<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20220909-WA00471.jpg" alt="Teras Cihampelas, Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Teras Cihampelas, Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Video dua remaja berbuat&nbsp;asusila di Teras Cihampelas Kota Bandung sempat menghebohkan jagat maya.&nbsp; Namun, Pemkot Bandung mengklaim sebelum video tersebut viral, sudah ada rencana untuk membongkar bangunan tersebut. Rencana itu didasari hasil evaluasi teknis dan persoalan legalitas Teras Cihampelas tahap dua yang dinilai bermasalah. Pemkot Bandung saat ini masih menunggu hasil uji beban atau loading test sebelum mengambil keputusan akhir terkait pembongkaran Teras Cihampelas tahap dua yang membentang sepanjang 250 meter ke arah jembatan layang Pasupati. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, hasil uji tersebut akan menjadi dasar utama untuk memastikan kondisi struktur bangunan secara teknis sekaligus sebagai landasan hukum pembongkaran. &ldquo;Kalau memang ternyata hasil loading test resmi itu menunjukkan hasil yang kurang dari 100 persen, maka saya punya alasan untuk membongkar,&rdquo; kata Farhan, Selasa (16/12) dikutip dari Antara. Hingga saat ini, ia mengatakan bahwa Teras Cihampelas tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ia menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menegaskan bahwa Teras Cihampelas merupakan bangunan, bukan jalan atau jembatan, sehingga secara aturan wajib memiliki kedua dokumen tersebut. &ldquo;Tidak ada PBG-nya, tidak ada Sertifikat Laik Fungsi-nya. Jadi memang secara aturan harus dibongkar,&rdquo; ucapnya. Meski demikian, Farhan menekankan pembongkaran tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, Pemkot Bandung masih perlu melakukan kajian teknis lebih lanjut untuk menentukan bagian mana yang perlu dibongkar. &ldquo;Kalau mau menyatakan bongkar, pertanyaannya apanya yang dibongkar. Secara teknis tentu nanti ditentukan oleh ahli,&rdquo; kata Farhan. Ia juga menegaskan, jika pembongkaran dilakukan, Pemkot Bandung akan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya. Namun sebelum itu, hasil kajian teknis akan diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan aspek legal pembongkaran. &ldquo;Kita lagi penelitian dulu. Kalau penelitiannya sah, benar, bisa diakui secara hukum, kita ajukan kepada DJKN, apakah boleh dibongkar atau tidak,&rdquo; tuturnya. <h2>Teras Cihampelas Tahap 2 Ditutup Sejak Maret 2025</h2> Farhan menambahkan, Teras Cihampelas tahap dua telah ditutup sejak akhir Maret dan saat ini tidak lagi boleh diakses masyarakat. Penutupan dilakukan setelah ia merasakan langsung adanya getaran atau goyangan pada struktur bangunan saat digunakan dalam kegiatan yang dihadiri ratusan orang. &ldquo;Meski ditutup, perawatan tetap ada. Karena kalau tidak ada perawatan, nanti kalau rusak, jatuh, kena orang, rusak,&rdquo; pungkasnya. Di tengah rencana pembongkaran tersebut, Teras Cihampelas belakangan kembali menjadi sorotan setelah viral di media sosial rekaman sepasang remaja yang diduga melakukan aksi asusila di lokasi tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria dan perempuan yang masih tampak berusia remaja melakukan perbuatan tidak pantas secara terang-terangan. Aksi itu terekam dari sudut pandang netizen yang berada di gedung lebih tinggi dari Teras Cihampelas. Dalam unggahan akun Instagram @muh.adam04, terlihat kepala pemuda tersebut masuk ke dalam baju perempuan yang mengenakan atasan putih, sementara si perempuan tampak menunduk. Merasa tidak nyaman, perekam video meneriaki keduanya. Teriakan pertama membuat si perempuan terkejut, namun pemuda tersebut masih melanjutkan aksinya. Setelah diteriaki untuk kedua kalinya, keduanya akhirnya menghentikan perbuatan tersebut. Keduanya sempat duduk di lokasi sebelum perekam mengancam akan melaporkan kejadian itu kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mendengar ancaman tersebut, pasangan remaja itu langsung lari terbirit-birit dan turun dari Teras Cihampelas.

