<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tersangka-penyiraman-novel.jpg" alt="TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua anggota Polri pelaku penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah divonis bersalah oleh pengadilan. Lantas bagaimana nasib keanggotaan mereka di Korps Bhayangkara?  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono saat ini keduanya masih berstatus aktif sebagai anggota. Nanti akan ada proses sidang kode etik yang dilakukan oleh Divpropam Polri untuk proses pemecatan.  "Proses penghentian anggota polri dari kepolisian negara Republik Indonesia, itu ada aturan mainnya. Tentunya nanti Propam yang akan memproses itu, apalagi sudah inkracht," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).  Kendati demikian, saat disinggung apakah proses persidangan tersebut sudah disiapkan, Awi belum bisa memastikan. "Nanti itu tunggu laporan dari Divpropam. Yang jelas itu betul larinya ke kode etik. Kalau orang sudah inkracht terbukti melakukan pidana tentunya larinya ke kode etik," imbuhnya.  Sebelumnya, Majelis hakim PN Jakarta Utara telah memvonis pelaku penyerangan Novel pada Kamis (16/7). Kedua anggota Brimob Polri, Rahmat Kadir Mahulette divonis dua tahun penjara, sedangkan Ronny Bugis divonis satu tahun enam bulan penjara. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan satu tahun penjara JPU.  Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri. Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) atau air aki kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Ronny Bugis dan Rahmat Kadir divonis melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2 Polisi Penyiram Novel Baswedan Segera Disidang Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyampaikan, harapan masyarakat terhadap pengusutan perkara kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan berada di palu majelis hakim. Pasalnya, tuntutan satu tahun penjara terhadap kedua pelaku penyerangan, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dinilai menyesalkan publik.  "Sekarang harapan masyarakat tentang adanya keadilan hukum tinggal di majelis hakim, setelah tuntutan yang sangat ringan bagi dua terdakwa pelaku penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan," kata Yudi dalam keterangannya, Rabu (15/7).  "Masyarakat tentu akan melihat apakah hakim akan menghukum ringan sesuai tuntutan jaksa atau menghukum berat," sambungnya.  Yudi mengharapkan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat mencontoh putusan terhadap pelaku pembunuhan Jaksa KPK Malaysia Kevin Morais. Sebab, enam terdakwa divonis hukuman gantung oleh majelis hakim.  "Karena pelaku telah menyerang aparat negara yang bertugas memberantas korupsi seperti yang dilakukan pengadilan Malaysia, sebagai bentuk perlindungan aparatnya. Sebaliknya, bahkan mungkin juga membebaskan, karena berdasar fakta persidangan bukan mereka pelakunya," beber Yudi.  Yudi menuturkan, pengungkapan penyerangan terhadap Novel belum selesai. Karena hingga kini, aktor intelektual belum terungkap dan juga motif penyerangan belum jelas.  "Itulah sebabnya kami dan tim kuasa hukum bersama-sama memantau jalannya persidangan," cetus Yudi.  Kendati demikian, Yudi mengharapkan penggungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan bisa benar-benar terungkap. Hal ini tidak lain untuk menjadi efek jera agar tidak lagi melakukan teror.  "Karena negara melalui perangkat hukumnya akan melindungi penegak hukumnya dengan menghukum secara keras dan tegas bagi pelaku peneror aparatnya," harap Yudi.  Tak henti-hentinya, Yudi pun meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Hal ini tidak lain, untuk membongkar pelaku sebebarnya penyerangan terhadap Novel.  "Kami berharap bahwa dengan akan selesainya proses persidangan ini, akan membuat Presiden membentuk tim gabungan pencari fakta mencari para pelaku sebenarnya dan motif yang tidak terungkap di persidangan," tandasnya.  Sidang putusan penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bakal digelar pada Kamis (16/7) besok. Karena masih pandemi Covid-19, sidang putusan terhadap kedua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bisa disaksikan secara daring (online).  "Bisa disaksikan melalui kanal Youtube (Official PN Jakarta Utara)," kata Humas PN Jakarta Utara, Djuyamto kepada JawaPos.com, Rabu (15/7).  Djuyamto menuturkan, sidang yang di selenggarakan di PN Jakarta Utara itu rencananya bakal digelar pada pukul 10.00 WIB. Belum diketahui kedua oknum Brimob Polri itu bakal dihadirkan ke persidangan atau tidak.  Djuyamto yang juga bertugas sebagai Hakim pekara penyiraman air keras enggan menanggapi masifnya opini publik terkait proses persidangan. Sebab, sebagai Hakim dilarang untuk mengomentari perkara yang tengah diproses.

