<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/Proving-Flight-di-Bandara-YIA-0205119-AFA-07_1-1-1-3456827871.jpg" alt="Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, DIY, berpotensi terdampak bika kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi dan beroperasi. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, DIY, berpotensi terdampak bika kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi dan beroperasi. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya mendapat kritik keras dari pakar transportasi Djoko Setijowarno. Ia menilai proyek ambisius ini berpotensi mengulang masalah yang sudah terjadi pada kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung, mulai dari okupansi penumpang yang rendah hingga risiko menyingkirkan moda transportasi lain. Menurut Djoko, salah satu dampak paling serius adalah ancaman terhadap keberlangsungan angkutan udara. apalagi, Jakarta-Surabaya selama ini dikenal sebagai rute gemuk.&nbsp; &ldquo;Begini, kereta cepat itu menghilangkan angkutan udara. Di mana-mana begitu. Paris&ndash;Brussel, tiga bulan hilang. Korea juga sama, Seoul&ndash;Busan, udaranya hilang,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com. Djoko menyoroti kondisi sejumlah bandara internasional yang kini terbengkalai setelah dibangun dengan investasi besar, seperti Kertajati di Majalengka, Yogyakarta International Airport (YIA), Ahmad Yani di Semarang, hingga Dhoho di Kediri.&nbsp; Kehadiran kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya, menurutnya, bisa membuat bandara-bandara itu semakin tak berfungsi. Lagi-lagi, hanya buang uang, sudah APBN tekor, ketambahan pemborosan bandara mangkrak. &ldquo;Jangan sampai bandara sudah mangkrak, kereta cepatnya juga mangkrak. Nggak ada yang naik, tapi bayar utang jalan terus,&rdquo; tegas Djoko. <h2>Tarif Tinggi dan Risiko Tidak Laku</h2> Bila harga tiket bersaing, maka masyarakat berpotensi beralih dari angkutan udara ke kereta. Namun sebaliknya, bila harga tiket terlalu tinggi, akan sulit memenuhi okupansi. Djoko memperkirakan harga tiket kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya bisa mencapai Rp 1 juta lebih, setara harga tiket pesawat. Kondisi ini dinilai rawan membuat masyarakat enggan beralih ke kereta. Jika penumpang sepi, beban utang justru akan semakin berat. Lebih jauh, Djoko mempertanyakan sumber pendanaan proyek yang diperkirakan akan tetap membebani APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). &ldquo;Kalau APBN tekor, siapa yang mau membiayai? Konsorsium luar negeri pun tetap minta jaminan APBN,&rdquo; katanya. Ia juga mengkritik arah pembangunan yang disebutnya terlalu 'Java Sentris', sementara kebutuhan transportasi di luar Jawa masih banyak yang terabaikan. Padahal, banyak wilayah penghasil mineral seperti Morowali dan Halmahera masih minim akses transportasi umum. Djoko juga mengingatkan, keberhasilan kereta cepat di negara lain seperti Shanghai&ndash;Beijing di Tiongkok tidak bisa dijadikan patokan. Atau di negara manapun yang sudah sukses dengan kereta cepatnya, semua punya masalahnya sendiri-sendiri. &ldquo;Negara yang cocok menggunakan kereta cepat ya negara kontinental. Kalau negara kepulauan seperti kita, kurang cocok,&rdquo; ujarnya. Sebagai contoh nyata, ia menyebut kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung yang kini membuat PT KAI harus menanggung kerugian besar karena okupansi penumpang jauh dari target. Hal senada diutarakan oleh pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna. Yayat mengamini kalau rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya tak matang kajiannya, berpotensi menyebabkan sektor lainnya terdampak, bukan hanya soal anggaran. "Kalau kereta api ini dibangun, dikaji tidak dengan melihat potensi, misalnya matinya penerbangan, pesawat kita kan sudah cukup banyak ya, apalagi biaya tarifnya juga sangat bersaing. Bandara-bandara internasional yang sudah dibangun dan belum balik modal, akan dikemanakan?" kata Yayat. Belum lagi pembangunan jalan tol yang masif. Membangun di sana-sini tapi tumpang tindih dengan infrastruktur transportasi lainnya. "Harusnya dipikirkan, bagaimana itu bisa disinergikan dan tidak jadi proyek yang buang-buang anggaran. Kalau tidak kita kaji sampai ke sana, repot kita," pungkasnya.

