<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-1JPG-200636168.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke versi lama, ditanggapi oleh&nbsp;Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin mengingatkan Jokowi agar tidak mencari muka pada isu revisi UU KPK, yang mencuat usai&nbsp;mantan Ketua KPK Abraham Samad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Kala itu, Samad&nbsp;meminta Prabowo agar tugas dan fungsi KPK dikembalikan sebagaimana berlaku sebelum UU KPK direvisi oleh DPR dan pemerintah. &nbsp; "Kepada yang terhormat Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI mohon tidak mencari muka pada isu UU KPK, yang nyata-nyata diubah pada masa beliau yaitu tahun 2019," kata Boyamin dalam keterangan video, Minggu (15/2). Boyamin menjelaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019, bukan sekadar usulan dari DPR RI. Revisi terjadi setelah mendapatkan "lampu hijau" dari Istana Kepresidenan. Di mana saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Presiden ke-7 RI. "Saya mendapatkan informasi dari bocoran-bocoran legislatif atau DPR bahwa rencana-rencana itu sudah agak lama sebenarnya UU KPK mau diamputasi. Tapi DPR sebagian membocorkan kepada saya, bahwa belum berani karena belum mendapat lampu hijau dari Istana," ungkap Boyamin. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, lanjut Boyamin, pihak Istana Kepresidenan pada 2018 memberikan dukungan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Nah, pada tahun 2018 itu sudah mulai ada lampu hijau, maka DPR berani melakukan pembahasan dengan super kilat. Bahkan pengambilan keputusannya pun dengan cara aklamasi yang dipaksakan, padahal itu seharusnya voting, karena ada dua fraksi yang tidak setuju," cetusnya. Menurut Boyamin, jika pada saat itu Jokowi tidak setuju, seharusnya tidak mengirimkan utusan ke DPR untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK. "Tapi nyatanya kan dikirim utusan untuk membahas bersama DPR. Artinya pemerintah kan setuju, jadi jangan kemudian sekarang membalik tidak setuju dengan bukti tidak tanda tangan," tegasnya. Tak hanya itu, catatan merah lain runtuhnya KPK era Jokowi terlihat dari pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Meski Ombudsman RI menyatakan bahwa TWK maladministrasi, tetapi Jokowi saat itu tidak menunjukkan sikap atas pemecatan terhadap puluhan pegawai KPK tersebut. "Setuju atau pembiaran Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik-penyidik handal KPK," urainya. Lebih lanjut, Boyamin mengutarakan bahwa Jokowi di akhir jabatannya juga tidak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK versi 2019. "Jokowi tidak terbitkan Perppu untuk kembali UU lama selama dia jadi Presiden 2019-2024," ucapnya. Karena itu, Boyamin mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menguatkan kinerja KPK. Hal itu bisa dilakukan dengan penerbitan Perppu. "Prabowo harus terbitkan Perppu untuk kembali ke UU KPK lama dan Perppu Pengesahan UU Perampasan Aset," pungkasnya. &nbsp;

MAKI ingatkan Jokowi jangan cari muka soal revisi UU KPK dan pemecatan pegawai lewat TWK. Prabowo didesak untuk terbitkan Perppu KPK.

