<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/sekjen-APTI-kusnasi-640607218.jpg" alt="Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi saat ditemui pasca Rapat di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (13/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi saat ditemui pasca Rapat di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (13/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) Produk Tembakau makin menguat.&nbsp;Para petani tembakau dan cengkeh dari berbagai daerah kompak menentang aturan yang dianggap diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kekacauan di lapangan. Mereka menilai Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlalu terburu-buru dalam memfinalisasi aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 itu tanpa melibatkan seluruh elemen ekosistem pertembakauan secara adil.&nbsp;Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Muhdi menuturkan, tembakau adalah sumber penghidupan 2.5 juta petani di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memikirkan dampak secara matang atas kebijakan yang diambil. "Di dalam rapat tadi, perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) tadi sempat ngomong soal bahwa pengaturan gambar dan kemasan RPMK tembakau tidak akan berdampak pada petani tembakau, tidak akan terjadi chaos. Apakah mereka berani bertanggung jawab? Berani memberi jaminan? Ini soal perut," ujarnya usai rapat di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Senin (13/10). Ia mengatakan, bertani tembakau telah dilakukan petani dari generasi ke generasi. Ia pun menantang Kemenkes untuk mencarikan alternatif lain yang memiliki nilai sama dengan tembakau. "Kami bertani tembakau sudah turun temurun. Kalo Kemenkes bisa mencarikan alternatif solusi yang nilainya sama dalam jangka waktu pendek, silakan,"&nbsp;tegas Muhdi.&nbsp; Dari sisi hulu, para petani tembakau menegaskan penolakan mereka terhadap pengaturan kemasan yang diusulkan Kemenkes. Menurut Muhdi, aturan itu akan berdampak langsung pada penyerapan hasil panen petani. "Di Indonesia ada 14 sentra tembakau dengan lebih dari 100 jenis tembakau. Apa rencana solusi dari Kemenkes bila hasil panen tidak terserap. Kemenkes juga harus paham, pada pertanian tembakau ada petani, ada buruh tani. Apa Kemenkes mau tanggung jawab terhadap hilangnya pendapatan kami? Apakah sudah disiapkan pengganti sumber pendapatan yang sama?" paparnya. Ia menegaskan bahwa 70 persen dari 200 ribu ton tembakau nasional diserap oleh Industri Hasil Tembakau (IHT).&nbsp;Dengan adanya aturan kemasan polos, serapan bisa turun drastis. "Kemenkes yang tergesa-gesa mau menerapkan standarisasi kemasan rokok ujungnya berdampak pada serapan petani tembakau. Ini yang harus dipikirkan matang, bukan sekadar bikin aturan," ucap Muhdi. Muhdi juga menyebut kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Menurutnya, langkah ini hanya meniru negara lain tanpa mempertimbangkan konteks ekonomi nasional. "Padahal negara-negara yang dijadikan kiblat oleh Kemenkes dalam penyusunan aturan kemasan ini tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok). Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dari Indonesia dengan pendapatan cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja," tambahnya. <h3> Apindo: Jangan Tergesa-gesa, ini Bisa Bikin Chaos</h3> Nada keberatan juga datang dari kalangan pengusaha. Anggana Bunawan, Wakil Sekretaris Umum Apindo, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pimpinan rapat, Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2RM Kemenkes, yang dinilai tidak tegas menghadapi tekanan dari kelompok pro-kesehatan. "Bu Nadia tolong bertindak tegas. Terminologi apapun itu, standarisasi yang digagas, akan menciptakan chaos. Jangan terburu buru Kemenkes; cari jalan tengahnya tanpa harus menciderai komunikasi selama ini,' tegas Anggana. Ia bahkan sempat hampir walk out dari rapat karena muncul narasi seolah ekosistem pertembakauan sudah menyetujui aturan standar kemasan tersebut. <h3>Kemenperin Keberatan: Kami Tak Diberi Akses Draf RPMK</h3> Penolakan juga datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).&nbsp;Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Merrijantij Punguan Pintaria, mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses penyusunan draft terbaru RPMK. "Kami tidak diberikan draft-nya, bagaimana kami bisa mengetahuinya. Kami menolak standarisasi kemasan karena dengan kemasan polos akan semakin sulit melakukan pengawasan rokok ilegal; bayangkan jika dipaksanakan juga standarisasi kemasan,"&nbsp;ujarnya. Merrijantij menambahkan, Kemenperin punya tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan kebijakan industri dan ekonomi nasional. "Kita harus mencari cara solusi bersama, saling membantu. Bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang dampaknya sangat menyulitkan," ungkapnya.