Pemerintah Kota Bandung rencanakan pembongkaran Teras Cihampelas di tengah viralnya video remaja berbuat tak pantas.

Pemkot Bandung Klaim Mau Bongkar Teras Cihampelas, Sebelum Viral Video Remaja Berbuat Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/2f2ae69a-705a-4962-831a-a1a1206a9a78-4150007813.jpg" alt="Ilustrasi pelari saat mengikuti kegiatan di Kota Bandung. (Pemkot Bandung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelari saat mengikuti kegiatan di Kota Bandung. (Pemkot Bandung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Bandung menjatuhkan sanksi kepada dua komunitas pelari yaitu Freerunners dan Pace and Place yang terlibat dalam aksi pembagian minuman beralkohol (bir) secara gratis dalam acara Pocari Sweat Run 2025 pada pekan lalu. &rdquo;Komunitas Pace and Place dijatuhi sanksi berupa permohonan maaf terbuka dan juga pembayaran biaya penegak hukum sebesar lima juta rupiah,&rdquo; kata Wakil Wali Kota Bandung Erwin seperti dilansir dari Antara di Bandung. Sedangkan untuk komunitas Freerunners dikenai sanksi tambahan berupa kerja sosial dengan melakukan aksi bersih-bersih di Balai Kota Bandung serta permintaan maaf terbuka. &rdquo;Mereka akan membuat surat pernyataan dan permohonan maaf di media massa. Selain itu, dengan sukarela mereka akan membersihkan area Balai Kota selama dua minggu ke depan,&rdquo; ujar Erwin. Dia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran bersama dan juga mengimbau pihak penyelenggara agar lebih ketat dalam proses perizinan dan seleksi komunitas yang terlibat. &rdquo;Saya berharap ini jadi contoh agar tak terulang. Kami sudah mengimbau kepada Pocari Sweat untuk lebih memperhatikan perizinan dan memastikan semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku di Kota Bandung,&rdquo; tandas Erwin. Sementara itu, penyelenggara Pocari Sweat Run 2025 Puspita Winawati menyatakan kekecewaannya atas insiden pembagian bir tersebut. Menurut dia, hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan panitia resmi. &rdquo;Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan merasa dirugikan. Kegiatan tersebut tidak pernah diberitahukan, dimintakan izin, atau disetujui penyelenggara,&rdquo; ungkap Puspita Winawati. Menurut dia, tindakan komunitas tersebut bertentangan dengan nilai utama penyelenggaraan acara yang mengedepankan gaya hidup sehat. &rdquo;Event ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Maka dari itu, tindakan ini merugikan kami dari sisi kredibilitas dan reputasi,&rdquo; ujar Puspita Winawati.

Pemkot Bandung jatuhkan sanksi kepada dua komunitas pelari yang terlibat dalam aksi pembagian bir gratis dalam acara lari pada pekan lalu

Kota Bandung Beri Sanksi Dua Komunitas Lari yang Bagikan Bir Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/53a6e368-92bc-44c2-b9c6-3eb6b622b70f-1087306331.jpg" alt="Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (kanan). (Pemkot Bandung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (kanan). (Pemkot Bandung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyelidiki dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Nilainya diduga mencapai Rp 8 juta per kursi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, akan menindak tegas pelaku pungli. Baik dari kalangan penerima maupun pemberi suap, apabila ditemukan bukti yang cukup. &rdquo;Kalau baru indikasi, akan diberi peringatan keras dan sanksi administrasi berat. Tapi kalau sudah terbukti ada transaksi, langsung proses pidana,&rdquo; kata Farhan seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (11/6). Farhan mengungkapkan, nilai pungli yang terindikasi berada pada kisaran Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per kursi. Meski demikian, dia belum dapat mengungkapkan nama sekolah maupun pihak-pihak yang terlibat karena proses penyelidikan masih berlangsung. &rdquo;Kita belum bisa buka detailnya karena ini sedang berjalan. Tapi jumlahnya cukup signifikan,&rdquo; ujar Muhammad Farhan. Dia mengimbau para orang tua untuk tidak tergoda memberikan uang kepada oknum yang mengaku bisa meloloskan anak ke sekolah tujuan. &rdquo;Yang pidana itu bukan hanya yang menerima, tapi juga yang memberi. Jadi orang tua jangan pernah coba-coba,&rdquo; terang Muhammad Farhan. Pemkot Bandung, kata dia, terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses seleksi berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. &rdquo;Kami tidak ingin ada yang merasa dilindungi atau diperlakukan istimewa,&rdquo; ujar Muhammad Farhan. Farhan menegaskan, seluruh laporan indikasi pungli akan ditindaklanjuti secara serius dan langsung dilaporkan kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). &rdquo;Kita ingin memastikan akses pendidikan di Bandung ini bersih, adil, dan berpihak pada anak-anak, bukan pada uang,&rdquo; ucap Muhammad Farhan.

