<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/XDsZBxlUz8fSfXxSYiDMkuycVuQs9Mq6cqIccAcl-1981107717.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan Pemutihan Ijazah Tahap V Tahun 2025 kepada 2.753 orang di halaman Balai Kota Jakarta, Selasa (30/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan Pemutihan Ijazah Tahap V Tahun 2025 kepada 2.753 orang di halaman Balai Kota Jakarta, Selasa (30/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penantian panjang para siswa yang ijazahnya tertahan akibat kendala biaya akhirnya berakhir manis di penghujung tahun 2025.</p> <p>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan Pemutihan Ijazah Tahap V Tahun 2025 kepada 2.753 peserta didik di halaman Balai Kota Jakarta, Selasa (30/12).</p> <p>Total bantuan yang dikucurkan pada tahap penutup tahun ini mencapai Rp2,8 miliar. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan hak pendidikan setiap warga terpenuhi tanpa hambatan administrasi.</p> <p>Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa ia menemukan kasus di mana ijazah seseorang tertahan hingga belasan tahun karena masalah tunggakan biaya di sekolah.</p> <p>"Bahkan, pada kesempatan ini terdapat penerima yang ijazahnya tertahan hingga 17 tahun. Saat ini orang tersebut telah berusia sekitar 50 tahun dan ijazahnya masih menggunakan istilah SMU. Ini menjadi potret nyata kondisi pendidikan kita," ujar Gubernur Pramono.</p> <p>Program pemutihan ijazah ini tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga merambah ke Madrasah. Dari total 2.753 penerima tahap ini, sebanyak 1.265 orang adalah siswa madrasah dan 1.488 lainnya merupakan siswa sekolah swasta.</p> <p>Pramono menegaskan bahwa fokus utama bantuan memang berada di sekolah swasta dan madrasah, mengingat sekolah negeri di Jakarta sudah mendapatkan fasilitas pendidikan gratis.</p> <p>"Pada tahap kali ini, lebih dari seribu penerima berasal dari madrasah. Artinya, program ini menyasar seluruh jenjang dan jenis sekolah, baik negeri, swasta, maupun madrasah. Program ini juga akan terus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta," katanya.</p> <h3>Realisasi Anggaran Rp14,9 Miliar Sepanjang 2025</h3> <p>Sepanjang tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Baznas DKI Jakarta, untuk menuntaskan masalah ijazah yang menumpuk. Total ada 6.050 ijazah yang berhasil ditebus dengan alokasi anggaran mencapai Rp14,9 miliar.</p> <p>Gubernur berharap keberhasilan tahun ini bisa berlanjut di tahun depan dengan target yang sama atau bahkan lebih besar.</p> <p>"Jika bisa mencapai sekitar 6.000 penerima, menurut saya itu sudah cukup baik. Pada tahap awal program, jumlah penerima memang masih sedikit karena belum banyak masyarakat yang berani terbuka menyampaikan bahwa ijazahnya tertahan. Kini, setelah program semakin dikenal, masyarakat mulai secara sukarela melaporkan kondisinya," terang Gubernur Pramono.</p> <h3>Rincian Penyaluran dari Tahap ke Tahap</h3> <p class="class-paragraph">Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana merinci pertumbuhan penerima manfaat program ini yang terus meningkat signifikan setiap tahapnya.</p> <p>Pada tahap pertama, bantuan diberikan kepada 117 siswa. Lalu tahap kedua kepada 371 siswa. Dan tahap ketiga kepada 820 siswa.&nbsp;</p> <p>"Tahap keempat gelombang pertama kepada 744 siswa dan gelombang kedua kepada 1.238 siswa, serta tahap kelima kepada 2.753 siswa," ucap Nahdiana.</p> <p>Ia juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang membuat program ini berjalan lancar.</p> <p>"Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur atas arahan dan bimbingannya, serta kepada para kolaborator, khususnya Baznas DKI Jakarta, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini," tuturnya.</p> <p>Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah para orang tua, salah satunya Nunung, 54. Warga Jakarta Utara ini akhirnya bisa bernapas lega setelah ijazah SMP anaknya yang tertahan tiga tahun kini sudah di tangan.</p> <p>"_Senang sekali, anak saya akhirnya bisa menerima ijazah SMP. Waktu itu saya tidak punya uang untuk menebus ijazah. Suami juga sudah tidak bekerja. Alhamdulillah, hari ini ijazahnya bisa diterima," ucap Nunung.</p>

Gubernur DKI Jakarta menyerahkan bantuan pemutihan ijazah kepada ribuan siswa, mengakhiri penantian panjang akibat biaya.

