<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/hDcLVqH8SA2T5eqSw3ogarhik4sSJzfSz4R30IDd-1-913125431.jpg" alt="Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono saat menyampaikan keterangan kepada awak media berkaitan dengan kasus penganiayaan Prada Lucky. (TNI AD)" width="100%">
<figcaption>Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono saat menyampaikan keterangan kepada awak media berkaitan dengan kasus penganiayaan Prada Lucky. (TNI AD)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang perkara penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo masih terus bergulir di Pengadilan Militer III-15 Kupang. Para saksi dan terdakwa sudah dihadirkan dalam persidangan tersebut. Termasuk Pelda Christian Namo yang tidak lain adalah ayah Prada Lucky.&nbsp; Dalam persidangan yang berjalan, Pelda Christian tidak kuasa membendung emosi. Dia bahkan menyatakan tidak percaya terhadap pengadilan di lingkungan militer dan merasa tidak mendapat akses informasi dari satuannya berkaitan dengan perkembangan kasus penganiayaan putranya.&nbsp; Atas pernyataan tersebut, Komandan Korem (Danrem) 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menyampaikan klarifikasi secara resmi melalui keterangan pada Rabu (5/11). Brigjen Hendro menegaskan bahwa proses hukum kasus Prada Lucky berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum militer yang berlaku. &rdquo;Proses sidang sudah berjalan di Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya sebagai pimpinan wilayah terus memantau jalannya persidangan dan memastikan penegakan hukum dilaksanakan sesuai aturan,&rdquo; kata dia. Hendro mengingatkan bahwa setiap prajurit wajib memegang teguh disiplin dan etika kehidupan keprajuritan. Termasuk saat berhadapan dengan situasi sulit seperti yang dialami oleh Pelda Christian. Apalagi proses hukum terus berjalan dan bisa diikuti tahap demi tahapnya.&nbsp; &rdquo;Kami selalu menekankan kepada seluruh prajurit untuk memegang teguh disiplin dan etika kehidupan keprajuritan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Hendro mengaku sudah menerima laporan komandan Kodim 1627/Rote Ndao yang berisi dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pelda Christian. Dia memastikan,laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan tengah didalami instansinya. Dia memastikan, dalam waktu dekat akan disampaikan secara lebih terperinci.&nbsp; &rdquo;Saya sudah menerima laporan dari Dandim 1627/Rote Ndao bahwa Pelda Chrestian diduga melakukan pelanggaran disiplin keprajuritan. Saat ini sedang kita dalami dan akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, dalam waktu dekat kita lihat laporan apa yang akan disampaikan oleh komandan Kodim,&rdquo; kata dia.&nbsp; Perwira tinggi bintang satu TNI AD itu menyampaikan bahwa semua rangkaian proses hukum terhadap pelaku penganiayaan Prada Lucky sudah berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme. Prosesnya juga dilakukan secara transparan. Sejak awal sampai persidangan berlangsung.&nbsp; &rdquo;Tidak benar kalau dikatakan Pelda Chrestian tidak mendapat informasi. Yang bersangkutan sudah 2 kali kami panggil ke Korem untuk diberikan penjelasan. Semua proses, mulai dari penyelidikan hingga penyerahan berkas ke Oditur Militer, berjalan transparan. Kami bahkan hadir langsung dalam prosesi pemakaman almarhum sebagai bentuk empati dan tanggung jawab moral,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Sidang penganiayaan Prada Lucky Chepril Saputra Namo berlanjut. Ayahnya menyatakan ketidakpercayaan terhadap pengadilan militer.

