<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/rapat-dengar-pendapat-proyek-jalan-sungai-drw-3130620234.jpg" alt="Komisi D DPRD Sulsel gelar rapat dengar pendapat bersama pihak terkait atas permasalahan ganti rugi lahan serta dugaan penyimpangan anggaran proyek Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Komisi D DPRD Sulsel gelar rapat dengar pendapat bersama pihak terkait atas permasalahan ganti rugi lahan serta dugaan penyimpangan anggaran proyek Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proyek pembangunan Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo Makassar kurang lebih sepanjang dua kilometer oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (DSACKTR) Pemprov Sulsel dengan total anggaran Rp 44,8 miliar lebih, diduga terindikasi korupsi. &rdquo;Sejauh ini kita akan melakukan penelusuran, apakah memang ada indikasi (korupsi) atau tidak," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel Abdul Rahman Tompo seperti dilansir dari Antara di Makassar. Hal tersebut menyusul terungkapnya praktik dugaan korupsi dengan dalih pemberian uang tali asih dari pihak kontraktor kepada sejumlah pemilik lahan saat RDP bersama pihak pemerintah, pihak ketiga, maupun pemilik lahan yang belum dibayarkan ganti rugi. &rdquo;Disampaikan oleh Pak Ketua Komisi D (Kadir Halid) bahwa Insya Allah dalam waktu dekat ini, kita melakukan kunjungan kerja lapangan untuk&nbsp; melihat langsung progres pekerjaan,&rdquo; tutur Abdul Rahman Tompo. Pantauan RDP tersebut berlangsung alot. Pihak DSACKTR bersama kontraktor proyek dan ahli waris pemilik lahan Barakka bin Pato yang lahannya seluas 1.065 meter persegi di Kelurahan Panaikang diambil paksa tanpa diberikan ganti rugi, saling memberikan keterangan. Pihak ahli waris melalui Roslina mengungkapkan, lahan keluarganya terkesan diambil paksa dan telah ditimbun material untuk jalan. Tetapi tidak mendapat ganti rugi dari pemerintah. Mereka bahkan diintimidasi dengan alat berat bahkan diancam ditimbun ketika menumpahkan material pada 11 Desember 2025. &rdquo;Kami tidak pernah disampaikan ganti rugi apalagi penyampaian pihak terkait, baik itu pihak pemerintah maupun pihak kontraktor. Kami bahkan ditawari Rp100 juta dengan alasan pemberian tali asih. Kami punya alas hak, rincik. Sedangkan, ada pemilik lahan lain sudah dibayar miliaran, kami tidak,&rdquo; ungkap Roslina. Pihak Kontraktor PT Yosiken Inti Perkasa diwakili Mirdas yang diberikan kesempatan berbicara malah menyampaikan sudah menyerahkan tali asih kepada warga yang terdampak untuk memuluskan pekerjaan.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Semua yang terdampak saya tawari tali asih dengan catatan kerja saya lancar. Saya tawari dia (ahli waris) lebih besar, dan lainnya itu ada Rp 14 juta.&nbsp; Makanya, saya berikan tali asih seadanya untuk kelancaran kerja saya. Saya membantah ada intimidasi di sana,&rdquo; tandas Mirdas. Jawaban tersebut memantik reaksi keras Ketua Komisi Komisi D Kadir Halid bahwa tidak ada aturan memberikan tali asih kepada warga bila itu berkaitan dengan proyek pembangunan pemerintah apalagi mereka memiliki alas hak yang kuat. &rdquo;Dari mana dasarnya itu pemberian tali asih? dasarnya dari mana. Tidak boleh ada istilah tali asih. Kalau aturannya itu harus ganti rugi, kenapa ada tali asih. Ini pemerintah punya pekerjaan, Anda hanya bekerja di situ. Ini salah,&rdquo; tutur Kadir Halid dengan tegas menanggapi jawaban kontraktor. Dalam RDP itu terungkap total anggaran pada proyek ini yang bersumber dari APBD senilai Rp 44,8 miliar lebih. Pihak SDACKTR menyebutkan pada 2023-2024 dianggarkan Rp 28 miliar lebih dan ditambah pada 2025 senilai Rp 16,8 miliar lebih. Proyek ini baru terlihat tercantum dalam Daftar Pengisian Anggaran (DPA) 2025 senilai Rp 16,8 miliar. Kendati demikian, proyek ini sudah berjalan sejak 2023-2024. Ironisnya, tidak ada dianggarkan pembebasan lahan, sementara di atas lahannya ada yang memiliki alas hak.&nbsp; Kepala Bidang Bina Teknik SDACKTR Pemprov Sulsel Misnayanti berdalih, tidak ada pembayaran pembebasan lahan. Proyek ini di mulai 2023 dengan panjang jalan 1.175 meter namun sempat terhenti karena lahan. Tetapi pada 2024 dilanjutkan setelah pendekatan persuasif kepada pemilik lahan dan itu bisa diselesaikan. &rdquo;Nanti pada 2025 baru ada masalah ada keberatan. Kami tidak membayarkan ganti rugi karena ada Peraturan Menteri yang mengatur bangunan dan lahan di wilayah sempadan berstatus quo. Jadi, bila mau dibayarkan harus melalui pengadilan. Kami tidak berani mengadakan, membayarkan ganti rugi,&rdquo; papar Misnayanti.