WP KPK Harapkan Hakim Vonis Berat Pelaku Penyerang Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Tersangka-Penyiraman-Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Dua orang anggota polisi aktif pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan yakni RB dan RM dibawa keluar dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (28/12/2019). RM dan RB dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, keduanya berada Direktorat Reserse Krim" width="100%">
<figcaption>Dua orang anggota polisi aktif pelaku penyerangan kepada Novel Baswedan yakni RB dan RM dibawa keluar dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (28/12/2019). RM dan RB dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, keduanya berada Direktorat Reserse Krim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang kasus penganiayaan Novel Baswedan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kemarin (22/6). Jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tanggapan atas pleidoi terdakwa (replik). Secara substansi, tanggapan JPU tidak berubah meski tuntutan ringan terhadap terdakwa mendapat kritik keras dari banyak pihak.  Secara umum JPU membantah keseluruhan nota pembelaan dua terdakwa, yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Hanya, bantahan itu tetap tidak mengubah tuntutan satu tahun yang disampaikan jaksa sebelumnya. ”Kami selaku penuntut umum tetap berpegang teguh pada surat tuntutan seperti yang sudah kami bacakan,” kata jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Satria Iriawan.  JPU bersikukuh menyatakan bahwa tuntutan terhadap dua oknum anggota Polri tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek. Baik yuridis maupun nonyuridis. JPU pun meminta majelis hakim menolak nota pembelaan yang diajukan Ronny dan Kadir. Misalnya pembelaan terdakwa bahwa penyerangan terhadap Novel dilakukan secara tunggal, yakni dilakukan Kadir.  Pembelaan itu dibantah JPU seiring dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Kadir bersama Ronny mengendarai sepeda motor dan menyerang Novel seusai salat Subuh 11 April 2017.

Sidang Kasus Penganiayaan Novel Dikritik, Tuntutan Tidak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/bintang-emon.jpg" alt="Instagram Bintang Emon" width="100%">
<figcaption>Instagram Bintang Emon</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tuntutan jaksa pada dua oknum polisi penyerang penyidik KPK Novel Baswedan terus menuai sorotan. Banyak yang menyayangkan karena jaksa hanya menuntut satu tahun penjara.  Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, kasus penyiraman air keras terhadap Novel sudah terbentuk asumsi bahwa status pelaku yang anggota polisi akan memengaruhi proses hukum. Ketika fakta-fakta tersebut beririsan dengan asumsi masyarakat, tentu semua bisa mengambil kesimpulan. ”Yang sedang sakit itu publik atau penegak hukum kita,” jelasnya.  Muncul banyak kritik di media massa dan media sosial terkait tuntutan jaksa itu. Tentunya, hal tersebut bisa memengaruhi Polri. ”Seperti munculnya distrust atau ketidakpercayaan,” paparnya. Apalagi, melihat respons Polri terkait kritikan yang muncul. Misalnya, soal komika Bintang Emon yang memberikan kritik soal tuntutan yang rendah.  Respons Polri tentu akan menentukan munculnya sikap masyarakat. Apakah Polri akan menindak buzzer yang memfitnah Emon atau justru menindak Emon. ”Menindak buzzer apa dasarnya, pun menindak Emon apa dasarnya,” terangnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/16/06/2020/bintang-emon-bungkam-buzzer-lewat-surat-keterangan-bebas-narkoba/">Bintang Emon Bungkam Buzzer Lewat Surat Keterangan Bebas Narkoba</a>  Yang pasti, bila Polri memilih menindak Emon, yang rusak adalah nalar keadilan sekaligus tatanan demokrasi. ”Distrust bisa berujung pada pembangkangan sosial, potensi ke arah sana ada,” tuturnya.  