Soroti Pernyataan Ayah Prada Lucky, Komandan Korem Wira Sakti: Saya Pastikan Penegakan Hukum Dilaksanakan Sesuai Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/1000027202-3149788902.jpg" alt="Sidang perdana pembacaan surat dakwaan terhadap dua oknum TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Rabu (11/6). (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana pembacaan surat dakwaan terhadap dua oknum TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Rabu (11/6). (Ahmad Rafli Baiduri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Militer I-04 Palembang menggelar sidang perdana perkara dua terdakwa oknum TNI yang melakukan penembakan terhadap tiga polisi. Yakni saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung. Agenda sidang perdana itu pembacaan surat dakwaan terhadap dua oknum prajurit TNI. Yakni Kopda Basarsyah dan Peltu Yohanes Lubis di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Rabu (11/6). Sidang itu dimulai dengan pembacaan surat dakwaan terhadap Kopda Basyarsyah yang diketuai hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mulai pukul 10.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan terhadap Peltu Yohanes Lubis. Berdasar pantauan, ruang sidang dipenuhi pengunjung. Sebagian besar adalah keluarga dari korban AKP Anumerta Lusiyanto . Sidang itu dijaga ketat petugas militer. Sidang pembacaan dakwaan masih berlangsung&nbsp; oleh oditur M Muchlis. Pasal yang dijeratkan terhadap Kopda Basarsyah adalah Primer 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 tentang pembunuhan, Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam secara ilegal, serta Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Sedangkan pasal yang dijeratkan terhadap Peltu Yohanes Lubis itu adalah Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Sebelumnya, kasus penembakan di arena judi sabung ayam ini terungkap pada saat penggerebekan tempat perjudian itu pada Senin, 17 Maret 2025. Dalam penggerebekan tempat judi di Kampung Karang Manik, Kabupaten Way Kanan, Lampung itu tiga anggota Polri tewas ditembak Kopda Basar. Ketiga polisi yang tewas itu adalah Ajun Komisaris Polisi Anumerta Lusiyanto (Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Negara Batin), Ajun Inspektur Polisi Dua Anumerta Petrus Apriyanto (Bintara Polsek Negara Batin), dan Brigadir Polisi Dua Anumerta M Ghalib Surya Ganta (Bintara Sat Reskrim Polres Way Kanan).

Pengadilan Militer I-04 Palembang gelar sidang dua terdakwa oknum TNI yang menembak tiga polisi saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam

Pengadilan Militer Palembang Gelar Sidang Oknum TNI Tembak Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/WhatsApp-Image-2024-01-05-at-143219-126027946.jpeg" alt="Polda Metro Jaya bersama Kodam V/Brawijaya membongkar kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasus ini turut melibatkan oknum anggota TNI AD. Pengungkapan ini dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya bersama Kodam V/Brawijaya membongkar kasus pencurian kendaraan bermotor. Kasus ini turut melibatkan oknum anggota TNI AD. Pengungkapan ini dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Saat ini, Pomdam V/Brawijaya sedang memproses dan mendalami keterlibatan oknum prajurit TNI AD yang diduga terlibat penggelapan kendaraan bermotor di Sidoarjo. Ada 3 oknum prajurit dari Puziad dan Puspalad yang saat ini diperiksa di Pomdam V/Brw. Yakni Kopda AS, Praka J, dan Mayor BP. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan, barang bukti saat ini dalam proses pemindahan ke Polda Metro Jaya. Sebab, awal penanganan perkara tersebut bermula dari pembuatan Laporan Polisi dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) dengan pelaku utamanya adalah EI (sipil). &rdquo;Nah, saat ini, EI dalam proses penyidikan oleh Polda Metro Jaya,&rdquo; ujar Kristomei. Terduga pelaku dari oknum TNI AD, lanjut Kristomei, saat ini tetap diproses Pomdam V/Brawijaya. Apabila proses penyidikan selesai akan dilimpahkan ke Otmilti/Otmil Surabaya untuk dilanjutkan proses sidang di Pengadilan Militer Surabaya. &rdquo;Kami akan pastikan proses hukum berjalan dengan benar dan sesuai. Jika proses penyidikan selesai akan dilimpahkan ke Otmilti/Otmil Surabaya untuk dilanjutkan proses sidang di Pengadilan Militer Surabaya,&rdquo; jelas Kristomei. Sebelumnya, pada 4 Januari, terungkap sindikat pelaku tindak pidana dugaan penggelapan kendaraan bermotor. Pencarian barang bukti hingga ke Gudbalkir Pusziad Jalan Buduran 8, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Bukan hanya warga sipil, kasus tersebut juga melibatkan oknum TNI AD. Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung.

Pomdam V/Brawijaya pastikan proses hukum oknum TNI AD terkait dugaan penggelapan kendaraan bermotor dan akan dilimpahkan ke Otmilti/Otmil

