<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/TIGA-JALUR-GANJIL-GENAP-DI-JAKARTA_MIFTAHULHAYAT-2-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ganjil genap (gage) di 13 kawasan Jakarta telah berlaku selama 19 hari. Terhitung mulai 25 Oktober hingga 12 November 2021. Selama periode tersebut sudah 5.131 kendaraan roda empat alias mobil ditilang.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan, kepada pelanggar tidak hanya diberi sanksi tilang. Ada pula yang dikenakan teguran.  "Data penindakan gage di 13 ruas jalan tanggal 25 Oktober sampai dengan 12 November; tilang 5.131 dan teguran 1.924," kata Argo kepada wartawan, Selasa (16/11).  Argo menjelaskan, pelanggar terbanyak ditemukan saat pagi hari. Sedangkan pada sore hari angkanya lebih rendah, yakni 1.676 pengendara. "Terbanyak di pagi hari 3.455," jelasnya.  Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya resmi memberlakukan ganjil genap (gage) di 13 ruas jalan Jakarta. Sebelumnya gage hanya berlaku di 3 kawasan.  "Dari tiga kawasan, menjadi 13 kawasan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Senin (25/10).  Atas dasar itu, pengendara diminta menyesuaikan pelat nomor kendaraan dengan tanggal saat melintas. Pelanggaran akan dikenakan sanksi tilang menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun oleh petugas di lapangan.  Ada pun waktu berlakunya gage yakni pukul 06.00-10.00 WIB untuk pagi hari. Sedangkan malam hari pada pukul 16.00-21.00 WIB. Kebijakan ini tidak berlaku pada akhir pekan atau hari libur nasional.  Berikut 13 kawasan gage di Jakarta yang diberlakukan penindakan:  1. Jalan Jenderal Sudirman 2. Jalan MH Thamrin 3. Jalan Rasuna Said 4. Jalan Fatmawati 5. Jalan Panglima Polim 6. Jalan Sisingamangaraja 7. Jalan MT Haryono 8. Jalan Gatot Subroto 9. Jalan S Parman 10. Jalan Tomang Raya 11. Jalan Gunung Sahari 12. Jalan DI Panjaitan 13. Jalan Ahmad Yani

19 Hari Gage Jakarta, 5.131 Pengendara Ditilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Operasi-Patuh-Jaya-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Polisi Lalu lintas menilang pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya dari 23 Juli sampai 5 Agustus untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas" width="100%">
<figcaption>Polisi Lalu lintas menilang pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya dari 23 Juli sampai 5 Agustus untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Patuh Jaya 2020 telah memasuki hari keempat. Pada hari keempat ini, jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih menemukan banyak pelanggaran. Baik itu yang dilakukan oleh pengendara roda empat maupun roda dua.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, jumlah pelanggaran pada hari keempat yang diberikan tilang tercatat sebanyak 1.625. Adapun pelanggaran terbanyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor. "Pelanggaran tertinggi adalah melawan arus dengan jumlah 449 pelanggaran," kata Fahri kepada wartawan, Senin (27/7).  Ditlantas Polda Metro Jaya juga mencatat ada 2 wilayah dengan statistik pelanggaram terbanyak. "Wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta Pusat dan Tangerang Selatan," imbuhnya.  Di kedua wilayah tersebut, pelanggaran terbanyak yang terjadi yaitu melawan arus. "Pelanggaran didominasi oleh pengemudi sepeda motor," jelas Fahri.  Diketahui, Korlantas Polri menggelar operasi lalu lintas dengan sandi Operasi Patuh 2020. Operasi ini digelar serentak diseluruh wilayah Indonesia mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2020. Operasi digelar karena angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tercatat meningkat selama pandemi Covid-19.

