<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/MENAKER-JUNI-01-304598142.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah usai" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah usai</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk membangun komitmen pencegahan pelecehan seksual kepada pekerja di lingkungan kerja. Termasuk pemberian sanksi dan tindakan disiplin melalui kebijakan perusahaan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. "Komitmen perlindungan kepada pekerja harus dibuat oleh pengusaha, manajemen perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan regulasinya, sehingga menjadi aman dari upaya segala bentuk pelecehan seksual di tempat kerja, " ujar Ida Fauziyah saat memberikan 'sosialisasi pencegahan/penanganan dan seksual penanggulangan Tuberkolosis (TB) di tempat kerja' di Djarum Oasis Kretek Factory, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (31/5/2023). Sejatinya pemerintah telah mengeluarkan SE Menakertrans No. 03//MEN/IV/2011 untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Namun untuk melengkapi dan memperkuat SE tersebut, pemerintah akan menaikkan status menjadi Kepmenaker tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. "Kepmenaker ini baru akan kami luncurkan bersama teman-teman serikat pekerja/serikat buruh dan Apindo pada Kamis, 1 Juni besok, " kata Ida Fauziyah. Sesuai Kepmenaker baru yang dibuat menyesuaikan dengan UU Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka sanksi bagi pelaku kekerasan seksual akan diterapkan sesuai UU 22/2022. "Di Kepmenaker ini mempertegas adanya satgas yang menerima aduan dari korban baik manajemen, serikat pekerja/serikat buruh atau kedua pihak. Kedua pihak juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, dan Kepmenaker ini juga tak membeda-bedakan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan," katanya. Untuk lebih memahami Kepmenaker, Ida Fauziyah meminta Dirjen PHI &amp; Jamsos lebih masif menyosialisasikan kepada pekerja perempuan. "Karena korbannya lebih banyak perempuan, tak salah jika sosialisasinya menyasar kepada perusahaan yang banyak mempekerjakan perempuan, " ujarnya. Ida Fauziyah mengungkapkan data Kemenkes tahun 2022, pekerja buruh dan petani atau nelayan menjadi kelompok yang paling banyak terpapar Tuberkolosis atau TBC. Jumlah keduanya masing-masing 54.887 dan 51.941. "Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan terhadap bahaya penyakit TBC di lingkungan mereka, " katanya.

Komitmen perlindungan kepada pekerja harus dibuat seluruh pihak dan dan pemerintah dengan regulasinya guna menjamin keamanan pekerja.

Perusahaan Diminta Miliki Komitmen Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/GRES3.jpg" alt="Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani saat peresmian pembangunan plengsengan penahan longsor sepanjang 80 meter yang berada di Dusun Margonoto, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Gresik" width="100%">
<figcaption>Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani saat peresmian pembangunan plengsengan penahan longsor sepanjang 80 meter yang berada di Dusun Margonoto, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Gresik</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebagai upaya melaksanakan amanah negara dalam mencapai kesejahteraan bagi setiap warga negara, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan inisiasi perlindungan pekerja rentan desa dengan mendaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di suatu wilayah sangat diperlukan. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan baru.  ”Untuk mendukung program negara dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemkab Gresik menginisasi melalui desa. Berkomitmen untuk melindungi 1 Desa 100 Pekerja Rentan dengan total 33.000 pekerja rentan,” ujar Fandi Akhmad Yani.  Dia menjelaskan, kategori pekerja rentan yaitu pekerja yang berpenghasilan minim atau jauh di bawah upah minimum, rentan terhadap gejolak ekonomi, tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata, dan memiliki risiko sosial ekonomi yang cukup tinggi.  Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo menyampaikan, jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan. Hal itu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.  Karena itu, dia menilai, perlindungan pekerja rentan desa sangat sejalan dengan tujuan negara.  ”Kami sampaikan apresiasi atas dukungan Bupati Gresik kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik. Kemudian ada Surat Edaran tentang Penggunaan Dana Desa 2023 di mana pemerintah desa memberikan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” terang Hadi.  Dia berharap pemerintah desa dapat mendukung program prioritas nasional. Yaitu, gerakan 1 Desa 100 Pekerja Rentan. Yang merupakan inisiatif dan ajakan untuk memberikan manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada pekerja rentan di pedesaan.  Pada HUT Gresik, dia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan manfaat klaim jaminan kematian kepada 3 ahli waris pekerja rentan desa. Yaitu, almarhum Nukhin dari Desa Tanjung Wedoro yang berprofesi sebagai nelayan, almarhum Mustajab dan almarhum Minfari yang profesi sebagai petani.

Pemkab Gresik Daftarkan Pekerja Rentan Desa Dalam BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BPJS-TK.jpg" alt="Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan jajaran dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hot" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan jajaran dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali, Jumat, (20/1/2023).  Kegiatan tersebut dimulai sejak Kamis, 19 Januari 2023 dan dibuka langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.  Dalam kesempatan tersebut Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan, baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia untuk mencapai target kepesertaan aktif dimana pada akhir tahun 2022 sudah 36 juta orang dan target tahun 2026 sebesar 70 juta orang.  Guna mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi seperti UU 40/2004 tentang SJSN, UU 24/2011 tentang BPJS, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU 23/2014 tentang Pemda, PP 37/2021 tentang JKP dan Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek.  “Kemendagri berperan antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan,” terang Teguh.  Manfaat yang diterima dari 5 (lima) program jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.  Selain itu manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. “Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek,” tuturnya.  Menurut data, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja dari Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Di Tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus. Bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.  Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86% atau 8,41 juta orang. Sementara itu jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57%) dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04% (5.590.724 jiwa).  Arahan Presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target di tahun 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0%.  Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.  Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada bulan November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa. Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa. Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55% dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55%. Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.  “Kemendagri sebagai koordinator binwas secara nasional melakukan binwas umum penyelenggaraan urusan pemda di daerah. Kemendagri mendukung pelaksanaan jamsostek dalam Permendagri 90/2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur, Permendagri 81/2022 ttg RKPD 2023, Permendagri 84/2022 ttg APBD 2023 serta SE Mendagri No. 842.2/5193/SJ Tgl. 23 Sept 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah,” papar Teguh.  Teguh menambahkan, kolaborasi antara Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L, telah dilakukan, diantaranya melalui rapat koordinasi dalam menyusun SE Mendagri dan Permendagri untuk mendukung pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; Penyusunan strategi pencapaian target rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021; monitoring dan evaluasi perlindungan non ASN pemda dan pekerja rentan; perancangan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan; sosialisasi perlindungan jamsostek bagi pekerja rentan; dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan sail tidore.  “Kemendagri akan melakukan percepatan penerbitan Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk kode anggaran JHT, JP, dan pekerja rentan; mendorong penganggaran Jamsostek Pekerja Rentan dari APBD/APBDes; dan pemberian perlindungan kepada Aparatur Desa,” ujarnya.  Arahan Wapres pada acara Paritrana Award 2022: Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta. BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial. seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.  “Tindak Lanjut yang perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama: sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan jamsostek di daerah; mendorong penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem,” pungkas Teguh.  Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Mendagri, Direktur SUPD IV beserta tim, serta para pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan dari level pusat, wilayah dan daerah yang hadir secara hybrid.

