<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/vale-towuti-3685268108.jpg" alt="Organisasi masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan meminta pencemaran lingkungan oleh PT Vale Indonesia di Towuti, diproses hukum. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Organisasi masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan meminta pencemaran lingkungan oleh PT Vale Indonesia di Towuti, diproses hukum. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Organisasi masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan menilai kebocoran pipa minyak PT Vale Indonesia yang mengakibatkan pencemaran lingkungan luar biasa pada area irigasi, sungai dan sawah di lima desa di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, patut diproses hukum.&nbsp; "Ini adalah pencemaran lingkungan luar biasa dengan kategori pelanggaran berat dan patut diproses hukum. Pemerintah harus berani dan serius, tidak pandang bulu terhadap perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, itu harus diberi sanksi," ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Al Amin saat konferensi pers di Makassar, Selasa (26/8). Kebocoran pipa minyak tersebut, kata dia, tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa, tapi kelalaian luar biasa. Sebab, kejadian ini memiliki konsekwensi hukum pidana hingga perdata. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat, terlebih pihak perusahaan telah mengakuinya.&nbsp; Amin menekankan, pemerintah tidak perlu ragu-ragu menjatuhkan sanksi keras kepada PT Vale Indonesia, seperti pencabutan izin lingkungan, serta pencabutan sertifikat atau Proper Hijau kepada perusahaan pertambangan tersebut atas kasus itu. Selama ini PT Vale setiap tahun mendapatkan penghargaan Proper Hijau atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena kinerja lingkungannya melampaui standar kepatutan. "Bisa dibayangkan dampaknya, sungai yang selama ini digunakan masyarakat serta lahan persawahan menjadi sumber kehidupan tercemar," ungkap dia. Amin mengemukakan, permintaan maaf dilayangkan manajemen PT Vale Indonesia kepada masyarakat termasuk mengganti kerugiannya lantas dianggap masalah selesai, menurut dia, tidak seperti itu. "Negara ini negara hukum. Semua harus diproses secara hukum," tegasnya.&nbsp; Amin mengungkapkan, ketika rakyat memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan aksi untuk melindungi sumber penghidupan, namun dengan mudah dipatahkan aparat. Di sisi lain ketika perusahaan melanggar, tidak ada tindakan tegas apalagi pemberian sanksi berat. &nbsp; "Tidak ada ampun bagi PT Vale Indonesia, harus disanksi oleh negara secara keras. Merujuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Undang-Undang Cipta Kerja klaster lingkungan, maka seharusnya perusahaan ini dijatuhi sanksi lebih berat," tegasnya.&nbsp; "Kami juga meminta dan mendesak secara tegas kepada Kementerian LH, Gakkum KLHK, dan Polri untuk menindak tegas PT Vale Indonesia yang sudah nyata melakukan pencemaran lingkungan dan mencemari aset masyarakat," ucapnya. Tanggapan PT Vale Indonesia &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sebelumnya, Head of External Relations PT Vale Indonesia Endra Kusuma melalui siaran persnya, membenarkan insiden kebocoran pipa minyak di Desa Lioka, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur terjadi pada Sabtu (23/8).&nbsp;Sejak pagi, pihaknya mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan menurunkan Emergency Response Group (ERG) ke lokasi serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Towuti, BPBD, DLH Luwu Timur, aparat kepolisian, dan TNI.&nbsp; "Kami melihat kekuatan luar biasa ketika pemerintah, PT Vale dan pemangku kepentingan bekerja sebagai satu tim. Tindakan teknis di lapangan hingga dukungan ibu-ibu memanfaatkan dapur memasak untuk petugas dan relawan di lapangan. Hal ini adalah bagian dari energi pemulihan," ujarnya, dikutip dari Antara.

Kebocoran pipa minyak PT Vale Indonesia di Luwu Timur, dampak pencemaran lingkungan, dan tuntutan sanksi dari Walhi.

