<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Penjaga keamanan alias satpam rumah aspirasi PDI Perjuangan, Nurhasan mengungkapkan bahwa keluarganya diberi stigma koruptor. Hal itu terjadi setelah rumahnya digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Nurhasan saat memberikan kesaksian untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/5).</p> <p>&ldquo;Nah, ini saya ngenes saya. Anak saya pas mau berangkat ngaji yang kecil itu salim sama penyidik KPK. Nah, anak saya yang SMP sudah ngerti lah. Saya tanya kenapa kamu enggak ngaji? Istri saya masih nangis. Enggak mau Yah, aku malu ayah korupsi. Saya jadi pengen nangis," kata Nurhasan saat memberikan keterangan.</p> <p>"Saya bilang gini ke anak saya, &lsquo;Ngapain kamu malu, Ayah enggak korupsi kok. Kalau Ayah korupsi kita enggak tinggal di sini. Rumah kita begini, kalau hujan bocor bahkan ayah bayar pajak.&rsquo;,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Ia mengakui, dirinya sempat diperiksa penyidik KPK dari kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto. Menurutnya, keluarganya merasa punya beban setelah diperiksa KPK.</p> <p>&ldquo;Istri saya sampai pulang dari KPK itu nangis terus. Beban, merasa malu sama banyak tetangga. Namanya tetangga, Pak, yang enggak tahu sok-sok tahu," ujar Nurhasan.</p> <p>Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.</p> <p>Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.</p> <p>Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.</p> <p>Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.</p> <p>Upaya Hasto Kristiyanto telah membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban.</p> <p>Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.</p> <p>Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015977599/jaksa-kpk-hadirkan-riezky-aprilia-dan-saeful-bahri-ke-dalam-sidang-hasto-kristiyanto-hari-ini">Jaksa KPK Hadirkan Riezky Aprilia dan Saeful Bahri ke Dalam Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini</a></strong></p> <p>Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.</p> </div>

Penjaga keamanan alias satpam rumah aspirasi PDI Perjuangan, Nurhasan mengungkapkan bahwa keluarganya diberi stigma koruptor. S

Satpam PDIP Ngaku Anaknya Trauma Diberi Stigma Anak Koruptor Setelah Rumahnya Digeledah KPK

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/JKT_Sidang-Dakwaan-Hasto-Kristianto_SALMAN-TOYIBI-1-920906815.jpg" alt="Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) bersalaman dengan Jaksa Penuntut Umum usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakara Pusat, Jumat (14/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) bersalaman dengan Jaksa Penuntut Umum usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakara Pusat, Jumat (14/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/5). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan dua saksi fakta untuk menguatkan dakwaan terhadap Hasto.</p> <p>Kedua saksi itu yakni, mantan Anggota DPR RI fraksi PDIP Riezky Aprilia dan kader PDIP Saeful Bahri. Keterangan keduanya dianggap penting untuk mengungkap fakta-fakta dari kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto.</p> <p>"Hari ini (7/5), Tim Jaksa akan hadirkan saksi-saksi, Riezky Aprilia dan Saeful Bahri," kata Jaksa KPK, Budhi Sarumpaet, Rabu (7/5).</p> <p>Dua saksi itu memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus pergantian antarwaktu (PAW) untuk meloloskan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI 2019-2024. Saeful Bahri telah divonis bersalah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.</p> <p>Sementara, nama Riezky Aprilia diduga menjadi objek PAW untuk meloloskan Harun Masiku menjadi Anggota DPR.</p> <p>Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini.</p> <p>Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan.</p> <p>Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024.</p> <p>Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku.</p> <p>Upaya Hasto Kristiyanto telah membuat pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban.</p> <p>Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1.</p> <p>Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan.</p> <p class="class-paragraph">Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.</p> </div>