Lindungi Seluruh Pekerja di Wilayah dengan BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ANGGORO.jpg" alt="Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo (kanan) dan Ketua Umum APHTN-HAN Guntur Hamzah (kiri) menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat perlindungan pekerja Indonesia yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. di gedung Plaza BPJAMSOSTEK, Jak" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo (kanan) dan Ketua Umum APHTN-HAN Guntur Hamzah (kiri) menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat perlindungan pekerja Indonesia yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. di gedung Plaza BPJAMSOSTEK, Jak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menggandeng Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) untuk mempercepat perlindungan pekerja Indonesia yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Kolaborasi itu dituangkan di dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dan Ketua Umum APHTN-HAN Guntur Hamzah di gedung Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta (2/8).  Dalam sambutannya, Anggoro menyampaikan bahwa BPJAMSOSTEK yang merupakan badan hukum publik dalam menjalankan mandat konstitusi membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk APHTN-HAN.  “Target kami adalah 70 juta tenaga kerja aktif sampai dengan 2026, dan memang kita melihat bahwa untuk mencapai ini dalam 5 tahun adalah tantangan yang tinggi, tidak ada cara lain, kita harus bergandengan tangan untuk berkolaborasi baik dengan stakeholders maupun juga dengan asosiasi,” jelas Anggoro.  Hal-hal yang menjadi ruang lingkup dari Nota Kesepahaman antara lain pengkajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, pembuatan naskah publikasi serta diseminasi informasi mengenai kebijakan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan.  Selanjutnya Ketua Umum APHTN-HAN Guntur Hamzah menyampaikan bahwa APHTN-HAN dan BPJAMSOSTEK memiliki tujuan yang sama dalam memajukan masyarakat Indonesia, dan ini merupakan momentum yang baik untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.  “Alhamdulillah kami merasa terhormat dan bangga bisa bekerja sama berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. APHTN-HAN ini adalah organisasi keilmuan yang tentu basisnya di kampus, yang senantiasa ingin untuk mengabdikan diri sebagai organisasi yang inklusif dan melibatkan banyak dosen-dosen dari fakultas hukum dari berbagai fakultas hukum di tanah air. Kita juga ingin berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara,” ucap Guntur Hamzah.  "Salah satu wujud nyata dukungan yang diberikan APHTN-HAN adalah terbitnya buku tentang BPJAMSOSTEK yang ditulis oleh pengajar hukum tata negara dan administrasi negara. Penulis tersebut adalah Bayu Dwi Anggono yang juga Sekjen APHTN-HAN, Oce Madril, Agus Riewanto dan Jimmy Z. Usfunan.  Guntur Hamzah melanjutkan, program yang diselenggarakan BPJAMSOSTEK merupakan salah satu fungsi dari hukum yaitu sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat, yakni antara kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dengan misi mulia untuk menyejahterakan seluruh pekerja di Indonesia.  Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Group Development Plan dari tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2022 yang membahas template rancangan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah yang akan disebarluaskan pada seluruh pemerintah daerah dalam menyusun regulasi terkait penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan diikuti oleh 21 pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dari seluruh wilayah Indonesia.