Walhi: Pencemaran Minyak di Towuti oleh PT Vale Indonesia Patut Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/Langkah-langkah-mengantisipasi-pencemaran-air-2886708269.jpg" alt="ILUSTRASI PENCEMARAN LINGKUNGAN. (FREEPIK)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PENCEMARAN LINGKUNGAN. (FREEPIK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Status Mutu Air Sungai di Jakarta mengalami penurunan yang signifikan. Hasil identifikasi Indeks Pencemar (IP) menunjukan sungai dengan kategori cemar berat berkurang menjadi cemar sedang pada tahun 2024. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa menyebutkan, cemar berat mendominasi pada tahun 2021 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi cemar sedang. &ldquo;Secara keseluruhan, mutu air sungai Jakarta selama empat tahun terakhir masih dominan cemar berat pada 36 persen hingga 71 persen titik pemantauan. Ini menandakan perlunya intervensi pengelolaan limbah dan perbaikan tata kelola air limbah domestik dan industri,&rdquo; kata Erni, kemarin (18/7).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016315239/kepala-bapanas-klaim-harga-beras-di-minimarket-turun-sejak-ada-kasus-temuan-beras-oplosan">Kepala Bapanas Klaim Harga Beras di Minimarket Turun Sejak Ada Kasus Temuan Beras Oplosan</a>&nbsp; Erni menjelaskan penyebab sungai di Jakarta tercemar karena sebagian besar air limbah dari kegiatan mencuci, mandi dan limbah rumah tangga (greywater). Air cucian piring serta air bekas memasak langsung dibuang oleh warga ke saluran air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Tumpukan sampah di pinggir sungai juga menjadi sumber pencemar. Hal tersebut dilakukan, ungkap Erni karena masih banyak rumah di pemukiman padat dan kumuh belum memiliki sistem pengolahan limbah yang layak. &ldquo;Seluruh limbah tersebut langsung dibuang, sehingga mencemari badan air,&rdquo; tambahnya. Bukan hanya dari kalangan pemukiman padat penduduk, lanjut Erni, kondisi serupa pun terjadi di kegiatan usaha seperti pabrik tahu, laundry, peternakan, RPH, restoran dan bengkel yang belum memiliki sistem pengolahan limbah dengan baik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/016315204/mengenal-smart-home-keamanan-di-balik-kecanggihan-teknologi">Mengenal Smart Home: Keamanan di Balik Kecanggihan Teknologi</a>&nbsp; &ldquo;Kami juga akan berkoordinasi dengan instansi pembina baik SKPD/UKPD maupun Lurah, Camat dan Walikota setempat untuk membina pelaku usaha UMKM untuk mengelolaan lingkungan dengan baik,&rdquo; ujar Erni. Beberapa pasar pun, Erni mengungkapkan tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. Air buangan dari aktivitas jual beli seperti daging, sayuran, bahkan limbah organik langsung mengalir ke sungai dengan kandungan pencemar yang sangat tinggi,&rdquo; tuturnya. Ia menekankan pentingnya setiap pelaku usaha terhubung dengan jaringan pengolahan air limbah terpadu. Upaya ini bisa mengurangi zat pencemar dalam air sehingga mencapai baku mutu yang aman untuk lingkungan. Lebih lanjut pihaknya akan meningkatkan langkah penanganan dan pencegahan melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi, seperti melakukan edukasi di kawasan padat penduduk dan kegiatan usaha. Termasuk melakukan penegakkan hukum kepada pelaku usaha yang tidak mengelola limbahnya dengan baik. &ldquo;Pemprov DKI Jakarta akan memperluas jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik melalui skema kerja sama lintas sektor. Melakukan penertiban kegiatan usaha yang belum memiliki sistem pengolahan limbah,&rdquo; tutupnya.

Jakarta mengalami penurunan status mutu air sungai, dari cemar berat menjadi cemar sedang. Perlu tindakan pengelolaan limbah yang lebih baik

Jumlah Sungai Tercemar Berat di Jakarta Turun Signifikan dari Tahun Sebelumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/WhatsApp-Image-2025-06-03-at-061734-2306684569.jpg" alt="Sidang putusan TPA Liar Limo di PN Depok. (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan TPA Liar Limo di PN Depok. (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok menjatuhkan vonis pidana terhadap Jayadi, terdakwa dalam kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) liar di wilayah Kecamatan Limo, Kota Depok. Dalam sidang putusan yang digelar pada Senin (2/6), Jayadi divonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar. Ketua majelis hakim Ultry Meilizaini menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan melakukan perusakan lingkungan hidup. &rdquo;Menyatakan terdakwa Jayadi bin Rojali tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan,&rdquo; tegas Ultry saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama PN Depok. Vonis tersebut juga disertai ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, digantikan dengan kurungan selama tiga bulan. Hakim turut menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan dari total masa pidana yang dijatuhkan. &rdquo;Kemudian menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sebelumnya dari penangkapan,&rdquo; imbuh Ultry Meilizaini. Namun, vonis ini mendapat respons keberatan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Jaksa Putri, yang menangani perkara ini mempertanyakan status terdakwa yang sebelumnya tahanan kota. Menurut hakim, terdakwa akan tetap menjalani tahanan kota hingga 9 Juni. Tuntutan jaksa sebelumnya adalah pidana enam tahun penjara serta denda yang lebih besar, mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup parah dan berlangsung dalam waktu lama. Kuasa hukum terdakwa Jayadi juga menyatakan akan melakukan banding terhadap putusan itu.

