<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/sahat-647389590.png" alt="Sahat Tua P. Simanjuntak. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sahat Tua P. Simanjuntak. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Palu vonis akhirnya diketok majelis hakim terhadap Sahat Tua P. Simanjuntak. Wakil ketua DPRD Jatim itu dihukum sembilan tahun penjara dalam perkara korupsi suap ijon dana hibah pokok pikiran (pokir) APBD Jatim. Vonis itu lebih ringan tiga tahun dari tuntutan 12 tahun oleh jaksa. Tak hanya itu, sejumlah hukuman juga dijatuhkan hakim. Pasca putusan tersebut, Sahat tidak langsung menentukan sikapnya. Berbeda dengan jaksa yang langsung menerima. Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suardhita menyatakan, Sahat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan jaksa. &rsquo;&rsquo;Menjatuhkan pidana sembilan tahun kepada terdakwa,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin. Sahat juga dikenai sanksi tambahan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan. Dia juga diminta mengembalikan kerugian negara senilai Rp 39,5 miliar. &rsquo;&rsquo;Maksimal diberikan sebulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap,&rdquo; kata Suardhita. Apabila putusan itu tidak dijalankan, aset Sahat akan disita sebagai pengganti. Jika nilainya tidak mencukupi, masa hukumannya ditambah empat tahun. Hak berpolitiknya juga dicabut selama empat tahun terhitung sejak bebas. &rsquo;&rsquo;Bagaimana tanggapan terdakwa? Menerima atau pikir-pikir?&rdquo; tanya Suardhita. Sahat memilih opsi kedua. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebut pertimbangan yang memberatkan Sahat adalah tidak mendukung program pemerintah memerangi korupsi. Tindakannya mencederai kepercayaan masyarakat. Sementara itu, yang meringankan adalah pengakuan salah dan menyesal oleh Sahat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013024188/viral-siswa-smp-dianiaya-temannya-di-cilacap-polisi-tetapkan-2-pelaku">Viral Siswa SMP Dianiaya Temannya di Cilacap, Polisi Tetapkan 2 Pelaku</a> Jaksa KPK Arif Suhermanto secara terpisah menerima putusan itu. Menurut dia, vonis yang dijatuhkan sudah memenuhi aspek hukum. &rsquo;&rsquo;Menerima, Yang Mulia,&rdquo; ungkapnya. Suardhita sebelumnya membacakan putusan untuk Rusdi, staf Sahat, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara itu. Dia dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan. Rusdi dianggap melanggar pasal yang sama dengan Sahat. &rsquo;&rsquo;Pikir-pikir,&rdquo; katanya setelah mendengar putusan dibacakan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sahat diadili setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan didakwa menerima uang suap senilai Rp 39,5 miliar dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng. Uang itu merupakan fee bagi Sahat karena menyalurkan dana hibah Rp 162,5 miliar ke pokmas (kelompok masyarakat) yang mereka koordinasi sejak 2021. Namun, Sahat yang baru menerima Rp 1 miliar keburu ditangkap tim KPK.&nbsp;(edi/c12/ris)

Palu vonis akhirnya diketok majelis hakim terhadap Sahat Tua P. Simanjuntak. Dia dihukum sembilan tahun penjara.