Hari Ke-4 Operasi Patuh Jaya, 1.625 Kendaraan Ditilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Penindakan-Lalu-Lintas-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari" width="100%">
<figcaption>Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama penindakan pelanggaran perluasan ganjil genap (gage) telah berjalan sukses. Total pada Senin (9/9) ada 1.904 kendaraan yang melanggar. Jumlah itu terbagi dalam dua shift. Yakni pagi hari pukul 06.00-10.00 dan sore hari pukul 16.00-21.00. Mereka pun diberi sanksi tilang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.  "Total tilang gage sebanyak 941 kendaraan pada pagi hari," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/9).  Total tersebut terbagi dari hasil tindakan sejumlah petugas. Diantaranya Sudit Gakkum 275 kendaraan, Satpatwal 8 kendaraan, Satgatur 22 kendaraan, Patroli Jalan Raya (PJR) 16 kendaraan, Satwil Jakarta Pusat 42 kendaraan, Satwil Jakarta Utara 251 kendaraan, dan Satwil Jakarta Barat 153 kendaraan. "Serta Satwil Jakarta Selatan tilang gage 121 kendaraan. Dan Satwil Jakarta Timur 53 kendaraan," tambah Nasir.  Sementara itu total hasil penindakan di sore hari yakni 963 kendaraan. Jumlah itu terbagi dalam penindakan Subdit Gakkum sebanyak 254 kendaraan Satpatwal 7 kendaraan, Satgatur 13 kendaraan, Satwil Jakarta Pusat 35 Kendaraan, Satwil Jakarta Barat 242 kendaraan. "Satwil Jakarta Seatan 130 kendaraan, dan Satwil Jakarta Timur 144 kendaraan," tutup Nasir.  Sebelumnya, uji coba perluasan ganjil genap (gage) sudah berakhir sejak 6 September lalu. Terhitung mulai Senin (9/9), petugas akan melakukan penindakan sesuai Undang-undang yang berlaku kepada para pelanggar kebijakan tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Penindakan-Lalu-Lintas-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-1-e1568012052551.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari ini, Senin (9/9/2019). Kini, ruas jalan yang terkena sistem pembatasan kendaraan tersebut bertambah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Pemprov DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memutuskan perluasan aturan ganjil genap berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 untuk pagi hari dan pukul 16.00-21.00 pada sedangkan untuk akhir pekan dan hari libur nasional tidak berlaku.  Polisi akan memberikan sanksi tilang bagi para pengendara roda 4 yang melanggar aturan tersebut. Tilang disesuaikan pada Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggar dikenakan sanksi dua bulan penjara atau denda administrasi sebesar maksimal Rp 500.000.  Perluasan gage ini meliputi, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang).  Selanjutnya, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari (sampai simpang Jalan RE Martadinata).  Pemprov juga menghapus kebijakan pengecualian terhadap on off ramp tol. Jika sebelumnya kendaraan dari luar area gage yang hendak masuk jalan tol atau dari jalan tol yang keluar ke jalan arteri gage mendapat pengecualian, kali ini aturan itu tidak berlaku.  Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pengecualian pada 12 jenis penggunaan kendaraan dalam perluasan gage tersebut. Yakni kendaraan berstiker disabilitas, ambulan, pemadam kebakaran, angkutan umum berplat kuning.  Juga terhadap sepeda motor, kendaraan berbahan bakar listrik dan gas, truk tanki bahan bakar, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan operasional dinas, TNI-Polri, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional, kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas, hingga kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri, seperti pengangkut uang.