Pada bagian lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, pihaknya menelusuri siapa saja yang menangani perkara tersebut. Hasilnya, ada sejumlah fakta baru terkait terdakwa, khususnya Ronny Bugis. ”Ronny justru faktor utama terungkapnya perkara penyiraman ini karena dia telah melakukan pengakuan dosa kepada pendeta,” terang Boyamin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/15/06/2020/netizen-minta-akun-yang-sebut-bintang-emon-pemakai-sabu-dijerat-uu-ite/">Netizen Minta Akun yang Sebut Bintang Emon Pemakai Sabu Dijerat UU ITE</a>  Dia mengungkapkan, Ronny mengantar terdakwa satu lagi, Rahmat Kadir, tanpa tahu tujuan sebenarnya. ”Ronny sekadar diajak untuk mengantar jamu kepada famili Rahmat,” lanjut Boyamin. Dengan demikian, perannya bisa dibilang hanya sebagai pengantar dan tidak ikut dalam perencanaan. Karena itu, idealnya, hukuman lebih diberatkan kepada Rahmat jika mereka nanti dinyatakan bersalah.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rwULmw_pzUg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9EjLrldtB5A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3z1cFRo1a5A

Pengamat Kepolisian: Menindak Emon Apa Dasarnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/tersangka-penyiraman-novel.jpg" alt="TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERSANGKA PENYIRAMAN AIR KERAS: RM (foto kiri) dan RB, tersangka penyiram air keras terhadap Novel Baswedan. (Mifthulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sangat rendah terhadap dua terdakwa pelaku penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan terus mendapat sorotan. Tuntutan setahun penjara itu dinilai janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Agung Nugroho mengatakan, tuntutan terhadap dua oknum Polri, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, itu mengandung beberapa persoalan. Pertama, tidak terpenuhinya unsur rencana terlebih dahulu sebagaimana diungkapkan jaksa. ”Itu merupakan pemahaman hukum pidana yang keliru,” ujar dia kemarin (14/6).  Menurut Agung, maksud rencana terlebih dahulu mengandung tiga unsur. Yakni, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak dalam keadaan tenang. ”Dalam kasus ini (Novel), terdakwa telah memenuhi tiga unsur itu,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/06/2020/novel-baswedan-ragukan-rahmat-kadir-dan-ronny-bugis-siram-wajahnya/">Novel Baswedan Ragukan Rahmat Kadir dan Ronny Bugis Siram Wajahnya</a>  Pembuktian unsur tersebut merujuk pada adanya pengintaian sebelum kejadian dan air keras yang telah dipersiapkan. Agung menambahkan, argumen JPU juga salah terkait kesengajaan. ”Tindakan terdakwa tidak semata-mata (hanya) dikualifikasikan kesengajaan sebagai maksud, tetapi juga kesengajaan sebagai kemungkinan,” ungkap Agung.  Pukat UGM juga menyoal pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Yakni, pasal 353 ayat (2) KUHP atau penganiayaan biasa. Padahal, tindakan terdakwa tergolong penganiayaan berat lantaran mata kiri Novel mengalami cacat permanen. JPU, kata Agung, seharusnya mengarahkan tindakan terdakwa pada pasal penganiayaan berat sebagaimana dimaksud pasal 355 ayat (1) KUHP. ”Dalam konteks hukum pidana dikenal adanya kesengajaan yang diobjektifkan. Artinya, ada tidaknya kesengajaan dilihat dari perbuatan yang tampak,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/06/2020/jaksa-penuntut-terdakwa-penyerang-novel-baswedan-pernah-tantang-kpk/">Jaksa Penuntut Terdakwa Penyerang Novel Baswedan Pernah Tantang KPK</a>  Pukat UGM juga menyayangkan sikap jaksa yang cenderung mempertimbangkan keterangan pelaku sebagai bukti. ”Padahal, terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar,” sindirnya. Agung menyebutkan, harapan terakhir Novel untuk memperoleh keadilan ada di palu majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Dia menegaskan, tuntutan jaksa yang dibalut dengan berbagai kejanggalan tidak tepat dijadikan satu-satunya rujukan dalam menjatuhkan putusan. ”Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya hukuman, termasuk menjatuhkan hukuman pidana melebihi tuntutan jaksa,” imbuh dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=G-G2yFWdBXA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PrA-9J9FJWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=upbuhuiwtlg