PN Depok jatuhkan vonis pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar terhadap terdakwa kasus TPA liar di Kota Depok

Pengelola TPA Liar di Limo Kota Depok Divonis 5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/IMG-20250302-WA0020-1090575022.jpg" alt="Pelaku kasus pencemaran lingkungan diserahkan KLH ke Kejaksaan Depok. (Dok. KLH)" width="100%">
<figcaption>Pelaku kasus pencemaran lingkungan diserahkan KLH ke Kejaksaan Depok. (Dok. KLH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus menertibkan keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ilegal. Pasalnya keberadaan TPA ilegal dapat merusak lingkungan. Kasus terbaru pengungkapan TPA ilegal di wilayah Depok, Jawa Barat. KLH melaporkan kasus yang menjerat J, 58, dan kini sudah dilimpahkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Deputi Penegakan Hukum KLH ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Dalam kasus ini, tersangka J diduga melakukan pengelolaan sampah tanpa izin yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pelaku dijerat Pasal 98 Ayat (1) UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda hingga Rp 10 miliar. Selain itu, ia juga bisa dikenai Pasal 104 dengan ancaman pidana tiga tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar. Menteri LH Hanif Faisol Nurrofiq menegaskan pengungkapan kasus itu merupakan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. "Kami tidak akan menoleransi praktik pembuangan sampah ilegal yang mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat," katanya. Hanif menegaskan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum merupakan bagian upaya KLH memastikan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hanif mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. "Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai regulasi," jelasnya. KLH akan terus meningkatkan pengawasan serta menindak tegas pihak yang melanggar aturan untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sementara itu, Deputi Penegakan Hukum KLH Irjen Pol Rizal Irawan menegaskan penindakan terhadap kasus TPA ilegal di Depok itu merupakan bagian dari langkah penegakan hukum lingkungan. Dia memastikan seluruh proses hukum terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. "Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan pengelolaan sampah ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat," ujarnya. Rizal mengatakan, keberadaan TPA ilegal di Limo, Depok, memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena aktivitas pengelolaan sampahnya bersifat open dumping. Yaitu pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan yang baik. TPA yang menggunakan cara open dumping&nbsp;dilarang. Tidak hanya TPA swasta, TPA milik pemda juga dilarang menggunakan sistem open dumping. Karena sistem ini menyebabkan pencemaran udara, bau menyengat, serta potensi penyebaran penyakit. Selain itu gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah juga berkontribusi terhadap pemanasan global dan meningkatkan risiko kebakaran di lokasi pembuangan. Kemudian warga sekitar mengeluhkan berbagai masalah kesehatan akibat pencemaran udara. Bau busuk yang menyengat, asap dari pembakaran sampah, serta paparan gas beracun meningkatkan risiko gangguan pernapasan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan alergi. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan lalat. Serta potensi pencemaran air tanah akibat rembesan limbah dari tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. (wan/ali)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyerahkan berkas kasus tempat pembuangan akhir (TPA) sampah ilegal ke Kejaksaan Depok.