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan

Jaksa KPK Hadirkan Riezky Aprilia dan Saeful Bahri ke Dalam Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/SR5B3bWhl1usw8O4MBD93q29hfqaVpZ4Tf1zDCZM-3321523470.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (11/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (11/4). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Majelis Hakim memerintahkan agar kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara.</p> <p>"Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto membacakan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (11/4).</p> <p>Majelis Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat menghadirkan saksi-saksi ke dalam ruang persidangan. Persidangan akan dilanjutkan kembali, pada Kamis (17/4) mendatang.</p> <p>"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan tersebut di atas," tegasnya.</p> <p>Merespons keputusan itu, tim penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail meminta JPU KPK untuk bisa memberikan nama-nama saksi yang akan dihadirkan ke ruang persidangan. Hal itu untuk menyiapkan jalannya proses persidangan.</p> <p>"Segera mengajukan nam-nama saksi yang akan diajukan, demi kelancaran persidangan," imbau Maqdir.</p> <p>Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa atas dakwaan telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku.</p> <p>Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi proses penyidikan yang membuat Harun berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.</p> <p>Hasto didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta, Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi Hasto Kristiyanto, memerintahkan Jaksa KPK untuk menghadirkan saksi dalam persidangan.

Pengadilan Tipikor Jakarta Tolak Eksepsi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minta Jaksa KPK Hadirkan Saksi-saksi ke Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-HAKIM-AGUNG-GAZALBA-FED-1JPG-909517636.jpg" alt="Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengajukan banding terkait putusan bebas hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin (27/5) lalu. KPK menilai hakim inkonsisten karena menyebut jaksa KPK tak memiliki kompetensi penuntutan.</p> <p>&rdquo;Kami memilih mengajukan banding,&rdquo; terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih kemarin (28/5). Keputusan itu dibuat setelah rapat pimpinan KPK digelar sejak Selasa pagi.</p> <p>Keputusan hakim dengan menerima eksepsi Gazalba yang menyebut JPU KPK tidak memiliki delegasi dari jaksa agung dianggap tak tepat. Sebab, KPK merupakan lembaga independen rumpun eksekutif yang memiliki tugas penegakan hukum.</p> <p>Ghufron menekankan, hakim yang memutus perkara Gazalba sama dengan perkara Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Lukas Enembe.</p> <p>&rdquo;Dalam kasus-kasus tersebut, oleh beliau (hakim, Red), kasus itu diperiksa dan diputus. Juga tidak mempermasalahkan kompetensi atau kewenangan jaksa penuntut umum dari KPK,&rdquo; paparnya. Jadi, kalau saat ini hakim yang bersangkutan mengatakan bahwa JPU dari KPK tidak berwenang, itu berarti dia tidak konsisten terhadap putusan-putusan terdahulu.</p> <p>Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) memberikan atensi atas persidangan Gazalba Saleh. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan, perhatian tersebut diberikan lantaran persidangan Gazalba telah menarik perhatian publik.</p> <p>Mukti mengungkapkan, putusan majelis hakim bisa dijadikan pintu masuk bagi KY untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Dia memastikan, KY akan menerjunkan tim investigasi. &rdquo;Itulah yang akan KY lakukan dan mengajak semua pihak untuk memastikan mengawal kasus ini,&rdquo; terang Mukti. <strong>(elo/syn/c7/oni)</strong></p>

KPK segera mengajukan banding terkait putusan bebas hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Se