Berharap Vonis Hakim untuk Penyerang Novel Lebihi Tuntutan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan. Miftahulhayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan. Miftahulhayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak kuasa menahan amarah mengetahui pelaku penyerangan terhadapnya hanya dituntut satu tahun penjara. Novel sudah menduga, sidang perkara teror yang dialaminya pada 11 April 2017 silam hanyalah formalitas.  "Memang hal itu sudah lama saya duga, bahkan ketika masih diproses sidik dan awal sidang. Walaupun memang hal itu sangat keterlaluan karena suatu kebobrokan yang dipertontonkan dengan vulgar tanpa sungkan atau malu," kata Novel dikonfirmasi, Kamis (11/6).  Novel merasa miris mengetahui dua oknum Brimob yang telah membuat matanya nyaris buta hanya dituntut satu tahun penjara. Dia menilai, persidangan ini menjadi ukuran fakta betapa rusaknya hukum di Indonesia.  "Lalu bagaimana masyarakat bisa menggapai keadilan? Sedangkan pemerintah tak pernah terdengar suaranya," sesal Novel.  JPU, lanjut Novel, sebagai pengacara negara seharusnya mementingkan perlindungan masyarakat, karena Novel merupakan korban dari penyerangan kedua oknum Brimob tersebut.  "Penuntut umum itu mewakili negara. Jadi, kepentingan yang diwakili negara adalah kepentingan perlindungan kepada warga negara dalam hal ini adalah korban. Nah, ketika itulah kepentingannya harus seperti itu," tegas Novel.  Sebelumnya, terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun pidana penjara. Jaksa menilai, Ronny dan Rahmat terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap Novel.  "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman pidana selama satu tahun," kata Jaksa Fedrik Adhar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6).  Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Ronny dan Rahmat dinilai telah mencederai institusi Polri. Sedangkan hal yang meringankan, keduanya berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi Polri.  Jaksa meyakini, Ronny Bugis bersama-sama-sama dengan Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiyaan berat dengan terencana. Terencana, yang dimaksud jaksa adalah kedua terdakwa terbukti melakukan pemantauan rumah Novel sebelum melancarkan aksinya.  Kedua oknum Brimob Polri itu menyebabkan mata Novel Baswedan mengalami penyakit sehingga kornea mata kanan dan kiri berpotensi menyebabkan kebutaan. Kedua terdakwa melakukan perbuatannya karena membenci Novel Baswedan yang dinilai telah mengkhianati dan melawan institusi Polri.  Keduanya kemudian pada 11 April 2017 bertempat di Jalan Deposito Blok T Nomor 10 RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 05.10 WIB menyiram cairan asam sulfat (H2SO4) kepada Novel Baswedan yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan menuju tempat tinggalnya.  Akibat ulah kedua terdakwa, cidera yang dialami Novel itu disebutkan berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSMKKG/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga menyatakan ditemukan luka bakar dibagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Atas perbuatannya, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir dituntut Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novel Baswedan Marah Karena Penyerangnya Dituntut 1 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan mencapai babak baru. Kemarin Polri mengumumkan telah menangkap dua orang yang diduga pelaku. Dua orang itu adalah anggota polisi aktif. Namun, identitas, pangkat, dan tempat dinas mereka belum dibuka. Begitu juga dengan motif dan aktor yang memberikan perintah kepada dua tersangka tersebut.  Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit hanya menyebut dua anggota polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial RM dan RB. Mereka diamankan pada Kamis malam (26/12) di kawasan Cimanggis, Depok. ”Tim teknis menerima informasi yang signifikan dan kita dalami. Tadi malam (Kamis malam, Red) tim teknis bekerja sama dengan Kakor Brimob mengamankan dua terduga pelaku,” ujar dia di Mapolda Metro Jaya kemarin.  Listyo menegaskan, dua tersangka tersebut diamankan, bukan menyerahkan diri. ”Kami amankan ya, dan dibawa ke Polda Metro Jaya,” jelas dia.  Karopenmas Polri Brigjen Argo Yuwono menambahkan, penangkapan dua tersangka dilakukan berdasar penyidikan yang panjang. Pihaknya sudah memeriksa 73 saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara 7 kali. ”Tentunya dua pelaku ini akan diinterogasi. Tadi pagi mereka sudah jadi TSK (tersangka, Red). Tadi siang pemeriksaan sebagai TSK dan ada pendampingan hukum dari Mabes Polri,” paparnya. Ditanya soal jabatan, pangkat, serta motif serangan terhadap Novel, Argo belum bisa menerangkan lebih lanjut. Dia berkilah belum membaca BAP (berita acara pemeriksaan). ”Masih diperiksa sampai sekarang. Nanti kita sampaikan,” kata dia.  Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memberikan apresiasi atas keberhasilan Polri. Namun, dia mengingatkan bahwa Polri pernah beberapa kali menangkap orang yang diduga pelaku penyiraman. Pada akhirnya, mereka semua dilepas karena dianggap memiliki alibi dan sebagainya. ”Karena itu, sekarang jangan sampai terulang,” katanya. Dia mengingatkan kepolisian agar penanganan kasus tersebut jangan seperti mengejar target penyelesaian. Padahal, bukti-bukti yang dikantongi polisi mudah dipatahkan. ”Akhirnya saat disidang justru (terdakwa, Red) bebas,” tuturnya.  Pengamat kepolisian Moufty Makarim menjelaskan, polisi perlu mengungkap motif serangan terhadap Novel serta kaitan dengan peristiwa lain di belakangnya. ”Kasus ini bukan peristiwa biasa,” ujarnya. Bila motif terungkap dan pemberi perintah bisa diketahui, pandangan skeptis terhadap Polri akan luntur. ”Kalau kasus ini tidak diungkap secara utuh, akan timbul kecurigaan-kecurigaan lainnya,” tegasnya.  Alghifari Aqsa, anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, meminta aktor di balik aksi keji itu juga diungkap, tidak hanya berhenti pada penetapan dua tersangka yang diumumkan kemarin. Dia yakin, ada pelaku-pelaku lain yang terlibat. ”Harus diungkap siapa tokoh di balik penyiraman (air keras kepada) Novel,” kata dia kepada Jawa Pos.  Dia berharap kepolisian bisa mengungkap secara jelas dan tegas motif para pelaku.  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengungkapkan, pihaknya bersama Tim Advokasi Novel ingin aktor intelektual turut diburu Polri. ”Tidak berhenti pada pelaku lapangan,” ujarnya. Dia yakin pelaku tidak hanya dua orang. Apalagi bila mengingat temuan tim gabungan yang menyatakan serangan terhadap Novel terkait dengan tugasnya sebagai penyidik KPK.  Karena itu, menurut Kurnia, perlu digali lebih jauh hubungan antara kedua tersangka dan kasus yang ditangani Novel di KPK. ”Juga, harus dipastikan bahwa yang bersangkutan bukanlah orang yang pasang badan untuk menutupi pelaku yang perannya lebih besar,” ujarnya. Itu penting lantaran Kurnia dan rekan-rekannya mendapat informasi ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Surat itu keluar pada 23 Desember lalu. ”Yang menyatakan pelakunya belum diketahui,” ungkap Kurnia.  Novel Heran Motif Dendam Pribadi  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-3-e1563365563241.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyidik KPK Novel Baswedan. Miftahulhayat/Jawa Pos  Terpisah, Novel merespons positif keberhasilan Polri menangkap dua penyerang dirinya. Namun, dia juga menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan. Salah satunya perihal informasi yang menyebutkan bahwa motif tersangka adalah dendam pribadi. ”Itu kalau nggak lucu ya aneh menurut saya,” katanya.  Respons tersebut disampaikan Novel lantaran informasi soal motif tersangka dinilai berbeda dengan fakta-fakta yang diketahuinya. ”Nggak sesuai dengan fakta-fakta,” imbuh Novel. Karena itu, dia berharap pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya benar-benar dibuka total secara transparan. ”Saya meresponsnya ndak ngerti. Saya mau katakan ini lucu atau aneh gitu,” ulangnya.  Novel menambahkan bahwa dirinya tidak kenal, tak punya utang, dan sama sekali tidak punya urusan dengan kedua tersangka yang diumumkan Polri. Karena itu, dia merasa aneh dengan motif kedua tersangka sehingga membuat mereka tergerak menyiramkan air keras kepada dirinya. ”Saya rasa ndak mungkin hal begini kemudian menimbulkan respons dari seorang brigadir, ndak mungkin. Bukan merendahkan siapa, pangkat ya,” bebernya.  Namun, Novel mengakui belum bisa mengukur apakah perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sudah memuaskan atau belum.  ”Karena prosesnya baru awal. Saya ngomong puas (kalau) terakhirnya ternyata mbeleot kan repot. Apalagi, awalnya juga mencurigakan,” ucapnya. ”Tapi, kalau saya bilang nggak puas, siapa tahu besok berubah,” tambah dia.