Pencemaran Lingkungan, KLH Limpahkan Kasus TPA Ilegal di Depok ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/Langkah-langkah-mengantisipasi-pencemaran-air-2886708269.jpg" alt="ILUSTRASI PENCEMARAN LINGKUNGAN. (FREEPIK)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PENCEMARAN LINGKUNGAN. (FREEPIK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Air merupakan salah satu sumber yang penting bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Setiap harinya dari seluruh lapisan elemen pada kehidupan bergantung pada ketersediaan air, baik untuk konsumsi, pertanian, maupun pada industri. Jika pencemaran air terjadi maka zat-zat berbahaya seperti limbah industri, bahan kimia, atau bakteri patogen akan masuk ke dalam sumber air, mengubah kualitas air, serta tidak layak untuk digunakan bagi siapa pun. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, misal kebiasaan membuang limbah tanpa pengolahan yang baik, penggunaan pestisida dan herbisida di ruang lingkup pertanian. Dikutip dari laman Lab.id, akibat jangka panjang yang terus menerus terjadi, pencemaran seperti ini akan berkurangnya pasokan sumber air yang bersih dan aman untuk di konsumsi, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit yang tinggi serta dampak negatif pada ekosistem lainnya. Sementaara dilansir laman Environment Indonesia, pencemaran air juga sebagai isu global yang mempengaruhi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam dunia pertanian, Tak hanya itu saja, aktivitas seperti pertambangan juga sangat berkontribusi tinggi terhadap penurunan kualitas sumber air. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya air demi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikut beberapa langkah mengatasi pencemaran air yang baik dan tepat yang dilansir Lab.id Pengelolaan limbah yang efektif Industri dan rumah tangga harus memastikan bahwa limbah itu diolah dan dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pengolahan air limbah yang efektif pada pabrik industri dan kota dapat mengurangi pembuangan polutan ke badan air. Terutama bagi pemerintah daerah harus lebih tegas dan keras terhadap pengelolaan limbah yang efektif. Pencegahan polusi industri Industri perlu mengadopsi teknik dan proses produksi yang lebih bersih untuk mengurangi jumlah limbah dan pembuangan polutan terhadap lingkungan. Menggunakan lebih banyak bahan kimia ramah lingkungan dan membuang limbah beracun dengan benar agar membantu mengurangi dampak pencemaran air. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015515016/ciptakan-lingkungan-immersion-di-rumah-belajar-bahasa-dengan-asyik-lewat-film-siniar-dan-serial-favorit-anda">Ciptakan Lingkungan Immersion di Rumah, Belajar Bahasa dengan Asyik Lewat Film, Siniar dan Serial Favorit Anda</a> Pertanian yang berkelanjutan Penggunaan pestisida, pupuk, dan limbah organik yang berlebihan pada bidang pertanian dapat menyebabkan masuknya nutrisi berlebih ke sistem perairan. Pertanian berkelanjutan, yang menggunakan bahan kimia secara lebih ekonomis dan mengelola limbah secara lebih efisien, dapat membantu memecahkan masalah ini. Pengendalian erosi tanah Erosi tanah dapat menyebabkan sedimentasi di badan air, yang memengaruhi kualitas air dan ekosistem perairan. Tindakan konservasi tanah seperti memasang penahan angin dan penutup tanah dapat membantu mencegah erosi. Meningkatkan infrastruktur air bersih Investasi dalam infrastruktur pengolahan air dan sanitasi yang memadai sangatlah penting untuk memastikan pasokan air bersih yang aman dan penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai. Pendidikan dan kesadaran publik Mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air, dampak polusi dan tindakan pencegahan dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Peraturan kebijakan yang tegas Pemerintah harus menerapkan dan menegakkan peraturan yang ketat mengenai pembuangan limbah industri dan domestik serta memastikan bahwa seluruh pihak yang ikut terlibat yang bisa mempengaruhi pencemaran air, wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Inovasi teknologi Pengembangan teknologi baru untuk pengolahan air limbah, deteksi polusi, dan pemurnian air dapat membantu kita mengatasi masalah polusi air secara lebih efektif. Pengawasan dan pemantauan lingkungan: Pemantauan kualitas air secara berkala di berbagai lokasi membantu mengidentifikasi sumber pencemaran dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Tidak semua industri memantau kualitas air di sekitarnya dan melakukan pengujian terhadap dampak kegiatan industrinya. Namun, penting untuk mengetahui tingkat pencemaran air di dekat sumber air di kawasan industri.