Pomdam V/Brawijaya Ungkap Nasib Oknum TNI AD yang Ikut Sembunyikan Motor di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/JKT-1-SIDANG-LANJUTAN-PASPAMPRES-AGENDA-SAKSI-FED-7JPG-2018048019.jpg" alt="Terdakwa Praka Riswandi, Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir hadir dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Imam Masykur di Pengadilan Militer II-08 Jakarta." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Praka Riswandi, Praka Heri Sandi dan Praka Jasmowir hadir dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Imam Masykur di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tiga terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Imam Masykur menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta kemarin (27/11). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto tersebut, Praka RM (Riswandi Manik) bersama Praka J (Jasmowir) dan Praka HS (Heri Sandy) dituntut hukuman mati dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer di satuan masing-masing. Tuntutan tersebut dibacakan secara langsung oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaya Supena dan Letkol Laut (KH) I Made Adnyana. Menurut oditur militer, para terdakwa telah melanggar Pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Merujuk pasal-pasal tersebut, oditur militer menuntut para terdakwa dengan hukuman mati dan pemecatan dari dinas militer. Dalam tuntutannya, Letkol Upen menyampaikan bahwa perbuatan Praka RM, Praka J, dan Praka HS telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Setelah melalui rangkaian sidang, oditur militer berkesimpulan bahwa sudah cukup alat bukti atas perbuatan yang dilakukan tiga prajurit TNI-AD itu kepada Imam Masykur. &rdquo;Terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan para terdakwa sebagaimana yang kami dakwakan,&rdquo; ungkap dia. (syn/c7/ttg)

Tiga terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Imam Masykur menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta kemarin.

Bunuh Imam Masykur, Praka Riswandi Manik dan Dua Prajurit TNI-AD Dituntut Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/12_pembujnuh-724413881.jpg" alt="DIADILI: Terdakwa kasus pembunuhan berencana Imam Masykur, Praka Riswandi Manik (kedua kanan), Praka Heri Sandi (tengah), dan Praka Jasmowir menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer II-08." width="100%">
<figcaption>DIADILI: Terdakwa kasus pembunuhan berencana Imam Masykur, Praka Riswandi Manik (kedua kanan), Praka Heri Sandi (tengah), dan Praka Jasmowir menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer II-08.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Imam Masykur terancam hukuman mati. Itu terungkap dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta kemarin (30/10). Oleh oditur militer yang menangani perkara tersebut, Praka Riswandi Manik (RM), Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J) didakwa melanggar pasal berlapis. Para terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &rsquo;&rsquo;Ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau paling singkat hukuman 20 tahun,&rsquo;&rsquo; terang Kepala Oditurat Militer Jakarta Kolonel Kum Riswandono. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto serta hakim anggota Letkol Chk Idolohi dan Mayor Kum Aulisa Dandel. Melalui sidang tersebut, terungkap beberapa fakta. Yakni, perencanaan penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan Imam. Sehari sebelum menculik Imam, mereka saling bertelepon. Meski sempat menolak, Praka RM akhirnya mengiyakan ajakan Praka J dan Praka HS. Prajurit TNI-AD yang berdinas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu lantas meminta tebusan kepada Fauziah, ibunda Imam. Terdakwa meminta uang Rp 50 juta. Meski Fauziah sudah memohon dan mengaku Imam berasal dari keluarga tidak mampu, para terdakwa tidak peduli. Sabtu (12/8/2023), mereka tetap menghabisi nyawa Imam dan membuang jenazahnya. (syn/c18/bay)

Terdakwa kasus dugaan pembunuhan Imam Masykur terancam hukuman mati. Itu terungkap dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Militer.