Para petani tembakau menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang dinilai diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kekacauan.

Berpotensi Mematikan Penghidupan, Ekosistem Pertembakauan Kompak Tolak Aturan Standarisasi Kemasan Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/asian-male-medical-doctor-1-4152868162.jpg" alt="Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter spesialis. Presiden Prabowo Subianto terbitkan perpres pemberian tunjangan Rp 30 juta per bulan bagi dokter dan dokter gigi spesialis serta subspesialis di daerah terpencil. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) sudah dipastikan mendapat tunjangan khusus Rp 30 juta. Hal itu sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025. Namun, Perpres ini masih menunggu aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyebut implementasi Perpres 81/2025 ini belum bisa dilakukan saat ini juga. &ldquo;Akan ada Permenkes yang sedang disusun,&rdquo; katanya, Kamis (7/8). Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. &ldquo;Kami ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, dimanapun mereka bertugas,&rdquo; ujarnya. Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan. Ini di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Di tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini berpraktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Wilayah penerima tunjangan khusus akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pemetaan kebutuhan nasional. Prioritasnya pada daerah dengan keterbatasan akses, kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat. <h2>IDAI Dorong Hunian Layak untuk Dokter dan Lengkapi Alkes di Faskes</h2> Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI) dr Piprim basarah Yanuarso SpA(K) menyambut baik perpres ini. Menurut dia, ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengorbanan tenaga kesehatan. Piprim pun memberikan tiga saran. Pertama, dia mempertanyakan apakah penugasan ke DTPK bersifat sementara atau permanen. &ldquo;Jika kebijakan ini hanya ditujukan untuk penugasan jangka pendek, maka perlu disiapkan insentif tambahan bagi dokter spesialis yang memilih mengabdi dalam jangka panjang,&rdquo; katanya. Dia juga meminta insentif diberikan tanpa ada potongan. Piprim juga meminta adanya penyediaan tempat tinggal yang layak. Menurut dia, hunian para dokter ini harus layak. Setidaknya ada listrik, air bersih, dan koneksi internet. &ldquo;Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa rumah sakit atau puskesmas di daerah tertinggal dilengkapi dengan peralatan medis esensia, akses obat-obatan, serta alat diagnostik yang sesuai. Dukungan juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Menurutnya, Perpres anyar ini sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 213 dan 218 UU Kesehatan menugaskan negara menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil. Anggaran yang dikeluarkan juga akan mendapatkan timbal balik yang sepadan. &ldquo;Rp 30 juta untuk 1.100 dokter selama setahun butuh anggaran sekitar Rp 4 triliun. Ini adalah investasi kesehatan,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Tapi kalau tidak dibarengi dengan sistem distribusi (dokter) yang kuat dan fasilitas yang memadai, kebijakan tunjangan ini hanya bersifat simbolik,&rdquo; kata Edy. <h2>Dorong Jaminan Hukum bagi Dokter karena Peralatan Terbatas</h2> Senada dengan Piprim, Edy juga mendorong fasilitas kesehatan tujuan dokter tersebut harus ada alat kesehatan yang mampu mendukung diagnosis penyakit. Selain itu juga harus ada jaminan keamanan dan hukum bagi dokter tersebut. Menurut Edy, dokter yang ditempatkan di daerah yang terbatas memiliki risiko tinggi. Untuk itu dia minta Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan dilibatkan guna mendukung sistem perlindungan tenaga medis. &ldquo;Jangan sampai karena alat tidak lengkap atau kondisi darurat, dokter disalahkan. Mereka butuh perlindungan hukum dan profesional yang jelas,&rdquo; katanya. Jika kebijakan ini dilaksanakan dengan serius, menurut dia akan menjadi langkah nyata menuju Universal Health Coverage (UHC). Dalam arti, layanan kesehatan bisa diakses semua masyarakat hingga pelosok.&nbsp; &ldquo;UHC tidak cukup hanya dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. UHC baru akan terwujud jika dokter spesialis hadir di setiap daerah,&rdquo; ungkapnya.

Perpres 81/2025 memberikan tunjangan Rp 30 juta bagi dokter di daerah tertinggal, namun implementasinya masih menunggu aturan turunannya.

