<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/WhatsApp-Image-2026-02-04-at-113427-2420359105.jpeg" alt="Kim Seon Ho" width="100%">
<figcaption>Kim Seon Ho</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktor Kim Seon Ho meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait dugaan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang. Pemeran Joo Hoo Jin drakor populer Can This Love Be Translated? (2026) terebut memberikan penjelasan lewat keterangan resmi yang dirilis Fantagio selaku agensinya. Kim Seon Ho menegaskan bahwa perusahaan yang dituduh menghindari pajak tersebut sudah tidak lagi beroperasi. Dia meminta maaf telah membiarkan perusahan tersebut selama satu tahun. "Kim Seon Ho dengan tulus menyesal atas pendirian dan pengelolaan perusahaan tersebut selama lebih dari satu tahun tanpa pemahaman yang memadai dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," tulis Fantagio dalam rilisnya.&nbsp; Fantagio menjelaskan bahwa perusahaan tersebut didirikan sebelum Kim Seon Ho bergabung dengan agensi tersebut. Perusahaan pribadi Kim Seon Ho tersebut berdiri sejak Januari 2024. Tujuan pendirian perusahaan tersebut adalah untuk aktivitas akting dan produksi teater Kim Seon Ho. Sedangkan Kim Seon Ho menjalin kerja sama dengan Fellagio sejak Februari 2025. Sejak kontrak dijalin dengan Kim Seon Ho, Fantagio menyebutkan bahwa seluruh pembayaran dilakukan langsung kepada Kim Seon Ho. Menurut Fantagio, tidak ada pembayaran ataupun hubungan yang dijalin Fantagio dengan perusahaan tersebut.&nbsp; Masih menurut rilis Fantagio, perusahaan milik Kim Seon Ho tersebut saat ini sudah benar-benar tidak beroperasi. Hal tersebut dilakukan setelah Kim Seon Ho menyadari bahwa keberadaan perusahaan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dalam setahun terakhir juga tidak ada aktivitas nyata melalui perusahaan tersebut. Adanya perusahaan pribadi tersebut mulanya memang menimbulkan kecurigaan terkait perusahaan cangkang atau shell company. Perusahaan seperti itu, yang juga biasa disebut sebagai paper company, merupakan perusahaan yang memiliki legalitas namun memang tanpa aktivitas operasional, karyawan, maupun aset yang memadai. Tujuan pembuatan perusahaan seperti itu adalah untuk tujuan keuangan tertentu. Ada tujuan yang legal seperti investasi maupun perlindungan aset. Namun ada pula yang ilegal seperti upaya penghindaran pajak.&nbsp; Menurut Fantagio, saat ini proses penutupan perusahaan secara administratif sedang diproses dan akan segera rampung. Di Korea, masalah penghindaran pajak lewat perusahaan pribadi dan keluarga tengah mengemuka dengan mencuatnya kasus&nbsp;yang melibatkan memberi ASTRO Cha Eun Woo. Dia diduga menghindari pajak lewat perusahaan keluarga dan wajib membayar sekitar 20 miliar won atau tidak kurang dari Rp 205 miliar. Kim Seon Ho bukan sekali ini saja menghadapi masalah saat popularitasnya meningkat tajam. Sebelumnya setelah sukses besar lewat Start-Up (2020) dan Hometown Cha-Cha-Cha (2021), Kim Seon Ho menghadapi tuduhan telah menyarankan aborsi ke mantan pacar. Masalah tersebut membuat Kim Seon Ho kehilangan banyak kontrak yang telah berjalan. Setelah tuduhan tersebut tidak terbukti, Kim Seon Ho pelan-pelan comeback ke industri hiburan. &nbsp;

Aktor Kim Seon Ho meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait dugaan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang.