Dalang Penyerang Novel Belum Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Apel-TNI-Polri-Issak-Ramdhani_2.jpg" alt="Apel TNI-Polri pengamanan pemilu 2019. Issak Ramdhani" width="100%">
<figcaption>Apel TNI-Polri pengamanan pemilu 2019. Issak Ramdhani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri berusaha terus menunjukkan keseriusan dalam mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tim teknis telah dibentuk. Jumlahnya tidak hanya 90 personel seperti yang disebutkan sebelumnya, tetapi 120 orang. ''Kenapa lebih banyak, ini menunjukkan komitmen Polri,'' kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Bareskrim kemarin (1/8).  Tim tersebut dibagi dalam beberapa bidang dengan penanggung jawab Kabareskrim Komjen Idham Aziz. Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Brigjen Nico Afinta dipercaya sebagai kepala tim. "Di bawahnya ada enam bidang," tuturnya.  Enam bidang itu adalah tim sidik, tim lidik, surveillance yang bertugas sebagai interogator dan penggalangan, tim siber dan IT, tim inafis, serta tim labfor analisis dan evaluasi (anev). "Yang paling penting itu anev karena melakukan evaluasi setiap kerja dari tim ini tiap minggu. Apa yang belum dan apa yang perlu dilakukan," ujarnya.  Tim akan bekerja selama tiga bulan. Sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober. Berbeda dengan sebelumnya yang disebut Polri akan bekerja enam bulan. "Tapi, kalau dibutuhkan, bisa diperpanjang tiga bulan lagi. Semoga dalam tiga bulan mampu menjawab semua sesuai instruksi Presiden Jokowi," urainya.  Meski diperkuat personel pilihan, strategi yang ditempuh tim itu tak berbeda jauh dengan kinerja tim gabungan. Dedi menjelaskan, tim teknis akan melakukan asesmen atau menilai kembali hasil temuan Polda Metro Jaya dan tim gabungan. "Hasil dari dua proses sebelumnya," ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_-800-HARI-KASUS-NOVEL_MIFTAHULHAYAT-3-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penyidik senior KPK Novel Baswedan. Miftahulhayat/Jawa Pos  Proses semacam itu sudah ditempuh tim gabungan. Tim yang dipimpin mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis tersebut melakukan pendalaman terhadap hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Metro. Mulai barang bukti, saksi, hingga memastikan alibi orang yang diduga menjadi pelaku.  Namun, hasil kerja tim gabungan masih nihil. Belum ada tersangka. Mereka hanya memberikan rekomendasi untuk mendalami tiga orang tak dikenal. Dua orang yang nongkrong di masjid saat subuh dan seorang yang mendatangi rumah penyidik senior KPK itu bertanya soal gamis untuk lelaki.  Rekomendasi tim gabungan untuk mendalami tiga orang tersebut dinilai usang oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurut dia, sejak dua tahun lalu, saat kasus masih ditangani Polda Metro Jaya, tiga orang itu sudah diketahui. "Tapi tak kunjung ditemukan," ujarnya.  Namun, Polri memastikan ada perbedaan mendasar antara tim teknis dan dua tim penyelidik sebelumnya. Tim teknis, menurut dia, lebih matang, komprehensif, dan mengerucut. "Secara teknis lebih baik," katanya.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purnawirawan) Moeldoko meminta Polri tunduk terhadap perintah presiden tentang batas waktu penyelidikan selama tiga bulan. Presiden, kata Moeldoko, menilai waktu itu sudah cukup. "Fakta yang ditemukan tim gabungan telah mengerucut. Tinggal ditindaklanjuti," katanya.  Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi mempertimbangkan pandangan publik. Masyarakat menginginkan kasus cepat terungkap. Sementara itu, Presiden Jokowi enggan berkomentar banyak terkait dengan tim teknis. "Berjalan saja belum. Kalau sudah tiga bulan, tanyakan ke saya," ungkapnya.