Gazalba Divonis Bebas di Pengadilan Tipikor, KPK Ajukan Banding, KY Investigasi Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Rafael-Alun-Dery-Ridwansah-1JPG-3457950649.jpg" alt="Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Akun Trisambodo menghadiri sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Akun Trisambodo menghadiri sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menunda sidang pembacaan vonis mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Majelis Hakim menunda sidang Rafael Alun hingga tiga hari ke depan yang akan kembali digelar, pada Senin (8/1) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Majelis Hakim Suparman Yompa menjelaskan alasan pihaknya menunda, karena belum persiapan lantaran materi luas dan hanya kurun waktu dua hari</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang kita tunda, karena materi yang luas dan hanya kurun waktu dua hari, jadi belum bisa kita putuskan hari ini," kata Hakim Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013696010/mengenal-istilah-mindfulness-praktik-sederhana-untuk-kesejahteraan-diri-yang-lebih-baik">Mengenal Istilah Mindfulness, Praktik Sederhana untuk Kesejahteraan Diri yang Lebih Baik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang putusan akan kita gelar pada Senin,8 Januari 2024, kepada terdakwa silahkan kembali ke tahanan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Suparman mempersilakan Rafael Alun kembali ke tahanan, untuk selanjutnya dapat hadir pada sidang pembacaan putusan senin mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara kembali ke tahanan. Mohon maaf semuanya pada pengunjung sidang mungkin dari tadi pagi ada yang datang ini," ujar Hakim Suparman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya,&nbsp;Rafael Alun dituntut dengan hukuman 14 tahun penjara, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rafael Alun juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan," ucap Jaksa KPK membacakan tuntutan Rafael Alun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013695772/begini-progres-pengerjaan-3-jalan-non-tol-yang-jadi-akses-utama-ke-bandara-dhoho-kediri">Begini Progres Pengerjaan 3 Jalan Non-Tol yang Jadi Akses Utama ke Bandara Dhoho Kediri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio itu juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 18,994.806.137. Apabila tidak membayar unag pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mncukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun," ucap Jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jaksa KPK meyakini, Rafael Alun menerima&nbsp;gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013696116/pertamina-terima-dana-kompensasi-bbm-sebesar-rp-11931-triliun-sepanjang-2021-hingga-2023">Pertamina Terima Dana Kompensasi BBM Sebesar Rp 119,31 Triliun sepanjang 2021 hingga 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael bersama Ernie juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael dituntut melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rafael juga dituntut melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua Majelis Hakim Suparman Yompa menjelaskan alasan pihaknya menunda, karena belum persiapan lantaran materi luas dan hanya dua hari.

Pengadilan Tipikor Jakarta Tunda Pembacaan Putusan Rafael Alun Hingga Senin Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/JKT-1-SIDANG-VONIS-LUKAS-ENEMBE-FED-1JPG-2645540273.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sembari duduk di kursi roda, mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dia dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Vonis itu lebih rendah dua setengah tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK.</p> <p>Hakim Peng Rianto Adam Pontoh menyebut beberapa pertimbangan sehingga Lukas divonis bersalah melakukan korupsi dan menerima gratifikasi. Yakni, suap dengan total Rp 17,7 miliar dan gratifikasi Rp 1,99 miliar.</p> <p>Lukas dinyatakan melanggar Pasal 12 Huruf a dan Huruf B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &rdquo;Terdakwa dijatuhi hukuman pidana delapan tahun dan denda sebesar lima ratus juta rupiah,&rdquo; kata Rianto dalam pembacaan putusan kemarin (19/10). Jika tidak mampu membayar, diganti pidana kurungan empat tahun.</p> <p>Majelis hakim juga meminta Lukas mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 19,6 miliar. Uang tersebut harus dikembalikan paling lambat satu bulan sejak putusan dibacakan. Jika tidak bisa mengganti, harta benda Lukas akan disita dan dilelang.</p> <p>Tak hanya itu, hak Lukas juga dicabut untuk tampil dalam kontestasi politik selama lima tahun. Terhitung setelah tuntas menjalani pidana pokoknya.</p> <p>Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 10 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 1 miliar subsider kurungan pengganti 6 bulan. Lukas juga dikenai pidana tambahan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 47,8 miliar.</p> <p>Meski vonisnya lebih ringan, Lukas tetap tidak menerima. Melalui kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, dia menyatakan banding. Sementara itu, jaksa masih pikir-pikir menanggapi putusan hakim yang lebih rendah daripada tuntutan itu. <strong>(elo/c7/fal)</strong></p>

Sembari duduk di kursi roda, mantan Gubernur Papua Lukas Enembe menerima vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Lukas Enembe Divonis 8 Tahun, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