 Ijazah Tertahan 17 Tahun Akhirnya Cair! Pramono Anung Tuntaskan Pemutihan Ijazah Tahap V di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/uAhHa2CeSE0ZXCMO4SIUHeFR2l6RyZxoNVrBid2S-1-1947082779.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan untuk warga miskin, Rabu (22/10/2025). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan untuk warga miskin, Rabu (22/10/2025). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan yang bernilai Rp 20 triliun.</p> <p>Keputusan itu diambil saat Purbaya bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (22/10). &nbsp;</p> <p>Purbaya mengungkapkan, pemutihan tersebut dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu akan disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis terkait penganggarannya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Tadi minta dianggarkan berapa, Rp 20 triliun. Sesuai dengan janji presiden, itu sudah dianggarkan,&rdquo; ungkapnya setelah bertemu dengan Ali Ghufron.</p> <p>Meski begitu, Purbaya belum merinci lebih lanjut terkait penerima BPJS yang akan dihapus tunggakannya. Namun, dia turut menyampaikan beberapa perbaikan tata kelola kepada Ali Ghufron.</p> <p>Salah satunya terkait inefisiensi, seperti peraturan yang mewajibkan rumah sakit memiliki alat bantu pernapasan ventilator, meskipun saat ini tidak ada lagi wabah Covid-19.</p> <p>Imbasnya, pasien saat ini masih diwajibkan menggunakan alat tersebut lantaran alatnya telah dibeli.&nbsp;Kewajiban ini dinilainya akan menyebabkan inefisiensi lantaran tagihan klaim BPJS terus membengkak.</p> <p>&ldquo;Saya minta mereka untuk melakukan perbaikan perkenaannya di lapangan, jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus beli alat yang nggak perlu, dibereskan saja,&rdquo; ungkap dia.</p> <p>Selain itu, dia juga menyarankan penggunaan anggaran yang lebih efisien terkait teknologi. Sebab, Purbaya baru mengetahui BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 pegawai IT.</p> <p>Dia pun menyarankan agar BPJS Kesehatan memiliki sistem IT berbasis kecerdasan buatan atau AI, sehingga kecurangan bisa dideteksi dan mengurangi beban operasional BPJS Kesehatan.</p> <p>&ldquo;Saya minta dibuat lebih profesional lagi. Sehingga segala macam butuh-butuh terintegrasi ini, kalau ada standar yang clear, yang dirun oleh sistem IT yang berbasis AI. Sehingga kalau ada kecurangan, langsung di-detect semua. Saya pikir akan menarik ke depan, itu yang saya harapkan. Operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal,&rdquo; tukasnya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron menyebut bahwa tunggakan iuran BPJS yang diputihkan itu akan diperuntukan bagi masyarakat miskin dan tak mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).</p> <p>Pihaknya bahkan menginginkan bahwa pemutihan turut menyasar kepada penunggak tagihan BPJS kelas 3 yang saat ini masih membayar secara mandiri. Hanya saja, dirinya tak ingin pemutihan ini justru disalahgunakan.&nbsp;&nbsp;</p> <p>"Nah ini yang sebetulnya belum diputuskan, tetapi yang jelas itu kalau BPJS ingin istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi enggak disalahgunakan," jelas Ali.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa umumkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp 20 triliun untuk masyarakat miskin.