Pemkot Bandung selidiki dugaan praktik pungli dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), nilainya diduga mencapai Rp 8 juta per kurs

Pemkot Bandung Selidiki Dugaan Pungli SPMB Capai Rp 8 Juta Per Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/IMG_8008-1878258919.jpg" alt="Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Kembang. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kenaikan kasus di sejumlah negara Asia Tenggara. &rdquo;Untuk di Kota Bandung, belum ada data dan belum ada lonjakan,&rdquo; kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (2/6). Farhan mengatakan, meskipun sempat terjadi peningkatan kasus secara nasional, data terbaru dari Kementerian Kesehatan telah menunjukkan tren penurunan. &rdquo;Kita memang sudah menghadapi bahwa ada peningkatan, tetapi pada saat bersamaan, sehari setelah surat itu keluar, dapat lagi data dari Kemenkes, sudah turun lagi. Kita mah waspada,&rdquo; ujar Muhammad Farhan. Dia mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu. &rdquo;Bicara soal penyakit sejenis influenza ini tidak lepas dari masalah higienisme. Maka tolong warga agar menjaga higienisme perorangan. Jangan lupa minum suplemen, jaga asupan gizi, dan jangan terus-menerus makan jajanan,&rdquo; tutur Muhammad Farhan. Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan, memasuki minggu ke-12 2025 sampai dengan saat ini, Covid-19 menunjukkan peningkatan di beberapa negara di kawasan Asia. Yakni Thailand, Hongkong, Malaysia, maupun Singapura. &rdquo;Varian Covid-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1). Meski demikian transmisi penularannya masih relatif rendah, dan angka kematiannya juga rendah,&rdquo; terang Murti. Adapun situasi Covid-19 di Indonesia, kata dia, memasuki minggu ke-20 saat ini menunjukkan tren penurunan kasus konfirmasi mingguan dari 28 kasus pada minggu ke-19 menjadi 3 kasus pada minggu ke-20 atau positivity rate sebesar 0,59 persen, dengan varian dominan yang beredar adalah MB.1.1.

Pemkot Bandung memastikan tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Sejumlah negara Asia Tenggara mengalami kenaikan kasus

Pemkot Pastikan Tak Ada Lonjakan Kasus Covid-19 di Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/bandung-utara-3874272360.jpg" alt="Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, mengambil langkah tegas dengan memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, mengambil langkah tegas dengan memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, mengambil langkah tegas dengan memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin kritis. Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya preventif untuk menjaga KBU dari dampak pembangunan yang tidak terkendali yang berpotensi mengancam ekosistem dan keseimbangan lingkungan di wilayah tersebut. "Masalahnya ini sudah kronis, KBU tidak ada yang mengendalikan. Pihak yang mengendalikan itu regional bukan hanya tanggung jawab Kota Bandung saja," kata Koswara di Bandung, Selasa (22/10). Ia mengakui masih banyak bangunan yang melanggar aturan sehingga berdampak kepada kerusakan lingkungan di kawasan ini. Menurutnya, dengan kebijakan Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seharusnya bisa mengontrol pembangunan di kawasan tersebut. "Dengan kebijakan OSS, ternyata masyarakat tidak terkontrol menggunakan KBU. Dulu masih ada izin. KBU ini bukan perizinan yang berisiko tapi kawasan berisiko. Makannya harus dikendalikan," katanya. Atas hal itu, Koswara meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) untuk membuat surat agar OSS Kawasan Bandung Utara diperbaiki prosedurnya. "Saya minta DPMPTSP supaya bersurat, karena Kawasan Bandung Utara ini berisiko. Sehingga jika terjadi hujan, air langsung mengalir ke bawah, harusnya ada yang diserap," kata dia. Koswara mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi lebih ketat terhadap setiap permohonan izin pembangunan, khususnya proyek-proyek berskala besar seperti perumahan, komersial, dan infrastruktur. Ia menambahkan pembangunan yang dianggap berisiko terhadap lingkungan akan ditinjau ulang agar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