Perluas Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng APHTN-HAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SIMBOLIS1.jpg" alt="Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyaksikan penyerahan kartu simbolis oleh Bupati Jember Hendy Siswanto kepada pekerja di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (20/6/2022)." width="100%">
<figcaption>Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyaksikan penyerahan kartu simbolis oleh Bupati Jember Hendy Siswanto kepada pekerja di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (20/6/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Jember menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hal tersebut dibuktikan dengan pendaftaran 21 ribu lebih tenaga kerja dengan profesi petani, nelayan dan guru ngaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Hadir langsung Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyaksikan penyerahan kartu simbolis oleh Bupati Jember Hendy Siswanto kepada pekerja di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (20/6/2022).  Dalam sambutannya Hendy Siswanto mengatakan apa yang dilakukan Pemkab Jember ini memang sudah seharusnya dilakukan, dikarenakan manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) akan memproteksi dan mengamankan pekerja di wilayahnya beserta keluarga dari risiko yang mungkin timbul saat bekerja.  “Negara ini terlalu sayang sama kita, Bapak Presiden ini terlalu sayang sama rakyatnya, makanya ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai bagian menyelamatkan hidup dan ekonomi keluarga pasca ditinggal oleh orang yang menjadi tulang punggung keluarga,” jelas Hendy.  Selain menyerahkan simbolis kepesertaan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan manfaat program dan beasiswa pendidikan anak BPJAMSOSTEK kepada 4 keluarga dan ahli waris dengan total santunan senilai Rp 486 juta beserta santunan jaminan pensiun berkala.  Menurut Hendy, dengan mendukung implementasi Inpres ini akan menguntungkan Pemkab Jember sendiri, karena BPJAMSOSTEK akan menanggung biaya yang timbul jika warganya mengalami musibah. Dirinya menambahkan, jika melihat nominal santunan yang diserahkan, nilainya sudah 3 kali lipat lebih banyak dari iuran yang sudah dibayarkan oleh Pemkab Jember.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SIMBOLIS2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyaksikan penyerahan kartu simbolis oleh Bupati Jember Hendy Siswanto kepada pekerja di Pendopo Wahyawibawagrah, Senin (20/6/2022). (BPJS Ketenagakerjaan for JawaPos.com)  Selanjutnya Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK Zainudin mengapresiasi perhatian sekaligus keseriusan yang dilakukan oleh Pemkab Jember terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.  “Jember hari ini itu luar biasa, Jember menjadi salah satu kandidat Paritrana Award, dari 514 kabupaten/ kota, jember itu masuk 10 besar. Saya sangat senang, kalau jember menjadi kabupaten pertama di jawa timur yang universal coverage BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Zainudin.  Paritrana Award merupakan program pemerintah dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.  Menurut data BPJAMSOSTEK, jumlah coverage kepesertaan di Kabupaten Jamber hingga bulan Mei 2022 sebanyak 57% atau 486 ribu lebih tenaga kerja. Sedangkan jumlah pembayaran manfaat untuk semua program BPJAMSOSTEK hingga tanggal 6 bulan Juni 2022 senilai Rp126 miliar dengan total kasus sebanyak 10.727 kasus.  Menutup kegiatan tersebut Zainudin berharap apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Jember ini dapat menjadi inspirasi nasional dan dijadikan percontohan untuk semua wilayah di tanah air.  “Dengan dukungan semua pihak, seluruh pekerja di Indonesia akan segera terlindungi, kita akan terus berupaya mempercepat universal coverage itu terjadi. Dengan terlindunginya pekerja dari risiko sosial, maka dirinya dan keluarga akan menjalani kehidupan dan pekerjaannya dengan tenang, serta berujung pada pekerja Indonesia yang sejahtera,” tutup Zainudin.

Pemkab Jember Daftarkan Petani, Nelayan dan Guru Ngaji ke BPJAMSOSTEK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IDA-FAUZIYAH1.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah minta kepada para pengusaha untuk memberikan perlindungan, khususnya bagi pekerja perempuan. Mulai dari keamanan hingga memberikan kesempatan istirahat kepada perempuan yang sakit saat haid.  "Perlindungan kepada pekerja perempuan harus diutamakan, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini," terang dia dalam keterangan resmi, Jumat (3/7).  Kata dia, perlindungan kepada pekerja perempuan harus diutamakan, karena ketahanannya dalam menjaga diri tidak sebaik pekerja laki-laki. Perlindungan sebagaimana dimaksud bukan hanya dari perusahaan, tetapi juga dari pihak berwajib.  “Itu masih banyak cerita perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan perbuatan asusila saat kerja malam hari. Perlindungan tidak hanya diberikan oleh perusahaan, tetapi juga aparat keamanan. Upaya menciptakan lingkungan yang aman menjadi kebutuhan bagi pekerja perempuan,” jelasnya.  Perusahaan juga diminta memastikan akses perlindungan kesehatan bagi pekerja perempuan di tempat kerja, seperti hak cuti, istirahat haid, melahirkan, dan keguguran.  “Kasus-kasus seperti ini, perusahaan harus memperhatikan kondisi fisiknya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memulihkan kesehatannya,” ucapnya.  Selain itu, bagi pekerja perempuan yang telah melalui masa melahirkan, perusahaan diminta untuk menyediakan ruang laktasi menyusui. Dia pun dengan tegas mengatakan bahwa perlindungan kepada pekerja perempuan tidak boleh dijadikan beban perusahaan, karena pekerja perempuan juga memiliki kelebihan dibanding laki-laki.  “Pengusaha jangan berpikir kalau mempekerjakan perempuan ada tanggung jawab ini itu. Stop diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Banyak sisi baik dari perempuan dalam bekerja, di antaranya telaten, disiplin, dan cermat,” tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=djlCZv8xfbo  https://www.youtube.com/watch?v=WUIldi51AVA  https://www.youtube.com/watch?v=32DSDLb5Y4k

