R. Nurul Fitriana Putri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi&nbsp; Mulyadi menyampaikan bakal menerapkan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 100 persen akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dedi menyampaikan setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar mengantongi pajak kendaraan bermotor dari masyarakat mencapai Rp 8 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 5 triliun dari PKB, dan Rp 3 triliun dari BBNKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan kebutuhan Pemprov Jabar dalam pembangunan infrastruktur jalan per tahunnya tak lebih dari Rp 1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015582220/mengenal-sosok-liang-wenfeng-pendiri-deepseek-yang-saingi-chatgpt">Mengenal Sosok Liang Wenfeng, Pendiri DeepSeek yang Saingi ChatGPT</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita Rp 8 triliun (pajak kendaraan bermotor), anggaran jalannya enggak sampai Rp 1 triliun. Harus konsisten 100 persen harus balik. Gak bisa, kan harus konsisten antara yang diucapkan dan yang dilaksanakan," kata Dedi dalam akun Youtube pribadinya, dikutip Rabu (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tidak logis jika jalan provinsi di Jawa Barat masih jelek. Apalagi, kata Dedi, anggaran pajak kendaraannya jauh lebih besar dari kebutuhan pembangunan tiap tahunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan Dedi menyebut, pekerjaan pembangunan jalan 5 tahun justru bisa selesai dalam waktu setahun saja. Dalam artian, Pemprov Jabar memang menyisihkan Rp 4 triliun pendapatan dari pajak kendaraan untuk pembangunan jalan di tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Provinsi Jabar itu kalau masih ada jalan yang jelek, enggak logis. Karena pendapatan kendaraannya saja Rp 8 triliun, kalau pendapatannya dikembalikan ke jalan, pak gak usah 5 tahun pak, setahun jalan provinsi selesai pak," jelas Dedi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015582195/lesti-kejora-melahirkan-anak-kedua-rizky-billar-tak-henti-ucap-syukur">Lesti Kejora Melahirkan Anak Kedua, Rizky Billar Tak Henti Ucap Syukur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kan kebutuhannya cuma Rp 4 triliun, pendapatannya Rp 8 triliun, bisalah pak dilapis dua tingkat. Berarti selesai. Nah gimana caranya sekarang kita konsistensi dengan apa yang saya ucapkan, anggaran Rp 8 triliun harus untuk infrastruktur jalan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Dedi juga mempersilahkan Pemprov Jabar untuk menyesuaikan pajak yang dikantongi dengan belanja pegawai. Namun ia menggarisbawahi bahwa belanja tersebut harus sesuai dengan kebutuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita juga kalau untuk (belanja) pegawai konsisten berdasarkan kebutuhan. Saya untuk memahami belanja pegawai akan bersifat profesional bukan politik," ujar dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia tetap mengutamakan bahwa pajak kendaraan bermotor hanya untuk pembangunan jalan. Bahkan, jika kebutuhan itu sudah terpenuhi, bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain, seperti sekolah hingga rumah rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila sudah terpenuhi kebutuhan jalannya, maka bisa digunakan untuk belanja kebutuhan lain disesuaikan dengan tingkat kebutuhan publik. Belanja pembangunan sekolah, rumah sakit, layanan kesehatan, rumah rakyat miskin," pungkasnya.</div> </div>

Setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar mengantongi pajak kendaraan bermotor dari masyarakat mencapai Rp 8 triliun

Bintang Pradewo

Segini Besaran Pajak Kendaraan Bermotor di Pemprov Jawa Barat yang Bakal Disalurkan untuk Pembangunan Jalan

<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Antara

Mohammad Mokhber, ajudan mendiang Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada Rabu (4/3), menegaskan bahwa Iran tidak memercayai AS. Oleh karena itu, Iran menyatakan tidak berencana melakukan perundingan dengan Amerika Serikat 

Kuswandi

Tak Sudi Berdamai, Iran Tetap Akan Lanjutkan Perang dengan Amerika Serikat-Israel 

Aulia Rahmi

Simak ramalan 6 shio paling beruntung pada 5 Maret 2026. Energi Macan Tanah membawa peluang rezeki besar, bisnis lancar, dan peningkatan finansial signifikan bagi Anda.

Novia Tri Astuti

6 Shio Mengendus Bau-Bau Rezeki Besar Besok 5 Maret 2026, Diprediksi Banjir Uang dan Bisnis Lancar Jaya

Vindi Rayinda Ayudya

Prediksi astrologi 5 Maret 2026 mengungkap 6 zodiak berpotensi menjadi konglomerat. Simak peluang rezeki, lonjakan karier, dan momentum cuan tanpa henti bagi Taurus, Gemini, Leo, Libra, Scorpio, dan Capricorn.

6 Zodiak yang Dinobatkan Jadi Konglomerat pada 5 Maret 2026, Cuan Mengalir Tanpa Henti!

Novia Herawati

Pengemis musiman marak di Surabaya saat Ramadan. Satpol PP perketat patroli di masjid dan lampu merah, warga diminta lapor ke 112.

Estu Suryowati

Pengemis Musiman Marak di Surabaya, Masjid hingga Lampu Merah jadi Fokus Penertiban

Shania Vivi Armylia Putri

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut dikenal sebagai sosok yang mudah jenuh saat berada di dalam hubungan. 

4 Zodiak Mencintai dengan Serius namun Bisa Pergi Saat Merasa Jenuh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Segini Besaran Pajak Kendaraan Bermotor di Pemprov Jawa Barat yang Bakal Disalurkan untuk Pembangunan Jalan

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Tak Sudi Berdamai, Iran Tetap Akan Lanjutkan Perang dengan Amerika Serikat-Israel

6 Shio Mengendus Bau-Bau Rezeki Besar Besok 5 Maret 2026, Diprediksi Banjir Uang dan Bisnis Lancar Jaya

6 Zodiak yang Dinobatkan Jadi Konglomerat pada 5 Maret 2026, Cuan Mengalir Tanpa Henti!

Pengemis Musiman Marak di Surabaya, Masjid hingga Lampu Merah jadi Fokus Penertiban

4 Zodiak Mencintai dengan Serius namun Bisa Pergi Saat Merasa Jenuh

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Segini Besaran Pajak Kendaraan Bermotor di Pemprov Jawa Barat yang Bakal Disalurkan untuk Pembangunan Jalan

Tags

Artikel Terkait

KDM Kunci Anggaran Rp 60,8 Miliar Untuk THR PPPK Jawa Barat 2026, Siap-Siap Cek Rekening

Gaikindo Soroti Mahalnya Pajak Mobil di Tanah Air: Avanza hampir Rp 5 Juta per Tahun, di Thailand hanya Rp 150 Ribu

Belum Sebulan Beroperasi, Rute Bus Trans Jatim Koridor VII Dialihkan Imbas Pembangunan Jalan Made-Plembon Lamongan

Popular News

Tak Sudi Berdamai, Iran Tetap Akan Lanjutkan Perang dengan Amerika Serikat-Israel

6 Shio Mengendus Bau-Bau Rezeki Besar Besok 5 Maret 2026, Diprediksi Banjir Uang dan Bisnis Lancar Jaya

6 Zodiak yang Dinobatkan Jadi Konglomerat pada 5 Maret 2026, Cuan Mengalir Tanpa Henti!

Pengemis Musiman Marak di Surabaya, Masjid hingga Lampu Merah jadi Fokus Penertiban

4 Zodiak Mencintai dengan Serius namun Bisa Pergi Saat Merasa Jenuh

Download Aplikasi JawaPos.com