A Koswara menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya preventif untuk menjaga KBU dari dampak pembangunan yang tidak terkendali.

Cegah Kerusakan Lingkungan, Perizinan Pembangunan di Kawasan Bandung Utara Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG-20230417-WA0010_4-416746465.jpg" alt="Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Senin (17/4/2023). (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna memberikan keterangan di Balai Kota Bandung, Senin (17/4/2023). (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna terkait pembahasan anggaran berbagai proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Mengingat, Ema Sumarna merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu didalami tim penyidik KPK kepada Ema Sumarna, saat menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (14/3). Ema diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan&nbsp;dugaan suap&nbsp;pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet program Bandung Smart City.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ybs hadir dan dikonfimasi antara lain terkait dengan posisi jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua TAPD Kota Bandung yang salah satunya membahas anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014453887/ada-kista-di-luar-dinding-rahim-penyebab-utama-kiky-saputri-alami-keguguran">Ada Kista di Luar Dinding Rahim, Penyebab Utama Kiky Saputri Alami Keguguran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, penyidik KPK juga memeriksa mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Sekdishub Kota Bandung Khairul Rijal. Keduanya telah diadili lebih awal dalam kasus ini. Mereka diperiksa di Lapas Sukamiskin, Bandung, pada Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada hari yang sama, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Kasi Lalu Lintas Jalan Pada Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Andi Fernando Sijabat; Program Dinas Perhubungan Kota Bandung, Roni Achmad Kurnia; Kasi Sarana Prasarana, Ferlian Hady; PPTK PJU/PJL, Yadi Haryadi; Manager Administrasi Keuangan PT Marktel, Mulyana; Staf Komersil PT Marktel, Ridwan Permana dan swasta, Wahyudi. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh saksi hadir dan memberikan keterangan diantaranya kaitan dugaan adanya pengaturan berbagai proyek dilingkungan Pemkot Bandung dengan memberikan patokan besaran fee/setoran uang pada para pihak swasta jika ingin dimenangkan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya mengakui menetapkan tersangka baru dari pengembangan perkara dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di&nbsp;Bandung&nbsp;dalam program&nbsp;Bandung&nbsp;Smart City. Perkara itu sebelumnya telah menjerat mantan Wali Kota&nbsp;Bandung&nbsp;Yana Mulyana.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin menkonfirmasi itu betul ada pengembangan perkara di sana dan sudah para proses penyidikan, beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka, dari pihak eksekutif pemerintahan kota&nbsp;Bandung&nbsp;maupun dari pihak legislatif DPRD,&rdquo; ungkap Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, identitas para tersangka termasuk kontruksi perkara akan disampaikan saat proses penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti kami akan update kembali nama-nama tersangka dimaksud untuk pengembangan perkara suap saat itu di kota&nbsp;Bandung. Dan seperti biasa kami akan mengumumkan secara resmi pada saat penahanan terhadap para tersangka,&rdquo; pungkas Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak-pihak yang ditetapkan tersangka dari pengembangan perkara Yana Mulyana terdapat lima orang. Mereka di antaranya Ema Sumarna selaku&nbsp;Sekda&nbsp;Kota&nbsp;Bandung, Riantono&nbsp; (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;periode 2019 s/d 2024), Achmad Nugraha (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;2019 s/d 2024), Ferry Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;2019 s/d 2024), dan Yudi Cahyadi&nbsp; (Anggota DPRD Kota&nbsp;Bandung&nbsp;2019 s/d 2024).</div> </div> </div> </div> </div>

Penyidik KPK mencecar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna terkait pembahasan anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung.