Pembangunan Tanggul dan Jalan Inspeksi Sungai Tallo Makassar oleh SDACKTR Pemprov Sulsel dengan anggaran Rp 44,8 miliar diduga korupsi

DPRD Sulsel Telusuri Proyek Pembangunan Terindikasi Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/Kepala-UPT-PPA-Sulsel-Andi-Rahmi-Karini-Foto-Drw-1264640592.jpg" alt="Kepala UPT PPA Pemprov Sulsel Andi Rahmi Karini. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala UPT PPA Pemprov Sulsel Andi Rahmi Karini. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, merespons kasus viral penganiayaan perempuan dengan melakukan pendampingan korban. &rdquo;Memang benar bahwa ada korban inisial NR mengalami penganiayaan atau pengeroyokan. Kakak korban sudah melaporkan kejadian ini ke Unit PPA Polres Pelabuhan. Korban telah menjalani proses visum et repertum,&rdquo; kata Kepala UPT PPA Sulsel Andi Rahmi Karini seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dari rekaman video yang viral di media sosial, terlihat aksi penganiayaan seorang gadis di Jalan Serda Usman Ali, Kota Makassar, pada Kamis (3/7). Korban diketahui berinisial NR, 21, dianiaya kasar, rambutnya dijambak, dipukuli, dan ditendang hingga pingsan di aspal oleh terduga A dan S. Terduga pelaku belakangan diketahui sepasang kekasih dan masih berteman dengan korban. Kejadian itu diduga ada kesalahpahaman. NR dituduh sebagai pencuri dan difitnah terduga S yang disebar melalui media sosial mengambil kalung, padahal kalung itu dia temukan di jalan. Korban mengalami luka fisik dan trauma psikologis yang serius setelah kejadian tersebut. NR diketahui anak ketiga dari enam bersaudara dan telah putus sekolah serta mengidap penyakit epilepsi. Korban hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya bekerja menjadi TKI di Malaysia. &rdquo;Dari UPT PPA sendiri, kami memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban. Karena pelakunya juga perempuan, yakni berinisial S, kami mempertimbangkan pendampingan psikologis untuk pelaku jika diperlukan,&rdquo; papar Andi Rahmi Karini. Mengenai dengan penanganan dari pihak kepolisian, kata dia, saat ini masih dalam proses. Polisi melakukan pengambilan keterangan dari korban dan tim dari UPT PPA mendampingi selama pemeriksaan berlangsung. Dalam kejadian ini, lanjut dia, terduga pelaku laki-laki berinisial A bersama-sama dengan S melakukan pengeroyokan. Terlihat di video terduga S menjambak dan menarik korban, sementara A menendang hingga korban tersungkur. &rdquo;Mengingat korban sudah putus sekolah dan masih berusia muda, kami berkoordinasi dengan UPT PPA Kota Makassar, karena lokasi kejadian berada di wilayah Kota Makassar. Kami akan mendampingi korban baik secara hukum maupun psikologis,&rdquo; tegas Andi Rahmi Karini. Terkait kemungkinan keterlibatan Dinas Sosial, kata Andi Rahmi, akan meninjau lebih dulu apakah korban termasuk kategori masyarakat miskin atau tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS. &rdquo;Itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam langkah-langkah pendampingan lanjutan. Saat ini, kami menunggu perkembangan lebih lanjut dari hasil keterangan yang sedang dikumpulkan Kanit PPA Polres Pelabuhan Makassar,&rdquo; terang Andi Rahmi Karini.

