<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/09/erfendi-10-2567017846.jpg" alt="Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli). Program ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem pengadaan yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha lokal, khususnya UMKM. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menyatakan program Si-Muli merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola belanja pemerintah yang lebih modern dan berintegritas, sekaligus memperluas akses pelaku usaha lokal terhadap belanja pemerintah daerah. &ldquo;SIMULI bukan sekadar sebuah sistem, melainkan ekosistem digital yang mengintegrasikan pemasaran dan inovasi, agar produk lokal Lampung Selatan tidak lagi dipandang sebelah mata dan dapat dikelola secara profesional dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,&rdquo; kata Radityo dalam membangun ekosistem pengadaan yang transparan dan akuntabel. Dia berharap bahwa pemanfaatan Si-Muli dapat dilakukan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari kebijakan pengadaan yang berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju, Baiquini Aka Sanjaya menyampaikan bahwa pengembangan Si-Muli tidak terlepas dari komitmen untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang bersih dan transparan. &ldquo;Melalui Si-Muli, Perseroda mendorong belanja pemerintah yang lebih transparan, terdokumentasi, dan mudah diawasi, sejalan dengan rekomendasi pemanfaatan e-commerce dalam pengadaan barang dan jasa.&rdquo; Menanggapi penguatan sistem dan dukungan teknis, VP of Mbizmarket, Ade Kurniawan, menyampaikan bahwa pengembangan Si-Muli dirancang untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan lebih tertib, transparan, dan mudah diakses oleh penyedia, khususnya UMKM. &ldquo;Melalui Si-Muli, kami memastikan proses pengadaan pemerintah berjalan dalam satu ekosistem digital yang utuh, mulai dari pemesanan, persetujuan, hingga pembayaran. Seluruh transaksi tercatat secara digital dan memberikan kepastian pembayaran bagi penyedia, sehingga UMKM dapat berpartisipasi dengan lebih percaya diri.&rdquo; Sesuai dengan regulasi LKPP RI, setiap transaksi pengadaan dengan nilai Rp50 juta ke atas wajib dilakukan melalui proses negosiasi, yang dapat dilaksanakan langsung di dalam platform Si-Muli dan seluruh prosesnya terekam secara digital, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Si-Muli bukan sekadar sebuah sistem, melainkan ekosistem digital yang mengintegrasikan pemasaran dan inovasi.

Dorong Si-Muli, Program Pemkab Lampung Selatan Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/erfen-28-3954186864.jpg" alt="PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng berkolaborasi dengan Mbizmarket dalam memperkuat langkah digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng berkolaborasi dengan Mbizmarket dalam memperkuat langkah digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Kotawaringin Timur mengumumkan kolaborasi strategis dengan Mbizmarket, mitra Lokapasar LKPP RI guna memperkuat langkah digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini menjadi bagian penting Pemkab Kotawaringin Timur membangun ekosistem pengadaan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Bupati Kotawaringin Timur, H. Halikinnor, S.H., M.M., menegaskan bahwa pemanfaatan Mitra Resmi Lokapasar LKPP merupakan agenda strategis daerah untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat integritas tata kelola pengadaan. &ldquo;Pemkab Kotawaringin Timur berkomitmen menghadirkan tata kelola pengadaan yang bersih, modern, dan berorientasi pada pelayanan. Digitalisasi pengadaan adalah fondasi penting untuk itu,&rdquo; ujar Bupati Halikinnor. Komitmen tersebut disampaikan juga oleh Direktur PT Habaring Hurung Sampit Kal-Teng, Dina Syarif, yang menyatakan bahwa BUMD siap mendukung penuh agenda digitalisasi pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa produk unggulan BUMD Habaring Hurung saat ini, yaitu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), akan ditayangkan dan dipasarkan melalui Lokapasar Mbizmarket sehingga dapat diakses oleh OPD Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Perusahaan Swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya. Dina Syarif menambahkan bahwa PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng menaruh harapan besar terhadap kerja sama pengelolaan Lokapasar Mbizmarket ini, karena dapat membuka peluang peningkatan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kotim. &ldquo;Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan pendapatan usaha perusahaan dan menjadi bagian dari kontribusi BUMD untuk pembangunan daerah. Kami ingin memastikan kualitas dan layanan BUMD Habaring Hurung Sampit - KalTeng hadir bagi masyarakat Kotim,&rdquo; ujar Dina Syarif. Di sisi lain, Ryn MR Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Kotawaringin Timur dan PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng atas kepercayaannya. Ia menegaskan bahwa Mbizmarket siap memberikan dukungan penuh melalui sistem dan fitur yang dirancang untuk memudahkan pengadaan pemerintah daerah, mulai dari integrasi pembayaran dengan bank daerah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan. &nbsp;

Pemkab Kotawaringin Timur berkomitmen menghadirkan tata kelola pengadaan yang bersih, modern, dan berorientasi pada pelayanan.