Kim Seon Ho Minta Maaf terkait Tuduhan Penghindaran Pajak

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/purbaya-20-jan-1-4259630095.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok penunggak pajak. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok penunggak pajak. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bakal melakukan sidak terhadap perusahaan baja asal Tiongkok yang melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Rencana itu mundur dari sebelumnya akan dilakukan pada pekan ini. Adapun alasannya, kata dia, karena ada pihak yang belum siap. Tidak disebutkan siapa, tetapi ia memastikan pekan depan dirinya akan mendatangi pemilik perusahaan itu. "Nanti kita ramai-ramai ke sana. Tadinya mau Minggu ini, tapi belum siap orangnya. Minggu depan deh, kita datang ramai-ramai ke sana itu. Kita datangin bos Chinanya itu!" kata Purbaya saat ditemui di Kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/1). Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa perusahaan baja yang akan disidak telah beroperasi lama di tanah air. Ia menilai, sidak ini perlu dilakukan karena perusahaan asing itu telah menganggap bahwa pemerintah Indonesia korup dan bisa dibayar. "Dan mereka tuh udah cukup lama beroperasi di sini. Dan mereka akan tetap beroperasi seperti itu, dengan anggapan pemerintah Indonesia, pajak, bea cukai, Kemenkeu korup, sehingga bisa dibayar. Sehingga mereka bisa melakukan praktik seperti itu," jelas Purbaya. Dalam sidaknya nanti, Purbaya memastikan dirinya akan menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan perusahaan itu. Mulai dari tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pajak-pajak lainnya. "Enggak bayar PPN, segala macam. Itu anggapan yang salah. Saya mau nunjukkin ke mereka bahwa mereka salah," ujar Purbaya. "Harusnya tadi Minggu ini tapi pada nggak ada nih orangnya. Mungkin Minggu depan sih harapinnya. Kita ikut, ke sana ramai-ramai," tukasnya. Sebelumnya, pada awal Januari 2026, Bendahara Negara itu mengungkap praktik penghindaran pajak yang diduga dilakukan sejumlah pengusaha di sektor baja dan bahan bangunan. Menurut dia, banyak perusahaan yang dikuasai pengusaha asal Tiongkok beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban perpajakan, bahkan sebagian di antaranya tidak bisa berbahasa Indonesia. Purbaya mengatakan, industri-industri tersebut menjalankan usaha secara tertutup dan cenderung liar. Bahkan, transaksi dilakukan langsung ke klien dengan sistem tunai atau cash basis tanpa memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun potensi penerimaan negara yang hilang dari praktik tersebut sangat besar. Berdasarkan informasi yang ia terima dari pelaku usaha yang sudah 'insaf', kebocoran pajak dari sektor baja saja bisa mencapai lebih dari Rp 4 triliun per tahun.

Menkeu Purbaya siap sidak perusahaan baja Tiongkok yang hindari pajak di Indonesia. Temui bos perusahaan dan tuntaskan pelanggaran pajak.

Bakal Sidak Perusahaan Asal Tiongkok Penunggak Pajak, Purbaya: Kita Datangin Bos Chinanya itu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/cEFJpz4auRcjxpHChfLdGHYql22ca2Ep80cLUgQX-1897058280.jpg" alt="BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perumda Dharma Jaya membantah terkait dugaan adanya manipulasi pajak yang menyeret nama perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. Direktur Keuangan Perumda Dharma Jaya Deni Alfianto Amris menyebutkan, seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. "Kami melaporkan kewajiban perpajakan secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak, dilampiri dengan laporan audit independen," kata Deni melalui keterangan resminya pada Kamis (12/9). Isu dugaan manipulasi pajak mencuat seiring adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2/LHP/XVIIUKT/1/2024 tanggal 26 April 2024. Yakni, beberapa catatan terkait pelaksanaan program subsidi pangan murah di Jakarta. Deni mengklaim bahwa Dharma Jaya telah menyelesaikan seluruh temuan BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2/LHP/XVIIIJKT/1/2024 tertanggal 26 April 2024. "Semua temuan sudah kami tindak lanjuti pada Mei 2024," katanya. Terkait upaya mencegah perbedaan data keuangan, Deni menyatakan Dharma Jaya menggunakan sistem informasi terintegrasi yang realtime dan akurat. Audit internal juga dilakukan secara proaktif untuk memastikan tidak ada duplikasi data dan semua sistem bekerja secara efisien. "Kami juga melibatkan BPKP dan auditor eksternal setiap tahun," imbuh Deni. Dia juga menilai bahwa temuan BPK seharusnya dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol negara, bukan isu yang meresahkan. Soal komunikasi dengan Gubernur dan DPRD DKI, Deni memastikan laporan keuangan Dharma Jaya secara rutin disampaikan secara triwulanan dan tahunan kepada Badan Pembina BUMD dan DPRD DKI.