UPT PPA Pemprov Sulsel melakukan pendampingan korban kasus viral penganiayaan perempuan. Korban telah menjalani proses visum et repertum

UPT PPA Sulsel Dampingi Korban Perempuan Kasus Viral Penganiayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/IMG_20240716_115715-3760731966.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung tempat hiburan malam (THM). (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung tempat hiburan malam (THM). (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengambil langkah tegas terhadap enam tempat hiburan malam (THM) dan satu hotel yang terbukti melanggar ketentuan perizinan di Kota Makassar berupa penyegelan dan pemberian teguran langsung. Enam THM disegel dan satu hotel di Makassar, mendapat peringatan dan pembinaan karena aktivitasnya dinilai tidak sesuai izin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Andi Arwin Azis menjelaskan, tindakan tegas ini diambil setelah melalui serangkaian proses pembinaan dan pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). &rdquo;Penyegelan setelah prosedur teguran dijalankan. Langkah ini merupakan bagian dari operasi terpadu penegakan peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021,&rdquo; kata Andi Arwin Azis seperti dilansir dari Antara. Andi Arwin menjelaskan, beberapa pelaku usaha mengantongi izin, tetapi dokumennya tidak lengkap atau tidak diverifikasi sesuai mekanisme yang berlaku di tingkat provinsi. &rdquo;Ada yang mengantongi izin tapi tidak lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Bahkan ada yang terbit izinnya tapi tidak melalui verifikasi ke instansi atau perangkat daerah terkait berdasarkan kewenangan daerah provinsi. Makanya kami turun bersama tim terpadu,&rdquo; jelas Arwin. Dia menambahkan, sebagian tempat hiburan malam telah menyalahi surat pernyataan kepatuhan yang mereka tandatangani sebelumnya. &rdquo;Jadi, kami tidak langsung melakukan penyegelan, tetapi sudah menerapkan SOP (Standard Operational Procedure) yang seharusnya kami lakukan terhadap pelaku usaha. Terutama dari sisi izin usaha yang harus terpenuhi dalam menjalankan usahanya,&rdquo; tegas Andi Arwin Azis. Satu hotel yang dikenai teguran, lanjut dia, diduga melakukan pelanggaran berdasar laporan masyarakat terkait aktivitas di lantai 21. Terdapat peralatan Disk Jockey (DJ) yang digunakan. Sedangkan izinnya hanya untuk restoran, bukan bar atau diskotek. &rdquo;Ternyata terdapat peralatan DJ di sana. Dibawa orang yang menyewa tempat tersebut dan sifatnya hanya satu kali event pada saat itu. Kami berikan teguran untuk tidak melakukan kembali karena izinnya hanya izin restoran, tidak ada izin bar dan diskotek,&rdquo; ujar Andi Arwin Azis. Kegiatan penertiban ini mengacu pada pasal 14 ayat (1) dan (2) Perda Sulsel Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan usaha tertentu agar senantiasa memperhatikan aspek ketenteraman dan ketertiban. Pemeriksaan dokumen dilakukan Kepala Dinas DPMPTSP Asrul Sani selaku penanggung jawab dari Tim Terpadu Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tim terdiri atas perangkat daerah terkait dan difungsikan untuk memastikan pelaku usaha tidak melanggar ketentuan legal formal. Menurut dia, penutupan THM ilegal itu juga merupakan tindak lanjut dari rapat kerja panjang antara DPRD Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel yang digelar pada Rabu (7/5). &rdquo;Yang tidak kalah paling penting hal ini juga sejalan dengan arahan Bapak Gubernur menindaklanjuti aduan dan keresahan masyarakat terhadap beberapa tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa mengantongi izin sebagaimana yang dipersyaratkan,&rdquo; jelas Andi Arwin Azis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menaati ketentuan perizinan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya mencerminkan komitmen pada hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman, tenteram, dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