Hari Pertama, 1.904 Kendaraan Ditilang saat Perluasan Ganjil Genap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/gage-mobil-mewah.jpeg" alt="Mobil mewah terkena ganjil genap di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. (Dok Kominfotik Jakut)" width="100%">
<figcaption>Mobil mewah terkena ganjil genap di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. (Dok Kominfotik Jakut)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara bersama Satlantas Polres Jakarta Utara turun ke jalan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar perluasan ganjil genap (gage). Giat kali ini menyasar Jalan Gunung Sahari, Pademanangan.  Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Benhard Hutajulu mengatakan, penerapan gage di Jalan Gunung Sahari berdasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.  "Mulai hari ini jadi sesuai dengan di Pergub yang ada diberlakukan sistem ganjil genap," kata Benhard di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (9/9).  Jalan Gunung Sahari menjadi satu-satunya ruas Jalan di Jakarta Utara yang masuk dalam kebijakan perluasan gage. Kebijakan ini berlaku dari mulai dari Trafict Light (TL) Bintang Mas sampai dengan perbatasan dengan Jakarta Pusat di rel kereta. "Hari ini kami bersama aparat kepolisian, TNI, hingga Samsat hadir disini untuk memantau sekaligus melakukan penindakan terhadap pelanggar," jelasnya.  Benhard tak lupa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah beralih ke angkutan umum. Caranya pun unik, yaknu dengan memberi setangkai mawar kepada para penumpang yang melintas di Jalan Gunung Sahari.  Setangkai mawar ini mengartikan apresiasi terhadap pengguna transportasi umum. Karena masyarakat dianggap telah ikut berperan dalam upaya mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. "Hari ini kami juga mengapresiasi kepada penumpang transportasi umum. Ini menunjukkan adanya peran masyarakat yang mendukung program perbaikan kualitas udara di Jakarta," kata Benhard.  Dengan adanya apresiasi tersebut, diharapkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum meningkat. Sehingga perlintasan ruas jalan di Kota Jakarta akan semakin lancar serta dapat lebih menekan polusi udara.  "Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Dimana Pemerintah DKI pun sudah menyiapkan berbagai jenis transportasi umum yang layak, aman dan nyaman," jelasnya.  Seorang penumpang angkutan kota M.15, Farida Hasanah, 28, menyampaikan ucapan terima kasih terhadap apresiasi yang diberikan pemerintah. Dia berharap dengan adanya pemberlakuan sistem ganjil genap ini, masyarakat dapat lebih sadar untuk menggunakan moda transportasi umum seperti dirinya.  "Saya setiap hari kerja naik transportasi umum dan baru kali ini ada apresiasi. Harapan saya dengan adanya ini masyarakat lebih memanfaatkan moda transportasi umum yang telah disediakan pemerintah. Kondisi transportasi umum saat ini juga sudah lebih aman, nyaman. Apalagi ada Jak Lingko yang bisa menghemat biaya perjalanan," tambahnya.  Sementara Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Wilayah Jakarta Utara AKBP Agung Pitoyo menerangkan, penilangan terhadap pelanggar tidak pandang bulu. Sejak Pukul 06.00 WIB hingga Pukul 08.45 terdapat sekitar 40 kendaraan roda empat yang ditilang. Terlihat kendaraan mewah seperti Pajero Sport ikut ditilang karena melanggar kebijakan ganjil genap.  "Hari ini sudah mulai kita tindak dengan penilangan bagi pengendara yang melintas tidak sesuai ketentuan. Puluhan petugas sudah disiagakan di lokasi saat jam-jam pemberlakuan sistem ganjil genap ini," tutupnya.  Sebelumnya, uji coba perluasan ganjil genap (gage) sudah berakhir sejak 6 September lalu. Terhitung mulai hari ini, petugas akan melakukan penindakan sesuai Undang-undang yang berlaku kepada para pelanggar kebijakan tersebut.  Pemprov DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memutuskan perluasan aturan ganjil genap berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 untuk pagi hari dan pukul 16.00-21.00 pada sedangkan untuk akhir pekan dan hari libur nasional tidak berlaku.  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, polisi akan memberikan sanksi tilang bagi para pengendara roda 4 yang melanggar aturan tersebut. Tilang disesuaikan pada Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  "Pelanggar dikenakan sanksi dua bulan penjara atau denda administrasi sebesar maksimal Rp 500.000," kata Nasir saat dikonfirmasi, Senin (9/9).  Perluasan gage ini meliputi, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang).  Selanjutnya, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Senen Raya, dan Jalan Gunung Sahari (sampai simpang Jalan RE Martadinata).  Pemprov juga menghapus kebijakan pengecualian terhadap on off ramp tol. Jika sebelumnya kendaraan dari luar area gage yang hendak masuk jalan tol atau dari jalan tol yang keluar ke jalan arteri gage mendapat pengecualian, kali ini aturan itu tidak berlaku.  Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pengecualian pada 12 jenis penggunaan kendaraan dalam perluasan gage tersebut. Yakni kendaraan berstiker disabilitas, ambulan, pemadam kebakaran, angkutan umum berplat kuning.  Juga terhadap sepeda motor, kendaraan berbahan bakar listrik dan gas, truk tanki bahan bakar, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan operasional dinas, TNI-Polri, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional, kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas, hingga kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri, seperti pengangkut uang.