Divonis 9 Tahun Kasus Suap Ijon Dana Hibah, Sahat Tua Simanjuntak Pikir-Pikir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/letkol-tni-2950546624.png" alt="PERNAH BERPANGKAT: Dindin Kamaluddin (kanan) dan Ikhwan Nursyujoko di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (26/9)." width="100%">
<figcaption>PERNAH BERPANGKAT: Dindin Kamaluddin (kanan) dan Ikhwan Nursyujoko di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (26/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dindin Kamaluddin saat masih berpangkat letnan kolonel Czi menawarkan proyek pembangunan perumahan prajurit senilai Rp 23,7 miliar kepada PT Sier Puspa Utama (SPU). Lantaran tertarik, perusahaan pelat merah itu memberikan Rp 1,2 miliar untuk uang muka ke Ikhwan Nursyujoko selaku perwakilan PT Neocelindo Inti Beton Bandung (NIBB) sebagai kontraktor. Namun, proyek yang ditawarkan ternyata fiktif. Dindin dan Ikhwan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (26/9). Keduanya didakwa melakukan korupsi karena perbuatannya menimbulkan kerugian negara. &rsquo;&rsquo;Terdakwa DK sekarang sudah dipecat. Kejadian tahun 2018,&rdquo; ujar Asisten Pidana Militer Kejati Jatim Hadi Pangestu. Dindin yang saat itu menjadi perwira menengah (pamen) di Kodam III Siliwangi mengaku sebagai panitia proyek kepada PT SPU. Dia menawari perusahaan itu untuk memodali pembangunan perumahan prajurit berupa tower enam lantai di Cijantung, Jakarta Timur. Dindin mengklaim pengerjaan proyek tersebut bakal dikerjakan PT NIBB. Hadi menjelaskan, PT SPU selanjutnya menyerahkan uang muka kepada Ikhwan secara bertahap. Awalnya Rp 1 miliar. Disusul Rp 250 juta. Menurut dia, proyek yang ditawarkan ternyata tidak pernah ada. Hadi menyebut seluruh dokumen yang dipakai kedua terdakwa palsu. &rsquo;&rsquo;Ada kerugian negara dari uang yang dikeluarkan PT SPU,&rdquo; ujarnya. Hadi menambahkan, perkara itu disidangkan di pengadilan umum karena salah seorang terdakwa adalah masyarakat sipil. Dindin sekarang juga bukan prajurit TNI. &rsquo;&rsquo;Yang bersangkutan (Dindin) dipecat karena perkara lain,&rdquo; terangnya. Dindin mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena perkara penipuan yang sudah disidangkan di pengadilan militer. Sementara itu, Ikhwan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Berbeda dengannya, Dindin mengaku belum bisa bersikap karena pengacaranya tidak datang. &rsquo;&rsquo;Minggu depan baru siap,&rdquo; kata Dindin kepada majelis hakim. Ketua Majelis Hakim I Dewa Gede Suardhita mengatakan, sidang kedua terdakwa tidak bisa dipisahkan. Dindin diberi kesempatan untuk langsung membacakan eksepsi setelah Ikhwan pada agenda selanjutnya kalau berkeberatan dengan dakwaan. &rsquo;&rsquo;Jadi, semua punya hak yang sama dan sidang tidak perlu ditunda-tunda,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(edi/c7/eko)

Dindin Kamaluddin saat masih berpangkat letnan kolonel Czi menawarkan proyek pembangunan perumahan prajurit senilai Rp 23,7 miliar

Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Letkol TNI Tawarkan Proyek Perumahan Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I Endang Kumoro meminta majelis hakim menghentikan sidang perkara korupsi yang menjeratnya. Dia merasa pernah diadili untuk perkara yang sama dengan dakwaan penipuan. Secara terpisah, jaksa menyebut proses peradilan itu belum selesai. Jadi, sidang korupsi bisa tetap diteruskan. Endang menjalani sidang dengan agenda eksepsi di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (5/9). Dari tiga mantan pegawai PT Aneka Tambang (Antam) yang didakwa korupsi, hanya dia yang mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. &rsquo;&rsquo;Dulu kasusnya sudah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya,&rdquo; kata Wahyanto Edinugroho, pengacara Endang. Dia mengatakan, setiap orang tidak bisa didakwa lebih dari satu kali dalam peristiwa yang sama. Oleh karena itu, jaksa punya wewenang membuat dakwaan kumulatif. &rsquo;&rsquo;Berbagai dugaan pidana bisa dijadikan satu dakwaan,&rdquo; jelasnya. Dalam kasus sebelumnya, kata dia, kliennya sudah diputus bersalah. Endang divonis 2,5 tahun penjara. &rsquo;&rsquo;Hukuman sudah dijalani. Kok sekarang kasusnya diproses lagi dengan dakwaan pidana lain,&rdquo; ungkapnya. Wahyanto menyampaikan, dakwaan korupsi terhadap kliennya otomatis menyalahi peraturan. Sebab, terdakwa, peristiwa, dan nilai kerugian tidak berbeda dengan kasus yang sudah diputus. &rsquo;&rsquo;Majelis hakim sepatutnya menghentikan persidangan karena dakwaan jaksa tidak memenuhi syarat materiil sebuah surat dakwaan,&rdquo; katanya. Jaksa Januar Rasito yang menjadi penuntut umum memiliki pendapat lain. Menurut dia, dakwaan korupsi itu tetap bisa dilanjutkan. Sebab, kasus penipuan terdakwa belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). &rsquo;&rsquo;Masih berproses, terakhir tahap kasasi,&rdquo; ujar jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut. Endang bersama dua mantan anak buahnya, Achmad Purwanto dan Misdianto, sebelumnya didakwa mengorupsi 152,8 kilogram emas senilai Rp 92,2 miliar. Ketiganya yang saat itu masih berstatus pegawai PT Antam menjual emas di bawah harga resmi perusahaan pelat merah tersebut. Purwanto dan Misdianto tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan itu. Misdianto juga diadili secara terpisah setelah agenda dakwaan karena materi sidangnya berbeda dengan dua terdakwa&nbsp;lain.&nbsp;(edi/c6/ai)