Bunuh Imam Masykur, Tiga Oknum Prajurit TNI AD Terancam Vonis Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/Plt-Menteri-Komunikasi-dan-Informatika-Menkominfo-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3-1649889949.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD.</figcaption>
</figure> Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Sprindik Dua Prajurit TNI JawaPos.com &ndash; Meski sempat muncul persoalan ihwal penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, menurut Menko Polhukam Mahfud MD, proses hukum harus terus berjalan. Sebab, substansi masalahnya adalah dugaan tindak pidana korupsi. Karena itu, kata Mahfud, kelanjutan proses hukum oleh KPK jangan berhenti. &rdquo;KPK sudah mengaku khilaf secara prosedural,&rdquo; tuturnya. Mahfud mengatakan, TNI juga sudah menerima substansi masalah yang terjadi. &rdquo;Yakni, sangkaan korupsi untuk ditindaklanjuti berdasar kompetensi peradilan militer,&rdquo; ujarnya. Dengan begitu, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan terkait prosedur penetapan tersangka berlatar belakang personel TNI aktif tersebut. &rdquo;Masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer,&rdquo; paparnya. Pejabat asal Madura itu menegaskan, perdebatan dan polemik yang belakangan muncul di ruang publik tidak boleh membuat substansi perkara menjadi kabur. Meski tidak sedikit kritik bernada pesimistis terhadap peradilan militer, Mahfud yakin personel TNI yang melanggar hukum bakal dihukum berat. &rdquo;Biasanya jika suatu kasus sudah bisa masuk ke pengadilan militer, sanksinya sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas,&rdquo; kata dia. Sementara itu, dorongan agar KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Basarnas juga disampaikan kelompok masyarakat sipil. Di antaranya, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf. Dia bahkan mempertanyakan sikap KPK yang belum mengeluarkan sprindik terhadap dua prajurit TNI aktif yang diduga menerima suap proyek pengadaan di Basarnas. Padahal, secara ketentuan, KPK punya dasar untuk melakukannya. Apalagi, diketahui bahwa prajurit TNI aktif itu mengemban tugas sebagai penyelenggara negara atau berdinas di lembaga negara yang mestinya juga harus tunduk pada aturan sipil. Bukan hanya tunduk terhadap aturan militer. &rdquo;Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak menersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya, padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap,&rdquo; ujarnya. Al Araf tidak sepakat dengan dalil yang menyebutkan bahwa penetapan prajurit TNI aktif sebagai tersangka hanya bisa dilakukan penyidik TNI. Menurut dia, dalil itu bisa dipatahkan karena kasus dugaan korupsi di Basarnas tidak berkaitan sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer. Di luar perdebatan teknis tersebut, Al Araf berharap peristiwa OTT di lingkungan Basarnas dapat menjadi momentum untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuannya, UU tersebut tidak menjadi sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. &rdquo;Pemerintah juga wajib mengevaluasi keberadaan prajurit aktif di berbagai instansi sipil,&rdquo; imbuhnya. Senada, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menyampaikan bahwa Kabasarnas seharusnya bisa diproses hukum lewat mekanisme peradilan umum. &rdquo;Ketika ada penugasan di Basarnas, ketentuan jabatan administrasi TNI tidak berlaku lagi,&rdquo; ungkap dia. Karena itu, pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil menyayangkan sikap KPK. Pimpinan KPK mestinya tidak perlu menyampaikan permohonan maaf. Apalagi sampai menyalahkan tim yang sudah bekerja. &rdquo;KPK seharusnya menggunakan UU KPK sebagai pijakan dan landasan hukum dalam memproses militer aktif yang terlibat dalam kejahatan korupsi tersebut,&rdquo; terangnya. Dia menambahkan, KPK bisa mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Sementara itu, pasca pengungkapan kasus dugaan korupsi di Basarnas, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa harus dilakukan evaluasi. Dia meminta seluruh jajarannya untuk mawas diri dan tidak hanya melihat dari sudut pandang pemberitaan negatif. Yang terpenting, bagi Yudo, hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pesan itu berlaku bagi personel yang bertugas di dalam maupun di luar organisasi TNI. &rdquo;Para pejabat yang nantinya bertugas di luar, Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irvansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya,&rdquo; pinta Yudo. &rdquo;Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing bahwa aku ini TNI,&rdquo; tambah mantan kepala staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut. Merujuk keputusan panglima TNI yang diteken pada 17 Juli lalu, Marsekal Madya TNI Kusworo menjadi kepala baru Basarnas. Sementara, Laksamana Madya TNI Irvansyah diberi tugas untuk menggantikan Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). (syn/tyo/c7/fal)

Substansi masalahnya adalah dugaan tindak pidana korupsi. kelanjutan proses hukum oleh KPK jangan berhenti. ”KPK sudah mengaku khilaf."

