<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/i2O6GvjLoZy1tUdbNhFJ6o8R9yGM1x6nQSXAL1DQ-209872898.jpg" alt="Beri penjelasan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan tentang KUHP dan KUHAP baru yang banyak dikritisi masyarakat. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Beri penjelasan: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan tentang KUHP dan KUHAP baru yang banyak dikritisi masyarakat. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah pasal yang disorot pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru diklaim Kementerian Hukum merupakan bentuk penguatan hukum serta penyesuaian pidana yang perlu diperbarui untuk menyikapi KUHP dan KUHAP lama yang disebut sudah ada sejak 1963. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, proses pembuatan KUHP dan KUHAP baru ini telah dilakukan sejak lama dan pada 2023 disahkan oleh Presiden Jokowi. Dia juga memastikan, proses penyusunan KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah berlangsung sangat panjang dan melibatkan partisipasi publik secara luas, sebelum akhirnya disahkan pada 2023. &ldquo;Jadi, kalau dihitung sampai dengan tahun 2026, 63 tahun proses penyusunan untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP Nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,&rdquo; ujar Supratman dalam jumpa pers menyikapi pemberlakuan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Dia menjelaskan, hukum pidana materiel Indonesia selama ini masih mengacu pada produk tahun 1918, sementara hukum acara pidana baru diperbarui pada 1981. Karena itu, pembaruan KUHP dinilai sebagai langkah penting dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang modern. &ldquo;Minimal ada tujuh isu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini masih nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinahan,&rdquo; katanya. Supratman menekankan, penyusunan KUHP dan KUHAP telah dilakukan melalui pembahasan intensif bersama DPR dan melibatkan kalangan akademisi serta masyarakat sipil. &ldquo;Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dan kita dengar masukannya,&rdquo; ujarnya. Penjelasan teknis mengenai pasal-pasal yang menuai perdebatan disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Dia menegaskan, sejumlah pasal yang dinilai kontroversial kerap disalahpahami karena tidak dibaca secara utuh. Menanggapi Pasal 256 KUHP terkait demonstrasi, Edward menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi. &ldquo;Jadi sebetulnya harus dibaca secara utuh ya, pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin,&rdquo; ujarnya. Dia mencontohkan peristiwa di Sumatera Barat, ketika ambulans yang membawa pasien terhambat aksi demonstrasi hingga menyebabkan korban meninggal dunia. &ldquo;Tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan,&rdquo; katanya. Edward juga menegaskan, pasal tersebut bersifat biimplikatif dan tidak serta-merta menjerat penanggung jawab aksi unjuk rasa. &ldquo;Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi. Timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana, karena saya sudah memberitahu,&rdquo; jelasnya. Terkait pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan Presiden, Edward menyatakan bahwa ketentuan tersebut disusun dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. &ldquo;Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan,&rdquo; katanya. Dia menegaskan, pasal penghinaan dalam KUHP baru bersifat delik aduan dan ruang lingkupnya telah dipersempit. &ldquo;Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi, satu, presiden wakil presiden, dua, MPR, tiga, DPD, empat, DPR, lima, Mahkamah Agung, enam, Mahkamah Konstitusi,&rdquo; ujarnya. Sedangkan untuk delik aduan penghinaan kepada kepala negara hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Edward, pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik. &ldquo;Penjelasan itu utuh, dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik,&rdquo; tegasnya. Dia menambahkan, kritik dan penghinaan merupakan dua hal yang berbeda. &ldquo;Yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, terkait pasal perzinahan, pemerintah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap merupakan delik aduan. &ldquo;Yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak,&rdquo; kata Edward. Dia juga menyinggung juga sejumlah terobosan dalam KUHAP baru, antara lain penguatan praperadilan, pengaturan restorative justice dengan batasan ketat, serta penguatan perlindungan hak tersangka, korban, dan saksi. &ldquo;Restorative justice itu syaratnya ada beberapa, satu, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga ini yang paling penting, persetujuan korban,&rdquo; ujar Edward. Dia menegaskan, mekanisme keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan kekerasan seksual. Supratman menegaskan, pembaruan KUHP dan KUHAP tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam negara, melainkan untuk membangun sistem hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. &ldquo;Ini semua dilakukan sekali lagi dalam rangka menciptakan satu kesatuan sistem hukum pidana kita yang terintegrasi, supaya ini memberi kepastian hukum dan sekaligus menjaga harkat dan martabat warga negara Republik Indonesia,&rdquo; katanya. Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara Pasal 218 - Merupakan delik aduan - Terdapat pengecualian jik dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri - Pengaduan harus dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara. - Untuk penghinaan presiden, istilah yang digunakan bukan &ldquo;penghinaan&rdquo;, melainkan &ldquo;penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden&rdquo;. Yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk: menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. - Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan tercela jika ditinjau dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan HAM. - Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik maupun pendapat yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah. - Pengaturan mengenai penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Kementerian Hukum memperbarui KUHP dan KUHAP untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum modern. Polemik ada soal pasal penghinaan presiden.