<div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/rafael-alun-185741031.jpg" alt="Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menghadiri secara langsung sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menghadiri secara langsung sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menghadiri secara langsung sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/8). Rafael terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan celana jeans dalam menghadapi dakwaan Jaksa KPK.</p> <div dir="auto">Rafael bersama tim kuas hukumnya terlihat melakukan pembicaraa sebelum sidang dimulai. Ia memasuki ruang persidangan sekitar pukul 10.15 WIB. Ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satriyo ini akan disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya hari ini sidang perdana," kata kuasa hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih dikonfirmasi, Rabu (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012896025/blusukan-ke-pasar-grogolan-baru-jokowi-sebut-harga-pangan-relatif-baik">Blusukan ke Pasar Grogolan Baru, Jokowi Sebut Harga Pangan Relatif Baik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencananya, sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) digelar pada pukul 10.30 WIB. Sidang bakal digelar di ruang sidang Wirjono Projodikoro I.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menguraikan gratifikasi dan dugaan TPPU yang dilakukan Rafael Alun saat menjabat pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya mengungkapkan,&nbsp;Rafael Alun diduga melakukan gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar. Bahkan, dari hasil penerimaan gratifikasi itu Rafael diduga melakukan TPPU sejak 2003 hingga 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun dugaan TPPU periode 2003-2010 sebesar Rp 31,7 miliar. Sementara itu, TPPU periode 2011-2023 sebesar Rp 26 miliar, SGD 2 juta, USD 937 ribu. Jika digabungkan seluruhnya, Rafel melakukan TPPU sebesar Rp 94 Miliar.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 20 bidang tanah dan bangunan milik Rafael Alun. Penyitaan ini merupakan hasil penelusuran tim penyidik KPK dalam rangka penanganan perkara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun 20 bidang tanah yang disita itu di antaranya, sebanyak enam bidang tanah dan bangunan berada di Jakarta, tiga aset di Jogjakarta, dan 11 di Manado, Sulawesi Utara. Total aset kekayaan itu mencapai Rp 150 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga menyita berbagai aset mewah milik Rafael Alun. Penyitaan itu dilakukan di berbagai daerah, yakni Solo Jawa Tengah, Jogjakarta, serta Simprug, Blok M, dan Meruya DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deretan aset berharga yang disita itu di antaranya dua unit mobil yakni Toyota Camry dan Toyota Landcruiser. Kedua aset berupa kendaaraan itu disita penyidik KPK di Solo, Jawa Tengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, tim penyidik juga telah lakukan penyitaan satu motor gede bermerk Triumph 1200cc. Penyitaan satu unit moge itu disita penyidik dari wilayah Jogjakarta.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Rafael bersama tim kuas hukumnya terlihat melakukan pembicaraa sebelum sidang dimulai. Ia memasuki ruang persidangan sekitar pukul 10.15 WIB

Kenakan Kemeja Putih, Rafael Alun Hadir Langsung Jalani Sidang Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-5-1.jpg" alt="Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan" width="100%">
<figcaption>Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Namun, pemilik Duta Palma Group tersebut diganjar hukuman tambahan membayar uang pengganti dan kerugian perekonomian negara dengan total Rp 41,9 triliun.<br /> <br /> Majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri menyatakan bahwa Surya melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Juga melanggar Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Karena itu, hakim menjatuhkan hukuman pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti Rp 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara Rp 39,7 triliun.<br /> <br /> ”Menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer,” katanya kemarin (23/2).<br /> <br /> Dalam sidang tersebut, Fahzal menegaskan bahwa vonis Surya Darmadi lebih rendah daripada tuntutan lantaran alasan kemanusiaan. Majelis hakim tidak ingin ada pihak yang menganggap terdapat permainan dalam proses peradilan Surya. Sebelumnya jaksa menuntut hukuman seumur hidup. ”Ini (putusan, Red) demi kemanusiaan. Bapak sakit-sakit, sudah tua lagi,” imbuhnya.<br /> <br /> Selama menjalani proses hukum, Surya Darmadi sempat dibantarkan ke rumah sakit. Saat pembacaan putusan kemarin, sidang juga sempat dihentikan sementara karena Surya merasakan sakit di bagian jantung.<br /> <br /> Atas putusan tersebut, Surya Darmadi melalui penasihat hukumnya, Juniver Girsang, menyatakan banding. ”Kami sudah sepakat bahwa hari ini (kemarin, Red) juga kami menyatakan banding terhadap putusan majelis,” kata dia.<br /> <br /> Langkah itu diambil lantaran pihaknya kecewa majelis hakim maupun jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan UU Cipta Kerja. Menurut Juniver, dalam UU itu jelas disebutkan, ketelanjuran memasuki kawasan hutan tidak dikenakan sanksi pidana.