Perumda Dharma Jaya membantah terkait dugaan adanya manipulasi pajak yang menyeret nama perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Dharma Jaya Bantah Manipulasi Pajak, Pasca Temuan BPK Terkait Pengelolaan Subsidi Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/lelang-aset-1255827222.jpg" alt="Aset penunggak pajak dilelang." width="100%">
<figcaption>Aset penunggak pajak dilelang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan berupaya memaksimalkan penerimaan negara. Salah satunya, melelang aset yang sudah didapat karena piutang yang macet. Rabu (23/5) unit eselon I Kementerian Keuangan di Jatim serentak melelang 90 barang. Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur Taukhid menyatakan, lelang serentak tersebut melibatkan lima kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jatim I, 15 KPP di bawah DJP Jatim II, 10 KPP yang dinaungi DJP Jawa Timur III, serta 2 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kanwil DJBC Jawa Timur I. "Objek yang dilelang secara daring adalah aset sitaan pada kuartal I tahun ini," paparnya di Malang, Jatim, kemarin (23/5). Sebanyak 90 aset yang dilelang mempunyai nilai limit sebesar Rp 16,9 miliar. Mereka berasal dari 45 WP pada 30 KPP. Yang terdiri atas kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, apartemen, barang elektronik, kayu gelondongan, partisi elektronik, partisi kendaraan, generator, dan lain-lain. Kakanwil DJP Jawa Timur III Farid Bachtiar berharap hal itu bisa memberikan edukasi bagi wajib pajak.&nbsp;(bil/c12/dio)

Terdiri atas kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, apartemen, barang elektronik, kayu gelondongan, partisi elektronik, partisi kendaraan.

90 Aset Penunggak Pajak di Jatim Dilelang, dari Kayu Gelondongan hingga Apartemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220104_123348.jpg" alt="Dua terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani jalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/1)." width="100%">
<figcaption>Dua terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani jalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (4/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Yulmanizar mengungkapkan sejumlah pejabat pajak menerima suap dari PT Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Suap itu untuk mengondisikaan nilai pajak PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017.  Yulmanizar mengatakan, tim pemeriksa pajak bertemu dengan konsultan pajak dari PT Jhonlin Baratama bernama Agus Susetyo. Kewajiban pajak dari Jhonlin Baratama pada tahun pajak 2016 sebesar Rp 6.608.976.659 dan tahun pajak 2017 sebesar Rp 19.049.387.750.  "Saya yang ditugaskan. Saya hubungi Agus, ketemu dulu di sekitar SCBD. Kadang di kantor. Paling banyak SCBD di coffee shop," kata Yulmanizar saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, Selasa (22/2).  Dalam pertemuan dengan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, lanjut Yulmanizar, menagih soal komitmen fee pengurangan nilai pajak. Dia mengatakan, pihak Jhonlin Baratama meminta agar nilai pajak diturunkan menjadi Rp 10 miliar.  Sebagai upaya pengurangan pungutan, Ditjen Pajak meminta imbalan senilai Rp 40 miliar. Hal ini merupakan fee untuk menurunkan nilai wajib pajak.  "Realisasi fee itu karena sudah lama Pak Agus minta berbagai macam penundaan, sehingga bertahap. Sekitar lima atau beberapa kali," ucap Yulmanizar.  Uang suap tersebut, dibayarkan menggunakan dolar Singapura. Setelah dikurangi untuk jatah Agus, tim pemeriksa pajak diduga mendapat jatah senilai SGD 3,5 juta. Kemudian, dari jatah tersebut, sebesar SGD 1,75 juta diserahkan kepada Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dan Dadan Ramdani sebagai Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak.  Sisanya baru dibagi ke tim yang berjumlah empat orang. "Sekitar SGD 437.000, sekitar Rp 4 miliar per orang," beber Yulmanizar.  Dua mantan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta. Suap itu disebut diterima bersama-sama dengan anggota tim pemeriksa pajak lain, yakni Yulmanizar dan Febrian.  Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dua mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno serta Dadan Ramdani. Keduanya saat ini juga tengah menjalani proses persidangan.  "Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang keseluruhannya sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta. Dimana para terdakwa menerima masing-masing sebesar SGD 606,250," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Asri Irwan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/1).  Penerimaan suap diberikan bersama-sama dengan Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdhani, Yulmanizar, dan Febrian merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP) untuk tahun pajak 2016, wajib pajak PT Bank Pan Indonesia (PANIN) Tbk tahun pajak 2016, dan wajib pajak PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.  Adapun, rincian uang yang diterima yakni, sebesar Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) pada Januari-Februari 2019.  Selanjutnya, menerima uang sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.  Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total sebesar SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli-September 2019.  Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Khusus Wawan, juga dikenakan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Saksi Ungkap Perusahaan Haji Isam Suap Pejabat untuk Turunkan Pajak