Melanggar Perluasan Ganjil Genap, Pengendara Mobil Mewah Ditilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/tilang-polres-sidoarjo-boy-slamet.jpg" alt="TIDAK TERTIB: Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo menghentikan laju pengendara di Jalan Buduran dari arah Sidoarjo ke Surabaya karena menerobos lampu lalu lintas. (Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIDAK TERTIB: Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo menghentikan laju pengendara di Jalan Buduran dari arah Sidoarjo ke Surabaya karena menerobos lampu lalu lintas. (Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Patuh Jaya 2019 sudah berjalan 4 hari. Selama periode itu, Polda Metro Jaya melakukan tilang kepada 27.169 pengendara. Pelanggar merupakan pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4.  "Selama 4 hari Operasi Patuh Jaya 2019, sebanyak 27.169 pengendara ditilang karena melanggar," kata Kasubdit Gakkum Dilantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/9).  Nasir menuturkan, pada hari pertama Operasi Patuh Jaya total kendaraan yang ditilang sebanyak 5.376, hari kedua 7.518, hari ketiga 7.446, dan hari keempat sebanyak 6.829 pelanggar ditilang.  Tidak hanya melakukan penilangan, polisi juga memberikan teguran kepada pelanggar yang melanggar. Total selama 4 hari teguran diberikan kepada 11.882 pengendara yang melanggar.  "Mayoritas pelanggaran yang dilakukan kendaraan roda dua yaitu melawan arus sebanyak 7.326 pelanggar selama 4 hari. Sedangkan pengendara tidak gunakan helm sebanyak 2.145," jelas Nasir.  Diketahui, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi Operasi Patuh Jaya 2019. Operasi ini akan dilakukan selama 14 hari. Terhitung sejak 29 Agustus, dan berakhir pada 11 September 2019. Tujuh pelanggaran lalu lintas akan disasar oleh para petugas.  Operasi ini akan menyasar 7 pelanggaran. Diantaranya, pengemudi melawan arus, penggunaan rotator atau sirine pada kendaraan yang tidak diperuntukan, penggunaan handphone saat mengemudi, dan pengendara motor yang tidak menggunakan helm.  Adapula pengemudi yang menggunakan narkoba atau minuman keras saat berkendara, pengemudi berusia di bawah 17 tahun atau tidak memilik SIM, dan terakhir pengemudi yang berkendara melebihi batas kecepatan.

27 Ribu Pengendara Ditilang Selama 4 Hari Operasi Patuh Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sabar-hadapi-adi-yang-ngamuk-saat-ditilang-polri-apresiasi-bripka-oky_m_.jpg" alt="Pengendara rusak kendaraannya sendiri saat hendak ditilang" width="100%">
<figcaption>Pengendara rusak kendaraannya sendiri saat hendak ditilang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengapresiasi sikap Bripka Oky Ranto Hippa Wardana saat menghadapi pemuda yang mengamuk saat ditilang di Kawasan BSD, Tanggerang. Sebab, dia tetap tenang dan melanjutkan tugasnya walau pemuda itu menghancurkan motor tepat di hadapannya. "Kalau kita lihat video itu, sangat mengapresiasi petugas di lapangan itu. Cukup sabar dan patut jadi contoh petugas lain," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono di kantornya, Jumat (8/2). Ia berharap ada pertimbangan khusus dari kepala korps lalu lintas untuk memberikan penghargaan terhadap Oky. "Nanti pasti dari korlantas akan pertimbangkan itu. Kita harapkan ada penghargaan," harap Syahar. Sementara untuk pemuda yang belakangan diketahui bernama Adi Saputra, tindakannya yang menghancurkan motor hingga membakar STNK sangat disayangkan pihak Kepolisian. "Kami menyayangkan itu. Mungkin anak muda ya, terlalu beremosi," sebut Syahar. Seharusnya jika memang dia salah atau melanggar aturan lalu lintas, Adi mengikuti prosesnya dengan baik.&nbsp;Jika&nbsp;tidak mau ditilang, menurut Syahar harusnya Adi taat dan tertib berlalu lintas. "Seharusnya kalau sudah ada salah, sadari kesalahan itu jangan diulangi," imbuhnya. Sementara, soal adanya unsur pidana bagi Adi yang membakar STNK, Syahar mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu. "Nanti kita cek dulu lah," tegasnya. Sebelumnya, pelanggar lalu lintas bernama Adi Saputra mengamuk saat ditilang Bripka Oky. Di hadapan polisi lalu lintas itu, Adi merusak motor yang ternyata milik kekasihnya sampai mempersilakan untuk dibakar. Bahkan, selepas ditilang dia membakar sebuah STNK. Aksi-aksinya itu terekam video dan viral di media sosial. Adapun Adi ditilang lantaran tidak mengenakan helm bersama teman wanitanya, saat mengendarai sepeda motor di Jalan Letnan Soetopo, BSD, Tanggerang. Namun dia sempat berencana kabur dengan melawan arus karena melihat adanya petugas. Ketika ingin kabur, Bripka Oky yang saat itu sedang bertugas melihat dan menghentikannya. Oky lalu menanyakan identitas, SIM, dan surat-surat kendaraan yang dibawa Adi. Rupanya, Adi marah sejadi-jadinya dan terjadilah perusakan tersebut.