Surya Darmadi Ajukan Banding setelah Divonis 15 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Menteri-Sosial-Juliari-P.-Batubara.-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara akan menjalani sidang pembacaan putusan dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 wilayah Jabodetabek pada Senin (23/8) besok. Rencananya sidang vonis tersebut akan di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB.<br /> <br /> "Ketua Majelis Hakim yang sekaligus sebagai Ketua PN Jakarta Pusat, Bapak M. Damis, Insya Allah besok Senin, 23 Agustus 2021, agenda persidangan rerdakwa Juliardi Batubara adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim diperkirakan jam 10.00 WIB," kata Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyo dalam keterangannya, Minggu (22/8).<br /> <br /> Dalam perkara ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara dituntut 11 tahun hukuman pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juliari diyakini bersalah menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK, Ikhsan Fernandi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7).<br /> <br /> Jaksa juga menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti senilai Rp 14,5 miliar. Apabila tidak dibayarkan maja diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.<br /> <br /> Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini juga menuntut agar Juliari Peter Batubara tidak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, setelah menjalankan pidana pokok.<br /> <br /> Juliari diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Besok, eks Mensos Juliari Jalani Sidang Putusan Kasus Suap Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/JKT-1-KPK-TAHAN-RJ-LINO-FED-6.jpg" alt="Mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJ Lino (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJ Lino (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino alias RJ Lino didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011. Perbuatannya diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 1,99 juta.<br /> <br /> "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) Tiongkok seluruhnya sebesar USD 1.997.740,23," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/8).<br /> <br /> Menurut Jaksa, tindak pidana dugaan korupsi itu dilakukan RJ Lino dengan cara mengintervensi proses pengadaan Quayside Container Crane (QCC) dengan menunjuk Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM), sebagai perusahaan pelaksana proyek. Jaksa KPK menduga, tindak pidana korupsi tiga unit QCC pada PT Pelindo II dilakukan bersama dengan Ferialdy Norlan selaku Diektur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Chariman HDHM, Weng Yaogen.<br /> <br /> Tindakan itu bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN; Pasal 1, Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Pelindo II.<br /> <br /> "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar Jaksa Wawan.<br /> <br /> Jaksa menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan RJ Lino bermula saat PT Pelindo II mengadakan lelang pengadaan crane untuk Pelabuhan Panjan, Pontianak dan Palembang. Tetapi, tak kunjung mendapatkan pemenang.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/08/2021/eks-dirut-pelindo-ii-rj-lino-segera-jalani-sidang-di-pn-tipikor/">Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Segera Jalani Sidang di PN Tipikor</a><br /> <br /> Kemudian, PT Pelindo II membuka lagi proses pelelangan pada April 2009 dengan merubah sperifikasi crane single lift QCC berkapasitas 40 ton. Meski demikian, tak ada satupun peserta lelang. Hingga akhirnya, PT Pelindo II menujuk langsung langsung PT Barata Indonesia sebagai pemenang lelang. Sehingga terjadi negosiasi antara PT Pelindo II dengan PT Barata Indonesia.<br /> <br /> Tetapi saat proses negosiasi berlangsung RJ Lino justru mengundang PT HDHM untuk melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan prinsip adil dan wajar sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 dan SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 yaitu prinsip adil dan wajar.<br /> <br /> "Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 Tanggal 9 September 2009," ucap Jaksa Wawan.<br /> <br /> Bahkan untuk memuluskan rencananya, RJ Lino menyuruh bawahannya, Wahyu Hardiyanto untuk mengubah SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Pelindo II.<br /> <br /> Hingga akhirnya, PT HDHM terpilih sebagai pihak pengadaan. Sehingga, dalam pengadaan itu PT Pelindo II harus membayar USD 15.165.150.<br /> <br /> "Harga wajar sebenarnya 13.579.088,71 dolar AS. Sehingga menyebabkan terjadinya kemahalan harga pembelian 3 (tiga) unit Twinlift QCC dari HDHM sebesar USD 1.974.911,29," cetus Jaksa Wawan.<br /> <br /> RJ Lino didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara USD 1,99 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadilan tipikor jakarta

Berita Terkini