Mantan Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya I Endang Kumoro meminta majelis hakim menghentikan sidang perkara korupsi yang menjerat

Sidang Kasus Korupsi Mantan Pegawai Antam: Terdakwa Minta Sidang Distop, Jaksa Klaim Bisa Lanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/sidang-ra-latief-2304866349.png" alt="PUTUSAN: Melalui layar, terdakwa mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin (kanan) mengikuti jalannya sidang putusan secara virtual di PN Tipikor Surabaya, Selasa (22/8) malam." width="100%">
<figcaption>PUTUSAN: Melalui layar, terdakwa mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin (kanan) mengikuti jalannya sidang putusan secara virtual di PN Tipikor Surabaya, Selasa (22/8) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron 9 tahun penjara. Dia dinyatakan terlibat dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemkab dan menerima gratifikasi. Ra Latif, sapaan akrabnya, juga mendapat tambahan hukuman lain. Dia diharuskan membayar ganti rugi Rp 9,7 miliar. Jika tidak dilakukan, hukumannya ditambah 3 tahun penjara. Tak cukup, majelis hakim juga menghukum Ra Latif berupa denda Rp 300 juta subsider empat bulan. Hak politiknya pun dicabut selama lima tahun terhitung sejak bebas dari penjara. &rsquo;&rsquo;Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU),&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Darwanto di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam sidang yang berakhir tadi malam (22/8) itu. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan. JPU sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan. Jaksa dan terdakwa belum menyatakan sikap atas putusan tersebut. Mereka kompak menyatakan pikir-pikir. Vonis sidang itu seharusnya dibacakan pekan lalu. Namun, hakim menundanya setelah mendapat laporan dari jaksa yang menyebut ada transfer Rp 3,4 miliar ke rekening KPK beberapa hari sebelumnya. Hakim meminta waktu untuk memeriksa uang itu bagian dari perkara atau bukan.&nbsp; Selain Ra Latif, perkara itu melibatkan lima pejabat pemkab. Semuanya sudah divonis penjara. Kasus tersebut berawal dari seleksi pengisian jabatan di lingkungan pemkab. Lima pejabat yang terseret terpilih mengisi jabatan empat kepala dinas dan satu kepala badan. Mereka diharuskan menyetor uang ke terdakwa. Ra Latif juga diketahui menerima gratifikasi dari berbagai pihak. Di antaranya, fee dari proyek pengadaan fasilitas pelayanan pemerintah. Total nominal suap dan gratifikasi yang diterima mencapai Rp 9,7 miliar.&nbsp;&nbsp;(edi/c7/ris)

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron 9 tahun penjara.