Jika pencemaran air terjadi maka zat-zat berbahaya seperti limbah industri, bahan kimia, atau bakteri patogen akan masuk ke dalam sumber air

Pahami Setiap Langkah Mengantisipasi Pencemaran Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dmo-dihapus-ceri-pikirkan-juga-cadangan-batubara-di-masa-depan_m_232009.jpg" alt="Direktur CERI Yusri Usman" width="100%">
<figcaption>Direktur CERI Yusri Usman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindak pihak-pihak yang diduga berperan dalam pencemaran lingkungan di Desa Lawe Hulu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah (Kalteng). Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman mengaku mendapat hasil investigasi dan fakta temuan National Corruption Watch (NCW) Kalimantan Tengah. Menurut laporan NCW Kalteng, sebuah industri dalam operasinya mengangkut dan menyimpan serta menimbun kondensat di Wilayah Kerja Migas Medco Bengkanai. Diduga korporasi itu tidak memiliki izin lingkungan, izin angkutan migas, izin menimbun serta izin menggunakan terminal khusus dalam pengankutan materil industrinya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan di sektor Migas, Perhubungan, serta Lingkungan hidup. Adapun industri yang dimaksud adalah PT Kimia Yasa. Perusahaanitu beroperasi mengangkut dan menyimpan serta menimbun kondensat di Wilayah Kerja Migas Medco Bengkanai. Yusri berpendapat, jika informasi NCW Kalteng benar, maka bisa menjadi persoalan serius yang harus menjadi atensi khusus penegak hukum. Sebab, operasional mereka telah melanggar banyak aturan dan khususnya di area lapangan migas yang mudah terbakar dan meledak. "Itu berisiko tinggi," tegasnya. Yusri berpendapat, operator WK Migas Medco Bengkanai seharusnya menjalankan standar kesehatan, keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL) dan Health Safety Security Environment (HSSE) ketat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ditjen Migas dan SKK Migas melalui Pedoman Tata Kerja (PTK) nomor 05 tahun 2018. "Bahkan sejak tahun 2020, semua KKKS dalam beroperasi sudah mulai menerapkan Electronic Contractor Health Safety Environment Management System (E-CHSEMS)," timpal Yusri. Sebelumnya, KLHK melalui Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bagakum LHK) Wilayah Kalimantan menyurati National Corruption Watch (NCW) Kalimantan Tengah. Dalam surat S.1207/BPPHLHK4/SW.1/GKM.0/11/2023 tertanggal 17 November 2023, Kepala Bagakum LHK Kalimantan David Muhammad menyatakan bahwa PT Kimia Yasa tidak terbukti melakukan dugaan pencemaran lingkungan.

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendorong KLHK untuk menindak pihak-pihak yang diduga berperan dalam pencemaran lingkungan.

CERI Dorong KLHK Usut Dugaan Pencemaran Lingkungan di Barito Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/78-Pabrik-B3-Mojokerto-3768999624.jpg" alt="Ilustrasi penolakan pendirian pabrik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penolakan pendirian pabrik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pendirian pabrik PT. Citra Tunggal Berkah Abadi di sekitar tempat tinggal warga Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto masih menjadi perbincangan hangat. Sebelumnya, masyarakat telah melakukan protes dari adanya pabrik yang diduga akan dijadikan tempat pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) ini. Protes yang tegas terhadap keberadaan pabrik pengolahan limbah B3 di tengah permukiman warga ini pun semakin meluas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013294562/merusak-lingkungan-pendirian-pabrik-limbah-b3-di-mojokerto-diprotes-warga-sebut-ganti-rugi-hanya-rp-2-juta">Merusak Lingkungan, Pendirian Pabrik Limbah B3 di Mojokerto Diprotes, Warga Sebut Ganti Rugi Hanya Rp 2 Juta</a> Masyarakat Desa Kupang yang jaraknya sekitar 2 km dari Desa Jolotundo juga ikut menolak, dikarenakan khawatir akan terjadi pencemaran lingkungan dalam jangka panjang. Dikutip dari Radar Mojokerto pada Jumat (17/11), Kepala Desa Kupang, Andri, menyatakan bahwa secara administratif, pabrik yang ditujukan untuk pengolahan limbah B3 sebenarnya berada di Desa Jolotundo. Namun, karena lokasinya berdekatan dengan perbatasan desa, kekhawatiran masyarakat Desa Kupang terhadap dampak operasional pabrik tersebut semakin meningkat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013289866/uji-coba-co-firing-pltu-jateng-2-adipala-100-ton-limbah-uang-kertas-dibakar-jadi-energi-listrik">Uji Coba Co-firing PLTU Jateng 2 Adipala, 100 Ton Limbah Uang Kertas Dibakar jadi Energi Listrik</a> Meskipun belum beroperasi, karena pabriknya telah berdiri, keberadaannya yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga. Langkah-langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, serta melibatkan RT, RW, dan masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi pabrik. Hasilnya, warga Desa Kupang secara tegas menolak keberadaan pabrik limbah B3 tersebut meskipun lokasinya berada di wilayah Desa Jolotundo. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013225853/6-perusahaan-di-jakbar-buang-limbah-ke-saluran-penghubung-pemkot-hanya-akan-sosialisasi">6 Perusahaan di Jakbar Buang Limbah ke Saluran Penghubung, Pemkot Hanya Akan Sosialisasi</a> Keputusan penolakan ini diresmikan melalui surat keputusan bersama warga dan disampaikan kepada kecamatan sebagai pemerintah pembina kewilayahan. Meskipun camat Jetis Madya, Andriyantom, telah memantau polemik yang ada, langkah fasilitasi uji publik bersama warga yang dilakukan oleh kecamatan tidak berhasil membuahkan hasil positif. Pada tahap uji publik yang melibatkan dua desa, sejumlah pihak dari Desa Kupang menolak untuk hadir sebagai komitmen penolakan terhadap pabrik. Aksi penolakan tersebut sayangnya diabaikan oleh pihak perusahaan yang justru belakangan ini mendatangkan bahan baku belerang.