Pakar transportasi mengkritik rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, menyoroti dampak negatif terhadap transportasi udara.

Pakar Peringatkan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Bisa Matikan Angkutan Udara dan Bikin Bandara jadi Mangkrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/pvcs3noz2huMejMYZxcDd9tUdfRfZIpFojMpqn2i-1631448935.jpg" alt="Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini mendampingi korban penahanan ijazah, Nila Handiarti untuk melapor ke Polres Tanjung Perak, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini mendampingi korban penahanan ijazah, Nila Handiarti untuk melapor ke Polres Tanjung Perak, Senin (14/4). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya, tidak tinggal diam terkait kasus penahanan ijazah karyawan yang tengah ramai diperbincangkan.&nbsp; Penahanan ijazah bukanlah hal baru di Surabaya. Kasus ini kembali mencuat usai konten video sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ke salah satu perusahaan yang diduga menahan ijazah mantan karyawan, viral di media sosial. Viralnya kasus penahanan ijazah di Surabaya memberikan keberanian bagi Nila Handiarti. Ia merupakan warga asal Pare, Kediri yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan di Margomulyo yang disidak Armuji. Didampingi Disperinaker, Nila melaporkan perusahaan yang menahan ijazahnya ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin (14/4). Tidak muluk-muluk, dengan laporan itu, ia hanya ingin ijazahnya kembali. Terkait peran Disperinaker Kota Surabaya, Zaini menekankan bahwa pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya membantu pekerja di Kota Pahlawan untuk mendapatkan hak-haknya. &nbsp; "Saya sebagai Kepala Disperinaker mendampingi, semuanya kita serahkan Mbak Nila laporannya, agar apa yang diinginkan Mbak Nila sesuai yang diharapkan, tidak kurang tidak lebih,&rdquo; imbuhnya. Sebab sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan bukan lah kewenangan Pemerintah Kota, melainkan kewenangan Pemerintah Provinsi. &ldquo;Sesuai UU No 23 tahun 2014, semua pengawas ada di provinsi, termasuk tenaga fungsional pengawas. Di Pemerintah Kota Surabaya itu hanya mediator, produknya adalah anjuran mediator,&rdquo; tukas Zaini. &nbsp;

Pemkot Surabaya melalui Disperinaker mendukung warga yang ijazahnya ditahan, Nila Handiarti laporkan perusahaan ke polisi.