Sabar Hadapi Adi yang Ngamuk Saat Ditilang, Polri Apresiasi Bripka Oky

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menerobos-jalur-cepat-mahasiswi-ini-meraung-saat-hendak-ditilang_m_.jpg" alt="Seorang mahasiswa menolak saat hendak ditilang dalam Operasi Zebra 2018" width="100%">
<figcaption>Seorang mahasiswa menolak saat hendak ditilang dalam Operasi Zebra 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada saja tingkah pengendara yang hendak ditilang petugas kepolisian karena melanggar lalu lintas. Mulai dari berdalih tak melihat rambu, hingga menanggis dan meminta agar tak ditilang padahal melakukan pelanggaran. Seperti yang terjadi saat&nbsp;Operasi Zebra 2018 di Jalan Jendral Ahmad Yani (dekat pertigaan Taman Solo) arah Tanjung Priok. Ada seorang mahasiswi yang tidak diketahui namanya menerobos jalur cepat dengan sepeda motornya. Alhasil, mahasiswi tersebut diberhentikan oleh petugas. Namun sang mahasiswi tersebut menolak untuk diberikan penindakan. Bahkan dia menangis meraung-raung di depan petugas. Dia meminta agar SIM dan STNK yang dibawanya untuk dikembalikan. "Dia ini terobos jalur cepat, harusnya dia perhatikan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas. Dan sebagai mahasiswi, seharusnya dia mengerti," kata&nbsp;Kanit Tindak Satlantas Polres Jakarta Pusat Ipda Herfikri Riyanto. Tak hanya mahasiswi tersebut, beberapa pengendara lainnya juga&nbsp;menolak untuk dilakukan penindakan. Lantaran mereka tidak melihat marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang. "Manusiawi memang. Ada saja yang tidak terima, ada yang bilang enggak melihat rambu, ada juga yang tidak konsen dalam berkendara, sehingga melanggar rambu-rambu lalu lintas," ucapnya. Bahkan beberapa&nbsp;personelnya pernah mengalami hal-hal yang membuat mereka terpancing emosinya dalam melakukan penindakan. "Ya pas pengendara saat diberhentikan tidak mau berenti dan menabrak petugas, nah itulah yang bikin emosi," ucapnya. Ia mengaku setiap harinya bisa menindak 200-250 pengendara dalam Operasi Zebra di Jakarta Pusat. Pelanggaran yang dilakukan pengendara pun beragam. Mulai dari kendaraan melanggar aturan ganjil genap, marka jalan, lampu lalu lintas, menerobos jalur Bus Transjakarta, tidak menggunakan sit belt, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan lainnya.