MAKI Ingatkan Jokowi Jangan Cari Muka Atas Isu Revisi UU KPK ke Aturan Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pegawai senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam menduga, penyingkiran terhadap 57 pegawai KPK dengan dalih tidak memenuhi asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), karena adanya ketidaksukaan oligarki kepada kinerja lembaga antirasuah, khususnya puluhan orang yang dipecat. Menurut Nanang, mereka yang dipecat dari KPK pada 30 September 2021 itu merupakan para pegawai yang berintegritas.  "Saya menduga ada ketidaksenangan oligarki terutama di sektor sumber daya alam (SDA). Karena mereka takut orang yang benar bekerja di KPK itu akan menyentuh yang sedang terjadi," kata Nanang dalam diskusi daring 'Cerita Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam', Minggu (3/10).  Nanang menduga, Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka keran investasi selauas-luasnya khususnya pada sektor sumber daya alam, bisa menjadi celah praktik korupsi. Sehingga memang hal ini harus dikontrol aparat penegak hukum.  Terlebih Nanang mengutarakan, potensi korupsi di sektor SDA bisa sangat besar. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang terjerat perkara rasuah penerbitan izin pertambangan.  "Sejak awal melihat bagaimana terjadi korupsi Gubernur Nur Alam yang juga sangat dahsyat dan ini membuktikan bahwa korupsi di sektor SDA sebenarnya sampai hari ini sangat mungkin terjadi," cetus Nanang.  Nanang yang kini berkecimpung di Auriga Nusantara memandang, ada ketidaksenangan oligarki terhadap kinerja-kinerja KPK. Sehingga para rekannya harus disingkirkan dari KPK.  Karena para pegawai KPK yang berintegritas tidak takut dengan ancaman apapun. Banyak pegawai KPK mendapat teror saat menangani perkara-perkara besar.  "Sejarah membuktikan teman-teman di KPK itu tidak bergeming dengan ancaman apapun, akhirnya dibuatlah mekanisme abal-abal dalam tanda petik sehingga mereka dipecat," cetus Nanang.  Pernyatan ini bukan tanpa dasar. Karena Ombudsman RI dan Komnas HAM telah menyatakan bahwa TWK melanggar HAM dan maladministrasi. Terlebih belakangan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan para pegawai yang dipecat dari KPK akan direkrut menjadi ASN di Polri.  "Sebenarnya sudah terjawab, sudah ada buktinya, Kapolri yang direstui Presiden bisa menerima tawaran untuk menjadi ASN di Polri," pungkas Nanang.

Pemecatan 57 Pegawai KPK Diduga karena Usik Permainan Oligarki di SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Saut-baru-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya berdiam diri melihat pemecatan 58 pegawai lembaga antirasuah. Jokowi hanya memberikan respon, agar semua urusan tidak dibawa kepadanya.  "Ada ketidakpastian yang terjadi di republik ini, tapi sayangnya presidennya hanya diam dan bilang itu bukan urusan saya. Itu urusan siapa? Pemberantasan korupsi, itu dipegang oleh presiden. Jadi kalau dia bilang ini bukan urusan saya, lantas urusanmu apa? Kan begitu, kata Suat di Gedung ACLC KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/9).  Saut memandang, ungkapan yang menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tengah berada di jalan benar merupakan kebohongan besar. Nyatanya, Jokowi hanya menjadi penonton dalam pemecatan 58 pegawai KPK.  "Kalau ada yang bilang bahwa pemberantasan korupsi hari ini berjalan pada jalan yang benar, orang itu pasti bohong besar. Nyatanya perilaku-perilaku di bawah saat ini sampai ke atas sampai saat ini masih kita lihat," sesal Saut.  Dia meyakini, 58 pegawai KPK yang menurutnya terdiri dari orang-orang baik, sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan hasil TWK.  "Kemudian ada orang-orang baik dari 70 lebih berupaya berbuat baik, meluruskan jalan-jalan yang tidak benar itu, kemudian dia mengalami nasib yang sama. Sebagaimana ketidakpastian yang ada di luar saat ini," pungkas Saut.  Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK memecat 58 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 September 2021. Pemecatan ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, pemberhentian ini dilakukan dengan alasan tuntutan organisasi. Menurutnya, sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK yaitu paling lama dua tahun, kepada pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara.  "Diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan PP 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 18 dan 19 ayat (3) huruf d yakni tuntutan organisasi," tutup Alex beberapa waktu lalu.