KPK Cecar Ema Sumarna Soal Pembahasan Anggaran Berbagai Proyek di Pemkot Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/24-Januari-2024-Sampah-Restoran-3297465659.jpg" alt="Pengusaha Restoran dan Kafe Diminta Mengelola Sampah Mandiri Guna Mengurangi Beban TPA. (aliansizerowaste.id)" width="100%">
<figcaption>Pengusaha Restoran dan Kafe Diminta Mengelola Sampah Mandiri Guna Mengurangi Beban TPA. (aliansizerowaste.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota Bandung, melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dudy Prayudi, telah mengeluarkan permintaan kepada pengusaha restoran dan kafe untuk mengelola sampah secara mandiri dari sumbernya. Tujuannya adalah untuk mengurangi timbulan sampah yang akhirnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Dilansir dari Antara Rabu (24/1), menurut Dudy, komposisi sampah di tempat kuliner tersebut didominasi oleh sampah organik sekitar 60 persen, sementara sisanya sekitar 40 persen memiliki nilai jual, seperti botol minuman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014011423/7-rekomendasi-restoran-di-kota-seoul-korea-selatan-yang-wajib-dicoba">7 Rekomendasi Restoran di Kota Seoul Korea Selatan yang Wajib Dicoba</a> Dudy Prayudi menekankan bahwa sampah residu yang dihasilkan oleh restoran dan kafe hanya sekitar 10 persen, dan oleh karena itu, ia mengajak para pengusaha untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya. Ia berharap agar para anggota Asosiasi Kafe dan Restoran (Akar) Kota Bandung bersama-sama menangani sampah di tempat mereka masing-masing. Meskipun sampah residu minim, namun di lapangan atau di tempat pembuangan sampah, sampah masih bercampur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014011310/ini-rekomendasi-5-restoran-enak-dan-murah-di-surabaya">Ini Rekomendasi 5 Restoran Enak dan Murah di Surabaya</a> Salman Faruq, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, menyatakan bahwa kesadaran warga Kota Bandung dalam mengelola sampah mulai meningkat. Terjadi penurunan produksi sampah dari awalnya 0,63 kilogram per orang per hari menjadi hanya 0,54 kilogram. Salman menyebut hal ini sebagai indikasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bijak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/014008804/mau-makan-sepuasnya-dengan-harga-murah-berikut-5-rekomendasi-restoran-ayce-di-jakarta">Mau Makan Sepuasnya dengan Harga Murah? Berikut 5 Rekomendasi Restoran AYCE Di Jakarta</a> Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa sosialisasi dan gerakan nyata secara masif masih diperlukan untuk terus mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah. Hal ini disebabkan adanya pembatasan untuk mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti. Di Kota Bandung, produksi sampah harian mencapai sekitar 1.300 ton, dengan 60 persen berasal dari sampah rumah tangga dan 40 persen dari non-rumah tangga. Pada bulan Januari 2024, diberlakukan pembatasan pengiriman sampah ke TPA Sarimukti hanya sebesar 50 persen, yakni 628 ton per hari, dan hanya untuk sampah residu.

Salman menyebut hal ini sebagai indikasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bijak.