Menaker Tegas Minta Perusahaan Lindungi Pekerja Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/80-persen-lembaga-pelatihan-kerja-di-jateng-diklaim-belum-berkompeten_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengungkap, sebanyak 80 persen Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) belum berkompeten." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah mengungkap, sebanyak 80 persen Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) belum berkompeten.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekerja-pekerja di wilayah Kalimantan belum terlindungi dengan optimal. Para pekerja formal belum semuanya menjadi peserta BP Jamsostek.  Menurut Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli (Kornas MP) BPJS Hery Susanto, tingkat kesadaran kepesertaan pekerja di wilayah Kalimantan masih sedikit. Belum lebih dari 50 persen.  Pada 2018 lalu, di Kalimantan Tengah jumlah pekerja terdaftar di BP Jamsostek sebesar 50 persen. Kalimantan Timur tingkat kepesertaannya 49,2 persen. Kalimantan Utara (43,76 persen), Kalimantan Barat (25,8 persen), dan Kalimantan Selatan (22,35 persen).  "Kalsel provinsi dengan jumlah kepesertaan BP Jamsostek yang paling minim di Kalimantan," kata Hery Susanto dalam keterangan persnya, Kamis (27/2).  Kata Hery, banyak perusahaan-perusahaan yang mengikutkan pekerjanya menjadi peserta BP Jamsostek. Cuma jumlahnya baru sebagian. Misalnya, dari 1.000 jumlah pekerja, yang diikutkan hanya berkisar 100-200 orang.  Situasi demikian diamini Deputi BPJamsostek Kalimantan Panji Wibisana. Dia menyebut, BP Jamsostek Kalsel pada 2019 telah mencairkan 34.935 klaim dengan nilai Rp 290,58 miliar.  Sementara jumlah tenaga kerja di Kalsel sebanyak 1,86 juta orang. Sedangkan yang menjadi peserta 417.113 atau 22,35 persen. Mayoritas peserta BP Jamsostek Kalsel didominasi pekerja formal, sedangkan pekerja informal masih sangat kecil hanya berkisar 34 ribuan orang atau 4 persen saja. "Kepesertaan BP Jamsostek di Kalsel memang masih rendah," tandasnya.

Perlindungan Pekerja di Kalsel Masih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/uu-perlindungan-pekerja-migran-disahkan-nih-reaksi-pdip_m_164786.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Dyah Pitaloka mengapresiasi pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah tujuh tahun terkatung-katung untuk disahkan. Menurut Rieke, UU tersebut dapat menjamin perlindungan bagi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri sehingga diharapkan para pekerja migran dapat bekerja dengan aman. "Saya memberi apresasi kepada Komisi IX DPR dan pemerintah yang telah berjuang keras menyelesaian Undang-undang ini," ujar Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (25/10). Menurutnya, UU sangat penting bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. "Ini tonggak sejarah yang penting, mengingat Indonesia merupakan pengirim migran terbesar di dunia," imbuhnya. Rieke berharap setelah UU ini disahkan bisa disegerakan aturan sistem jaminan sosial yang lebih baik. Menurutnya, tanpa ada sistem jaminan sosial yang bagus maka kesejahteraan dan keadilan pekerja migran serta keluarganya sulit untuk terwujud. "Ini penting agar seluruh pekerja dan keluarganya mendapatkan jaminan kerja, kesehatan serta jaminan hari tua," tegasnya. Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki Peraturan Menteri No 7 Tahun 2017 tentang program jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia ditambahkan menjadi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Migran Indonesia. "Mohon dukungan menteri tenaga kerja terkait peraturan menteri nomor 7 tahun 2017 tentang jaminan sosial tenaga kerja ditambah menjadi jaminan migran Indonesia," pungkasnya.

UU Perlindungan Pekerja Migran Disahkan, Nih Reaksi PDIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#perlindungan pekerja

Berita Terkini