polda Metro Jaya. Itu setelah mendapat masukan dan petunjuk dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013321769/berkaca-dari-kasus-firli-kalau-jadi-presiden-anies-akan-buat-perjanjian-untuk-pegawai-kpk-yang-langgar-etik-mundur">Berkaca dari Kasus Firli, Kalau Jadi Presiden, Anies Akan Buat Perjanjian Untuk Pegawai KPK yang Langgar Etik Mundur</a> Firli Ngantor Sementara itu, suasana Gedung Merah Putih KPK tambah ramai setelah Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (22/11) malam. Tampak awak media berderet-deret memberitakan siaran langsung, bergantian sampai menjelang petang. Sementara di dalam gedung KPK, suasana seperti hari-hari biasa. Kemarin beberapa saksi dari berbagai kasus yang ditangani KPK datang silih berganti. Pun, para tersangka dan para koruptor yang memakai rompi datang memenuhi panggilan. Dari dalam gedung, kerja-kerja penyidik tetap berlangsung. Begitu pula Firli yang berkantor di lantai 15 yang hingga kemarin tetap berkantor. &rdquo;Sampai sore tadi (kemarin sore) masih (bekerja, Red). Kegiatan rutin di kantor,&rdquo; terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada Jawa Pos. Kondisi itu seperti mengonfirmasi pernyataan Wakil Ketua KPK Alex Marwata sehari sebelumnya (23/11). Dia memastikan ke publik bahwa Firli masih menjadi pegawai KPK. &rdquo;Masih sangat aktif dan ada di kantor seperti biasa,&rdquo; katanya. (elo/ygi/lyn/c19/ttg)

Polda Metro Jaya mengajukan permohonan cekal atas Firli Bahuri ke luar negeri untuk 20 hari ke depan. Surat permohonan cekal telah diajukan.

Firli Bahuri Jadi Tersangka, Polda Metro Jaya Ajukan Pencekalan

Permohonan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Permohonan

Berita Terkini