Hati-Hati! Disperinaker Surabaya Peringatkan Perusahaan, Tahan Ijazah Karyawan Bisa Didenda Rp 50 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/WhatsApp-Image-2025-04-07-at-074517-2607994421.jpeg" alt="Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Irfan Junaidi (kanan) menyaksikan Kabid Humas Polda Jateng Artanto (kedua kiri) membacakan hasil mediasi antara Jurnalis foto LKBN ANTARA Makna Zaezar (kiri) yang menjadi korban kekerasan oknum polisi Walpri 2 Kapolri Ipda" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Irfan Junaidi (kanan) menyaksikan Kabid Humas Polda Jateng Artanto (kedua kiri) membacakan hasil mediasi antara Jurnalis foto LKBN ANTARA Makna Zaezar (kiri) yang menjadi korban kekerasan oknum polisi Walpri 2 Kapolri Ipda</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti aksi intimidasi yang diduga dilakukan oleh para ajudan Kapolri maupun Panglima TNI. Pasalnya, belakangan ini tim pengawalan para petinggi TNI-Polri itu melakukan intimidasi terhadap jurnalis saat tengah bertugas melakukan peliputan. &ldquo;Saya rasa menjadi mendesak saat ini melakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dari anggota polisi maupun aparat keamanan dari instansi lainnya terkait kerja-kerja pers. Termasuk juga tentang kebebasan pers dan hak asasi manusia (HAM),&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (10/4). &ldquo;Tujuannya agar para aparat keamanan ini tahu prinsip, nilai dan cara kerja dari pers dan hak yang dimiliki jurnalis dalam bekerja. Karena kekerasan dan intimidasi terhadap pers dari aparat keamanan sudah sering kali terjadi,&rdquo; sambungnya. Dugaan kekerasan tim pengaman Kapolri itu terjadi saat para jurnalis meliput kegiatan Jenderal Sigit menyapa penumpang di Stasiun Tawang Kota Semarang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Saat itu, sejumlah jurnalis dan humas berbagai lembaga mengambil gambar dari jarak yang wajar. Saat kejadian, tim pengamanan Kapolri bernama Ipda Endry Purwa Sefa meminta para jurnalis dan humas mundur dengan cara mendorong dengan cukup kasar. Salah satunya pewarta foto dari Kantor Berita Antara, Makna Zaezar, menyingkir dari lokasi tersebut menuju sekitar peron. Sesampainya di peron, Ipda Endry menghampiri Makna Zaezar yang kemudian melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Makna. Usai pemukulan itu, terdengar juga ancaman kepada para jurnalis. Karena itu, Abdullah meminta aparat untuk tidak bertindak reaktif terhadap kinerja pers di lapangan. Apalagi Kapolri juga sudah memerintahkan agar insiden terhadap jurnalis tersebut diusut tuntas. &ldquo;Bentuk keseriusan dalam mendukung kebebasan pers dan HAM yang dilindungi dalam undang-undang dasar, kemudian undang-undang tentang pers dan undang-undang tentang hak asasi manusia, sudah sepatutnya pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis media dihukum maksimal,&rdquo; tegas Abdullah. Jika tidak diberi sanksi tegas, lanjut pria yang akrab disapa Abduh itu menilai, akan ada anggapan Polri menormalisasi intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis atau pekerja media. &ldquo;Tentunya ini mengancam serta dapat menggerus praktik-praktik dari demokrasi di Indonesia ke depannya,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Abdullah mendorong anggota kepolisian dan tim pengaman lainnya untuk bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ia juga menekankan, penting bagi petugas keamanan mengetahui batasan tindakan dan kontrol diri ketika bekerja di lapangan. &ldquo;Makanya penting bagi anggota Polri memahami prinsip-prinsip demokrasi, termasuk kebebasan pers dan HAM sehingga mengetahui batas tindakan dan kontrol diri. Bukan hanya ke jurnalis saja, tapi juga termasuk ke masyarakat umum,&rdquo; pungkasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti intimidasi terhadap jurnalis oleh aparat keamanan, mendesak edukasi dan penegakan hukum.