Tunjangan Rp 30 juta untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil Tunggu Permenkes, IDAI: yang Diperlukan Bukan Hanya Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/15/PUSPITA-WIJAYANTI-3605569803.png" alt="PUSPITA WIJAYANTI" width="100%">
<figcaption>PUSPITA WIJAYANTI</figcaption>
</figure> Mulai 1 Januari 2025, pemerintah memberlakukan PPN 12 persen pada layanan kesehatan kelas VIP di rumah sakit. Kebijakan itu mungkin tampak seperti langkah wajar untuk menambah pendapatan negara. Namun, jika ditelaah lebih dalam, justru muncul pertanyaan mendasar: Apakah layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang memilih naik kelas perawatan, pantas dikenai pajak yang makin membebani? Permenkes 3/2024 sudah menetapkan bahwa pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan dan memilih naik kelas layanan VIP hanya membayar selisih tarif maksimal 75 persen dari tarif kelas 1. Dengan tambahan PPN 12 persen, timbul kebingungan, apakah pajak itu termasuk dalam selisih biaya yang harus dibayar pasien atau harus dibayarkan terpisah. Kebijakan tersebut seakan mengabaikan dua persoalan utama yang selama ini belum selesai. Yaitu, tarif INA-CBG&rsquo;s yang stagnan dan biaya operasional rumah sakit yang terus meningkat. Padahal, pasien BPJS Kesehatan yang naik kelas sering kali menjadi &rsquo;&rsquo;penyelamat&rsquo;&rsquo; neraca keuangan rumah sakit melalui pembayaran tambahan. Ironisnya, kebijakan PPN itu justru berpotensi merusak keseimbangan tersebut. Dilema Biaya Realitas di lapangan menunjukkan, banyak rumah sakit, terutama di daerah, yang beroperasi dalam tekanan finansial akibat rendahnya tarif INA-CBG&rsquo;s yang menjadi standar pembayaran BPJS Kesehatan. Tarif itu sering kali tidak mencerminkan biaya riil operasional, termasuk gaji tenaga kesehatan, obat-obatan, serta pemeliharaan fasilitas. Dengan demikian, margin keuntungan dari layanan BPJS Kesehatan sudah sangat tipis. Ketika pasien naik kelas layanan VIP, biaya tambahan yang mereka bayar akan menutupi defisit biaya tersebut. Namun, kebijakan PPN 12 persen menempatkan rumah sakit dalam dilema. Jika pajak tersebut harus dipotong dari selisih tarif, ruang finansial makin sempit. Jika dibebankan terpisah kepada pasien, ada risiko penurunan minat untuk naik kelas perawatan. Dalam jangka panjang, pendapatan rumah sakit dan kualitas layanan kesehatan bisa menurun. Kita tidak boleh lupa, kebanyakan rumah sakit di Indonesia bukanlah institusi yang berenang dalam profit berlebih. Bahkan, sebagian besar masih berjuang untuk bertahan, terutama di daerah terpencil. Praktik Internasional Di banyak negara maju, layanan kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar, bukan objek fiskal. Di Singapura, layanan medis esensial tidak dikenai pajak. Pendekatan itu memastikan biaya layanan medis tetap terjangkau sehingga meningkatkan akses pasien terhadap layanan berkualitas. Hasilnya, efisiensi layanan kesehatan meningkat dan sistem tetap berkelanjutan. Pajak hanya dikenakan pada produk non-esensial atau tambahan yang bersifat opsional tanpa mengganggu pelayanan inti. Di negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia, pendekatan pajak jauh lebih bijak. Pemerintah memberikan subsidi besar pada layanan kesehatan sehingga biaya perawatan medis bagi pasien sangat rendah. Contohnya, biaya konsultasi dokter di Swedia berkisar EUR 20&ndash;30, sedangkan pasien dengan penyakit kronis mendapatkan layanan gratis setelah mencapai batas biaya tertentu. Kualitas layanan tetap tinggi karena negara berinvestasi besar dalam infrastruktur kesehatan dan pendidikan tenaga medis. Kesehatan Bukan Beban Jika pemerintah bertujuan meningkatkan penerimaan pajak, menerapkan kebijakan PPN itu pada sektor kesehatan &ndash; yang menjadi hak dasar setiap warga negara &ndash; bukanlah langkah bijak. Pajak 12 persen untuk layanan VIP mungkin terlihat kecil dalam skala fiskal. Namun, implikasinya akan sangat besar. Bisa menambah beban pasien, mempersulit rumah sakit, dan memicu penurunan kualitas layanan. Pemerintah seharusnya lebih berfokus pada reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Misalnya, merevisi tarif INA-CBG&rsquo;s agar mencerminkan biaya riil operasional rumah sakit. Perlu dilakukan penghitungan ulang berbasis data aktual atas biaya operasional rumah sakit, termasuk memperhatikan inflasi dan kenaikan harga teknologi medis. Atau, penyesuaian tarif untuk daerah terpencil yang memiliki tantangan logistik dan infrastruktur lebih tinggi. Selanjutnya, pemerintah patut melaksanakan evaluasi berkala untuk memastikan tarif tetap relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemerintah juga harus melakukan eksklusi PPN untuk layanan kesehatan yang esensial, termasuk layanan VIP yang masih terkait dengan kesehatan pasien. Berikutnya, memberikan insentif fiskal untuk rumah sakit yang terbukti meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kesehatan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi, bukan barang mewah yang bisa dikenai pajak seenaknya. Kebijakan fiskal yang sembrono dalam sektor kesehatan hanya akan melanggengkan ketidakadilan sistemik dan makin membebani masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses layak. Dalam ekonomi kesehatan, pendekatan bijak bukan hanya soal bagaimana menambah pendapatan negara, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang berpihak pada rakyat. Pajak 12 persen pada layanan VIP kesehatan harus ditinjau ulang secara serius. Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi bumerang yang merugikan pasien, rumah sakit, dan pada akhirnya sistem kesehatan Indonesia secara keseluruhan. (*) <hr /> *) PUSPITA WIJAYANTI, DOKTER, aktivissosial, kritikus