Pemerintah Sebut KUHP Baru Tak Kekang Kritik, Penghinaan Presiden Harus Berdasar Delik Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/siniar-serius-1627363098.jpg" alt="GELAR WICARA: Novel Baswedan (tengah) Bambang Widjojanto (kanan) berdiskusi bersama Rocky Gerung dalam siniar. Novel memanfaatkan kanalnya sebagai media edukasi antikorupsi." width="100%">
<figcaption>GELAR WICARA: Novel Baswedan (tengah) Bambang Widjojanto (kanan) berdiskusi bersama Rocky Gerung dalam siniar. Novel memanfaatkan kanalnya sebagai media edukasi antikorupsi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pengamat politik Rocky Gerung dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (4/9) kemarin. Namun, Rocky dipastikan tidak hadir dan meminta pemeriksaan diundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan tidak bisa hadir untuk pemeriksaan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyampaikan, dalam pemeriksaan ini Rocky berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan pun ditunda hingga esok hari. "Meminta pemeriksaan diundur tanggal 6 September," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012929182/sudirman-said-puji-sikap-ahy-sebut-peluang-kerja-sama-demokrat-dengan-anies-di-pemilu-2024-masih-terbuka">Sudirman Said Puji Sikap AHY, Sebut Peluang Kerja Sama Demokrat dengan Anies di Pemilu 2024 Masih Terbuka </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, laporan polisi terhadap pengamat politik&nbsp;Rocky&nbsp;Gerung terus berdatangan. Kali ini Polda Metro Jaya menerima laporan ketiga atas dugaan penyebaran berita bohong atau yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini, maka Polda Metro Jaya telah menerima 3 laporan terhadap&nbsp;Rocky. Laporan pertama dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rocky&nbsp;disangkakan pasal 286 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian laporan kedua dibuat oleh politikus PDIP Ferdinand Hutahaean dengan nomor LP/B/4465/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 1 Agustus 2023.&nbsp;Rocky&nbsp;disangkakan Pasal 28 Jo Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE, Pasal 156 dan Pasal 160 KUHP serta Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/012929146/cruiser-moto-guzzi-v7-stone-kini-punya-edisi-spesial-konon-performanya-meningkat">Cruiser Moto Guzzi V7 Stone Kini Punya Edisi Spesial, Konon Performanya Meningkat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan ketiga dilayangkan oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Demokrasi Perjuangan (REPDEM). Laporan teregister dengan nomor LP/B/4504/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perbuatannya mengucapkan kata-kata dalam suatu orasi dalam suatu tempat dengan ucapan bahwa Jokowi itu bajingan yang tolol. Dan juga ada sebutan lain bajingan yang pengecut," kata Ketua DPN REPDEM, Irfan Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (3/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rocky&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45A (2) Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 14 (1), (2) dan/atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.&nbsp;</div>

Dalam pemeriksaan ini Rocky Gerung berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan pun ditunda hingga esok hari karena diminta Rocky Gerung.

Rocky Gerung Minta Pemeriksaan Kasus Penghinaan Jokowi Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bahas-revisi-uu-kuhp-ppp-soroti-pidana-bagi-pelaku-lgbt_c_217426.jpeg" alt="ILUSTRASI KUHP" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KUHP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang melakukan sosialisasi terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Dalam draft RUU KUHP itu yang ditelisik JawaPos.com pada Senin (7/6), penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dapat diancam 3,5 tahun penjara. Apabila menggunaan media sosial, diancam 4,5 tahun penjara.  Hal ini sebagaimana tertuang dalam BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Hal ini diatur dalam Pasal 218 ayat 1 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.  "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun 6 bulan," sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat 1.  "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tulis bunyi ayat 2.  Sementara itu, aturan hukum penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden juga diatur dalam Draf RUU KUHP Pasal 219.  "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan," tulis bunyi Pasal 219.  Dalam Pasal 220 diatur, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini dapat diproses jika adanya aduan ke aparat penegak hukum. Bahkan presiden maupun wakil presiden bisa mengadukan secara tertulis hal dimaksud.  "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan," bunyi Pasal 220 ayat (1).  "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden," bunyi ayat (2) menandaskan.