120 Personel Pilihan Polri untuk Buru Penyiram Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-dahnil-tuduh-mata-elang-pelaku-penyiraman-novel-baswedan_m_182482.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kepolisian akan memeriksa Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak ke Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/1) mendatang. Pemeriksaan Dahnil sebagai saksi terkait ucapannya di salah satu stasiun televisi soal kasus penyiraman Novel Baswedan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan soal pemeriksaan tersebut. Argo mengatakan, pemeriksaan itu terkait pernyataan Dahnil dalam satu program di stasiun televisi yang tayang pada 8 Januari 2018, pukul 22.00 WIB. Tayangan tersebut membahas soal penyelidikan kasus Novel yang tidak kunjung menemukan titik terang hingga saat ini. Dahnil menyebut jika pelaku dalam penyiraman Novel merupakan mata elang. "Dia ada kegiatan di salah satu stasiun televisi. Dia menuduh orang, mengatakan bahwa pelakunya adalah mata elang. Makanya akan kami dalami di situ," kata Argo, Jumat (19/1). Surat panggilan terhadap Dahnil diketahui telah menyebar di media sosial. Dalam surat itu tertulis jika pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB. Berdasarkan dokumen yang didapatkan JawaPos.com, surat panggilan ini terkait dengan laporan Yasri Yudha Yahya, perihal kejadian penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/04/179186/bpjs-ketenagakerjaan-tanggung-biaya-pengobatan-novel-baswedan" target="_blank">Novel Baswedan</a>, pada Selasa (11/04/2017). "Sehubungan dengan statement dalam program acara Metro Realitas dengan judul 'Benang Kusut Kasus Novel&rsquo; yang ditayangkan pada tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Metro TV,&rdquo; demikian bunyi dokumen tersebut. Guna menindaklanjuti informasi yang dimiliki Dahnil, polisi pun memanggil pria kelahiran Aceh Timur, 34 tahun silam tersebut untuk datang ke ke Unit V Subidtkamneg Direskrimum Polda Metro jaya pada Senin (22/1) mendatang. &rdquo; Untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh penyidik Kompol Raindra Ramadhan Syah dan penyidik pembantu Bripka Rosadi,&rdquo; jelas dokumen tersebut. Menanggapi adanya surat panggilan Nomor : S. Pgl/547/I/2018/ Ditreskrimum yang ditujukan padanya, Dahnil membenarkanya. "Iya saya sudah menerima laporan tersebut dan saya tidak paham terkait apa dan mengapa (saya dipanggil polisi)," kata Dahnil ketika dikonfirmasi JawaPos.com Kamis (18/01). Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah dirinya akan hadir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Univ. Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Banten tersebut mengaku akan mempertimbangkan hadir atau tidaknya dengan tim hukum Muhammadiyah terlebih dahulu. "Karena panggilannya tidak jelas, saya sebagai saksi apa, terkait kasus Novel Baswedan. Karena keterangan saya di Metro Realitas adalah penyataan biasa kekecewaan saya terhadap lambatnya penanganan kasus Novel Baswedan oleh kepolisian, dan saya saya yakini terjadi karena ada kendala teknis," pungkasnya.

Polisi: Dahnil Tuduh 'Mata Elang' Pelaku Penyiraman Novel Baswedan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penyerang novel baswedan

Berita Terkini