Mulai 1 Januari 2025, pemerintah memberlakukan PPN 12 persen pada layanan kesehatan kelas VIP. Kebijakan itu mungkin tampak wajar.

Pemberlakuan PPN 12 Persen pada Layanan Kesehatan VIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Salon-kecantikan.jpg" alt="TATANAN BARU: Dokter Maria melakukan proses laser pada salah seorang pasien di klinik kecantikan di Pakuwon Mall kemarin (17/6). Saat ini, dokter hingga terapis diwajibkan mengenakan alat pelindung diri (APD). (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TATANAN BARU: Dokter Maria melakukan proses laser pada salah seorang pasien di klinik kecantikan di Pakuwon Mall kemarin (17/6). Saat ini, dokter hingga terapis diwajibkan mengenakan alat pelindung diri (APD). (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) menolak Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 tahun 2020 tentang pelayanan radiologi klinik.  Ketua MKKI Prof. Dr. dr David S Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K) mengatakan, pihaknya mewakili Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) dan 15 Organisasi Profesi Kedokteran di Indonesia.  David menegaskan bahwa MKKI yang mewakili IDI dan 15 Organisasi Profesi Kedokteran di Indonesia menolak PMK Nomor 24 tahun 2020.  Menurut dia, PMK tersebut bisa membuat layanan kesehatan yang menggunakan layanan radiologi jadi terganggu.  "Kami menyayangkan munculnya Permenkes Nomor 24 tahun 2020 di tengah situasi pandemi ini, saat semua tenaga medis dan masyarakat sedang berjuang melawan Covid-19. Tak hanya dalam situasi yang tidak tepat, namun Peraturan Menkes itu juga akan memberikan dampak yang tidak baik pada berbagai hal," tegas David S Perdanakusuma dalam keterangan tertulismnya, Senin (5/10).  Adapun sikap MKKI atas aturan tersebut sebagai berikut. Pertama, aturan itu akan memicu kekacauan dalam pelayanan kesehatan yang dampaknya pada masyarakat luas, yaitu berupa keterlambatan dan menurunnya kualitas pelayanan. Akibatnya, dapat menimbulkan peningkatan angka kesakitan dan kematian pasien termasuk kematian ibu dan anak (karena USG oleh dokter kebidanan tidak bisa lagi dilakukan).  Penilaian pembuluh darah jantung untuk pasien penyempitan pembuluh darah tidak bisa lagi dilakukan oleh dokter jantung. Tindakan USG dasar oleh dokter umum menjadi tidak bisa lagi. "Ini karena tidak mendapat kewenangan dari kolegium radiologi," katanya.  Kemudian aturan itu dinilai mengganggu layanan sekurang-kurangnya 16 bidang medis pada masyarakat. Dengan aturan itu, kata dr David, masyarakat paling merasakan dampak dari Permenkes itu. Sebab, layanan yang semestinya dijalankan oleh 25 ribu dokter spesialis dari 15 bidang medis dan juga dokter umum, kini hanya akan dilayani oleh sekitar 1.578 radiolog.  Menurut MKKI, dampak itu bisa berkelanjutan pada pendidikan kedokteran baik spesialis maupun dokter. Akan ada perubahan dari standar pendidikan yang berlaku saat ini.  Sementara itu, akan diperlukan perubahan pula pada standar pendidikan radiologi terkait dengan pelayanan klinik yang meliputi diagnostik dan terapi. Kompetensi setiap bidang ditentukan oleh masing masing kolegium. Kompetensi dokter diatur oleh kolegium dan KKI bukan oleh peraturan menteri. Setidaknya 8.935 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) akan terdampak.  "Terbitnya PMK ini memang berpotensi gesekan antar sejawat dokter. Padahal dalam situasi pandemi harus saling support. Karena kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, seluruh komunitas kesehatan harus saling support, termasuk support penuh pemerintah dan masyarakat," tukasnya.  Maka MKKI mengeluarkan 3 pernyataan sikap sebagai berikut:   1. Kondisi negeri kita yang tengah menghadapi pandemi Covid-19 dirasa sangat memerlukan kerja sama yang erat dan saling mendukung antar sesama teman sejawat profesi dokter dengan kompetensi masing-masing, namun dengan terbitnya Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 (PMK 24/2020) yang mengutamakan teman sejawat spesialis radiologi dan mengesampingkan teman sejawat dokter lain baik dokter umum pada Pelayanan Radiologi Klinik Pratama maupun dokter spesialis pada Pelayanan Radiologi Klinik Madya, Utama dan Paripurna dalam pemanfaatan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan non pengion, dapat dipastikan akan menciptakan suasana tidak nyaman dan melemahnya kerja sama antar teman sejawat profesi dokter yang selama ini telah berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan mengganggu kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.  