Draft RUU KUHP Terbaru, Hina Presiden di Medsos Terancam 4,5 Tahun Bui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beredar. Salah satu yang disorot adalah penghinaan kepada Presiden di media sosial (medsos) terancam pidana 4.5 tahun penjara.  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiriaej mengatakan pasal menhina martabat presiden dan wakil presiden berbeda dengan dengan putusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi.  Adapun pada 2006 silam, MK telah menghapus pasal penghinaan terhadap kepala negara tersebut. Sehingga menurut Eddy ini adalah pasal yang berbeda.  "Pasal penghinaan itu adalah pasal penghinaan terhadap kepala negara. Itu berbeda dengan yang sudah dicabut oleh MK," ujar Eddy di Gedung DPR, Senin (7/6).  Eddy menuturkan salah satu perbedaan pasal tersebut adalah adanya delik. Di pasal yang telah dihapus oleh MK adalah delik biasa. Sementara yang ada di draf RUU KUHP adalah delik aduan.  "Pasal penghinaan yang dicabut MK itu merupakan delik biasa, sementara dalam RUU KUHP merupakan delik aduan," katanya.  Dengan pasal delik aduan tersebut, maka aparat penegak hukum tidak akan bisa bertindak tanpa adanya aduan dari kepala negara tersebut.  "Kalau delik aduan itu yang harus melapor sendiri adalah Presiden atau Wakil Presiden," ungkapnya.  Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang melakukan sosialisasi terkait RUU KUHP. Dalam draft RUU KUHP itu yang ditelisik JawaPos.com pada Senin (7/6), penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dapat diancam 3,5 tahun penjara, apabila menggunaan media sosial diancam 4,5 tahun penjara.  Hal ini sebagaimana tertuang dalam:  BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Hal ini diatur dalam Pasal 218 ayat 1 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat  Presiden dan Wakil Presiden.  "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun 6 bulan," sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat 1.  "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tulis bunyi ayat 2.  Sementara itu, aturan hukum penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden juga diatur dalam Draf RUU KUHP Pasal 219.  "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan," tulis bunyi Pasal 219.  Dalam Pasal 220 diatur, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini dapat diproses jika adanya aduan ke aparat penegak hukum. Bahkan presiden maupun wakil presiden bisa mengadukan secara tertulis hal dimaksud.  "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan," bunyi Pasal 220 ayat (1).  "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden," bunyi ayat (2) menandaskan.