Pemprov Sulsel segel enam tempat hiburan malam (THM) dan tegur satu hotel yang terbukti melanggar ketentuan perizinan di Kota Makassar

Pemprov Sulsel Tindak Tegas Tempat Hiburan Malam Tak Berizin di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengatakan, gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lingkup Pemprov Sulsel sementara dalam proses pencairan. Pemprov Sulsel segera bayarkan secepatnya. Kepala BKAD Sulsel Salehuddin menyampaikan, keterlambatan pembayaran gaji itu karena terkendala menunggu penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. &rdquo;Untuk gaji Agustus, September, Oktober, dan November 2023 sementara dalam proses, secepatnya akan terbayarkan,&rdquo; jelas Salehuddin seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Kami memohon maaf atas keterlambatan pembayarannya, karena anggaran keseluruhan PPPK memang baru dapat diakomodir di perubahan APBD 2023,&rdquo; tambah dia. Gaji yang belum tersalurkan, kata dia, Agustus dan September untuk PPPK tahap III, gaji November untuk PPPK tahap I, II, dan III. Sementara untuk gaji Oktober, seluruh PPPK Tahap I, II, dan III telah dibayarkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin menyampaikan, untuk PPPK tahap III, keterlambatan gaji Agustus dan September karena masih proses pengurusan berkas bagi yang bersangkutan. &rdquo;Sehingga gaji susulan Agustus dan September, termasuk gaji November akan dibayarkan bulan ini. Sementara proses, secepatnya dibayarkan,&rdquo; terang Iqbal Najamuddin. &rdquo;Termasuk PPPK tahap I dan II untuk gaji November, pembayaran gaji PPPK ini kita akan bayarkan November. Karena kita mengikuti skema alur APBD Perubahan 2023. APBD perubahan bisa kita lakukan prosesnya pada November,&rdquo; jelas dia.

Pemprov Sulsel mengatakan, gaji PPPK lingkup Pemprov Sulsel sementara dalam proses pencairan dan segera dibayarkan secepatnya

Pemprov Sulsel Janji Segera Bayarkan Gaji PPPK 

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/Yustinus-Prastowo-1056168730.jpg" alt="Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan empat saran sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah saran itu diberikan agar wilayah yang beribukota Makassar ini tidak mengalami 'bangkrut'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek, restrukturisasi utang jangka panjang, optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," kata Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (18/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo menjelaskan, tingginya kewajiban utang Pemprov Sulsel sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Mengingat tingginya akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013089026/pertamina-dan-petronas-resmi-kelola-blok-masela">Pertamina dan Petronas Resmi Kelola Blok Masela</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diketahui bahwa per September 2023 SILPA Pemprov berada di angka Rp 676 Miliar dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di 2 tahun sebelumnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Prastowo mengatakan bahwa penggunaan istilah 'bangkrut' sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek di tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo menuturkan, dari hasil analisis Lembar kerja peserta didik (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov. Sebagai catatan, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas atau kesulitan melunasi utang jangka pendek, bukan solvabilitas atau kesulitan melunasi utang jangka panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013088994/pakar-sebut-mahkamah-kontitusi-telah-memutus-yang-bukan-wewenangnya">Pakar Sebut Mahkamah Kontitusi Telah Memutus yang Bukan Wewenangnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan," tutur Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel disebut telah membongkar habis-habisan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian diketahui bahwa Pemprov Sulsel mengalami defisit Rp 1,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hari ini saya harus terbuka, kita defisit 1,5 Triliun. Daerah kita bangkrut. Daerah ini bangkrut, daerah kita bangkrut, bangkrut,&rdquo; kata Bahtiar dalam rapat paripurna, Rabu, (11/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan diangkatnya sebagai Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar berkomitmen untuk membawa Sulsel menuju era baru. &ldquo;Kita hendak menuju Sulsel baru. Tinggalkan cara lama mengelola pemerintahan Sulsel,&rdquo; imbuhnya.</div>