Menkeu Purbaya Umumkan Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan untuk Warga Miskin, Anggarkan Rp 20 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/AcFCgvOwIRJaekrCe9buASKDSwYicjgaGXqDfrVM-2-235003137.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap IV gelombang kedua tahun 2025 di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap IV gelombang kedua tahun 2025 di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025) (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan secara simbolis bantuan pemutihan ijazah tahap IV gelombang kedua tahun 2025 di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10).</p> <p>Sebanyak 1.238 peserta didik akhirnya bisa menerima ijazah mereka, dengan total anggaran mencapai Rp 4,13 miliar.</p> <p>"Ini salah satu acara yang saya tunggu. Saya ingin bertemu langsung dengan saudara-saudara sekalian. Harapan saya, ijazah yang sebelumnya tertahan ini bisa saudara gunakan untuk mencari pekerjaan tetap maupun melanjutkan pendidikan," ujar Gubernur Pramono.</p> <p>Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan hak pendidikan hanya karena kendala biaya atau administrasi.</p> <p>"Karena kita tidak pernah tahu seperti apa masa depan. Bantuan pemutihan ijazah ini akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga di masa depan," lanjutnya.</p> <p>Program pemutihan ijazah ini bukan yang pertama. Sejak tahap I hingga tahap IV gelombang kedua, total sudah 3.297 peserta didik yang merasakan manfaatnya dengan bantuan senilai Rp12,08 miliar.</p> <p>"Program pemutihan ijazah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan sebagainya, saya awasi langsung. Saya tahu berapa yang sudah dibagikan, berapa yang masih terkendala, dan apa masalahnya," jelas Pramono.</p> <h2>Target 6.652 Ijazah Diputihkan di 2025</h2> <p>Gubernur juga mengapresiasi sinergi Baznas (Bazis) DKI Jakarta yang ikut mendukung program ini. Kolaborasi tersebut menargetkan 6.652 ijazah dapat diputihkan sepanjang tahun 2025.</p> <p>"Mudah-mudahan ijazah yang saudara terima ini bermanfaat. Ini memang hak saudara sekalian. Saya paham, sebagian besar mungkin belum beruntung karena tidak memiliki biaya untuk menebus ijazah. Semoga sekarang bisa digunakan sebagaimana mestinya," imbuhnya.</p>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah kepada 1.238 siswa di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1.

1.238 Pelajar Jakarta Akhirnya Terima Ijazah, Pemprov DKI Jakarta Gelontorkan Rp 4,13 Miliar untuk Pemutihan Ijazah Tertahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/CAM07890-1-950601284.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tengah melakukan pemutihan penunggak pajak kendaraan di wilayah mereka.</p> <p>Namun berbeda dengan Jakarta. Bukannya memberi pengampunan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan memburu para penunggak pajak kendaraan. Pramono mengaku, akan membuat repot para penunggak pajak di Jakarta dalam waktu dekat.</p> <p>"Ya ditagih. Ditagih, dan nanti dalam jangka pendek ini, orang yang tidak bayar pajak di Jakarta akan kesulitan. Kenapa? Begitu dia mengisi bensin, ada barcode yang akan membaca bahwa mobilnya belum bayar pajak. Ketika dia parkir di Jakarta juga akan ketahuan mobilnya tidak bayar pajak," ujarnya Rabu (30/4).</p> <p>Lebih lanjut, Pramono mengungkap bahwa kendaraan yang menunggak pajak sebagian besar adalah kendaraan kedua atau ketiga milik warga yang kerap digunakan untuk menghindari aturan ganjil-genap.</p> <p>"Dan rata-rata yang tidak membayar pajak itu mobil kedua, ketiga, atau motor kedua, ketiga, yang mereka menghindari ganjil genap dan sebagainya," katanya.</p> <p>Menurutnya, jika Jakarta menerapkan kebijakan serupa seperti Jawa Barat dan Banten, Jakarta akan semakin macet.</p> <p>"Kalau kemudian ini kita putihkan, maka kemacetan di Jakarta itu akan semakin tinggi," tambahnya.</p> <p>Tak hanya itu, Pramono bahkan mempertimbangkan penggunaan teknologi pembacaan data kendaraan saat melintas di jalan tol.</p> <p>"Bahkan saya lagi berpikir apakah memungkinkan ketika dia menggunakan jalan tol begitu dia bayar, barcode-nya terbaca, mobilnya kebaca, ketahuan mobilnya belum bayar pajak," katanya.</p> <p>Politikus PDIP itu mengaku tidak khawatir jika nantinya akan dimusuhi oleh para pengemplang pajak. &nbsp;</p> <p>"Sehingga dengan demikian mungkin saya akan dimusuhi orang ini yang tidak bayar pajak, tapi saya terima kasih untuk itu," imbuhnya.</p>

Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memburu penunggak pajak kendaraan, berbeda dengan kebijakan pemutihan di Jawa Barat dan Banten.