Pasal Penghinaan Presiden, Wamenkumham: Itu Delik Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Jokowi-Menpora-Mundur.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai pembahasan RUU KUHP tidak perlu ditunda. Karena secara substansi sudah memenuhi syarat untuk disahkan. Tahapan revisi sebuah Undang-undang juga telah dilewati sesuai prosedur.  Meski begitu, Suparji mengatakan, ketika ada penundaan RUU KUHP seharusnya akan berimplikasi pada desakan masyarakat yang tak sepakat terhadap sejumlah pasal kontroversi. Dengan kata lain, aspirasi publik harus didengar oleh pemerintah untuk membatalkan pasal.  Salah satu yang mestinya dibatalkan yakni pasal 217 sampai dengan pasal 220 tentang penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, pasal ini yang banyak diperdebatkan. Dengan dalih, warisan kolonial yang antidemokrasi, dan bertentangan dengan keputusan Mahakamah Konstitusi (MK).  Diketahui, MK pada 2006 silam membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi.  "Saya berharap pasal harkat martabat dihapus, pasal 217 sampai dengan 220 sehingga kemudian betul-betul responsif. Kalau ditunda dan itu (pasal masih) ada dan hanya mementingkan pasal unggas menurut saya itu pasal yang remeh temeh," ujar Suparji di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).  Suparji menuturkan, alasan penolakan terhadap persoalan itu masih sama seperti saat 2006 diajukan judicial review ke MK. Yakni karena bisa multiintepretasi. Dengan demikian dikhawatirkan banyak masyarakat yang masuk penajara akinat hal ini.  "Sebagai seorang pejabat wajar-wajar saja dikritik, kalau kemudian presiden baper itu salah satu nuansa yang membuka di diskusi-diskusi pasal itu kalau sekarang ditunda seharusnya itu di drop," tambahnya.  Di sisi lain, Suparji tak sepakat apabila pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden ini mengekang kebebasan pers. Sebab di dalam pasal 218 ayat (2) disebutkan, ketentuan pidana ini tidak berlaku apabila untuk kepentingan umum dan pembelaan diri. Pidana ini juga bersifat aduan, seperti tertuang pada pasal 220 ayat (1). Kemudian di ayat (2) nya disebutkan bahwa aduan harus dilakukan langsung secara tertulis oleh Presiden maupun Wakil Presiden.  "Seandainya pers mengkritik kebijakan, pers mengkritik menjelaskan suatu persoalan, presiden tidak bisa mengkategorikan itu penghinaan atau penyerangan harkat martabat jadi tidak bisa dipidanakan," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons terkait polemik revisi RUU KUHP. Dia meminta agar pengesahannya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar keputusan itu diketok palu oleh DPR RI periode 2019-2024.  Permintaan ini dilakukan karena Jokowi menilai masih ada pasal-pasal yang perlu didalami lagi. Serta butuh masukan-masukan dari berbagai kalangan yang menyatakan keberatan terhadap norma-norma baru dalam RUU KUHP.  "Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahan tidak dilakukan DPR di periode ini," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/9).  Dia berharap agar anggota legislatif memiliki kesamaan pemikiran dengannya terkait RUU KUHP. Sedangkan, Jokowi juga telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna H. Laoly, Jokowi meminta agar ada diskusi bersama kalangan masyarakat yang menolak RUU KUHP ini.

RUU KUHP Ditunda, Ahli Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/15-saksi-diperiksa-ini-fakta-kasus-habib-bahar_m_.jpg" alt="Habib Bahar bin Smith" width="100%">
<figcaption>Habib Bahar bin Smith</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Habib Bahar bin Smith hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Adapun sebelumnya dia dipanggil karena diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati tidak hadir pada panggilan hari ini, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Pol Syahar Diantono, polisi telah mengantongi sejumlah fakta. Hal itu didapat setelah penyidik Bareskrim Polri dan Polda Sumatera Selatan telah memeriksa 11 saksi. Lalu juga 4 orang saksi ahli mulai dari bahasa, ujaran kebencian, pidana, dan laboratoium forensik. Juga, memeriksa delapan bukti yang telah disita terkait dengan peristiwa tersebut. Kesimpulannya kata Syahar, bahwa benar telah dilaksanakan acara penutupan Maulid Arba&rsquo;in pada 8 Januari 2017 di Gedung Ba&rsquo;alawi, Jalan Ali Ghatmir Lorong Sei Bayas, Kelurahan 10 Ilir, Kecanatan Ilir Timur 3, Palembang. Acara tersebut dihadiri kurang lebih 1.000 orang, dengan penceramah Habib Bahar Bin Smith. &nbsp; "Bahwa benar ceramah yang dilakukan oleh Sadara Habib Bahar Bin Smith dalam rekaman yang beredar di media sosial sama dan sesuai dengan ceramah yang dilaksanakan dalam acara penutupan Maulid Arba&rsquo;in," ujar Syahar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/12). Atas dasar tersebut, pihaknya lantas akan memanggil kembali Habib Bahar untuk dimintai keterangan. "Saat ini tim penyidik Bareskrim mengirim surat panggilan baru kepada Habib Bahar Smith untuk dimintai keterangan pada hari Kamis, 6 Desember 2018 , di Dit Pidum Bareskrim," ucap Syahar. Diketahui, Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Habib Bahar bin Ali bin Smith atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Laporan tersebut didaftarkan oleh seorang bernama La Kamarudin pada Rabu kemarin (28/11).&nbsp; Dia diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2). Sementara itu, laporan yang sama juga dilayangkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid di Polda Metro Jaya. Menurut Muannas, ucapan Bahar bin Smith telah merendahkan Presiden Jokowi. "Tidak pantas orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar dan penuh kebencian seperti itu," katanya dalam keterangan resmi. Muannas menyebutkan, dalam vidio berdurasi 60 menit itu salah satu ucapan Habib Bahar yakni 'kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu.' Perkataan tersebut dikatakannya bukanlah sebuah kritik atau ceramah yang beradap.&nbsp; Dalam laporan, Muannas menduga Habib Bahar melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