Pendirian pabrik PT. Citra Tunggal Berkah Abadi menyebabkan aksi penolakan dari dua desa, yaitu Desa Jolotundo dan Desa Kupang.

Protes Terhadap Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Mojokerto Terus Meluas, Pihak Perusahaan Tetap Abai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/sampah-plastik-2522461397.jpg" alt="Ilustrasi warga mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga mengumpulkan sampah plastik untuk didaur ulang</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Di tengah meningkatnya tantangan polusi plastik dan kemiskinan, muncul suatu harapan dan transformasi. Bayangkan jika 100 juta kilogram plastik daur ulang &ndash; yang setara dengan 5 miliar botol plastik berukuran 500 ml &ndash; dapat dicegah agar tidak mencemari lingkungan. &ldquo;Ini bukan hanya mimpi, ini adalah pencapaian luar biasa dari komunitas daur ulang kami yang mengumpulkan setiap plastik dengan tangan mereka sendiri, sekaligus membuka jalan bagi mereka sendiri untuk keluar dari kemiskinan,&rdquo; kata David Katz, Pendiri dan Ketua Plastic Bank. Pada tanggal 23 Oktober 2023, David Katz hadir sebagai pembicara di acara Sustainable Brands Madrid. Katz tidak datang untuk menyampaikan pidato khas perusahaan, tapi ia hadir untuk menantang janji-janji yang belum terealisasi mengenai keberlanjutan dan menyampaikan seruan untuk perubahan. Katz menekankan bahwa keberlanjutan saja sudah tidak cukup lagi. Yang kita butuhkan saat ini adalah regenerasi, sebuah perubahan radikal dari bisnis dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan sosial. &ldquo;Kita sedang berada di persimpangan jalan. Kita bisa terus menjalani gaya hidup konsumerisme atau kita bisa memulai suatu perjalanan regenerasi,&rdquo; urainya. Dia menambahkan, dirinya percaya bahwa bisnis memegang kunci untuk memulihkan planet kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak awal, gerakan Social Recycling yang dilakukan oleh Plastic Bank telah menyebar dengan cepat, menyulut semangat lebih dari 550 komunitas daur ulang di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Di Indonesia sendiri, Plastic Bank memiliki lebih dari 270 collection centers di 10 provinsi yang telah berkontribusi sebanyak 50 persen dari pengumpulan 100 juta kilogram plastik tersebut. Dari 40.000 lebih anggota komunitas, 35 persennya berasal dari wilayah pesisir di Indonesia yang tidak hanya berjasa membersihkan lingkungan mereka tetapi juga mengatasi kemiskinan dengan menukar plastik daur ulang dengan pendapatan tambahan dan berbagai manfaat sosial lainnya. &ldquo;Pencapaian ini bukan hanya tentang plastik daur ulang, tapi juga tentang suatu pencapaian yang dapat diraih oleh umat manusia jika dipersatukan oleh tujuan yang sama,&rdquo; kata Katz. &ldquo;Kami mengundang masyarakat di seluruh dunia untuk bergabung bersama kami untuk mengubah planet kita, menciptakan dunia dimana kegiatan ekonomi turut memberdayakan masyarakat untuk meregenerasi sumber daya, melestarikan lingkungan, dan membuka jalan bagi komunitas daur ulang agar dapat keluar dari cengkeraman kemiskinan," imbuhnya. Dia menegaskan, ini bukan hanya suatu ajakan untuk bertindak, ini adalah ajakan untuk berkumpul bersama dan memimpin perubahan menuju dunia tanpa sampah; dunia tanpa polusi plastik dan kemiskinan. (*)