Saut Sesalkan Jokowi Hanya jadi Penonton dalam Pemecatan Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Aksi-Demo-Mahasiswa-Penolakan-Pemecataan-56-Pegawai-KPK-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK y" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam orasinya memberikan lima tuntutan saat unjuk rasa di kawasan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/9). Pertama mereka menuntut agar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut surat keputusan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK.  "Mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang pemberhentian 57 pegawai KPK yang dikeluarkan pada 13 September yang disebabkan oleh TWK cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama," kata seorang orator yang merupakan anggota BEM SI dengan suara lantang di atas mobil komando, Senin (27/9).  Mereka juga menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertanggung jawab dalam upaya pelemahan kinerja KPK. Utamanya pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan yang termasuk bagian dari 57 pegawai KPK.  "Mendesak Presiden untuk bertanggungjawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 pegawai," cetusnya.  Ketiga, mendesak agar Firli Bahuri untuk mundur dari kursi Pimpinan KPK. Karena dinilai telah gagal menjaga marwah dan integritas KPK.  "Menuntut Ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi," papar orator.  Terakhir, menuntut agar KPK bisa menyelesaikan perkara-perkara besar. Seperti kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, BLBI, benih lobster hingga kasus dugaan suap Harun Masiku.  Pantauan JawaPos.com, para masiswa tersebut kini telah membubarkan diri. Aksi ini digelar secara kondusif dan damai, meski sempat terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.  Sebagaimana diketahui, Aliansi BEM SI dengan Gerakan Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di kawasan Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap 57 pegawai KPK.  Koordinator Media BEM SI 2021, Muhammad Rais menyampaikan, aksi ini digelar karean Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengindahkan penyampaian surat yang disampaikan BEM SI. Mereka meminta agar Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK.  "Menindaklanjuti dari ultimatum Jokowi yang telah melewati 3x24 jam dari ultimatum dikirimkan, terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 pegawai KPK yang berintegritas, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, kini berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi," ujar Rais  "Bagiamana tidak? pegawai-pegawai jujur telah disingkarkan dengan adanya TWK dengan dalih wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan taliban tanpa alasan," sambungnya menandaskan.

Ini 5 Tuntutan BEM SI Menyikapi Polemik Pemecatan Novel Baswedan Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-4-1228.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digeruduk Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK pada Senin (27/9). Elemen mahasiswa menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK, dengan dalih tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK).  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, meski lembaganya di demo oleh banyak mahasiswa, tetapi tetap fokus dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Dia menegaskan, pihaknya enggan berpolemik terhadap pemberhentian 57 pegawai.  "Terkait adanya aksi massa yang berlangsung siang ini, KPK tetap fokus terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi, sehingga kami tidak ingin berdinamika menanggapi isu ini," kata Ali dalam keterangannya, Senin (27/9).  Ali menyampaikan, KPK melalui berbagai upaya pencegahan, pendidikan, dan juga penindakan berusaha untuk terus membuktikan hasil kerjanya kepada publik. Karena itu, Ali meminta publik bisa menilai secara objektif.  Dia menegaskan, kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak hanya seberapa banyak menangkap para pelaku, seberapa banyak KPK memulihkan kerugian keuangan negara, seberapa efektif KPK mendorong perbaikan sistem dan tata kelola, tetapi juga bagaimana semua berupaya dan terus yakin akan generasi penerus yang lebih baik melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi.  "KPK selalu mendengarkan saran dan masukan dari teman-teman mahasiswa. Sebagai seorang pembelajar, kami yakin teman-teman mahasiswa bisa melihat fakta-fakta secara jernih dan mampu mengelaborasinya dalam gagasan dan aksi yang konkret," tegas Ali.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini memastikan, KPK banyak berkolaborasi dengan kampus melalui implementasi pendidikan antikorupsi, perekaman sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) dan penajaman ide-ide baru strategi pemberantasan korupsi melalui berbagai aktivitas dan program.  "Pemberantasan korupsi butuh sumbangsih nyata yang seperti ini dari teman-teman mahasiswa," tegas Ali.  Dia mengharapkan, publik tidak mudah terpicu untuk hal-hal yang justru kontraproduktif. Karena tantangan dan tugas pemberantasan korupsi ke depan masih banyak yang harus dikerjakan.  "Soliditas dan sinergisitas para pihak penting untuk mewujudkan harapan kita bersama, masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera," klaimnya.  Sebagaimana diketahui, Aliansi BEM SI dengan Gerakan Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi di kawasan Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap 57 pegawai KPK.  Koordinator Media BEM SI 2021, Muhammad Rais menyampaikan, aksi ini digelar karean Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengindahkan penyampaian surat yang disampaikan BEM SI. Mereka meminta agar Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK.  "Menindaklanjuti dari ultimatum Jokowi yang telah melewati 3x24 jam dari ultimatum dikirimkan, terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 pegawai KPK yang berintegritas, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, kini berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi," ujar Rais  "Bagiamana tidak? pegawai-pegawai jujur telah disingkarkan dengan adanya TWK dengan dalih wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan taliban tanpa alasan," sambungnya menandaskan.