Komisi III DPR Peringatkan Aparat Keamanan, Jangan Reaktif Hadapi Kinerja Jurnalis di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/9cjAik61jN0FNMVGvdwQQ56jM6bW4X48ChJ6sNsq-3018871385.jpg" alt="Ilustrasi festival balon Udara. (Kemenhub)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi festival balon Udara. (Kemenhub)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ditjen Perhubungan Udara (Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat untuk mematuhi dan memahami aturan penggunaan atau pelepasan balon udara. Sebab, hal ini terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan. pelanggaran atas aturan ini dapat membuat pelaku diancam pidana penjara selama dua tahun.&nbsp; Plt Dirjen Hubud Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan, sebagai regulator nasional, pihaknya memiliki kewenangan menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan nasional. Penertiban dan proses hukum akan dilakukan sebagai edukasi serta memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak sembarangan menerbangkan balon udara.&nbsp; &ldquo;Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan memahami ketentuan dalam menerbangkan balon udara. Tanpa memahami aturan menerbangkan balon udara, dapat berpotensi mengancam keselamatan penerbangan,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat ada kewajiban untuk memenuhi ketentuan pelaporan penggunaan balon udara.&nbsp; Meliputi warna dan ukuran balon udara, batasan area penggunaan udara, peralatan pelengkap untuk penggunaan balon udara, lokasi penggunaan balon udara, waktu penggunaan balon udara, dan tidak boleh dipasang bahan-bahan yang mudah terbakar seperti petasan serta tidak dioperasikan di dekat permukiman.&nbsp; Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan AirNav Indonesia selaku pengatur lalu lintas penerbangan di Indonesia, hingga 3 April 2025 tercatat ada 19 laporan pilot mengenai gangguan balon udara dan berpotensi akan meningkat. &ldquo;Guna antisipasi peningkatan gangguan balon udara liar, kami telah melakukan langkah-langkah. Antara lain sosialisasi melalui media sosial maupun turun ke lokasi, koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat dan kepolisian serta masyarakat, guna langkah pencegahan dan penertiban di lapangan,&rdquo; ujar Lukman. Pihaknya juga mendukung festival balon udara yang ditambatkan sesuai ketentuan serta program tanggung jawab sosial lingkungan masyarakat, melalui surat edaran nomor AU.303/3/12/DRJU.DNP.2025 tertanggal 14 Maret 2025. Edaran itu telah ditindaklanjuti di lapangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya dan AirNav Indonesia.&nbsp; Penerbangan balon udara merupakan tradisi syawalan yang dulunya belum diatur. Aktivitas ini kemudian bertransformasi seiring kemajuan zaman, menjadi festival budaya yang meriah dan aman dengan berpedoman pada aturan PM 40 tahun 2018. Serta beberapa Peraturan Daerah atau surat edaran daerah terkait (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo, Kota Sidoarjo, Kota Madiun dan Kota Pekalongan). "Sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan 3 PM 40 tahun 2018 bahwa penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat (festival budaya, perayaan tahunan dan adat budaya lokal lainnya) wajib ditambatkan," tegasnya. Lukman menambahkan bahwa penerbangan balon udara bebas dan tidak terkendali, bukan hanya berdampak pada keselamatan penerbangan. Namun juga merugikan masyarakat karena bisa jatuh di rumah warga. Lebih fatal, dapat menyebabkan pemadaman listrik apabila balon udara jatuh di jaringan listrik. &ldquo;Kegiatan pencegahan berupa sosialisasi, edukasi hingga penertiban oleh Pemerintah, khususnya Kemenhub, Kepolisian dan Pemerintah Daerah setempat telah dilakukan tiap tahunnya, bahkan hingga dilakukan penyitaan terhadap balon udara tersebut, khususnya pada periode lebaran,&rdquo; jelasnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan BMKG terkait prediksi arah angin guna memprediksi pergerakan balon udara liar, serta informasi penerbangan dari Airnav Indonesia sebagai pedoman bagi para pilot dalam bertugas. Pelaksanaan penerbangan balon udara untuk festival budaya masyarakat yang telah diatur sesuai PM 40 tahun 2018 telah memberikan efek yang positif terhadap keselematan dan keamanan penerbangan. Hal ini terlihat dari menurunnya laporan Pilot tiap tahunnya yang masuk ke Airnav Indonesia. Tahun 2023 berjumlah 68 laporan, tahun 2024 berjumlah 56, dan hingga saat ini untuk tahun 2025 berjumlah 19 laporan. Terkait potensi balon udara membahayakan keselamatan penerbangan, diatur juga dalam pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Bagi siapa saja yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain, maka akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000. Lukman berharap ada koordinasi dan kolaborasi serta penguatan yang berkesinambungan oleh Kementerian Perhubungan, kepolisian, pemerintah daerah setempat, dan tentunya dukungan seluruh masyarakat, serta AirNav Indonesia secara konsisten. Khususnya dalam upaya penanganan pencegahan penerbangan balon udara bebas yang tidak terkendali, agar tidak membahayakan penerbangan. &ldquo;termasuk antisipasi pada daerah-daerah lainnya dapat mengurangi angka penggunaan balon udara secara liar,&rdquo; tegas Lukman.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan penerbangan balon udara. pelanggaran aturaannya bisa berujung pidana penjara dua tahun.