Bayangkan jika 100 juta kilogram plastik daur ulang – yang setara dengan 5 miliar botol plastik berukuran 500ml

Daur Ulang Sampah Plastik dalam Jumlah Besar Cegah Pencemaran Lingkungan dan Tingkatkan Ekonomi Warga

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/HENTI-SEMENTARA-1140361689.jpg" alt="Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemda DKI memberikan sanksi penghentian operasi sementara kepada perusahaan yang melanggar" width="100%">
<figcaption>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemda DKI memberikan sanksi penghentian operasi sementara kepada perusahaan yang melanggar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memberikan sanksi kepada dua perusahaan pergudangan dan penyimpanan (stockpile) batu bara di Jakarta Utara. Perusahaan itu adalah PT Trada Trans Indonesia dan PT Tans Bara Energy Pemberian sanksi administrasif berupa penghentian operasional sementara dilakukan setelah terbukti tak memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang berpotensi mencemariDLH Pemda DKI lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pemberian sanksi tersebut sesuai dengan perintah/kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0054 Tahun 2023 dan Nomor e-0073 Tahun 2023. "Hasil temuan di lapangan, Tim DLH yang terdiri dari Bidang Penaatan dan Penegakan Hukum (PPH), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya, mendapati kedua perusahaan itu belum memenuhi aturan pengelolaan lingkungan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/8). Adapun unsur-unsur yang tak ditaati itu, kata Asep, berupa belum dipasangnya jaring/net secara menyeluruh di lokasi kegiatan perusahaan, belum melakukan pengelolaan air limpasan dari stockpile batu bara, serta belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3). Selain itu, ditemukan juga adanya endapan batu bara dan ceceran oli di saluran drainase yang menuju saluran kota dan tak memiliki TPS sampah domestik. Bahkan, ditemukan adanya bekas pembakaran sampah hingga puntung rokok di lokasi stockpile batu bara. Asep menegaskan, pihaknya memiliki wewenang untuk mencabut izin sebuah perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran serupa hal di atas. &ldquo;Pasal 495 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 bahwa kami berhak menghentikan sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan jika ditemukan pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup,&rdquo; tegasnya. Ia menyatakan tak akan main-main kepada perusahaan dan/atau industri yang berkontribusi kepada pencemaran udara di Jakarta. &ldquo;Kami akan tindak semua perusahaan yang tak mau perbaiki pengelolaan lingkungannya. DLH tak segan-segan untuk mencabut izin perusahaan itu,&rdquo; pungkas Asep. &nbsp;

Sanksi penghentian operasional dilakukan setelah terbukti tak memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang berpotensi mencemari lingkungan.

Cemari Lingkungan, 2 Perusahaan di Jakarta Utara Disanksi Penutupan Operasional Usaha