Enggan Tanggapi Pendemo, KPK Tak Ingin Berpolemik Pemecatan 57 Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-5-1229.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) akan menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (27/8) besok. Demonstrasi digelar dalam rangka menolak pemecatan terhadap 57 pegawai KPK.  Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan informasi terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. "Iya benar," kata Nofrian kepada JawaPos.com, Minggu (26/9).  Demonstrasi mahasiswa menyikapi polemik pemecatan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan ini akan digelar secara damai. Unjuk rasa ini juga dipastikan mematuhi protokol kesehatan.  Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memberikan waktu 3x24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap, jika tidak, mengancam akan turun ke jalan.  "Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan," demikian isi surat tertanggal 23 September tersebut, Jumat (24/9).  Surat itu pun telah dibenarkan oleh Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek Banten (BSJB), Alfian. Dalam surat itu, BEM SI dan GASAK menyinggung komitmen Jokowi yang berjanji akan menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.  Mereka mengecam, sikap diam Jokowi atas pemecatan 57 pegawai karena tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Padahal, pelaksanaan alih status tersebut telah terbukti malaadministrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.  "Alih-alih pegawai KPK ditambah ternyata ada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan SK No.1327," tegsnya.  BEM SI memandang, ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak. Karena, KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi Undang-undang; pimpinan KPK terpilih bermasalah karena telah terbukti melanggar etik; hingga proses alih status pegawai yang sarat pelanggaran.  Selain itu, mereka juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK.  "Dasar tersebut menurut kami sudah cukup membuat rakyat muak sehingga layak rasanya untuk kita marah atas keadaan KPK saat ini. Maka, siapa yang bisa menyelamatkan KPK?" sebagaimana surat tersebut.  "Pak Jokowi, perihal 57 Pegawai KPK yang dikebiri dari haknya bukan hanya persoalan para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Tapi, ini adalah persoalan martabat dan muruah bangsa Indonesia yang punya semangat antikorupsi dan keadilan," imbuhnya menandaskan.

Tolak Pemecatan Novel Baswedan Cs, BEM SI Akan Geruduk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-5-1229.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memberikan waktu 3x24 jam bagi Jokowi untuk mengambil sikap, jika tidak, mengancam akan turun ke jalan.  "Kami Aliansi BEM Seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3x24 jam sejak hari ini. Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan," demikian isi surat tertanggal 23 September tersebut, Jumat (24/9).  Surat itu pun telah dibenarkan oleh Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek Banten (BSJB), Alfian. Dalam surat itu, BEM SI dan GASAK menyinggung komitmen Jokowi yang berjanji akan menguatkan KPK dengan cara menambah anggaran, menambah penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.  Mereka mengecam, sikap diam Jokowi atas pemecatan 57 pegawai karena tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN. Padahal, pelaksanaan alih status tersebut telah terbukti malaadministrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM.  "Alih-alih pegawai KPK ditambah ternyata ada 57 pegawai KPK diberhentikan dengan SK No.1327," tegsnya.  BEM SI memandang, ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Jokowi untuk bertindak. Karena, KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi Undang-undang; pimpinan KPK terpilih bermasalah karena telah terbukti melanggar etik; hingga proses alih status pegawai yang sarat pelanggaran.  Selain itu, mereka juga mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan proses alih status tidak boleh merugikan hak para pegawai KPK.  "Dasar tersebut menurut kami sudah cukup membuat rakyat muak sehingga layak rasanya untuk kita marah atas keadaan KPK saat ini. Maka, siapa yang bisa menyelamatkan KPK?" sebagaimana surat tersebut.  "Pak Jokowi, perihal 57 Pegawai KPK yang dikebiri dari haknya bukan hanya persoalan para pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Tapi, ini adalah persoalan martabat dan muruah bangsa Indonesia yang punya semangat antikorupsi dan keadilan," imbuhnya.  Pemecatan terhadap 57 pegawai KPK telah disampaikan secara resmi oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Sebanyak 57 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan dipecat pada 30 September 2021. Mereka yang akan dipecat atau diberhentikan dengan hormat dari KPK antara lain Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Rizka Anungnata, Harun Al Rasyid, Rasama Aritonang, Hotman Tambunan, Ita Khoiriyah dan lain-lain.  "Kami tunduk pada Undang-Undang, jadi tidak ada istilah percepatan atau perlambatan sesaui keputusan saja," kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/9).  Firli beralasan, asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," pungkas Firli.