Pengusaha Restoran dan Kafe Diminta Kelola Sampah Mandiri, Berikut Arahan Lengkap Pemkot Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/1883D586-3DEC-4C05-A2F5-0BCF2ED036A1-1578694865.jpg" alt="Puskesmas Caringin, Kota Bandung, pasang pengumuman kenaikan tarif dari Rp 3 ribu menjadi Rp 15 Ribu." width="100%">
<figcaption>Puskesmas Caringin, Kota Bandung, pasang pengumuman kenaikan tarif dari Rp 3 ribu menjadi Rp 15 Ribu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penyesuaian tarif puskesmas dari Rp 3.000 menjadi Rp 15.000. Kenaikan itu menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, terbitnya perda terbaru itu atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, kebijakan itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. &rdquo;Tentunya kenaikan tarif ini tidak boleh membebani. Saya yakin kenapa? Karena kondisi saat ini tidak membebani kepada pasien. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi sekarang yang sudah cukup membaik,&rdquo; kata Bambang Tirtoyuliono seperti dilansir dari Antara di Bandung. Bambang memastikan dengan penyesuaian tarif tersebut akan membuat pelayanan seluruh puskesmas di Kota Bandung kepada para pasien semakin meningkat. &rdquo;Kita punya Perda terbaru terhadap penyesuaian tarif untuk layanan puskesmas. Ini perlu ada semacam edukasi dan sosialisasi secara masif,&rdquo; ujar Bambang Tirtoyuliono. Lebih lanjut&nbsp;dia menyatakan, nanti seluruh puskesmas di Kota Bandung ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah ditetapkan menjadi BLUD, seluruh puskesmas dapat melakukan pengelolaan keuangan sendiri. Termasuk pengolahan dari sisi pengadaan barang dan jasa yang selama ini berada di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes). &rdquo;Bahwa 80 puskesmas di Kota Bandung kami dorong menjadi dan sudah ada yang menjadi BLUD. Jadi mau tidak mau, beban APBD untuk penyelenggaraan puskesmas itu kami kurangi,&rdquo; tutur Bambang Tirtoyuliono. Sementara itu,&nbsp;Kepala Dinkes Kota Bandung&nbsp;Anhar Hadian menyebut, dengan penyesuaian terhadap tarif tersebut&nbsp;puskesmas, tidak lagi mensubsidi pasien umum. &rdquo;Jadi tarif lama itu kira-kira mulai 2010, berarti sudah 14 tahun. Sementara harga kebutuhan untuk obat, alat kesehatan, dan lain sebagainya, kan tiap tahun juga naik. Dengan tarif sebelumnya Rp 3.000&nbsp;puskesmas itu mensubsidi pasien umum,&rdquo; papar Anhar. Dia memastikan, dengan penyesuaian tarif menjadi Rp 15.000 tidak akan berpengaruh bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. &rdquo;Kalau yang pasien BPJS memang tidak akan terdampak sama sekali, mau naik lima kali lipat, 10 kali lipat, karena mereka memakai BPJS, pasti gratis,&rdquo; jelas Anhar Hadian.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan penyesuaian tarif di seluruh puskesmas dari Rp 3.000 menjadi Rp 15.000.

Pemkot Bandung Naikan Tarif Puskesmas Menjadi Rp 15 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/1F8DFA1D-A1B1-4771-B233-E8E4F01806E1-1526465623.jpeg" alt="Kegiatan bursa kerja tahap kedua yang digelar Pemerintah Kota Bandung di Kiara Artha Park Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>Kegiatan bursa kerja tahap kedua yang digelar Pemerintah Kota Bandung di Kiara Artha Park Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar bursa kerja (job&nbsp;fair)&nbsp;tahap kedua 2023. Job fair itu menyediakan 4.200 lowongan&nbsp;kerja bagi warga setempat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Andri Darusman menjelaskan, bursa kerja tersebut berlangsung selama dua hari, 21-22 November. Job fair itu melibatkan 41 perusahaan terdiri atas sektor perdagangan ritel, industri pengolahan, jasa keuangan, perbankan, properti, dan jasa lainnya. Dia mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Selain itu, membantu perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja baru. &rdquo;Diharapkan para pelamar ini dapat dengan kompetensi dan membantu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan perusahaan,&rdquo; ujar Andri Darusman seperti dilansir dari Antara. Dia menambahkan, target kali ini minimal angka pengangguran di Kota Bandung bisa kembali menurun seperti sebelum pandemi. Sampai saat ini sudah ada 17.000 pencari kerja yang mendaftar. &rdquo;Kemudian bursa kerja kali ini dilakukan dengan hibrid. Masyarakat tidak perlu datang ke tempat acara, bisa scan barcode untuk menyerahkan persyaratan secara online,&rdquo; tutur Andri. Andri menyatakan, saat terjadi pandemi pada akhir 2021 mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung naik signifikan menjadi 11,46 persen atau 153.000 orang. Sebab, banyak perusahaan yang tumbang akibat pandemi. &rdquo;Alhamdulillah, pertengahan 2022 kita mulai bisa offline, kita gelar padat karya. Akhir 2022 angka pengangguran menurun jadi 9,5 persen atau 137.000 orang. Mudah-mudahan tahun ini tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung turun jadi 8,8 persen,&rdquo; ucap Andri Darusman. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna berharap para pencari kerja dapat memanfaatkan job fair sebaik mungkin. Sehingga, angka pengangguran di wilayah tersebut dapat berkurang. &rdquo;Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat Kota Bandung untuk memanfaatkan bursa kerja kali ini. Karena tugas pemerintah itu memberikan peluang dan kesempatan untuk memfasilitasi,&rdquo; papar Ema.