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/cni-3632107999.jpeg" alt="Kawasan pertambangan nikel PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara." width="100%">
<figcaption>Kawasan pertambangan nikel PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Perusahaan nikel PT Ceria Nugraha Indotama terus berupaya untuk konsisten menjalankan Good Mining Practice dalam setiap operasinya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Komitmen ini sejalan dengan status PT Ceria sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam program pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian RKEF Feronikel (Smelter) dan Obvitnas yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Manager Legal PT Ceria, Moch Kenny Rochlim, menegaskan hal ini dalam rangka merespons adanya laporan Gempih Sultra Jakarta terhadap PT Ceria Nugraha Indotama terkait pencemaran lingkungan dan izin Terminal Khusus (Tersus). "Sebelum melakukan aksi, baiknya Gempih Sultra Jakarta melakukan investigasi atau konfirmasi, apakah memang PT Ceria Nugraha Indotama yang melakukan pencemaran lingkungan dan tidak memiliki izin Tersus, karena itu merupakan fitnah dan tidak sesuai di lapangan," tegas Kenny Rochlim, Kamis (20/7). Terkait tuduhan dampak pencemaran, menurut Kenny Rochlim, perusahaannya dalam beraktivitas telah sesuai kaidah lingkungan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; "Kami perlu perjelas, PT Ceria dalam kegiatannya telah menerapkan Good Mining Practice sehingga seluruh dampak lingkungan yang timbul sudah dimitigasi sejak awal hingga ditetapkan PT Ceria sebagai perusahaan pertambangan peringkat proper biru 4 kali&nbsp; berturut-turut sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 oleh Kementerian LHK," ujar Kenny. Lebih lanjut Kenny menjelaskan, berdasarkan laporan hasil verifikasi kasus pencemaran lingkungan hidup di Deşa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo yang dilakukan tim Dinas Lingkungan Hidup Kolaka, terungkap bahwa Perusahan Pertambangan lain yang beroperasi di Desa Muara Lapao Pao diduga penyebab pencemaran sungai Teppoe dan laut Muara Lapao-pao sejak tahun 2014. "Sementara PT Ceria Nugraha Indotama mulai beroperasi di sekitar muara lapaopao pada pertengahan tahun 2017," ungkapnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Laporan Tim verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka yang berjumlah 9 orang yang mendatangi Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo pada tanggal 27 September 2017, berdasarkan analisis spasial history citra, menunjukan bahwa terjadinya sendimentasi laut Muara Lapao-pao Babarina dan hilir sungai Teppoe telah berlangsung sejak November 2014, dimana saat itu perusahaan tambang nikel yang beroperasi dilokasi sekitar perairan tersebut adalah PT WIL. Menurut laporan verifikasi tim DLH Kolaka, akumulasi sendimen yang berlangsung sejak November 2014 hingga September 2017, menyebabkan sebaran sendimen dari Garis Pantai ke perairan laut berkisar 100 - 400 m, dan dari tepian sungai ke perairan sungai berkisar 20 - 150 m, dan ketebalan sendimen mencapai 70 cm. "Kesimpulan tim, berdasarkan dokumen laporan verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kolaka, sangat jelas dan tegas dijelaskan terjadinya sendimentasi pada perairan dan Sungai di Muara Lapao-pao. sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 diakibatkan oleh perusahan PT WIL. Namun ganti rugi dampak pencemaran 2017 ditudingkan kepada PT Ceria Nugraha Indotama," ungkapnya. "Jadi jelas laporan Gempih Sultra Jakarta terkait Tersus PT Ceria Nugraha Indotama tidak berdasar dan mengada-ada. Harusnya yang dilaporkan Perusahaan yang melakukan penambangan ilegal, bukan perusahaan yang jelas memiliki izin lengkap," pungkas Kenny. Begitupun terkait izin Tersus, Kenny menjelaskan bahwa saat ini PT Ceria telah memiliki izin resmi Tersus, dengan rincian dokumen: 1. Rekomendasi Bupati Kolaka Perihal&nbsp; Izin Lokasi Pembangunan Tersus No 1078/550.33/2017 2. Rekomendasi Gubernur Sultra Perihal Penetapan Terminal Khusus PT Ceria No 551.42/4475 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 956 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Tersus PT Ceria. 4. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Tenggara No: 474/DPM-PTSP/VI/2018 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Khusus Kegiatan Pertambangan di Desa Muara Lapao pao. 5. Surat Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Pembangunan Tersus Muara Lapao pao No.A.169/AL.308/DJPL tanggal 19 Februari 2019. 6. Surat Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Pengoperasian Tersus Muara Lapao No. A.826/AL.308/DJPL tanggal 26 Juli 2019 7. Surat Dirjen Perhubungan Laut No A.481/AL.308/DJPL/E Perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial/Operational Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Nikel) PT Ceria di Desa Muara Lapao-pao Kec Wolo Kab Kolaka Sultra tanggal 25 April 2022. 8. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.967/MEN-KP/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Perihal Persetujuan Penerbitan PKKPR Laut Pengembangan Terminal Khusus Muara Lapao-pao luas 7,66 ha 9. Perizinan Oss Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. 11102210517400007 tanggal 11 Oktober 2022 Tersus Muara Lapao-Pao 10. Perpanjangan Perjanjian sewa perairan tahun 2022 - 2027 dan bukti bayar PNBP 11. Surat Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.238/PPKL/PDL.1/3/2023 tanggal Maret 2023 Perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT Ceria Nugraha Indotama. &nbsp;

Perusahan Pertambangan lain yang beroperasi di Desa Muara Lapao Pao diduga penyebab pencemaran sungai Teppoe dan laut Muara Lapao-pao.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencemaran lingkungan

Berita Terkini