2. Kekacauan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas bahkan dapat dipastikan akan timbul apabila Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah memberikan Pelayanan Radiologi Klinik Madya, Utama maupun Paripurna, secara konsekuen menerapkan PMK 24/2020 dengan memberikan clinical privilege dan clinical appointment hanya kepada dokter spesialis radiologi yang selama ini telah diberikan dan dijalankan oleh dokter umum dan beberapa dokter spesialis, karena pasti akan terjadi defisit dokter yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sekalipun PMK 24/2020 mengatur ketentuan peralihan untuk penyesuaian selama paling lambat 2 (dua) tahun.  3. Kami juga sangat prihatin dan menyayangkan sikap yang diambil oleh Bapak Menteri selaku profesional dokter spesialis radiologi yang lebih mengutamakan teman sejawat sesama spesialis radiologi pada pelayanan medis yang menggunakan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan non pengion ini, padahal teman sejawat dokter lain pun memiliki kompetensi dan kualifikasi terstandar baik dari segi knowledge, skill maupun kemampuan komunikasi dengan pasien yang kesemuanya itu telah berjalan sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan berbagai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.  "Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Menteri untuk meninjau ulang PMK 24/2020 dan mencabutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama," tutup dr. David.  Dalam PMK yang diterima oleh JawaPos.com, disebutkan dalam Pasal 23 bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan radiologi Klinik harus melakukan uji kesesuaian alat dan memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dalam kondisi pelayanan Radiologi Klinik sangat dibutuhkan, tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) dapat melakukan kegiatan pengujian untuk memastikan peralatan yang akan digunakan dalam Pelayanan Radiologi Klinik dalam kondisi andal pada saat digunakan sehingga aman bagi keselamatan radiasi pasien, tenaga di Fasilitas pelayanan Kesehatan, dan masyarakat. Kondisi Pelayanan Radiologi Klinik sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi untuk penanganan kegawatdaruratan, penanganan bencana, dan kegiatan nasional/ internasional yang ditetapkan oleh pemerintah.  Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis radiologi. Dalam hal hasil evaluasi terhadap pengujian peralatan yang akan digunakan pada Pelayanan Radiologi Klinik dalam kondisi andal, Pelayanan Radiologi Klinik dapat diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.  Lalu Pasal 24 menyebutkan pelayanan Radiologi Klinik dilakukan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis. Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pasien rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.  Pelayanan Radiologi Klinik terhadap pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di poliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik, Poliklinik, instalasi, atau ruangan yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima pasien atas permintaan tertulis dari internal dan/atau eksternal Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain melalui permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dapat dilakukan melalui teleradiologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Kkc2RuQuKdc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Perhimpunan Dokter Tolak Peraturan Menkes tentang Layanan Radiologi

permenkes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#permenkes

Berita Terkini

Berpotensi Mematikan Penghidupan, Ekosistem Pertembakauan Kompak Tolak Aturan Standarisasi Kemasan Rokok

Tunjangan Rp 30 juta untuk Dokter Spesialis di Daerah Terpencil Tunggu Permenkes, IDAI: yang Diperlukan Bukan Hanya Tunjangan

Pemberlakuan PPN 12 Persen pada Layanan Kesehatan VIP

Perhimpunan Dokter Tolak Peraturan Menkes tentang Layanan Radiologi

Download Aplikasi JawaPos.com