Gubernur Jakarta Ancam Penunggak Pajak Tak Bisa Isi Bensin dan Parkir: Akan Saya Kejar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/dok-Kantor-Bapenda-Surabaya-2-1-1-2305756949.jpg" alt="Pemkot Surabaya mengadakan program pemutihan atau penghapusan denda untuk PBB-P2. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya mengadakan program pemutihan atau penghapusan denda untuk PBB-P2. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2025, Pemkot mengadakan program pemutihan atau penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).</p> <p>Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, program ini telah dimulai sejak 15 Maret dan akan berakhir pada 31 Mei.</p> <p>&rdquo;Berlaku bagi tunggakan pajak 1994 sampai 2024. Ini merupakan kesempatan emas bagi wajib pajak menjelang peringatan HJKS pada Mei,&rdquo; tutur Febri di Surabaya, Jumat (21/3).</p> <p>Pemutihan denda PBB-P2 hanya berlaku bagi wajib pajak yang melunasi pokok pajak. Pemkot juga memberikan kemudahan dengan membuka berbagai saluran pembayaran dan layanan konsultasi pajak.</p> <p>&rdquo;Jika masih memiliki tunggakan PBB-P2, cukup melunasi pokok dan dendanya akan kami hapus. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memanfaatkan program ini,&rdquo; imbuh Febrina Kusumawati.</p> <p>Febri menuturkan, program pemutihan ini mencakup seluruh jenis pajak daerah, kecuali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Denda akan dihapus asalkan pokok pajak dibayarkan sebelum 31 Mei 2025.</p> <p>&rdquo;Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan kota. Oleh karena itu, kami mengimbau wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya,&rdquo; tukas Febri.</p> <p>Untuk mempermudah pembayaran, wajib pajak dapat mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Bapenda yang tersebar di lima wilayah Surabaya, atau menghubungi <em>hotline</em> resmi di nomor 0812-3123-0884.</p>

Sambut HJKS 2025, pemkot mengadakan program pemutihan atau penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Catat, Rek! Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB-P2, Cek Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/6d5bb0d9-dd62-4d12-97a3-0bf6a0a7ad39-4038123542.jpg" alt="Ilustrasi pengurusan STNK dan BPKB. (Dok. Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengurusan STNK dan BPKB. (Dok. Humas Polri)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Bagi masyarakat yang sedang menunggak pajak kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat, jangan lewatkan program pemutihan pajak yang digelar bulan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua provinsi mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Mengutip dari laman Humas Polri, ada tujuh provinsi yang mengadakan program tersebut pada September ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, program pemutihan pajak adalah upaya bagi penunggak pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran dengan kompensasi pengurangan hingga pembebasan denda keterlambatan selama periode tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut adalah tujuh provinsi yang menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor bulan September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Aceh</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program pemutihan di Provinsi Aceh meliputi pembebasan pajak progresif dan denda PKB, dan berlaku hingga 31 Desember 2024.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014929525/pemprov-kepri-kembali-gelar-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor">Pemprov Kepri Kembali Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No 40 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 30 November 2023, mengenai Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa kendaraan yang membayar PKB selama periode pemutihan akan bebas dari pajak progresif sesuai ketentuan yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Sumatera Barat</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan sejak 21 Agustus hingga mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bapenda Sumbar menerapkan empat jenis pemutihan yaitu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II yang memungkinkan warga mengubah nama pemilik tanpa biaya tambahan untuk BBNKB II, pembebasan denda PKB di mana pemilik yang terlambat membayar pajak tahunan hanya perlu membayar pokok PKB jika keterlambatan sudah melebihi dua tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu pembebasan pajak progresif dimana pemilik kendaraan kedua atau ketiga dengan nama yang sama tidak dikenakan pajak progresif tambahan, dan pembebasan denda asuransi oleh PT Jasa Raharja, sehingga tidak ada denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) selama periode pemutihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014860188/kabar-gembira-pemprov-jatim-gelar-program-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-catat-tanggal-berlakunya">Kabar Gembira! Pemprov Jatim Gelar Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Catat Tanggal Berlakunya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Sumatera Selatan</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan pemutihan pajak kendaraan hingga 14 Desember 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini mencakup pemutihan untuk PKB, BBNKB kedua, dan SWDKLLJ. Pembebasan juga berlaku bagi seluruh denda dan bunga PKB, serta pajak progresif dan denda SWDKLLJ.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi pemilik kendaraan yang menunggak PKB selama dua tahun atau lebih, hanya perlu membayar tunggakan satu tahun serta pajak tahun berjalan, sedangkan BBNKB II mendapatkan diskon 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Bengkulu</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menggelar pemutihan PKB, termasuk penghapusan tunggakan dan denda BBNKB II.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini diatur dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor E290.BPKD. 2024 dan berlangsung hingga 30 November mendatang, serta mencakup pembebasan BBNKB untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014748744/pemutihan-pajak-kendaraan-dan-balik-nama-kembali-hadir-di-jakarta-cuma-sampai-agustus-2024">Pemutihan Pajak Kendaraan dan Balik Nama Kembali Hadir di Jakarta, Cuma Sampai Agustus 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>5. Jawa Barat</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bapenda Jabar memberlakukan diskon 10 persen untuk pajak kendaraan bermotor hingga 23 Desember 2024. Namun, diskon ini hanya berlaku untuk pembayaran di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diskon 10 persen juga berlaku untuk pajak tahunan kendaraan terdaftar di Polda Jabar serta untuk pembayaran pajak 5 tahunan kendaraan di wilayah Bandung I Pajajaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat untuk mendapatkan diskon tersebut antara lain menyiapkan e-KTP pribadi, STNK dan SKKP asli, serta pembayaran melalui Qris, Virtual Account, atau debit EDC (GPN).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>6. Jawa Tengah</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemutihan pajak kendaraan hingga 19 Desember 2024 yang diumumkan di akun Instagram Bapenda Jateng.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini mencakup pembebasan BBNKB II, diskon pajak tahunan, pembebasan pajak progresif, dan keringanan tunggakan PKB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus mengetahui jadwal khusus yang berlaku untuk setiap jenis pemutihan di Pemprov Jateng, antara lain BBNKB II dan diskon pajak tahunan berkala hingga 19 Desember, dan pembebasan pajak progresif hingga 19 Desember juga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>7. Bali</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir adalah pemerintah Provinsi Bali juga mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 30 September mendatang, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 14 Tahun 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini mencakup penghapusan sanksi administratif dan pembebasan BBNKB II untuk kendaraan kedua dan seterusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Berikut adalah tujuh provinsi yang menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor bulan September 2024.