BEM SI Ancam Turun Jika Jokowi Tak Hentikan Pemecatan 57 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam menyampaikan curahan hatinya kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap agar Jokowi bisa mengambil langkah tegas menyikapi kabar pemecatan 57 pegawai KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  "Pak Presiden yang baik. Semoga bapak masih bersemangat menjadi pemimpin negeri ini, karena kami memang membutuhkan pemimpin yang ulet, tangguh, sigap mencari kesempatan, dan berani mengambil keputusan," kata Nanang dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Jumat (24/9).  Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini menyampaikan, Jokowi tak mempunyai halangan jika ingin menghentikan pemecatan bagi 57 pegawai KPK.  "Saya kira, semua itu ada pada bapak selaku Presiden. Tak ada halangan dan dosa apapun bagi Presiden jika itu dilakukan demi dan untuk rakyatmu, Pak," harap Nanang.  "Oh ya, melalui surat ini saya ingin ngobrol dengan bapak bukan sebagai Presiden. Boleh kan, Pak? Tetapi saya agak khawatir akhir-akhir ini, jika apa-apa yang rakyat adukan ke bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, bisa berakhir di penjara," imbuh Advisor Themis Indonesia ini.  Nanang yang sempat mengabdi 15 tahun di KPK mengaku prihatin pada situasi negara saat ini. Dia khawatir curhatan hatinya mengenai kondisi KPK berujung penjara. Karena itu, dia sangat berharap bisa bertemu langsung dengan Jokowi untuk membicarakan kondisi KPK saat ini.  "Karena, saya tak yakin juga para pembantu-pembantu bapak itu melakukannya karena suruhan bapak, mungkin inisiatif mereka saja yang berlebihan. Ngeri-ngeri sedap juga kami jadi rakyat. Tapi, syukur-syukur dan beruntung juga jika bapak panggil ke istana," ujar Nanang.  Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini pun berseloroh, memang sangat sulit status Presiden dipisahkan dari Jokowi. Karena pada faktanya, Jokowi memang sebagai kepala negara. Tetapi dia tak memungkiri, pekerjaan sebagai Presiden mempunyai tanggung jawab yang besar kepada bangsa dan negara.  "Dalam diskusi tata negara yang saya dengar, agak sulit juga sih, memisahkan status bapak sebagai Presiden atau bukan, selagi masa jabatan masih berlaku ya, bapak tetap sebagai Presiden. Ah, berat juga ya peran bapak. Tapi bapak suka toh, hehe. Bukan urusan saya juga, kalee hehe becanda Pak," seloroh Nanang.  Pria kelahiran Sumatera Barat ini lantas meminta Jokowi untuk meninggalkan kenangan manis pada periode kedua kepemimpinannya. Hal ini tidak lain, bisa menyelesaikan kekisruhan di tubuh KPK.  "Seru ya Pak jadi Presiden, apalagi di periode terakhir Bapak ini akan banyak kenangan dan sejarah yang akan bapak ukir dari tangan bapak," urai Nanang.  Dia lantas meminta, Jokowi bisa membantu 57 pegawai KPK yang akan diberhentikan pada 30 September 2021 mendatang. Menurut Nanang, 57 pegawai KPK itu merupakan para pegawai yang berintegritas dan mempunyai semangat tinggi memberantas korupsi. Karena mereka akan dipecat dengan dalih tidak memenuhi syarat TWK.  "Oh ya Pak, bapak kepikiran nggak sih apa yang sedang terjadi di KPK? Bagaimana orang-orang terbaik dan berintegritas dipecat melalui mekanisme yang cacat administrasi dan melanggar HAM," cetus Nanang.  "Pak, ini bukan tentang pribadi-pribadi 57 orang saudara saya yang dipecat Pimpinan KPK loh, Pak. Karena, saya tahu persis mereka adalah orang-orang yang selalu memegang nilai-nilai integritas dalam tugas dan kehidupan sehari-harinya," lanjut Nanang.  Nanang lantas menyesalkan adanya tindakan kesewenang-wenangan terhadap 57 pegawai KPK. Menurutnya, KPK yang kini merupakan lembaga eksekutif dan pegawainya telah beralih status menjadi ASN, sudah seharusnya Jokowi turun tangan. Karena Jokowi merupakan pimpinan tertinggi ASN.  "Padahal, bapak juga sudah dengan tegas nyatakan, jangan sampai merugikan hak pegawai. Bahkan, Ombudsman RI dan Komnas HAM yang juga di bawah kepemimpinan bapak sudah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden. Syukurnya Presiden itu ya bapak. Ah kok saya jadi bingung sendiri," papar Nanang.  