Kemenkeu memberikan empat saran sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kemenkeu Sarankan 4 Hal Ini Agar Pemprov Sulsel Tak 'Bangkrut'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/26/IMG-20230826-WA0004_2-3222763809.jpg" alt="Seorang pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (26/8)." width="100%">
<figcaption>Seorang pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (26/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar memberi atensi khusus atas kenaikan harga bahan pangan di pasaran. KPPU meningkatkan serta mengintensifkan pengawasan untuk memastikan tidak ada permainan harga. Kepala KPPU Kanwil VI Makassar Hilman Pujana memperingatkan, para pelaku usaha untuk tidak memainkan harga di momen kekeringan ekstrem seperti saat ini. Terutama, tidak menahan pasokan yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan. &rdquo;Intinya kami dengan pemerintah itu memastikan melakukan pengawasan pada komoditas yang harganya terus naik,&rdquo; kata Hilman seperti dilansir dari Antara usai melakukan peninjauan harga komoditi pangan di Pasar Pabbaeng-baeng, Makassar. Dia menyebut, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan karena faktor siklus permintaan dan penawaran. &rdquo;Khususnya dari sisi suplai, karena faktor musim. Jadi memang agak berkurang pasokan,&rdquo; ujar Hilman Pujana. Ada pun kenaikan beberapa komoditas, kata Hilman, selain karena cuaca juga karena momentum Maulid Nabi Muhammad&nbsp;SAW. Sejauh ini, KPPU Makassar mencatat belum ada indikasi adanya permainan harga. Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan pengawasan intensif untuk memastikan kelancaran distribusi. &rdquo;Kalau pengawasan kami selalu, terus melakukan pemantauan di pasar maupun di jalur distribusi. Itu pesannya, jangan coba-coba memainkan harga,&rdquo; tutur Hilman. Kenaikan harga bahan pokok yang kini semakin melonjak menjadi perhatian serius Pemprov Sulsel. Sejumlah langkah taktis disiapkan untuk menekan harga. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan, akan menginstruksikan kepada bupati dan wali kota di 24 kabupaten/kota untuk melakukan penetrasi pasar. Salah satunya lewat pasar murah dan operasi pasar. &rdquo;Itu (pasar murah) salah satu cara untuk mengatasi secara cepat dan singkat. Tapi cara cepat juga perlu kita pikirkan supaya tidak berlanjut terus masalah ini, jangan cara singkat terus,&rdquo; terang Bahtiar Baharuddin.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar memberi atensi khusus atas kenaikan harga bahan pangan di pasaran

KPPU Makassar Tingkatkan Pengawasan Kawal Kenaikan Harga Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663237781019.jpg" alt="Ilustrasi HIV/AIDS. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HIV/AIDS. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebut tren penyebaran kasus human immunodeficiency virus (HIV) dan acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) meningkat signifikan dua tahun terakhir. Berdasar data Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, kasus HIV dan AIDS pada 2020 sebanyak 1.517 kasus, yang kemudian terjadi peningkatan menjadi 1.881 kasus dan meningkat drastis hingga menembus angka 2.575 kasus pada 2023. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rosmini Pandin, tingginya kasus HIV dan AIDS membuktikan kinerja tenaga kesehatan di tingkat dasar seperti Puskesmas cukup baik dalam melakukan skrining kepada masyarakat, khususnya pada kelompok berisiko. Tingginya angka HIV dan AIDS dinilai kerja kolaborasi antar daerah, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) yang dikumpulkan di Dinas Kesehatan untuk selanjutnya mengirim tim edukator dalam meningkatkan skrining di lapangan. &rdquo;Itu sudah kita lakukan di Sinjai dan Bone, hasilnya signifikan. Kita sudah melatih kemarin 250 orang sebagai tim skrining, jadi harusnya saat ditemukan kasus, terus diobati kemudian dituntaskan,&rdquo; kata Rosmini seperti dilansir dari Antara. Rosmini menyebut, akan terus melakukan skrining dalam proses penanganan dan eliminasi kasus HIV dan AIDS, itu sesuai target nasional skrining 95 persen hingga 2030. &rdquo;Kalau 1 kasus ditemukan maka sama dengan 100 atau 200 orang bisa kita testing. Jadi tidak bisa lagi menunggu, kita butuh kolaborasi dari semua pihak untuk mengajak mereka skrining. Kita punya Labbiritta, Puskesmas, dan semua siap untuk menerima testing, jadi kita butuhkan kesadaran mengajak semua yang kontak erat untuk skrining,&rdquo; urai Rosmini. Apalagi, kata mantan Kepala Kesehatan Dinas Luwu Timur itu, kasus HIV dan AIDS bukan hanya terkait seksualitas namun juga telah menular kepada ibu hamil. Data menunjukkan, sebanyak 62 ibu hamil terbukti positif HIV dan hanya 50 orang yang mengakses pengobatan ARV di 2022. Sementara 70 orang ibu hamil teridentifikasi sifilis pada tahun yang sama. Pada periode Januari hingga April, kasus HIV di Sulsel sebanyak 505 kasus dan 3 persen di antaranya adalah ibu hamil. Sedangkan kasus positif AIDS sebanyak 134 kasus. Terkait kasus HIV dan AIDS yang semakin meresahkan, sehari sebelumnya telah digelar Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Sulawesi Selatan yang menghadirkan perwakilan 24 kabupaten/kota se Sulsel. Rosmini menyebut, pemerintah daerah menyarankan agar Gubernur Sulsel segera mengeluarkan surat edaran kepada OPD terkait anggaran yang akan dieksistensi untuk penanganan HIV dan AIDS. &rdquo;Sebaiknya ini dititipkan kepada semua daerah bahwa semua harus menyiapkan dana untuk pemberantasan HIV. Memang semua harus kolaborasi, kita tidak bisa kuat kalau satu-satu,&rdquo; tutur Rosmini Pandin.

Pemprov Sulsel menyebut tren penyebaran kasus HIV/AIDS meningkat signifikan di wilayah Sulsel dalam dua tahun terakhir

Kasus HIV dan AIDS Meningkat Signifikan Dua Tahun Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/28/1685185867-2989443374.jpg" alt="Pemprov Sulsel sosialisasi reklamasi Pulau Lae-lae Makassar." width="100%">
<figcaption>Pemprov Sulsel sosialisasi reklamasi Pulau Lae-lae Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menjamin tidak ada penggusuran selama reklamasi sekitar Pulau Lae-lae, Kota Makassar. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel Ichsan Mustari mengatakan, reklamasi seluas 12,11 hektare akan dilakukan di sebelah timur Pulau Lae-lae. Reklamasi itu merupakan lahan pengganti di kawasan CPI yang akan dilakukan pihak PT Yasmin Bumi Asri. &rdquo;Reklamasi akan dilakukan di pembatasan ombak di situ (sebelah timur). Sehingga melihat dari letak dan lokasi reklamasi. Jadi tidak memengaruhi kawasan permukiman, maka tidak mungkin ada penggusuran,&rdquo; ujar Ichsan Mustari seperti dilansir dari Antara. &rdquo;Tidak mungkin di bagian sana mau ditimbun, dan bagian sini mau digusur. Tidak ada itu,&rdquo; kata Ichsan. Ichsan menjelaskan, segala bentuk dokumen persyaratan reklamasi telah dilengkapi dan sesuai aturan. Mulai dari izin reklamasi dan dokumen analisis dan dampak lingkungan (Amdal). Selain itu, Pemprov Sulsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga akan melakukan penghitungan ganti rugi terhadap nelayan yang biasa melakukan aktivitas di daerah yang akan dilakukan reklamasi. &rdquo;Nanti dihitung dan diberi kompensasi. Di sini juga ada Dinas Perhubungan, saya ingin menjelaskan soal hoaks jembatan yang akan dibangun. Itu tidak ada, nanti warga di sini yang diberdayakan untuk transportasi pengunjung,&rdquo; papar Ichsan. Pemprov Sulsel akan menggunakan lahan hasil reklamasi 12,11 hektare untuk destinasi wisata bahari. Pembangunan destinasi itu juga akan melibatkan warga Pulau Lae-lae. &rdquo;Memang ini tujuannya bagaimana agar pengembangan pariwisata kita lebih baik dan memberdayakan masyarakat sekitar. Makanya kami perwakilan pemerintah hadir di sini untuk memastikan reklamasi ini akan menyejahterakan masyarakat,&rdquo; tutur Ichsan. Reklamasi 12,11 hektare menurut dia, merupakan lanjutan kerja sama Pemprov Sulsel dengan pengembang, PT Yasmin Bumi Asri. Dari total 157 hektare lahan reklamasi yang direncanakan di kawasan CPI, pihak pengembang berkewajiban menyerahkan 50 hektare kepada Pemprov. &rdquo;Akan tetapi di lahan CPI ada tanah tumbuh 12 hektare yang terbit sertifikat atas nama Pemprov Sulsel. Jadi tidak mungkin melakukan reklamasi di tempat tersebut. Kekurangannya ini dipenuhi dengan melakukan reklamasi di bagian timur Pulau Lae-lae,&rdquo; ucap Ichsan Mustari. &nbsp;

Pemprov Sulsel menjamin tidak ada penggusuran permukiman warga selama reklamasi sekitar Pulau Lae-lae, Kota Makassar

Pemprov Sulsel Jamin Tak Ada Penggusuran Reklamasi Pulau Lae-lae

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG_20230516_224048-494582866.jpg" alt="Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (tengah)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk menuntaskan pembangunan dua stadion sepak bola. Yakni Stadion Barombong dan Stadion Mattoangin yang masih terbengkalai tanpa digunakan masyarakat sebagai sarana olahraga. &rdquo;Hasil rapat pimpinan direkomendasikan kepada Gubernur Sulsel agar segera membangun dan menuntaskan stadion sepak bola yang representatif agar dapat dimanfaatkan masyarakat pencinta olahraga dan sepak bola,&rdquo; ujar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari seperti dilansir dari Antara di Makassar. Rekomendasi tersebut dikeluarkan menyusul atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel tahun anggaran 2022 berkaitan harapan masyarakat adanya sarana dan prasarana olahraga yang bisa digunakan. Sehingga, pemprov didesak segera menuntaskan masalah tersebut. Untuk Stadion Barombong yang telah menghabiskan anggaran negara senilai Rp 240 miliar lebih, kata Andi Ina, sebaiknya segera diselesaikan. Kendati hambatannya adalah persoalan alas hak, pemprov mesti bertanggung jawab sebelum masa akhir jabatan gubernur selesai. &rdquo;Ini agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,&rdquo; papar Andi Ina Kartika Sari. Selain itu, menurut dia, merujuk pada rekomendasi LKPJ tahun lalu berkaitan masalah stadion, sampai sejauh ini belum ada kejelasan penyelesaian stadion tersebut. Padahal di Sulsel telah menjadi barometer sepak bola yang melahirkan banyak atlet berprestasi. Selanjutnya, untuk Stadion Mattoangin, Andi Ina Kartika Sari, minta agar jangan sampai ada kerugian negara yang ditimbulkan usai stadion bersejarah itu dirobohkan. Bagi perusahaan pemenang tender dapat membangun ulang stadion yang rencananya berkapasitas 40 ribu penonton. &rdquo;Bila tidak sesuai rencana, sebaiknya merencanakan desain ulang, dan DED-nya (detail engineering desain) disesuaikan dengan stadion berkapasitas 20 ribu penonton,&rdquo; tutur Andi Ina Kartika Sari. Sebelumnya, Stadion Barombong berkapasitas 40.000 penonton mulai dibangun sejak 2011 pada masa jabatan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Beberapa kendala terjadi pada saat proses pembangunan stadion itu. Salah satunya bangunan tribun pada 2 November 2017 roboh. Proyek itu kemudian mangkrak dan tidak dilanjutkan pada era kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah pada awal masa pemerintahannya pada 2018. Lahan stadion seluas 3,35 hektare masih diklaim milik PT GMTD, walaupun ada upaya melalui perjanjian hibah ke Pemprov Sulsel, hingga kini masih menuai jalan buntu. Begitu pula nasib Stadion Mattoangin yang berubah nama menjadi Stadion Andi Mattalata, telah diratakan dengan alat berat pada 21 Oktober 2020 setelah berdiri kokoh sejak 1950-an. Rencananya, Stadion itu dibangun ulang. Namun belakangan menuai persoalan hukum. Lahan tersebut akhirnya bersengketa di pengadilan antara Pemprov melawan anak Andi Mattalatta, yakni Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar selaku penggugat. Situasi pun berubah dan semakin tidak jelas ketika Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tersandung kasus korupsi lalu masuk penjara. Meski banyak masalah, DPRD tetap berusaha membantu pemprov untuk kembali membangun stadion tersebut dengan menganggarkan Rp 60 miliar dari APBD 2023.

DPRD Sulsel rekomendasikan pemprov tuntaskan pembangunan Stadion Barombong dan Stadion Mattoangin yang terbengkalai karena berbagai masalah

DPRD Sulsel Rekomendasikan Pemprov Tuntaskan Pembangunan Dua Stadion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/IMG-20230418-WA0012_1-2669694501.jpg" alt="Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf (kanan) sidak ke perusahaan di Makassar." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf (kanan) sidak ke perusahaan di Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di Kota Makassar. Itu dilakukan untuk memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan sesuai regulasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf mengatakan, sidak dilakukan tim pengawas untuk memastikan pembayaran THR oleh perusahaan sudah sesuai aturan. &rdquo;Kami turun langsung atas instruksi dari Menteri dan&nbsp;Pak Gubernur untuk memastikan THR pekerja dibayarkan sesuai aturan, sehingga kami melakukan sidak secara acak,&rdquo; kata Ardiles Saggaf seperti dilansir dari Antara. Sidak tersebut dilakukan Dinas Ketenagakerjaan ke PT Samator Gas Industri, PT Sumber Alfaria Trijaya, dan PT Indomarco Prismatama. Ardiles menyampaikan, dari hasil sidak, tim pengawas menemukan perusahaan yang didatangi sudah membayarkan THR kepada para pekerja. &rdquo;Hasil sidak di beberapa perusahaan, Alhamdulillah, secara umum THR keagamaan ini sudah dibayarkan dan pembayarannya sudah sesuai,&rdquo; tutur Ardiles Saggaf. Ardiles menambahkan, Disnaker sampai sekarang belum menemukan perusahaan yang melakukan pemotongan atau THR-nya dicicil. Jika ada, agar segera dilaporkan. Sabtu (15/4), merupakan hari terakhir pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja. Seusai regulasi, THR harus dibayarkan H-7 Lebaran. Oleh sebab itu, Ardiles mengimbau perusahaan yang belum membayar THR kepada pekerja agar segera membayarnya. Jika tidak, akan diberi sanksi sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. &rdquo;Bu Menteri menegaskan jangan ada pembayaran THR dilakukan secara dicicil,&rdquo; ungkap Ardiles Saggaf. Dia menjelaskan, saat ini sudah ada enam perusahaan yang dilaporkan karyawannya ke Disnaker. Dua dilaporkan secara langsung di posko pengaduan dan empat perusahaan dilaporkan secara daring. &rdquo;Kami tegaskan pekerja yang belum diberi haknya segera laporkan supaya segera ditindaklanjuti. Kami sudah bagi pengawas dan mediator untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap perusahaan ini, bahkan sudah ada pimpinan perusahaan yang dipanggil untuk dimintai keterangan,&rdquo; ucap Ardiles.

Disnaker Sulsel lakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di Kota Makassar pastikan perusahaan membayar THR sesuai regulasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov sulsel

Berita Terkini