Ditjen Hubud Peringatkan Balon Udara Liar Bisa Ancam keselamatan Penerbangan, Pelakunya Bisa Dipenjara Dua Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/agnez-mo.jpg" alt="Agnez Mo di AMA 2019. (Pop Sugar)" width="100%">
<figcaption>Agnez Mo di AMA 2019. (Pop Sugar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyanyi Agnes Monica atau Agnez Mo sejatinya sudah disomasi oleh Pencipta Lagu Ari Bias sebelum langkah hukum berupa gugatan dimasukkan ke pengadilan. Berhubung tidak kunjung ada respons positif, akhirnya gugatan tersebut dimasukkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Agnez Mo sendiri mengaku baru tahu bila pada bulan Agustus dirinya dipermasalahkan oleh Ari Bias gara-gara membawakan lagu Bilang Saja di tiga konser pada 2023 silam. Agnez mengaku diberi tahu oleh ibunya. "Di bulan Agustus gua baru tahu. Yang ngomong sama gua my mom, waktu itu dia lagi cuci darah. Dia bilang, 'kamu jangan nyanyiin lagu ini ya, dilarang.' Oh, ya sudah. Ketika dilarang gua nggak pernah nyanyiin lagu itu lagi," kata Agnez Mo dalam podcast Deddy Corbuzier. Setelah mengetahui ternyata pihak penyelenggara acara Holywings Group ternyata belum membayar royalti kepada Ari Bias, Agnez Mo mengaku berkali-kali meminta pihak penyelenggara membayarkan royaltinya. "Gua sudah ingatkan penyelenggara acara, ada sekitar 6 atau 7 kali. Gua cuma bisa ingetin sebagai kewajiban hukum. Gua punya buktinya (sudah mengingatkan penyelenggara untuk bayar royalti Ari Bias)," paparnya. Agnez Mo tidak bisa berbuat banyak selain hanya minta penyelenggara acara patuh pada aturan hukum. Namun sayangnya, penyelenggara acara tidak kunjung membayarkan royalti untuk Ari Bias sampai sekarang.&nbsp; Diketahui, Agnez Mo dinyatakan bersalah berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas kasus pelanggaran hak cipta. Karena menyanyikan lagu Bilang Saja tanpa izin kepada pencipta lagu dan juga tidak membayarkan royalti. Dalam putusan majelis hakim, Agnez Mo dikenakan kewajaiban membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar untuk 3 konser dimana dirinya menyanyikan lagu Ari Bias. Agnez Mo keberatan atas putusan tersebut dan menempuh upaya hukum kasasi. Berdasarkan UU yang dipahaminya, Agnez menyatakan kewajiban bayar royalti bukan ada pada dirinya sebagai penyanyi. Akan tetapi, kewajiban itu ada pada penyelenggara acara.

Agnez Mo sendiri mengaku baru tahu bila pada bulan Agustus dirinya dipermasalahkan oleh Ari Bias gara-gara membawakan lagu Bilang Saja.

Agnez Mo Mengaku Sudah 6 Kali Peringatkan Penyelenggara Acara untuk Bayarkan Royalti Ari Bias

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/WhatsApp-Image-2025-01-08-at-173516-1711948684.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan penggunaan air tanah oleh pelaku usaha, Rabu (8/1). (Dinda Juwita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan penggunaan air tanah oleh pelaku usaha, Rabu (8/1). (Dinda Juwita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penggunaan air tanah secara berlebihan menjadi salah satu pemicu turunnya permukaan tanah. Karena itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mewanti-wanti kepada kalangan industri dan pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan penggunaan air tanah. Yuliot menjelaskan, fakta di lapangan menunjukkan beberapa wilayah sudah mengalami kondisi air tanah yang terbatas. itu tidak lkepas dari pengambilan air tanah yang berlebihan. &rsquo;&rsquo;Ketersediaan air tanah ini ada zona-zona yang harus kita perhatikan. Untuk berapa daerah di Indonesia, masuk zona kritis,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat launching Perizinan Air Tanah di kantor Kementerian ESDM, Rabu (8/1). Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Yuliot menyebut, di beberapa cekungan air tanah (CAT) terjadi pengambilan air tanah yang intensif. Hal itu terindikasikan di beberapa CAT yang masuk dalam kondisi Rawan, Kritis, hingga Rusak. CAT yang masuk kondisi rawan di antaranya CAT Metro Kotabumi, Lampung; CAT Karanganyar &ndash; Boyolali, Jateng; dan CAT Yogyakarta. Kemudian, CAT Kritis adalah CAT Brantas, Jatim; CAT Denpasar-Tabanan, Bali; CAT Palangkaraya-Banjarmasin di Kalimantan. &rsquo;&rsquo;Sementara ada beberapa daerah Di Jawa Barat, Jakarta, itu termasuk daerah yang kondisinya adalah cadangan air tanahnya rusak. Seperti di CAT Karawang&ndash;Bekasi, CAT Bogor, CAT Serang&ndash;Tangerang, CAT Bandung&ndash;Soreang, CAT Pekalongan&ndash;Pemalang, juga termasuk CAT Semarang itu masuk dalam cadangan air tanah yang rusak,&rsquo;&rsquo; jelas Yuliot. Dengan kondisi itu, perlu upaya konservasi berupa pengendalian penggunaan air tanah. Yuliot memastikan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada zona-zona yang dieksploitasi berlebihan. Yakni dengan membatasi pemberian perizinan bagi industri yang melakukan eksplorasi air tanah secara berlebihan. &rsquo;&rsquo;Dari Badan Geologi Kementerian ESDM itu ada instrumen untuk mengukur. Untuk daerah-daerah tersebut kalau berdasar pengukuran yang dilakukan dinyatakan kritis, maka kita lakukan pengetatan terhadap perizinannya,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Selain itu, Yuliot menyebut bahwa pengenaan sanksi juga akan diberikan. Sanksinya berupa kewajiban pembuatan sumur resapan hingga pencabutan izin usaha. &rsquo;&rsquo;Ada kewajiban mereka juga untuk membuat sumur resapan. Jadi untuk sumur resapan, sebagian dari air tanah yang dimanfaatkan ini harus dikembalikan lagi ke tanah. Ada teguran juga untuk upaya perbaikan, kemudian kalau itu tidak diindahkan, izin pemanfaatan air tanah akan kita cabut,&rsquo;&rsquo; tegasnya.

Wamen ESDM Yuliot Tanjung mewanti-wanti kepada kalangan industri dan pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan penggunaan air tanah.

Peringatkan Pelaku Usaha yang Gunakan Air Tanah Berlebihan, Wamen ESDM Yuliot: Kita Lakukan Pengetatan Terhadap Perizinannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kim-Jong-Un-The-Straits-Times.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korea Utara pada Kamis (11/6) memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak mencampuri urusan antar-Korea, menyebut tipu muslihat AS terkait isu tersebut "menjijikkan."  Kwon Jong-gun, direktur Jenderal Departemen Urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korut, mengatakan kepada kantor berita resmi, Korean Central News Agency, bahwa konyol jika Washington mendesak Korut untuk kembali pada diplomasi dan kerja sama sementara AS sendiri tetap bekerja erat dengan Korea Selatan (Korsel).  "Tidak ada yang berhak mengatakan ini dan itu soal hubungan antar-Korea karena hubungan itu berkaitan dengan urusan internal bangsa Korea dari A hingga Z," ujar Kwon seperti dilansir dari Antara  Pada Selasa (9/6), Korut memutus seluruh jalinan komunikasi antar-Korea sebagai bentuk protes terhadap otoritas Korsel yang mengizinkan "para penyeberang" menerbangkan selebaran hingga melewati perbatasan, yang menurut pihaknya merupakan tindakan buruk yang melanggar serangkaian kesepakatan damai antara kedua pihak. Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan kekecewaan atas keputusan Pyongyang dan mendesak kedua pihak untuk menyelesaikan isu tersebut dengan diplomasi.  Kwon menuturkan bahwa setiap perkembangan positif dalam hubungan antar-Korea membuat AS resah, dan negara itu berpura-pura sangat cemas jika hubungan itu memburuk. Menurutnya, sikap bermuka dua itu menjijikkan.  "Jika AS selalu mencampuri urusan pihak lain dan mengeluarkan komentar-komentar gegabah, alih-alih mengurus urusan internalnya di saat situasi politiknya sendiri sedang mengalami kekacauan terburuk, negara itu bisa saja akan merasakan hal tidak menyenangkan yang sulit dihadapi," kata Kwon. (*)

Korut Tuding AS Campuri Urusan Antar-Korea

peringatkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#peringatkan

Berita Terkini