PT Baharing Hurung Sampit-Kalteng Gaet Lokapasar LKPP Perkuat Pengadaan Digital

&nbsp; Ja <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/TOKO-DARING-220910521.jpg" alt="Pertemuan koordinasi pengadaan belanja barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemda Jambi." width="100%">
<figcaption>Pertemuan koordinasi pengadaan belanja barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemda Jambi.</figcaption>
</figure> waPos.com &ndash; Pemprov Jambi terus berupaya meningkatkan realisasi belanja pengadaan digital barang dan jasa dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, serta akuntabel. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman saat membuka pertemuan menekankan pentingnya koordinasi dilakukan untuk memastikan peningkatan realisasi pengadaan digital di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, aturan-aturan yang berlaku terkait penggunaan Toko Daring mengacu pada dasar Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. &ldquo;Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dapat mengakomodir transaksi jual-beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang diproduksi, terutama oleh Usaha Mikro Kecil (UMK)," ujar Sudirman. Melalui Toko Daring, para pelaku UMK harus didorong untuk bergabung ke platform digital, sehingga ikut berperan aktif dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah. "Saat ini, banyak sekali produk tayang dengan berbagai jenis pilihan yang tersedia di platform Mbizmarket, sehingga hal tersebut mempermudah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, mempercepat realisasi belanja dan sekaligus dapat mencegah korupsi di sektor pengadaan barang/jasa,&rdquo; ungkap Sudirman. Mbizmarket telah hadir sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sejak awal tahun 2022. Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel. &ldquo;Kami terus berkomitmen untuk berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi&rdquo; tegas Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

Pelaku UMKM harus didorong untuk bergabung ke platform digital, sehingga ikut berperan aktif dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Pemprov Jambi Ingatkan Pentingnya Koordinasi Tingkatkan Realisasi Belanja Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/LKPP-29-1037310524.jpg" alt="Diskusi Digitalisasi Psngadaan Pemerintah melalui Toko Daring Mbizmarket" width="100%">
<figcaption>Diskusi Digitalisasi Psngadaan Pemerintah melalui Toko Daring Mbizmarket</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan Toko Daring untuk memfasilitasi belanja barang/jasa secara digital di lingkup kementerian, lembaga, dan pemda, melalui kerjasama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Imam Arumsyah mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan pengadaan pemerintah harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat setiap belanja senilai Rp 400 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap 2 juta lapangan pekerjaan. &ldquo;Bayangkan setiap tahun belanja pemerintah di atas Rp 1.100 triliun. Kalau minimal kita belanja Rp 400 triliun, maka pertumbuhan ekonomi bisa di atas 1,8 persen,&rdquo; kata Imam, dalam Talkshow &ldquo;Percepatan Digitalisasi Pengadaan Pemerintah Melalui Toko Daring Mbizmarket&rdquo; di Jakarta. Meski demikian, serapan anggaran pemerintah diakui cenderung lamban. Dari total rencana umum pengadaan pemerintah secara nasional tahun 2023 senilai Rp 1.106,49 triliun, total realisasi per 18 Agustus tercatat baru Rp 442,5 triliun. Anggaran itu belum termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). yang akan menambah total anggaran. Sedangkan sisa waktu efektif untuk penyerapan anggaran tinggal 3 bulan. Beberapa kementerian/lembaga sudah menghentikan pengadaan pada bulan Desember. &ldquo;Ini menjadi perhatian kita semua, perlu dipikirkan strategi pengadaan barang yang lebih baik. Maka salah stau strateginya membelanjakan barang dan jasa melalui metode lebih cepat, yakni pembelian secara elektronik (e-purchasing), lewat ekatalog dan Toko Daring,&rdquo; ujar Imam. Kepala Seksi Peraturan PPN Perdagangan Kementerian Keuangan, Jehuda Bill Jonas, mengemukakan, pemerintah telah memberikan kemudahan perpajakan dalam belanja secara daring melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Peraturan itu memberikan potongan pajak penghasilan untuk transaksi barang/jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, yakni hanya 0,5 persen dari yang sebelumnya PPh 1,5 persen untuk barang dan PPh 2 persen untuk jasa. Ketentuan itu bertujuan mendorong usaha kecil dan menengah untuk masuk ke sistem pengadaan pemerintah berbasis daring. &ldquo;Kami dorong PMK No. 58/2022 untuk memasukkan sebanyak-banyaknya pengusaha kecil dan menengah ke sistem pengadaan pemerintah, karena kami ingin UKM menikmati belanja APBN,&rdquo; katanya. Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri, Ucup Hidayat, mengemukakan, hasil analisa memperlihatkan keunggulan dan tantangan metode pengadaan barang/jasa melalui toko daring. Beberapa keunggulan toko daring antara lain metode pembayaran dan transfer cukup lengkap dan cepat, tampilan fitur yang mudah, serta jaminan terhadap waktu pengiriman. &ldquo;Toko daring perlu menjadi mitra dalam tata kelola pemerintah,&rdquo; ujarnya. Vice President Mbizmarket, Joko Wardoyo, mengemukakan, Mbizmarket sebagai salah satu PPMSE/ mitra Toko Daring LKPP telah digunakan di 34 provinsi, 162 kabupaten/kota dan 40 kementerian/lembaga Republik Indonesia. Penyedia barang/jasa di Mbizmarket yang aktif tercatat 37.120, produk tayang berjumlah 897.446 produk, dengan jumlah pembeli 44.123 di seluruh Indonesia. Mbizmarket sebagai marketplace pengadaan akan melaksanakan proyek percontohan untuk pengunaan kartu kredit Indonesia dalam transaksi pembayaran. Penggunaan kartu kredit Indonesia (KKI) untuk belanja di Mbizmarket meliputi dua tahapan, yakni tahap pembayaran menggunakan QRIS dengan nominal transaksi maksimal Rp 10 juta yang akan dirilis pada tanggal 1 Oktober 2023. Sedangkan, transaksi belanja di atas 10 juta akan dirilis di awal tahun 2024, menggunakan token dan pembayaran menggunakan KKI.

BPS mencatat setiap belanja senilai Rp 400 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap 2 juta lapangan pekerjaan.

LKPP Dorong Serapan Anggaran Pengadaan Pemerintah Lewat Manfaatkan Toko Daring