Mahfud MD: Dugaan Korupsi di Basarnas Harus Dituntaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221215_1720281.jpg" alt="Sertu Agus Kustiawan menjalani sidang vonis di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/12). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sertu Agus Kustiawan menjalani sidang vonis di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/12). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada prajurit bintara TNI AU Sersan Satu Agus Kustiawan, 33. Dia terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap bendahara KONI Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.  Bendahara KONI Kayong Utara berinisial AH itu dibunuh pada akhir Juli 2022 di Bogor, Jawa Barat. Pembunuhan itu dipicu tindakan korban menagih uang sebesar Rp 300 juta yang dipinjam pelaku.  ”Memidana terdakwa dengan penjara seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel Chk. Dendi Sutiyoso seperti dilansir dari Antara pada sidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kota Bandung, Kamis (15/12).  Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Sertu Agus berupa pemecatan dari dinas militer.  Terdakwa Agus Kustiawan merupakan prajurit TNI AU yang berdinas di Pangkalan Udara Supadio, Kalimantan Barat.  Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Sertu Agus terlibat pembunuhan berencana dalam kasus itu, sesuai dengan pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 362 KUHP juncto pasal 26 KUHPM juncto pasal 190 ayat 1, 3, dan 4 UU Nomor 31 Tahun 1997.  Sementara itu, Humas Pengadilan Militer II-09 Bandung Mayor Chk. (K) Ferry Budi Styanti mengatakan, Sertu Agus Kustiawan merupakan otak dari pembunuhan berencana terhadap bendahara KONI Kayong Utara. Selain Agus, ada tiga orang warga sipil yang terlibat pembunuhan itu, yakni berinisial A, D, dan RH. Mereka, dibayar Agus untuk menghabisi Bendahara KONI itu.  ”Pelaku menyiapkan beberapa peralatan, termasuk kendaraan yang digunakan,” kata Ferry.  Agus Kustiawan melakukan aksi pembunuhan bersama tiga orang lainnya terhadap korban Bendahara KONI Kayong Utara AH di Bogor pada akhir Juli. Setelah berhasil melaksanakan skenarionya, Agus lantas membuang jasad korban di sebuah jembatan di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Bintara TNI AU Pelaku Pembunuhan Dihukum Seumur Hidup dan Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/penjara_seumur_hidup.jpg" alt="DIHUKUM BERAT: Kolonel Infanteri Priyanto (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer II Jakarta Timur kemarin (7/6). Melalui sidang tersebut, Priyanto divonis hukuman penjara seumur hidup. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHUKUM BERAT: Kolonel Infanteri Priyanto (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer II Jakarta Timur kemarin (7/6). Melalui sidang tersebut, Priyanto divonis hukuman penjara seumur hidup. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – "Kami nyatakan pikir-pikir,” ucap Kolonel Priyanto tanpa ekspresi, tanpa emosi. Dia bergeming dalam sikap siapnya di hadapan majelis hakim sampai putusan selesai dibacakan. Majelis hakim pun memberi waktu paling lambat tujuh hari atau satu pekan kepada perwira menengah TNI-AD itu untuk mengambil keputusan.  Mantan kepala seksi intelijen Korem 133/Nani Wartabone itu menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Timur kemarin (7/6). Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Brigjen TNI Faridah Faisal menyatakan bahwa perwira dengan tiga kembang di pundak itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan jenazah Handi Saputra. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari kedinasan TNI.  Putusan itu sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang dibacakan dalam sidang tuntutan yang berlangsung pada 24 April lalu. Dalam sidang kemarin, Brigjen Faridah menyampaikan bahwa tindakan Priyanto melanggar serentetan pasal. Yakni, Pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 333 KUHP, serta 181 KUHP juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ”Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesatu, pembunuhan berencana,” ungkap Faridah.  Selain itu, Priyanto dinyatakan bersalah lantaran telah merampas kemerdekaan orang lain dan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh Priyanto bersama kedua anak buahnya, Koptu Ahmad Sholeh dan Kopda Andreas Dwi Atmoko. Atas perbuatannya, alumnus Akademi Militer (Akmil) 1994 itu dihukum berat. ”Memidana terdakwa oleh karena itu pidana pokok penjara seumur hidup, (ditambah) pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” jelas Faridah.  Sebagai personel TNI yang sudah berdinas selama 28 tahun di TNI-AD, sebelumnya Priyanto tidak pernah dihukum pidana maupun mendapat hukuman disiplin. Hal itu menjadi poin yang meringankan. Sementara itu, yang memberatkan adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan Priyanto bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai anggota TNI untuk melindungi rakyat. Selain itu, Priyanto dinilai telah melakukan perbuatan yang merusak citra TNI-AD.  Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy pun menyatakan bahwa pihaknya akan pikir-pikir sebelum memutuskan menerima atau melakukan banding. Selain harus berkoordinasi lebih dulu dengan pimpinannya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta memilih pikir-pikir dulu lantaran ada sedikit perbedaan dari tuntutan dengan putusan. ”Berbeda dalam hal pembuktian pasal dan penentuan status barang bukti,” terang Wirdel.  Dalam tuntutannya, Oditur Militer Tinggi II Jakarta turut menuntut Priyanto melanggar Pasal 328 KUHP. Namun, dalam putusan, pasal tersebut hilang. ”Itu merupakan salah satu celah nanti (kalau) kami melakukan banding,” imbuh Wirdel. Dia menegaskan, meski secara umum tuntutan dan putusan sudah selaras, kebenaran objektif harus tetap dikemukakan. Apalagi, Priyanto sebagai terdakwa juga menyatakan masih pikir-pikir.