Terbukti Bersalah, Penjara 9 Tahun untuk Eks Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/sahat-marul1-101645794.jpg" alt="Anggota DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua Simandjuntak di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (23/5)." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua Simandjuntak di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (23/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua Simandjuntak menjalani sidang perdana dugaan korupsi senilai Rp 39,5 miliar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (23/5). Jaksa penuntut umum KPK Arief Suhermanto dalam persidangan tersebut mengatakan, terdakwa Sahat diduga menerima suap senilai Rp 39,5 miliar dari dua terdakwa lain. Yakni, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi sebagai kompensasi atas perannya sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024. &rdquo;Terdakwa Sahat Tua Simandjuntak mengetahui atau setidaknya dapat menduga uang senilai Rp 39,5 miliar yang telah diterimanya diberikan karena kekuasaan sebagai anggota DPRD Jawa Timur, yang dianggap dapat memberi jatah alokasi dana hibah pokok pikiran (pokir) dari APBD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2020-2022,&rdquo; kata Arief Suhermanto seperti dilansir dari Antara dalam amar dakwaan. Sahat menerima suap tersebut sebagai kompensasi untuk memuluskan pencairan dana hibah yang akan diterima&nbsp;kelompok masyarakat (pokmas) tersebut. Usai persidangan, Arif mengatakan, persidangan hari ini (23/5), bertujuan untuk membuktikan peran terdakwa Sahat dalam kasus korupsi itu. JPU akan menghadirkan saksi terkait pencairan dana hibah baik saksi dari Pemprov maupun DPRD Jatim dan unsur lain. &rdquo;Yang terkait dengan lingkaran pencairan dan proses dana hibah tentu itu kami hadirkan dalam persidangan ini,&rdquo; ujar Arief Suhermanto. Arif mengatakan, anggaran hibah yang dialokasikan Sahat sejak 2020-2023 senilai sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan total anggaran dana hibah Pemprov Jatim yang dialokasikan untuk seluruh anggota DPRD senilai Rp 8 triliun. Dalam persidangan, Sahat didakwa dengan dua pasal sekaligus. Pertama terkait penyelenggara negara korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua terkait suap, pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 65 ayat (1) KUHP. Setelah mendengar dakwaan itu, Sahat maupun kuasa hukumnya menerima dakwaan tersebut dan selanjutnya Dewa Suardita selaku Ketua Majelis Hakim menjadwalkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi pekan depan. Sementara itu, Sahat mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak atas kasus itu termasuk masyarakat Jatim. &rdquo;Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Jatim dan keluarga, saya meminta doa agar saya sehat dan bisa mengikuti persidangan ini dan bisa mempertanggungjawabkan kesalahan saya, saya mohon doa bagi semua,&rdquo; ujar Sahat.

Anggota DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua Simandjuntak menjalani sidang perdana dugaan korupsi senilai Rp 39,5 miliar di PN Tipikor Surabaya

Sahat Jalani Sidang Perdana di PN Tipikor Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pt.jpg" alt="Sidang kasus korupsi UPL/UKL Dinas Lingkungan Hidup Situbondo di Pengadilan Tipikor Surabaya. Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus korupsi UPL/UKL Dinas Lingkungan Hidup Situbondo di Pengadilan Tipikor Surabaya. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Enam orang terdakwa korupsi pengadaan jasa konsultasi penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) tahun anggaran 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.  Beberapa waktu lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis hukuman mulai 4 hingga 5,5 tahun kepada para terdakwa. Mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 676 juta.  ”Memang benar, klien kami mengajukan banding setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 5,5 tahun. Sebagaimana pleidoi kami semua pekerjaan sudah dilaksanakan, dokumen juga sudah selesai, dan dana sudah terpakai. Jadi tidak alasan apapun yang dijadikan pembenaran majelis hakim bahwa klien kami bersalah,” ujar Supriyono, penasihat hukum terdakwa Yudi Kristianto seperti dilansir dari Antara di Situbondo, Jawa Timur, Senin (20/2).  Vonis terhadap terdakwa Yudi Kristanto cukup berat yakni 5,5 tahun dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp 179 juta. Menurut Supriyono, keputusan majelis hakim tidak faktual. Karena, lanjut Supriyono, berdasar fakta di pengadilan apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu jauh dari fakta di pengadilan.  ”Demikian juga putusan hakim sama sekali tidak mencicil terkait dengan pertimbangan-pertimbangan untuk pleidoi kami, dan semua dibenarkan, semua dikutip dari JPU saja oleh majelis hakim,” ucap Supriyono.  Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Situbondo Nyoman Wasita Triantara membenarkan enam orang terdakwa korupsi UPL dan UKL pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.  ”Pengajuan banding oleh penasihat hukum para terdakwa dilakukan tujuh hari setelah pengadilan menjatuhkan vonis. Kami dari JPU juga mengajukan banding,” ujar Wasita.  Lima terdakwa korupsi lain yang juga mengajukan banding yakni mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Usman divonis majelis hakim 5,5 tahun penjara uang denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti Rp 182 juta subsider 2,5 tahun.  Mantan kepala bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Anton Sujarwo dan seorang staf Siswadi divonis 4,5 tahun penjara, dan diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan.  Sedangkan terdakwa Tony Wahyudi, mantan kepala seksi (Kasi) pada Dinas Lingkungan Hidup, divonis 4 tahun penjara dan juga diharuskan membayar uang denda sebesar Rp 200 juta, subsider 4 bulan kurungan penjara.  Sementara itu, dua orang kontraktor, divonis 5,5 tahun penjara. Keduanya juga membayar uang denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara dan uang pengganti Rp 268 juta lebih subsider 2,5 tahun kurungan penjara.