Menerobos Jalur Cepat, Mahasiswi Ini Meraung Saat Hendak Ditilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setengah-bulan-polisi-tilang-937-pengendara-di-kabupaten-malang_m_.jpg" alt="Ilustrasi penindakan pelanggaran lalu lintas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penindakan pelanggaran lalu lintas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang cukup tinggi. Selama bulan Oktober, dalam kurun waktu 15 hari, tercatat sudah ada 937 pengendara yang melanggar lalu lintas.&nbsp; Dari jumlah tersebut, 470 pengguna jalan terjaring di wilayah Malang utara. Sedangkan sisanya, yakni 467 pengendara terjaring razia saat melintas di wilayah Malang selatan. Zona utara terbagi menjadi beberapa lokasi. Lokasi itu meliputi, seputaran Samsat Karangploso, Satpas Singosari, depan pasar Kecamatan Singosari, Kampus 2 ITN, dan beberapa titik lain yang ada di Kecamatan Singosari. Selanjutnya, untuk zona selatan juga terbagi menjadi beberapa titik. Lokasi rawan pelanggaran meliputi, daerah seputaran Samsat Talangagung, Jalur Lingkar Barat (Jalibar) sebelah timur, Simpang tiga Kecamatan Ngajum, depan Polsek Kepanjen, serta beberapa daerah lain yang ada di Malang Selatan. Kaurbinops Lantas Polres Malang Iptu Edi Purnama menjelaskan, sebanyak 937 kasus pelanggaran lalu lintas yang terjaring razia, rata-rata didominasi pelajar. &rdquo;Mayoritas para pelajar itu, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),&rdquo; jelas Edi, Kamis (18/10). Merespon banyaknya pelajar Kabupaten Malang yang melanggar, Satlantas terus berupaya melakukan pendekatan. Misalnya lebih mengintensifkan penyuluhan serta soisalisasi ke beberapa sekolah. Ketika penyuluhan, ada 7 poin larangan saat berkendara yang ditekankan kepada para pelajar. Yakni imbauan agar memperhatikan kecepatan ketika berkendara, larangan boncengan sepeda motor lebih dari dua orang, menerobos jalan dan berkendara dibawah pengaruh obat-obatan.&nbsp; Kemudian, juga mengemudi dalam kondisi mabuk, menggunakan handphone saat mengemudi, pengamanan anak dibawah umur saat dibonceng sepeda motor. "Semua imbauan itu masuk dalam penyebab utama kecelakaan. Kami biasanya mengadakan kunjungan ke sekolah-sekolah. Maksimal tiga kali dalam seminggu," tambahnya.&nbsp; Rutinitas sosialisasi dan penyuluhan tersebut terbukti ampuh menekan pelanggaran lalu lintas.&nbsp;"Dampaknya angka kecelakaan juga mengalami penurunan," pungkas polisi dengan dua balok di pundak tersebut. &nbsp;

Setengah Bulan, Polisi Tilang 937 Pengendara di Kabupaten Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebingungan-sistem-ganjil-genap-pengendara-protes-ditilang-polisi_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama penerapan tilang pelanggar perluasan sistem ganjil genap di 13 ruas jalan Ibukota diprotes pengendara, Rabu (1/8) kemarin. Berbagai argumentasi disampai&shy;kan. Intinya, kurang sosialisasi. Bahkan ada pengendara menilai, ini jebakan. Berdasarkan pantauan, banyak kendaraan ditilang. Misalnya, di Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Utara, puluhan mobil berpelat genap terjaring razia. Kebanyakan pengendara mengaku tak tahu jalan yang dilintasinya masuk perluasan sistem ganjil genap. Klarisa, warga terkena razia mengaku, biasanya dia dari Grogol, Jakarta Barat, menuju jalan Be&shy;nyamin Sueb itu tidak pernah ditegur atau diingatkan petugas saat melintasi jalan tersebut. Dia mengaku melihat petu&shy;gas berjaga, hanya saja dia tak pernah diberhentikan. Artinya, sosialisasi masih kurang selama uji coba sejak 2 Juli hingga 31 Juli lalu. "Biasanya saya lewat, dibiar&shy;kan saja. Makanya saya nggak tahu jalan ini masuk perluasan sistem ganjil genap," kata Klari&shy;sia setelah diproses dan menyer&shy;ahkan SIM-nya kepada petugas seperti dikutip RMOL.co (Jawa Pos Group), Kamis (2/8). Ada juga pengendara mem&shy;protes petugas karena tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa masuk jalan ini bagian dari per&shy;luasan sistem ganjil genap. "Kalau ada tulisan ganjil genap di ujung