Kolonel Priyanto Dipenjara Seumur Hidup dan Dipecat dari TNI-AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72332_91625_Tubagus-Hasanuddin-jawa-pos.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Pos Koramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua, akhir Januari 2022 lalu. Pada insiden tersebut, tiga anggota TNI gugur terkena tembakan KKB, yakni Serda Rizal, Pratu Tupas Barazza, dan Pratu Rahman.  Hasanuddin menegaskan peran Komandan Kompi dan Komandan Peleton sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan tugas.  "Peran komandan bawahan terutama Komandan Kompi (Danki) dan Komandan Peleton (Danton) dalam menghadapi pertempuran dengan tehnik gerilya itu sangat menentukan keberhasilan tugas," kata Hasanuddin dikonfirmasi awak media, Senin (21/3).  Selain itu, Hasanuddin berpendapat bahwa penempatan satuan di tempat yang kurang strategis sangat berbahaya bagi pasukan, karena rawan untuk disergap musuh.  Menurut Hasanuddin, dalam hukum militer seorang perwira atau komandan sah-sah saja diseret ke Pengadilan Militer untuk dimintai pertanggungjawabannya, tapi tentu harus melalui proses hukum.  "Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi Satuan Satuan Pendidikan agar benar-benar melatih Prajurit yang akan ditugaskan (Latihan Pra Tugas), terutama dalam menggembleng mental dan ketrampilannya," ucap politisi PDI Perjuangan ini.  Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, ada kejanggalan pada kronologis penyerangan, sehingga Tim Investigasi Kodam harus diturunkan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, terkait peristiwa penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Pos Koramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua.  “Ternyata hasilnya, berbohong, yang terjadi bukan yang dilaporkan. Yang terjadi ini disembunyikan Danki (Komandan Kompi) Komandan Batalyon,” ucap Panglima Andika.  Andika membenarkan bahwa insiden ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh KKB. Namun ada peran Komandan Kompi yang tidak memperhitungkan dan menyepelekan tempat dimana para anggotanya bertugas, sehingga mengakibatkan penyerangan terjadi.  “Ya betul, yang melakukan tindak pidana, pembunuhan adalah kelompok bersenjata, tapi juga ada peran ini. Peran penggelaran oleh komandan kompi yang dalam hal ini sebagai komandan pos, di tempat yang tidak diperhitungkan, disepelekan,” tegasnya.

TB Hasanuddin: Sah-sah Saja Danki-Danton Diseret ke Pengadilan Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201007-WA0014_copy_1024x683-1.jpg" alt="Terdakwa Praka MPC diadili di Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Praka MPC diadili di Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa Praka MPC yang berdinas di Kima Korem 023/KS Sibolga, dalam kasus mutilasi istrinya Ayu Lestari, diadili di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.  ”Terkait kasus Praka MPC, pelaksanaan sidang militer merupakan bentuk transparansi di tubuh TNI. Setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit pasti akan dikenakan sanksi hukum sesuai berat-ringan jenis pelanggaran yang dilakukan,” ujar Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan Kolonel Chk Destrio Irvano seperti dilansir dari Antara di Medan, Rabu (7/10).  Dia menyebutkan, dalam persidangan kasus itu, Kodam I/BB secara tegas memberikan dukungan penuh untuk penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar peraturan. ”Dipastikan tidak akan ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun demi terwujudnya tranparansi di tubuh TNI,” kata Destrio.  Sebelumnya, terdakwa Praka MPC menjalani sidang pertama di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Selasa (6/10), dengan Surat Dakwaan No,Sdak/55/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020. Praka MPC hadir di ruangan persidangan dengan pakaian dinas lengkap, mengenakan masker serta mendapat pengawalan ketat dari provost TNI AD.  Sidang dengan Nomor Perkara: 50-K/PM.I.02/AD/IX/2020, digelar di Ruang Sisingamangaraja XII, dengan majelis hakim ketua Letkol Sus Sarifuddin Tarigan dan hakim anggota masing-masing Letkol Chk Sudiyo serta Mayor Sus Ziky Suryadi.  Dalam persidangan, Praka MPC didampingi pembela hukum Mayor Chk TB Harefa dan Serma J Nainggolan dari Korem 023/KS. Praka MPC dikenakan dakwaan primer pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dakwaan subsider pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g_GuJ8O-Txc&ab_channel=jawapostvofficial

Prajurit TNI Mutilasi Istri Diadili Pengadilan Militer Tinggi Medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadilan militer

Berita Terkini