15 Saksi Diperiksa, Ini Fakta Kasus Habib Bahar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bareskrim-periksa-saksi-ahli-kasus-bahar-bin-smith-pekan-depan_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan dugaan penghinaan yang dilakukan Bahar bin Smith kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, mereka segera menggelar perkara untuk menentukan kontruksi hukumnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, dari hasil gelar nanti, tim akan membuat rencana tindak lanjut. Sejumlah saksi ahli akan dimintai pendapatnya. "Untuk minggu depan, tim akan memeriksa saksi ahli dalam rangka memperkuat kontruksi hukum pidana berupa ujaran kebencian yang dilakukan Bahar dan diviralkan di medsos," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/11). Selain ahli hukum pidana, polisi juga akan meminta pendapat ahli ITE seraya mencari bukti pendukung. Sejauh ini, mereka hanya mengantongi bukti berupa video ceramah Bahar tersebut. "Baru minggu depan pemeriksaan, baik pelapor dan saksi ahli," terangnya. Lebih lanjut Dedi menjelaskan, jika terbukti melakukan penghinaan, Bahar bin Smith nantinya bisa dijerat UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU ITE serta UU KUHP dengan ancaman enam tahun penjara. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menerima laporan terhadap Bahar bin Ali bin Smith atas ucapannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Laporan tersebut didaftarkan oleh seorang bernama La Kamarudin pada Rabu kemarin (28/11). Dia diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2). Sementara itu, laporan yang sama juga dilayangkan Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid di Polda Metro Jaya. Menurut Muannas, ucapan Bahar bin Smith telah merendahkan Presiden Jokowi. "Tidak pantas orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar dan penuh kebencian seperti itu," katanya dalam keterangan resmi. Muannas menyebutkan, dalam vidio berdurasi 60 menit itu salah satu ucapan Habib Bahar yakni 'kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu.' Perkataan tersebut dikatakannya bukanlah sebuah kritik atau ceramah yang beradap. Dalam laporan, Muannas menduga Habib Bahar melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

Bareskrim Periksa Saksi Ahli Kasus Bahar Bin Smith Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/15-halaman-isi-transkrip-ceramah-bahar-bin-smith-diserahkan-ke-polisi_m_.jpg" alt="Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid penuhi klarifikasi penyidik, Jumat (30/11)" width="100%">
<figcaption>Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid penuhi klarifikasi penyidik, Jumat (30/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid mendesak kepolisian untuk segera menindak tegas penceramah Bahar Bin Smith. Bahar dilaporkan karena ceramahnya dinilai mengandung unsur ujaran kebencian dan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelapor tindak pidana ujaran kebencian terhadap Bahar Bin Smith itu membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya transkrip video isi ceramah berdurasi 1 jam 13 menit dengan total 15 halaman kepada penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. "Jadi hari ini, tadi kami sudah koordinasi juga dengan penyidik berkaitan masalah laporan pada Rabu lalu. Kebetulan kami diminta klarifikasi oleh penyidik hari ini," ujarnya kepada wartawan usai memenuhi panggilan klarifikasi oleh penyidik, Jumat (30/11). Dalam pemenuhan klarifikasi itu, Muannas melibatkan dua saksi yaitu Aulia Fahmi dan Guntur Romli. Dua saksi itu dilibatkan agar perkara tersebut segara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ia membawa barang bukti link video YouTube berdurasi sekitar 2 jam 53 menit. Akan tetapi, ceramah yang disampaikan Bahar Bin Smith itu sekitar 1 jam 13 menit. "Itu sudah kami transkrip, ada sekitar 15 halaman. Ada beberapa poin yang sebetulnya sudah banyak beredar di media sosial. Bahkan banyak yang jauh lebih mengerikan. Tapi, itu biar menjadi kewenangan penyidik," kata Muannas. Caleg anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia itu mengatakan, sejauh ini banyak laporan terhadap yang bersangkutan. Sehingga, agar tidak berujung kemarahan masyarakat, polisi diminta harus segera memproses hukum Bahar Bin Smith sesuai dengan mekanisme hukum berlaku. "Banyak laporan kepada yang bersangkutan. Agar kemudian tidak jadi kemarahan. Jadi, saya kira ini segera diproses hukum," katanya. Barang bukti video itu, kata Muannas didapat dari Link Youtube atasnama Hadi Ruhyat, dalam acara peringatan Maulid Arbain di daerah Hilir, Palembang dan disebarluaskan waktu itu sekitar bulan Januari 2017 lalu. "Kepada penyidik kami sampaikan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Ada sekitar 18 pertanyaan. Yang kami sampaikan itu lah poin-poinnya," jelasnya. Sebelumnya, Muannas Alaidid melaporkan tokoh FPI ke Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Rabu (28/11) lalu. Bahar Bin Smith dilaporkan karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahar dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No 11/2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara. Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus Tertanggal 28 November 2018.