jalan itu, saya siap ditil&shy;ang. Ini kan tidak ada tulisannya. Ini namanya jebakan dong," kata pengendara lainnya. Ada juga pengendara berdalih, mengakui ada tulisan mengenai sistem ganjil genap di ujung jalan yang dilintasinya. Tapi kurang kebaca karena tulisannya kecil. "Saya kira hal-hal seperti ini perlu dibenahi dulu deh. Bikin tulisannya besar-besar. Lalu sosialisasi yang benar. Jangan pengendara merasa dijebak," paparnya. Yang menarik, ada juga peng&shy;endara tidak tahu kalau kemarin tanggal ganjil. Sebab, sehari sebelumnya juga tanggal ganjil, yakni Selasa, 31 Juli. "Kemarin saya pakai mobil pelat ganjil. Saya kira hari ini genap. Apa nggak bisa dimaaf&shy;kan ini," ujar dia sembari melobi petugas yang akhirnya tetap menindaknya. Beralih ke kawasan Slipi Petamburan di Jalan SParman, Jakarta Barat, puluhan mobil berpelat genap juga kena ra&shy;zia. Pengendara mobil Honda Jazz, Steve, mengaku tak tahu ganjil genap sampai ke Slipi. Yang dia tahu hanya berlaku di Semanggi. "Tadi mau belok, sudah kebu&shy;ru kena petugas. Saya tahunya di depan Semanggi sana," kata dia yang mengaku pasrah ditilang. Hanya saja, dia mengeluh soal sosialisasi yang dinilainya san&shy;gat kurang. Rambu-rambu juga belum maksimal mengingatkan para pengendara. Tak jauh berbeda, di Jalan Gatot Subroto, simpang Pan&shy;coran, Jakarta Selatan. Baru pukul 12 siang, petugas sudah menilang puluhan pengendara mobil berpelat genap. Kebanya&shy;kan pengendara di jalan ini juga mengaku tak tahu hari ini sudah mulai penilangan. Sementara di simpang Coca Cola atau Perintis Kemerdekaan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, cu&shy;kup minim mobil pelat genap yang melintas. Nampak sejumlah petu&shy;gas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Timur berjaga. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf menyatakan, pihaknya&shy;menyebar 600 petugas untuk menindak sekaligus mengatur arus lalin di jalan alternatif. Dipaparkannya, ada enam jalur alternatif. Pertama, untuk pengendara yang datang dari arah Timur, dapat melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Suprapto-Jalan Salemba Raya- Jalan Matraman dan seterusnya. Atau lewat jalur lain yakni Jalan Akses Tol Cikampek-Jalan Sutoyo-Jalan Dewi Sartika dan seterusnya. Dari arah Selatan, pengendara dapat melalui Jalan Warung Jati Barat-Jalan Pejaten Raya- Jalan Pasar Minggu-Jalan Soepomo- Jalan Saharjo dan seterusnya. Yang dari kawasan Cilandak dapat melalui jalan RA Kartini- Jalan Ciputat Raya dan seterus&shy;nya. Sementara dari utara dapat melintasi Jalan REMartadinata- Jalan Danau Sunter Barat-Jalan HBR Motik-Jalan Gunung Sa&shy;hari dan seterusnya. Kombes Yusuf mengingatkan, pengendara jangan sekali-kali berani memanipulasi pelat nomor kendaraannya untuk menghindari aturan ganjil genap. Pelanggaran ini bisa dikenakan Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pelang&shy;garan STNK dan BPKB. Huku&shy;mannya denda Rp 500 ribu atau dua bulan penjara. Polisi punya aplikasi mengecek kebenaran pelat nomor tersebut. Terkait keluhan rambu yang dinilai kurang, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta An&shy;dri Yansyah mengklaim sudah memasang rambu pelarangan kendaraan melintas di ruas jalan ganjil-genap. "Sudah dipasang semua. Ada rambu yang dipasang permanen, ada pula yang portabel," ujar Andri di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Diterangkannya, rambu per&shy;manen dipasang di ruas jalan yang padat atau crossing antar-wilayah, misalnya Jalan Ah&shy;mad Yani. Sedangkan rambu portabel dipasang di ruas jalan menuju kawasan terdampak ganjil-genap. "Kalau permanen itu memang di titik yang keluar masuk di tengah seperti wilayah crossing. Kalau jalan kecil menghubung&shy;kan dengan ruas jalan ganjil genap dipasang nonpermanen atau portabel. Permanen ditan&shy;cap, kalau portabel enggak," tandas Andri.

Kebingungan Sistem Ganjil Genap, Pengendara Protes Ditilang Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengendara ditilang

Berita Terkini