<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/jalan-rusak-3803523019.jpg" alt="Pemerintah membuka peluang penghapusan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pemerintah daerah yang infrastrukturnya rusak berat. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah membuka peluang penghapusan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pemerintah daerah yang infrastrukturnya rusak berat. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah membuka peluang penghapusan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pemerintah daerah yang infrastrukturnya rusak berat akibat bencana Sumatera. Kebijakan ini khusus menyasar daerah yang memiliki pinjaman PEN yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun kini tidak lagi dapat dimanfaatkan.&nbsp; Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sejumlah kabupaten dan kota masih memiliki pinjaman PEN atau pinjaman pemda yang diberikan saat pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. "Selain itu kita juga melihat bahwa sejumlah daerah kabupaten kota yang memiliki pinjaman PEN, atau pinjaman pemda yang diberikan saat pemerintah melakukan pemulihan ekonomi saat Covid-19 yang lalu," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12).&nbsp; Menurutnya, sebagian besar pinjaman tersebut memang digunakan untuk membangun infrastruktur. Karena itu, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menilai kondisi infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman tersebut.&nbsp; Adapun salah satu opsinya, pemerintah akan melakukan restrukturisasi berupa perpanjangan tenor dan mengurangi angka cicilan utang PEN terhadap pemda terkait. "Pinjaman ini banyak yang digunakan untuk membangun infrastruktur karena itu kita akan melakukan asesmen untuk melihat infrastrukturnya. Kalau infranya masih bisa dipakai, kita siap untuk melakukan memberi restrukturisasi pinjaman diperpanjang tenornya, dan dikurangi cicilannya," jelasnya.&nbsp; Namun, Suahasil menegaskan, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa infrastruktur tersebut sudah rusak berat dan tidak lagi dapat digunakan, maka pemerintah membuka opsi penghapusan pinjaman. Sehingga kata dia, utang tersebut tak lagi menjadi beban pemda.&nbsp; "Tapi kalau infrastruktur sudah rusak berat, bahkan kalau sudah terdampak longsor dan sudah sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut, sehingga tidak menjadi beban daerah," tegasnya.&nbsp; Meski demikian, Suahasil menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah akan melakukan asesmen secara menyeluruh dengan melibatkan lembaga terkait. "Tapi supaya tata kelolanya baik maka akan dilakukan asesmen dan kita akan bekerjasama dengan BPKP dan pemda untuk melakukan asesmen seperti apa kondisi infrastruktur tersebut," pungkasnya.

Pemerintah membuka peluang penghapusan utang PEN bagi daerah yang infrastruktur rusak akibat bencana, menilai kondisi infrastruktur.

Pemerintah Siap Hapus Utang PEN Daerah Terdampak Bencana Sumatera, ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-28-at-15.46.51.jpeg" alt="Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah bersama jajaran Bank Kalsel dan awak media Kalimantan Selatan di Lapangan Tembak Yonif 623/BWU, Banjarbaru. (BANK KALSEL FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah bersama jajaran Bank Kalsel dan awak media Kalimantan Selatan di Lapangan Tembak Yonif 623/BWU, Banjarbaru. (BANK KALSEL FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi yang penuh tantangan masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Situasi perekonomian masih mengalami resesi pada kuartal I-2021. Angka kasus Covid-19 yang kembali naik.  Upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi menjadi fokus kepala daerah. Sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya menurunkan angka kasus positif Covid-19.  Sebagai bagian dari pelaksanaan penurunan kasus covid-19, Korem 101/Antasari menggelar silaturahmi dengan insan pers dan pimpinan bank di Wilayah Kalimantan Selatan pada Rabu (19/5).  Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah mengatakan, sinergitas TNI dengan awak media dan insan perbankan dalam upaya mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional khususnya di Kalimantan Selatan sangat diperlukan.  “TNI bersama Polri dan Forkopimda mengemban tugas membuat masyarakat sadar dan peduli akan pentingnya protokol kesehatan agar kasus positif Covid-19 semakin menurun," ujar Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah di Lapangan Tembak Yonif 623/BWU di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.  Silaturahmi tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Amanlison Sembiring; Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi; beserta beberapa Kepala Cabang Bank di Kalimantan Selatan; tidak ketinggalan insan pers dari berbagai media di Kalimantan Selatan.  Firmansyah melanjutkan, dari sisi pemulihan kesehatan, TNI menggandeng insan pers agar sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan berjalan optimal, baik melalui media cetak, online maupun elektronik.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-28-at-15.47.12-750x466.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah bersama jajaran Bank Kalsel dan awak media Kalimantan Selatan di Lapangan Tembak Yonif 623/BWU, Banjarbaru. (BANK KALSEL FOR JAWAPOS.COM)  Dari sisi pemulihan ekonomi, Korem 101/Antasari mengundang beberapa pimpinan perbankan dalam silaturahmi ini. Danrem 101/Antasari mengharapkan perekonomian masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang mulai bangkit ini menjadi pulih kembali.  Dikatakan Brigjen TNI Firmansyah, TNI dan Polri memiliki peran penting dalam pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi di daerah. Dia berharap vaksinasi segera dirasakan oleh semua masyarakat Kalimantan Selatan, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Supaya kesehatan dan ekonomi pulih secara nasional.  Di tempat yang sama, Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalel Suriadi menyampaikan bahwa Bank Kalsel sebagai bank milik pemerintah daerah selalu siap dalam mendukung upaya pemerintah pusat maupun Pemprov Kalimantan Selatan dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/29/04/2021/pastikan-layanan-prima-bank-kalsel-lakukan-vaksinasi-pegawai/">Pastikan Layanan Prima, Bank Kalsel Lakukan Vaksinasi Pegawai</a>  “Salah satu program yang Bank Kalsel miliki adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Supermikro yang memang lahir di masa pandemi ini. Dengan skema pembiayaan yang mudah dan angsuran ringan," ujar Suriadi.  Suriadi menyebut, Bank Kalsel ingin berperan dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi pemulihan kesehatan, Bank Kalsel juga telah melaksanakan protokol kesehatan dalam bekerja dan vaksinasi serentak kepada seluruh pegawai sebagai pelayanan prima kepada nasabah.

Bank Kalsel Dukung Upaya Percepatan Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BNI-PRES.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (kanan) berbincang-bincang dengan para penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro di Jakarta, Senin (24 Agustus 2020)." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (kanan) berbincang-bincang dengan para penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro di Jakarta, Senin (24 Agustus 2020).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro.  Peluncuran program Banpres dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama BNI Herry Sidharta, serta perwakilan penerima bantuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8).  “Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BNI dipercaya oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp 2.400.000 per orang,” ujar Herry Sidharta di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/8).  Diungkapkan, penerima bantuan atau pelaku usaha ini adalah nasabah PNM Mekaar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.  Untuk tahap pertama, Kementerian Koperasi dan UKM, bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai lembaga pengusul, menetapkan 316 ribu lebih penerima bantuan pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui BNI.  BNI dipilih menjadi bank penyalur karena mampu menyediakan sistem penyaluran yang terintegrasi dengan baik, dari pembukaan rekening secara kolektif sampai tahap monitoring pencairan.  “Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang terus memercayai BNI sebagai bank penyalur berbagai program bansos, banpres, dan program subsidi. BNI berkewajiban menyukseskan setiap program pemerintah, termasuk memastikan semua program bansos, banpres, dan subsidi disalurkan secara nontunai (cashless) serta memenuhi 6T, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi,” pungkas Herry.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5-c7nXk6zzU

BNI Dukung Penyalurkan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro