<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/01/24/IMG_20260123_164246-3741462858.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung. (Ricky Prayoga/Antara) " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung. (Ricky Prayoga/Antara) </figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Memasuki bulan Maret 2026, kepastian mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) PPPK Jawa Barat mulai menemui titik terang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM dilaporkan telah mengunci anggaran sebesar Rp60,8 miliar khusus untuk membayar THR para aparatur sipil negara tersebut. Langkah ini menjadi angin segar bagi PPPK di tengah persiapan menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 H. <h2>Besaran THR PPPK Jawa Barat: Satu Bulan Gaji</h2> Bagi Anda yang bertanya-tanya berapa nominal yang akan masuk ke rekening, jawabannya sudah dipastikan oleh pihak berwenang. THR yang diberikan merupakan bentuk apresiasi atas kinerja para pegawai selama ini. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, penganggaran ini adalah bentuk dukungan nyata pemerintah. Terkait besarannya, mereka dipastikan mendapat satu bulan gaji penuh. "Besaran THR yang akan diterima masing-masing PPPK Paruh Waktu setara dengan satu bulan gaji terakhir," ujar Herman dikutip Senin (2/3). <h2>Kapan THR PPPK Jabar Cair? Cek Jadwalnya</h2> Meskipun dana puluhan miliar sudah siap di kas daerah, proses transfer ke rekening masing-masing pegawai masih menunggu satu langkah formalitas lagi. Pemprov Jabar saat ini tengah menunggu restu dari Pemerintah Pusat. Dasar hukum yang dinanti adalah Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur teknis pemberian THR bagi ASN tahun 2026. Begitu aturan pusat ini diteken, Pemprov Jabar berjanji akan langsung memproses pembayaran tanpa menunda-nunda. Herman menegaskan bahwa koordinasi antarperangkat daerah terus diperketat. Tujuannya satu: memastikan administrasi rampung secepat kilat begitu regulasi turun, sehingga THR bisa cair tepat waktu sebelum Lebaran tiba. &nbsp;

Pemprov Jabar siapkan anggaran Rp 60,8 Miliar untuk THR PPPK 2026. Cek jadwal pencairan dan nominal yang masuk rekening PPPK

KDM Kunci Anggaran Rp 60,8 Miliar Untuk THR PPPK Jawa Barat 2026, Siap-Siap Cek Rekening

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi&nbsp; Mulyadi menyampaikan bakal menerapkan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 100 persen akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dedi menyampaikan setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar mengantongi pajak kendaraan bermotor dari masyarakat mencapai Rp 8 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 5 triliun dari PKB, dan Rp 3 triliun dari BBNKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan kebutuhan Pemprov Jabar dalam pembangunan infrastruktur jalan per tahunnya tak lebih dari Rp 1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015582220/mengenal-sosok-liang-wenfeng-pendiri-deepseek-yang-saingi-chatgpt">Mengenal Sosok Liang Wenfeng, Pendiri DeepSeek yang Saingi ChatGPT</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita Rp 8 triliun (pajak kendaraan bermotor), anggaran jalannya enggak sampai Rp 1 triliun. Harus konsisten 100 persen harus balik. Gak bisa, kan harus konsisten antara yang diucapkan dan yang dilaksanakan," kata Dedi dalam akun Youtube pribadinya, dikutip Rabu (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tidak logis jika jalan provinsi di Jawa Barat masih jelek. Apalagi, kata Dedi, anggaran pajak kendaraannya jauh lebih besar dari kebutuhan pembangunan tiap tahunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan Dedi menyebut, pekerjaan pembangunan jalan 5 tahun justru bisa selesai dalam waktu setahun saja. Dalam artian, Pemprov Jabar memang menyisihkan Rp 4 triliun pendapatan dari pajak kendaraan untuk pembangunan jalan di tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Provinsi Jabar itu kalau masih ada jalan yang jelek, enggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja Rp 8 triliun, kalau pendapatannya dikembalikan ke jalan, pak gak usah 5 tahun pak, setahun jalan provinsi selesai pak," jelas Dedi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015582195/lesti-kejora-melahirkan-anak-kedua-rizky-billar-tak-henti-ucap-syukur">Lesti Kejora Melahirkan Anak Kedua, Rizky Billar Tak Henti Ucap Syukur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan kebutuhannya cuma Rp 4 triliun, pendapatannya Rp 8 triliun, bisalah pak dilapis dua tingkat. Berarti selesai. Nah gimana caranya sekarang kita konsistensi dengan apa yang saya ucapkan, anggaran Rp 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Dedi juga mempersilahkan Pemprov Jabar untuk menyesuaikan pajak yang dikantongi dengan belanja pegawai. Namun ia menggarisbawahi bahwa belanja tersebut harus sesuai dengan kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita juga kalau untuk (belanja) pegawai konsisten berdasarkan kebutuhan. Saya untuk memahami belanja pegawai akan bersifat profesional bukan politik," ujar dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia tetap mengutamakan bahwa pajak kendaraan bermotor hanya untuk pembangunan jalan. Bahkan, jika kebutuhan itu sudah terpenuhi, bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain, seperti sekolah hingga rumah rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila sudah terpenuhi kebutuhan jalannya, maka bisa digunakan untuk belanja kebutuhan lain disesuaikan dengan tingkat kebutuhan publik. Belanja pembangunan sekolah, rumah sakit, layanan kesehatan, rumah rakyat miskin," pungkasnya.</div> </div>

Setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar mengantongi pajak kendaraan bermotor dari masyarakat mencapai Rp 8 triliun

Segini Besaran Pajak Kendaraan Bermotor di Pemprov Jawa Barat yang Bakal Disalurkan untuk Pembangunan Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/01/23ADBE20-835A-4A21-8351-C9B8C5AA16C4-4264056196.jpg" alt="Kepala DBMPR Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono." width="100%">
<figcaption>Kepala DBMPR Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan identifikasi terhadap konstruksi terowongan Tol Cisumdawu. Itu dilakukan pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang pada Minggu (31/12). &rdquo;Bahwa pasca gempa di Kabupaten Sumedang tadi malam, itu tidak menunjukkan adanya perubahan struktur yang berarti,&rdquo; kata Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Sumedang, Senin (1/1). Menurut dia, saat ini pihak dari PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) sebagai pengelola jalan Tol Cisumdawu sedang menginvestigasi struktur terowongan terhadap dampak yang terjadi pasca gempa tersebut. Bambang menambahkan, telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) maupun Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti kemungkinan yang terjadi di struktur terowongan. &rdquo;Sudah menurunkan tim dan sekarang juga masih ada di lapangan untuk mengidentifikasi secara cepat kemungkinan-kemungkinan adanya kerusakan,&rdquo; terang Bambang Tirtoyuliono. Lebih lanjut, dia memastikan untuk kendaraan masih aman untuk melintas, baik di jalan tol maupun saat memasuki terowongan di Tol Cisumdawu. &rdquo;Saya ingin memastikan apakah pasca gempa jalan Tol Cisumdawu tetap dibuka? Ternyata memang masih tetap dibuka,&rdquo; jelas Bambang Tirtoyuliono. Sebelumnya, Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, pasca gempa di Kabupaten Sumedang, telah menyebabkan keretakan di terowongan ganda Tol Cisumdawu. &rdquo;Gempa bumi yang M 4,8, ketiga&nbsp;menyebabkan sedikit keretakan di dinding Terowongan Kembar Tol Cisumdawu. Pihak pengelola melakukan asesmen dan tindakan lain yang dianggap perlu. Namun atas keretakan itu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas dan kondisi masih aman terkendali,&rdquo; ucap Abdul Muhari.

Pemprov Jawa Barat lakukan identifikasi terhadap konstruksi terowongan Tol Cisumdawu pasca gempa di Kabupaten Sumedang pada Minggu (31/12)

Pemprov Jabar Identifikasi Dampak pada Terowongan Tol Cisumdawu Pasca Gempa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/antarafoto-peresmian-masjid-raya-al-jabbar-301222-rai-061.jpg" alt="Pelataran Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Bandung. Raisan Al Farisi/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelataran Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Bandung. Raisan Al Farisi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, rencana pembangunan masjid tersebut sudah diinisiasi sebelum Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa BArat.  "Pembangunan masjid mendapatkan perhatian Ridwan Kamil dan banyak juga program lain seperti petani milenial, dukungan untuk UMKM, bahkan (Jawa Barat menjadi) provinsi dengan capaian investasi tertinggi se-Indonesia," kata Eddy kepada wartawan, Minggu (8/1).  Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN itu menyebut, teknologi informasi yang dilakukan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), menjadi salah satu program Pemerintah Daerah Jawa Barat yang patut diapresiasi. Sebab, program tersebut juga menjadi inspirasi bagi daerah lainnya.  "Seiring dengan itu terjadi transfer of knowledge yang tentu baik untuk membangun SDM Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.  Legislator dapil Jawa Barat III itu menyatakan Ridwan Kamil adalah salah satu kepala daerah yang sangat terbuka dan siap menerima kritik maupun masukan, dari berbagai kalangan. ”Kita lihat Kang Emil juga merespons kritik dengan rasionalisasi dan gagasan-gagasannya,” jelas Eddy.  Dia mengutarakan, Ridwan Kamil mampu menerima berbagai kritik, masukan, dan melakukan diskusi di forum-forum nonformal. Bahkan, kerap menggunakan ruang-ruang digital dalam menyerap aspirasi publik. "Misalnya melalui media sosial. Sehingga diskusi tidak hanya partisipatif, melainkan juga terbuka. Termasuk berbagai masukan untuk Masjid Al Jabbar,” ucapnya.  Sebagai Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Jawa Barat, Eddy mengakui merasakan langsung gerak cepat Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam pemulihan bencana gempa, seperti yang  belakangan ini terjadi di Cianjur.  "Sebagai gubernur, Ridwan Kamil memberikan prioritas pada penanganan gempa Cianjur dan membantu korban.  Kami bahu-membahu membantu pemulihan bencana. Semua dilaksanakan dengan taktis dan cepat,” ucap Eddy. (*)

Elite PAN Sebut Program Pemprov Jabar Bisa Jadi Inspirasi Daerah Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221211-WA0006.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima sertifikat penetapan 19 WBTB pada Malam Apresiasi Kebudayaan Indonesia 2022 di kantor Kemendikbud Ristek, beberapa hari lalu. Humas Disparbud Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menerima sertifikat penetapan 19 WBTB pada Malam Apresiasi Kebudayaan Indonesia 2022 di kantor Kemendikbud Ristek, beberapa hari lalu. Humas Disparbud Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyatakan, 19 produk budaya asal Provinsi Jawa Barat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2022.  Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Benny Bachtiar menyatakan, hal tersebut berdasar ketetapan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan tersebut hasil dari sidang warisan budaya tak benda Indonesia pada September.  ”Sehingga sekarang sudah ada 105 WBTB Indonesia dari Jawa Barat. Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat sejak 2021 selalu menempati posisi tiga besar provinsi dengan WBTB terbanyak secara nasional,” kata Benny seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, penetapan itu merupakan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar yang selalu konsisten melakukan pengkajian dan kurasi WBTB dari mulai tingkat kota/kabupaten sampai provinsi.  ”Kami telah melakukan sidang WBTB provinsi Jabar untuk 2023 pada 7-8 Desember. Melalui sidang ini diharapkan bisa lebih banyak usul karya budaya yang dapat lolos kurasi dan menjadi WBTB Indonesia,” ujar Benny Bachtiar.  Dia menambahkan, syarat penetapan WBTB cukup berat. Salah satunya, harus ada kajian akademis berupa skripsi, tesis, disertasi, dokumentasi video, foto, serta maestro atau pelaku budayanya. Oleh karena itu, para kepala daerah di Jabar diminta untuk meningkatkan perhatian terhadap penetapan WBTB karena perlu sinergitas para pemangku kepentingan.  Benny juga berterima kasih kepada seluruh pihak seperti para tim perumus, maestro, dan komunitas, yang terus memelihara khasanah budaya di Tanah Air yang akan diwariskan untuk generasi mendatang. ”Hal lain yang perlu jadi perhatian, setelah penetapan WBTB yakni program berkelanjutan dan kesinambungan dari semua pihak agar ekosistemnya tetap terjaga,” kata Benny.  Berikut 19 WBTB dari Jawa Barat, yakni Tenun Gedogan Dermayu (kemahiran dan kerajinan tradisional), Lampu Gentur (kemahiran dan kerajinan tradisional), Babaritan Kranggan (adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan), Doclang (kemahiran dan kerajinan tradisional), Tari Topeng Cisalak (seni pertunjukan). Kemudian Moci Sukabumi (kemahiran dan kerajinan tradisional) Penca Aliran Cimande (tradisi lisan dan ekspresi), Tari Ketuk Tilu (seni pertunjukan), Surak Ibra (seni pertunjukan), Bedaya Rimbe (seni pertunjukan), Celempung Jawa Barat (kemahiran dan kerajinan tradisional).  Selain itu, Tari Jayengrana Kasumedangan (seni pertunjukan), Ajeng Karawang (seni pertunjukan), Degung (seni pertunjukan), Goong Renteng (seni pertunjukan), Cigawiran (seni pertunjukan), Kacapi Suling (seni pertunjukan), Kliningan (seni pertunjukan) dan Longser (seni pertunjukan).  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menambahkan sertifikat penetapan 19 warisan budaya tak benda (WBTB) diterima Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Malam Apresiasi Kebudayaan Indonesia 2022 di kantor Kemendikbud Ristek, beberapa hari lalu. Penetapan melalui serangkaian penilaian Tim Ahli WBTB dan sidang penetapan sampai dihasilkan rekomendasi kepada Mendikbud Ristek untuk ditetapkan.  Jabar menjadi terbanyak kedua penerima sertifikat WBTB setelah Daerah Istimewa Jogjakarta (21 sertifikat). Total sertifikat WBTB yang diserahkan malam itu sebanyak 200 sertifikat dari 32 provinsi. Hingga kini total produk budaya yang sudah ditetapkan sebanyak 1.728 WBTB secara nasional.  Selain penetapan WBTB, pelestari sastra Jabar Ajip Rosidi juga mendapatkan gelar tanda kehormatan dari presiden yakni Bintang Mahaputera Pratama. Gelar yang sama juga didapat maestro seni tradisi Sunda Gugum Gumbira (Bintang Jasa Naraya). Gelar dan tanda kehormatan dari presiden diterima masing-masing ahli waris.  Kemendikbud Ristek memberikan pula penghargaan Kategori Pelestari kepada Engkus Ruswana dan berhak mendapatkan pin emas 18 karat seberat lima gram, piagam penghargaan serta dana apresiasi Rp 50 juta.

19 Produk Budaya Jawa Barat Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Screenshot_20220906-142830_Instagram-01.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Dispendik Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi. Humas Dispendik Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Dispendik Jabar) menyatakan, temuan kasus pemandu lagu (pekerja hiburan malam) berseragam SMA atau putih abu-abu, telah mencoreng dunia pendidikan. Kasus itu terjadi di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi.  ”Seperti yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, seragam putih abu-abu digunakan di tempat hiburan malam. Itu kan mencoreng dunia pendidikan. Makanya saya setuju kalau ini ditindak lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi seperti dilansir dari Antara, Selasa (6/9).  Fenomena penggunaan seragam SMA bukan oleh pelajar SMA kerap terjadi di sejumlah kegiatan, seperti yang dilakukan artis ibu kota saat perayaan ulang tahunnya. Kemudian beberapa waktu lalu, beredar sebuah video di media sosial berisi para pemandu lagu menggunakan pakaian seragam SMA putih abu-abu di salah satu tempat hiburan malam Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.  Menanggapi fenomena tersebut, Kadispendik Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, seragam putih abu-abu yang digunakan anak SMA memiliki sejarah dan makna yang besar. ”Jadi negara tidak asal-asalan tentunya. Penggunaan seragam bagi seluruh sekolah tujuannya itu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan yang selaras dengan sila ketiga yakni persatuan Indonesia,” ujar Dedi Supandi.  Dia mengatakan, sejarah seragam SMA putih abu-abu, berkaitan dengan Surat Keputusan 052/C/Kep/D.82 yang dikeluarkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya untuk menghilangkan sikap eksklusivitas agar kesenjangan yang terjadi antar peserta didik berkurang.  ”Sehingga tidak ada lagi perbedaan antar peserta didik antara lain suku, agama, ras, dan golongan dalam mengakses pendidikan,” terang Dedi.  Dedi Supandi menilai ada makna yang besar di balik warna putih dan abu-abu pada seragam pelajar SMA. Hal itu menggambarkan ketenangan dan kedewasaan yang sudah mulai dimiliki anak pada jenjang tersebut.  ”Dan begitu pula pada seragam SD dan SMP. Semua ada maknanya kenapa SD putih dan merah, atau SMK putih dan biru,” papar Dedi.  Terkait penggunaan seragam putih dan abu-abu oleh non pelajar, Dedi Supandi menilai memang bukan suatu hal yang menyalahi aturan. Namun, pihaknya berharap non pelajar yang menggunakan seragam putih abu-abu jangan kebablasan.

Disdik Jabar Sebut Pemandu Lagu Berseragam SMA Coreng Dunia Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220626-WA0057.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi bencana di Desa Purasari, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu (26/6). Humas Pemkab Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi bencana di Desa Purasari, Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu (26/6). Humas Pemkab Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–​Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberi bantuan senilai Rp 500 juta untuk tanggap darurat banjir bandang dan longsor. Bencana itu terjadi di wilayah Pamijahan dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.  ”Setelah proses tanggap darurat, selanjutnya adalah proses rekonstruksi atau pemulihan yang harus kita monitor secara umum. Tolong hitung secara terukur kebutuhannya, wilayah yang terdampak harus kembali normal segera,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara saat meninjau lokasi bencana di Desa Purasari, Leuwiliang, Bogor, Minggu (26/6).  Menurut dia, dana Rp 500 juta itu khusus untuk penanganan tanggap darurat. Sedangkan dana untuk proses rekonstruksi bisa diajukan Pemerintah Kabupaten Bogor ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga pemakaiannya bisa dikombinasikan.  Di samping itu, kehadiran gubernur juga untuk memastikan ketersediaan tempat pengungsian. Dia berpesan kepada pemerintah daerah agar meringankan kebutuhan sehari-hari korban bencana, terlebih bagi yang sudah kehilangan harta dan bendanya.  ”Saya ucapkan terima kasih, upaya gotong royong kita ini luar biasa, sehingga tidak perlu berlama-lama untuk mengembalikan keadaan kembali normal,” ujar Ridwan Kamil.  Dia juga memohon kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak mengganggu aliran sungai serta menjadikan banjir bandang dan longsor sebagai pelajaran. Sehingga, tidak menyebabkan bencana di kemudian hari.  ”Negara harus tegas terhadap hal ini, karena (aliran sungai) menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai karena satu dua orang yang tidak mau paham, akhirnya yang dikorbankan masa depan orang banyak karena terjadi bencana,” tutur Ridwan Kamil.  Ridwan Kamil menyebutkan, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang banyak diberkahi air di Jawa Barat. Kabupaten Bogor juga merupakan daerah yang memiliki intensitas hujan tinggi.  ”Jadi urusan air, urusan hujan harus jadi berkah, jangan sampai jadi musibah karena kita tidak pakai ilmu untuk memahami takdir Allah dan menjalani kehidupan,” ujar Ridwan Kamil.  Sebelumnya, hujan deras di wilayah barat Kabupaten Bogor pada Rabu (22/6) mengakibatkan banjir bandang dan longsor di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan, serta Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang. Bencana tersebut menelan tiga korban jiwa, kemudian menyebabkan kerusakan rumah warga dan memutuskan sejumlah akses jalan dan jembatan.

Gubernur Ridwan Kamil Bantu Rp 500 Juta Tanggap Darurat Bencana Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220317-WA0060.jpg" alt="Business forum digelar DPMPTSP Semarang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Business forum digelar DPMPTSP Semarang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur menggandeng 2 provinsi lain dalam agenda Business Forum di Kota Semarang. DPMPTSP Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.  Tiga provinsi itu akan mengembangkan program iPro atau Onvestment Project Ready to Offer. Kolaborasi tiga provinsi akan memberi banyak informasi kepada investor. Dengan business forum, ketiga provinsi memberikan berbagai pilihan untuk berinvestasi di Indonesia.  ”Ini juga dalam rangka mengejar target investasi yang diberikan Presiden Joko Widodo Rp 1.200 triliun pada 2022,’’ kata Kepala DPM PTSP Jawa Timur Aris Mukiyono pada Kamis (17/3).  Program Matchmaking juga digelar untuk mempertemukan pelaku usaha dari tiga provinsi tersebut. Mereka bergerak di bidang agro serta makanan dan minuman.  Kegiatan itu akan kembali digelar pada September. Akan ada kegiatan semacam business forum di Thailand. Aris meminta perwakilan dari Kedutaan Besar Indonesia di Thailand untuk mencari potensi ekspor dan bagaimana untuk mencapai potensi itu. ”Matchmaking lebih fokus dan efektif,’’ ungkap Aris.  Acara itu juga mengundang beberapa pemateri. Di antaranya adalah tiga kepala DPMPTSP dari masing-masing provinsi. Selain itu, Yos Harmen, direktur wilayah IV BKPM.  ”Informasi yang disampaikan secara umum tentang layanan perizinan, infrastruktur, serta gambaran PDRB masing-masing wilayah,” papar Aris.  Dia mencontohkan dengan gambaran di Jawa Timur. Ada proyek strategis nasional yang memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. DPMPTSP Jawa Timur memanfaatkan kontribusi tersebut untuk peningkatan investasi tersebut. ”Tugas kami, investasi harus bisa berkembang,’’ imbuh Aris Mukiyono.  Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jawa Tengah Ratna Kawuri mengatakan, investasi di wilayahnya bukan untuk dikompetisikan, tapi dikolaborasikan. Pemerintah Jawa Tengah berupaya membangun konektivitas antardaerah, antarbidang, dan antarprovinsi.  ”Kami tidak hanya fokus pada indeks kinerja utama (IKU) saja, kami juga harus melirik tetangga,’’ ungkap Ratna.  Dia juga menceritakan tiga potensi ekspor Jawa Tengah. Antara lain, industri makanan dan minuman, tekstil, serta industri olahan. Impornya, 86 persen berupa barang modal dan bahan baku. Ketergantungan impor sangat tinggi.  ”Kami sedang mengupayakan industri olahan bisa menjadi substitusi industri impor,’’ terang Ratna.  Noneng, kepala DPM PTSP Jawa Barat mengatakan, PDRB Jawa Barat paling tinggi adalah industri. Yakni 42 persen terhadap perekonomian Jawa Barat. Kontribusi terhadap perekonomian pada sisi industri nasional mencapai 24 persen. ”Investor terbanyak pada sektor otomotif,’’ papar Noneng.  Dia sepakat kolaborasi menjadi strategi yang sangat tepat. Jawa Barat tidak ingin maju sendiri. Noneng menyebut, kemajuan investasi di Jawa Barat harus diikuti daerah lain. Karena itu, kolaborasi antardaerah harus dilakukan.  Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Wilayah IV BKPM Yos Harmen. Dia menilai business forum tiga provinsi merupakan langkah strategis untuk mengejar target investasi pada 2022. ”Ini upaya bersama, kerja sama pada bidang investasi yang sangat ideal,’’ ucap Yos.

Pemprov Jatim Gandeng Jateng dan Jabar Kolaborasi di Business Forum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cewek-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat membenarkan seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi terdakwa atas dugaan perkara korupsi bantuan sosial (bansos). Pejabat itu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali Emil mengatakan, perkara yang menjerat pejabat tersebut kini sudah masuk ke tahap persidangan. ”Betul, perkara sekarang sedang disidangkan Jaksa Kejati Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bandung,” kata Dodi seperti diansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/2).  Berdasar laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bandung, perkara atas nama Daddy Iskandar yang merupakan Kadisdukcapil Jabar teregister sejak 17 Januari. Perkara itu terdaftar dengan Nomor Perkara 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg dengan klasifikasi perkara tindak pidana korupsi.  Dodi menjelaskan, perkara yang menjerat pejabat tersebut yakni berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana bansos Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2010. Adapun dana yang diperkarakan tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). ”Diduga ada kerugian negara sebesar Rp 235 juta,” ujar Dodi.  Pada laman SIPP Pengadilan Negeri Bandung juga tertera Daddy didakwa dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dodi belum menjelaskan perkara tersebut secara rinci. Meski kini terjerat dugaan kasus korupsi, menurut dia, pejabat tersebut tidak dilakukan penahanan. ”Sidang pembacaan putusan sela Rabu (16/2),” terang Dodi.

Kadisdukcapil Jabar Jadi Terdakwa Dugaan Korupsi Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SURABAYA-Ridwan-Kamil-di-pondok-pesanter-Lir-Boyo-Kediri-alfian-rizal_10.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Jawa Timur menghasilkan satu program kerjasama government to government. Kerjasama bidang perdagangan itu mengemban misi peningkatan industri UKM, UMKM, dan IKM dua daerah tersebut. Ridwan Kami menyebutnya sebagai Kerjasama G to G.  Lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu menjelaskan Jawa Barat dan Jawa Timur adalah dua wilayah yang cukup besar. Penduduk Jawa Barat lebih dari 50 juta, sedangkan Jawa Timur lebih dari 40 juta. Potensi industrinya luar biasa. ‘’Selama ini, potensi industri digarap swasta, sekarang saatnya pemerintah dengan pemerintah yang menggarapnya,’’katanya.  Dia mengungkapkan, pemerintah memiliki berbagai data potensi industri di wilayahnya. Data itu bisa saling ditukarkan. Misalnya, Jawa Barat mempunyai industri konveksi, Jawa Timur bisa memanfaatkannya. ‘’Itu yang pernah disampaikan bu Khofifah (Gubernur Jatim.Red) kepada saya,’’ ucapnya.  Sebaliknya, pada aspek ketahanan pangan, Jawa Barat membutuhkan komoditi tertentu yang dimiliki Jawa Timur. Misalnya, daging sapi di Jawa Timur surplus.  Dengan begitu, Jawa Barat tak perlu membeli daging dari Australia, cukup membeli dari Jawa Timur.  ‘’Kerjasama ini menemukan dua potensi yang bisa saling melengkapi,’’ ungkap lelaki yang digadang sebagai Capres 2024 mendatang.  Mengombinasikan data potensi antar wilayah itu penting. Kang Emil meyakini, optimalisasi dua potensi itu bisa mengurangi perdagangan impor. Daerah bisa memenuhi kebutuhannya dengan menggandeng daerah lainnya. Langkah tersebut juga bisa menguatkan potensi daerah yang digandeng untuk bekerjasama. ‘’Saya yakin, Jabar bisa jadi sahabat Jatim, juga sebaliknya,’’ kata Kang Emil.  Dia menyatakan rasa bergantung pada perdagangan impor harus dikurang. Dikhawatirkan, suplai dari negara lain berhenti. Indonesia, bisa mengalami krisis. Karena itu, ketahanan pangan sebaiknya dipenuhi dari produk lokal dengan memanfaatkan kerjsama G to G.  Kerjasama dengan pemerintah provinsi itu dilaksanakan pada Kamis (20/1) lalu. Kala itu, Ridwan Kamil diterima langsung Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi. Dia yakin, kerjasama tersebut akan melebar pada berbagai aspek. <h3>Public Space Mendorong Interaksi Warga yang Sehat</h3> Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga dikenal sebagai arsitek tata kota. Karyanya cukup banyak. Di Jawa Timur, banyak taman yang merupakan hasil desain mantan Wali Kota Bandung tersebut. Antara lain, Alun-Alun Kota Malang, perwajahan Surabaya pada masa Wali Kota Bambang DH, serta Taman Brantas Kota Kediri.  Kang Emil, sapaan akrabnya mengatakan desain tersebut merupakan jejak arsitek sebelum menjadi wali kota dan gubernur. Lulusan Master of Urban Design University of California itu memiliki alasan tentang desain taman hasil karyanya. ‘’Taman itu, tempat nongkrong bagi warga,’’ katanya pada acara Ridwan Kamil Menyapa di Jawa Pos TV, tadi malam.  Karena itu, taman harus dikonsep yang bagus. Tujuannya, warga bisa nyaman nongkron dan berinteraksi secara sosial. Kota atau kabupaten dengan public space yang bagus akan mendorong terwujudna interaksi sosial yang baik. ‘’Warga akan menjadi ramah, karena sering menjalani interaksi sosial,’’ ujar lelaki yang digadang sebagai Capres 2024 mendatang.  Saat ini, masih ada beberapa proyek di Jawa Timur yang menggunakan desain karya Ridwan Kamil. Yakni masjid Jembatan Suramadu sisi kaki Madura dan gedung Islamic Centre di Surabaya. Dia menuturkan, konsep yang ditawarkan sangat ramah dan bisa menjadi jujukan masyarakat.  Kang Emil juga menyatakan bahwa dirinya sangat suka dengan Jawa Timur. Masyarakat yang ramah. Utamanya pada wilayah yang memiliki public space bagi warganya. Dia memisalkan Kota Kediri. ‘’Saya bertemu warga di Taman Brantas, banyak yang menyapa dan menawari kuliner,’’ ungkap cucu pendiri pesantren Pagelaran, Subang itu.

Kang Emil: Jawa Barat Bangun Kerjasama G to G dengan Jawa Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemprov jawa barat

Berita Terkini