Enam Terdakwa Korupsi Dokumen UPL/UKL DLH Situbondo Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/hakim-itong.jpg" alt="AJUKAN PEMBELAAN: Terdakwa Itong Isnaeni Hidayat (di layar monitor) sedang mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AJUKAN PEMBELAAN: Terdakwa Itong Isnaeni Hidayat (di layar monitor) sedang mendengarkan pembacaan tuntutan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Itong Isnaeni Hidayat dituntut pidana 7 tahun penjara. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu oleh jaksa penuntut umum KPK dinyatakan terbukti menerima Rp 450 juta dari RM Hendro Kasiono untuk mengabulkan permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) yang diajukan advokat tersebut. Itong juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.  ”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Itong Isnaeni Hidayat telah melakukan tindak pidana dengan menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,’’ kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa.  Uang itu memang diterima M. Hamdan sebagai panitera pengganti. Hanya, Itong mengetahui bahwa Hamdan telah menerima uang yang akan diserahkan kepadanya.  Hamdan saat menerima uang tersebut juga bertindak sebagai representasi dari Itong. Jaksa Wawan juga menolak bantahan Itong yang dianggap tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi lain dan bukti-bukti yang dibeberkan dalam persidangan.  ”Bantahan-bantahan terdakwa tidak berdasar karena tidak didukung bukti yang cukup sehingga patut untuk dikesampingkan. Bantahan Itong hanya bantahan sepihak yang sengaja diperluas,’’ ucapnya.  Uang itu juga terbukti memengaruhi Itong dalam mengadili perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diajukan pemohon Achmad Prihantoyo melalui Hendro sebagai pengacaranya. Buktinya, Itong pernah mengatakan kepada Hamdan akan mengabulkan permohonan tersebut karena sudah telanjur berjanji kepada Hendro untuk memenangkannya.  ”Itong dalam mengadili perkara tersebut sudah tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. Melainkan semata-mata karena uang yang diberikan Hendro,’’ katanya.  Selain itu, jaksa Wawan dkk juga menyatakan Itong telah menerima gratifikasi berupa uang suap yang diberikan beberapa pihak agar memenangkan perkara mereka. Di antaranya, Itong telah menerima Rp 50 juta dari Hendro untuk mengabulkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Made Sri Manggalawati. Hakim itu juga terbukti menerima Rp 50 juta dari advokat Darmaji dan Rp 45 juta dari advokat Dodik Wahyono.  Total uang yang sudah diterima Itong terkait perkara yang disidangkan senilai Rp 595 juta. Sebanyak Rp 390 juta sudah dinikmatinya. Karena itu, Itong juga dituntut pidana tambahan untuk mengembalikan uang suap Rp 390 juta yang sudah dinikmatinya kepada negara.  Uang itu harus dikembalikan Itong maksimal sebulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Itong senilai uang tersebut akan disita negara. Namun, jika masih belum cukup, Itong harus menjalani pidana tambahan setahun penjara.  Perbuatan Itong dianggap telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, Itong juga tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. Dia justru memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lain serta bukti-bukti di persidangan.  Menanggapi tuntutan tersebut, Mulyadi, pengacara terdakwa Itong, menyatakan keberatan. Dia akan menyampaikannya dalam pembelaan pekan depan. ”Menurut kami, dakwaan jaksa KPK memutarbalikkan fakta. Karena fakta yang sebenarnya Itong tidak menerima gratifikasi dan tidak memberi janji apa pun terkait penanganan perkara,’’ kata Mulyadi.  SUAP YANG DITERIMA ITONG VERSI JAKSA  - Rp 450 juta untuk pembubaran PT SGP  - Rp 50 juta untuk permohonan penetapan ahli waris  - Rp 50 juta gratifikasi  - Rp 45 juta gratifikasi  - Total yang diterima Rp 595 juta  - Yang sudah dinikmati Rp 390 juta  TUNTUTAN  - Pidana 7 tahun penjara  - Denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan  - Mengembalikan Rp 390 juta subsider 1 tahun penjara