15 Halaman, Isi Transkrip Ceramah Bahar Bin Smith Diserahkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hina-presiden-jokowi-dan-gubernur-sulsel-buruh-bangunan-diringkus_m_193763.jpeg" alt="Pelaku penyeberan ujaran kebencian di Makassar saat diperiksa Polisi, Selasa (6/3)." width="100%">
<figcaption>Pelaku penyeberan ujaran kebencian di Makassar saat diperiksa Polisi, Selasa (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang buruh bangunan di Kota Makassar, harus berurusan dengan aparat kepolisian. Buruh bangunan itu diringkus karena diduga menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengungkapkan, pelaku bernama Muhammad Irfan Nur alias Ippang alias Inno. Ia ditangkap Tim Satgas Patroli Siber Direskrimsus Polda Sumsel di kawasan Jalan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Senin (5/3). Pria 33 tahun itu ditangkap karena menghina Presiden Joko Widodo dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) kemudian disebar melalui akun media sosial (Mendsos) Facebook. "Pelaku ini menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Gubernur Sulsel SYL dengan menggunakan akun Facebook bernama 'Irfan Inno Muh' dalam grup Pilkada Sidenreng Rappang (Sidrap) 2018," kata Dicky, Selasa (6/3). Dalam akun Facebook tersebut, terpampang foto Presiden Jokowi dan SYL. Foto itu diketahui merupakan dokumentasi kunjungan Jokowi sesaat setelah membagikan sertifikat tanah secara gratis untuk warga di Kabupaten Takalar Sulsel beberapa waktu lalu. Di sana, Jokowi di dampingi sejumlah pejabat pemerintah provinsi (Pemprov) termasuk Gubernur SYL yang berada tepat disamping orang nomor 1 di Indonesia itu. Dalam foto yang disebar, pelaku menuliskan "Bosan dengan Kepimpinan JOKOWI dan SYAHRUL YASIN.. Kerahkan Relawan dari sabar maraoke.. Jokowi dan Syahrul Yasin vs InnoNesiaMusic". Kemudian, tepat dibawah wajah Jokowi terdapat tulisan "penipu" begitupun dengan foto SYL. Dibawah wajahnya terdapat tulisan "pengecut". "Saat ini pelaku masih sementara diamankan di Mapolda setelah ditangkap Senin (5/3) kemarin. Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut," tegas Dicky. Akibat perbuatan melawan hukumnya, pelaku disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hina Presiden Jokowi dan Gubernur Sulsel Buruh Bangunan Diringkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/polda-metro-kebut-pemberkasan-kasus-penghinaan-jokowi-oleh-ahmad-dhani_m_114572.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bekas calon wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani bakal segera menjadi pesakitan. Tersangka kasus penghinaan Presiden Joko Widodo itu kini berkas perkaranya tengah dikebut oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menerangkan, pemeriksaan terhadap musisi kondang itu sudah tak diperlukan lagi. "Udahan (pemeriksaan). Tinggal nyusun berkasnya," kata Argo, Selasa (7/3). Sehingga, Dhani yang juga pentolan Band Dewa 19 itu tak lagi diperiksa. Dia hanya menunggu berkasnya lengkap saja. "Belum (dilimpahkan). Tapi sedang pelengkapan berkas," sambung mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur itu. Sebelumnya, Ahmad Dhani ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada aksi bela islam jilid II, 4 November 2016. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto, pentolan grup musik Dewa 19 itu ditetapkan tersangka sesuai pelanggaran Pasal 207 KUHP (penghinaan terhadap Presiden). "Jadi semua yang ditangkap terkait dugaan perencanaan aksi makar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Khusus AD dia tersangka penghinaan Presiden," katanya. (elf/JPG)

Polda Metro Kebut Pemberkasan Kasus Penghinaan Jokowi oleh Ahmad Dhani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penghinaan presiden

Berita Terkini