Pemkot Bandung menggelar bursa kerja (job fair) tahap kedua 2023 menyediakan 4.200 lowongan kerja bagi warga setempat

Pemkot Bandung Buka 4.200 Lowongan Dalam Bursa Kerja Tahap Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/D653CC3D-32EA-4CFF-B0F3-35F5858B2FEB-2305126149.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna (kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi meninjau TPS organik di Lapang Tegallega Bandung, Rabu (1/11)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna (kiri) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi meninjau TPS organik di Lapang Tegallega Bandung, Rabu (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota&nbsp;Bandung menyatakan memperpanjang masa darurat sampah hingga 26 Desember. Sebab, kota itu masih memenuhi kriteria untuk masa kedaruratan. &rdquo;Kami&nbsp;menetapkan bahwa Kota Bandung masih dalam kondisi situasi darurat sampah. SKL-nya sudah ada dari 26 Oktober hingga 26 Desember,&rdquo; kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung Dudy Prayudi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (1/11). Penetapan perpanjangan masa darurat sampah itu berdasar Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.2523-DLH/2023 tentang Penetapan Situasi Darurat Pengelolaan Sampah. Dudy mengatakan, alasan perpanjangan darurat sampah karena masih terdapat puluhan tempat penampungan sampah (TPS) di Kota Bandung yang belum tertangani secara maksimal. Sebab, tempat pengolahan akhir (TPA) Sarimukti belum beroperasi normal. &rdquo;Kota Bandung hanya diperbolehkan mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti berkisar 628 ton sampah per hari atau sekitar 150 ritase. Jadi ritase sampah sesuai dengan rapat yang waktu itu disepakati saat keadaan darurat, pengiriman sampah ke TPA Sarimukti hanya diperbolehkan 50 persen saja,&rdquo; terang Dudy Prayudi. Dia menambahkan, pihaknya berencana untuk membuat TPS Gedebage sebagai pusat pengolahan sampah organik yang bertujuan untuk menekan angka ritase sampah ke TPA Sarimukti. &rdquo;Desember ini kita berharap rencana ini bisa dioperasionalkan, sehingga proses penormalannya bisa lebih cepat. Jadi nanti kami&nbsp;membuat pengolahan organik di situ, dengan menempatkan mesin gibrik yang sudah dibeli,&rdquo; tutur Dudy Prayudi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna berharap pada pelaksanaan status tanggap darurat sampah di Kota Bandung menjadi momentum masyarakat untuk sadar dan membiasakan diri memilah sampah. Hal itu agar persoalan sampah di Kota Bandung bisa segera teratasi. &rdquo;Siapapun yang melakukan aktivitas harus bisa menjadi bagian dalam menyelesaikan sampah. Ini momentum kedaruratan kita untuk edukasi dan sosialisasi. Mari sama-sama menangani masalah sampah,&rdquo; tutur Ema Sumarna. Selain itu, Ema mengatakan, saat ini Pemkot Bandung telah menjajaki bantuan di wilayah Cijeruk, Kabupaten Sumedang, untuk dijadikan tempat pembuangan akhir sementara (TPAS) sebagai alternatif tempat penampungan sampah selama TPA Sarimukti belum normal digunakan. &rdquo;Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Pj Bupati Sumedang mudah-mudahan ini ada progres yang baik ya,&rdquo; ucap Ema Sumarna.

Pemkot Bandung memperpanjang masa darurat sampah hingga 26 Desember karena masih memenuhi kriteria untuk masa kedaruratan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot bandung

Berita Terkini