Terima Rp 595 Juta, Hakim Itong Dituntut Tujuh Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220927-WA0026_1.jpg" alt="Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa hakim nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa hakim nonaktif PN Surabaya Itong Isnaeni, di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat dituntut dengan hukuman tujuh tahun penjara dalam sidang lanjutan dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (27/9). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa terbukti menerima suap dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).  ”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Itong Isnaeni Hidayat dengan pidana penjara selama 7 tahun, dan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan serta wajib menjalani tahanan,” kata jaksa Wawan Yunarwanto seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, jaksa berkeyakinan bahwa hakim Itong telah menerima suap dari beberapa perkara yang ditanganinya sebagai hakim PN Surabaya.  ”Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf c UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Wawan.  Dalam persidangan itu, selain hukuman kurungan, hakim nonaktif Itong juga diganjar dengan tuntutan membayar uang pengganti sebesar Rp 300 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar, hakim Itong wajib menjalani hukuman pengganti selama 1 tahun kurungan.  Kuasa hukum Itong Inaeni Hidayat, Mulyadi mengatakan, atas tuntutan hakim Itong, kuasa hukumnya berencana mengajukan nota pembelaan (pleidoi). ”Kami akan ajukan pleidoi, pada saatnya sidang berikut, karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada,” kata Mulyadi.  Sidang perkara tindak pidana korupsi gratifikasi suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Atas perkara itu, Itong didakwa bersama dengan M. Hamdan selaku Panitera Pengganti, dan Hendro Kasiono seorang pengacara, dalam berkas terpisah. Total suap yang diterima dalam perkara ini mencapai Rp 545 juta.  Hakim Itong dan Panitera Pengganti M. Hamdan dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Itong Isnaeni dan Hamdan sebagai penerima suap didakwa pasal kesatu: pasal 12 huruf c UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1.  Sedangkan, terdakwa Hendro Kasiono sebagai pemberi suap didakwa kesatu: pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hakim Itong Isnaeni Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-kpk-periksa-hakim-pn-surabaya-itong-isnaeni-hidayat-150222-rn-2.jpg" alt="Tersangka Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menegaskan tidak ada perlakuan istimewa terhadap hakim Itong Isnaeni Hidayat. Hakim senior Pengadilan Negeri Surabaya itu akan menjalani sidang perdana pada 21 Juni mendatang.  “Tidak ada perlakuan istimewa terhadap hakim Itong. Semua sama saja,” ujar Humas Pengadilan Tipikor Surabaya I Ketut Suwarta seperti dikutip Radar Surabaya, Rabu (15/6/2022).  Ketut menambahkan, sidang perkara yang melibatkan hakim Itong itu akan digelar secara offline. Itong diadili langsung di PN Tipikor. Selain Itong Isnaeni Hidayat (hakim), Hamdan (panitera pengganti) dan Hendro Kasiono (pengacara) juga akan disidangkan pada 21 Juni.  Adapun majelis hakim yang memimpin persidangan hakim Itong dan kawan-kawan adalah Tongani, hakim ketua, serta Cok Gde Artana dan Darwin Panjaitan sebagai hakim anggota.  Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gina Saraswati melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Itong Isnaini Hidayat dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. Selain hakim Itong, ada dua tersangka lain yang juga akan segera diadili. Mereka adalah Hamdan (panitera pengganti) dan Hendro Kasiono (pengacara).  Ketiga tersangka kasus dugaan korupsi ini ditahan di tempat berbeda. Hakim Itong ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Hamdan di Rutan Kejati Jatim, dan Hendro Kasiono di Rutan Polda Jatim.  Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, Kamis (20/1/2022). Itong ditangkap bersama seoang pengacara pada pukul 05.00.