Jangat Sampai Terlewatkan! Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di 7 Provinsi ini Bisa ikut Program Pemutihan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211125-WA0048-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendapatkan tiga penghargaan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendapatkan tiga penghargaan. Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 4,423 juta wajib pajak memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan diskon gelaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada 9 September 2021 hingga 9 Desember 2021.<br /> <br /> "Totalnya, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh, sebesar Rp2,086 triliun," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu (12/12).<br /> <br /> Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan insentif sebesar Rp389,12 miliar. Total insentif yang digelontorkan tersebut dalam bentuk diskon pajak, bebas BBN II dan bebas denda kendaraan bermotor. Menurut Khofifah, program ini mampu menaikkan angka penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.<br /> <br /> Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu berterima kasih kepada seluruh wajib pajak di wilayah setempat yang telah membayar kewajiban pajaknya. Gubernur Khofifah menyebut perolehan pajak ini sebagai sebuah suntikan energi, sekaligus semangat bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. "Kami juga optimis Jatim dapat segera keluar dari pandemi seiring upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah," ucap Khofifah.<br /> <br /> Sementara itu, program yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim itu dalam rangka mengurangi beban masyarakat selama pandemi sekaligus momentum perayaan HUT Ke-76 provinsi setempat. Besaran diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 20 persen bagi kendaraan roda dua dan tiga, sedangkan roda empat dan lebih didiskon 10 persen.<br /> <br /> Selain itu, Pemprov Jatim juga memberi kebijakan insentif pajak daerah yang meliputi pemutihan pajak daerah. Di antaranya, pembebasan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tangan ke dua, tiga dan seterusnya. Lalu pembebasan denda pembayaran PKB serta pembebasan denda pembayaran BBNKB.<br /> <br /> Sasarannya yakni kendaraan bermotor dengan pelat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau badan, juga pelat kuning yang dimiliki perorangan atau badan. <strong>(*)</strong>

Sebanyak 4,423 Juta Wajib Pajak Manfaatkan Program Pemutihan di Jatim

pemutihan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemutihan

Berita Terkini