Hakim Itong Segera Jalani Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/sidang-bupati-probolingo.jpg" alt="PIKIR-PIKIR: Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mendengarkan majelis hakim membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya secara telekonferensi dari Rutan KPK, Kamis (2/6). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PIKIR-PIKIR: Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mendengarkan majelis hakim membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya secara telekonferensi dari Rutan KPK, Kamis (2/6). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Drama kasus jual beli jabatan penjabat (Pj) kepala desa di <a href="https://www.jawapos.com/tag/probolinggo/">Probolinggo</a> yang menyerat Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, akhirnya mencapai titik klimaks.  Kamis (2/6) majelis hakim <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-lingkar-luar-barat/">Pengadilan Tipikor Surabaya</a> menetapkan hukuman pidana masing-masing empat tahun kepada pasangan tersebut. Puput dan Hasan dianggap terbukti menerima suap dalam kasus tersebut.  ’’Mengadili, menyatakan terdakwa Puput Tantriana Sari dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/hasan-aminuddin/">Hasan Aminuddin</a> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,’’ kata Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Mangngi saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.  Tak hanya itu, keduanya juga mendapat hukuman tambahan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/puput-tantriana-sari/">Puput</a> dan Hasan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Jika tak mampu membayar, mereka wajib mengganti dengan pidana selama dua bulan kurungan.  Khusus untuk Puput, majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa penggantian kerugian negara senilai Rp 20 juta. Jika dia tidak membayarnya, harta bendanya akan disita untuk mengganti kerugian. Apabila hartanya tidak cukup, diganti dengan pidana selama 6 bulan penjara.  Vonis yang dijatuhkan kepada Puput-Hasan 50 persen lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Sebelumnya, keduanya dituntut vonis 8 tahun penjara plus denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.  Terkait dengan vonis di bawah tuntutan itu, majelis hakim berpendapat bahwa keduanya pantas dihukum lebih ringan karena masih punya anak yang masih kecil-kecil.  Sementara itu, jaksa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> menyatakan pikir-pikir. Mereka belum bersikap apakah akan banding atau tidak terhadap putusan yang dikorting separo dari tuntutan itu.  Sama, kedua terdakwa juga menyatakan masih pikir-pikir. Pengacara Hasan-Tantri, Gunadi Wibakso, tetap keberatan apabila para kliennya disebut korupsi. ’’Tidak ada satu pun saksi menyatakan terdakwa menerima (suap, Red). Mengenai pihak lain yang menerima, lalu mengasumsikan sebagai penerimaan terdakwa satu (Puput), kami tidak sepakat. Terdakwa satu bahkan tidak pernah tahu mengenai penerimaan uang itu,’’ ujar Gunadi seusai persidangan.  Sebagaimana diketahui, kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Tantri-Hasan. Mereka dianggap terlibat dalam jual beli jabatan Pj Kades. Berdasar dakwaan, kasus tersebut melibatkan sejumlah camat yang bertugas meminta uang kepada para calon Pj Kades. Harganya dipatok Rp 15 juta–20 juta per orang. Dalam perjalanannya, para camat itu juga ditangkap dan menjalani hukuman.

Bupati (Nonaktif) Probolinggo dan Suami Dihukum 4 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadilan tipikor surabaya

Berita Terkini