Nanang memandang, Jokowi seharusnya tidak sulit untuk menghentikan pemecatan kepada 57 pegawai KPK. Terlebih dua Pimpinan KPK yakni Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar telah terbukti dinyatakan melanggar kode etik.  "Apa sih susahnya Pak, toh bapak tinggal perintah pembantu-pembantu bapak yang baik melaksanakannya, karena dua Pimpinan KPK etiknya bermasalah Pak. Bukan kata saya loh Pak, Dewas KPK yang bilang. Apalagi yang bisa diharapkan dari pemimpin yang seperti itu Pak," ungkap Nanang.  "Wajar dan sangat pantas rasanya, akhirnya kami sebagai rakyat ngadunya kepada Bapak. Terserah deh, apa bapak sebagai Presiden atau sebagai Jokowi, karena ya itu tadi, bapak itu ya, bapaknya rakyat toh," imbuhnya.  Oleh karena itu, Nanang meminta Jokowi untuk segera menghentikan pemecatan bagi 57 pegawai KPK. Karena, sejarah kepemimpinan Jokowi pada akhirnya akan dikenang untuk selamanya.  "Sekali ini bapak bisa kok, ambil keputusan yang tepat. Seumur hidup bapak akan dikenang sebagai pribadi dan Presiden yang benar-benar pro terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan, akan dikenang sepanjang masa. Amit amit dah, jika yang diingat justru kegagalannya, jangan sampai Pak," urai Nanang.  "Itu dulu Pak dari saya, terima kasih atas waktunya. Semoga surat ini ada yang bacain disela kesibukan bapak mengurus negara. Salam untuk keluarga hebat ya Pak, semoga anak cucu bapak dan anak cucu saya nanti tak lagi mengenal kata korupsi," ucap Nanang menandaskan.

Curahan Hati Eks Ketua WP: Hentikan Pemecatan Pegawai KPK Pak Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/J68A6727_1607260577129.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin hak 57 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021. KPK mengakui, mereka tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun.  "Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun. Namun KPK memberikan tunjangan hari tua (THT) sebagai pengganti manfaat pensiun," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/9).  Ali menjelaskan, tunjangan hari tua merupakan dana tunai yang diberikan oleh KPK kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas.  "Serta segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program THT yang besarannya ditetapkan oleh KPK dan pengelolaannya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk," ucap Ali.  Ali menyebut, pelaksanaan THT dimaksud diatur secara rinci melalui Perkom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekjen KPK Nomor 390 Tahun 2018 tentang Alokasi Iuran Tunjangan Hari Tua untuk Tim Penasihat/Pegawai KPK.  "Besaran iuran THT tiap bulannya yaitu senilai 16 persen yang dihitung berdasarkan gaji. Terdiri dari 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai. Dimana iurannya dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai," papar Ali.  Dia menyebut, pemenuhan hak keuangan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-undangan sekaligus penghargaan atas profesionalitas, jasa, dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK.  Pernyataan ini sekaligus menanggapi Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono yang mengungkapkan 57 pegawai yang akan dipecat dari KPK tidak akan mengantongi pesangon dan dana pensiun. Mereka hanya akan mendapatkan tunjangan hari tua dan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.  Dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan, diktum poin kedua bahwa pegawai yang dipecat akan diberikan tunjangan hari tua dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

KPK Benarkan Pegawai yang Dipecat Tak Dapat Pesangon dan Uang Pensiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/di_pelosok.jpg" alt="MENEPI DI DESA: Aulia Postiera membudidayakan ikan lele dan beternak ayam telur di rumah peristirahatannya di Sukabumi. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENEPI DI DESA: Aulia Postiera membudidayakan ikan lele dan beternak ayam telur di rumah peristirahatannya di Sukabumi. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Berkebun, Beternak, Menulis: Ragam Cara Para Pegawai KPK ”Menikmati” Pemecatan (1)</h3> Aulia Postiera memilih beternak dan berkebun di pelosok Sukabumi pasca pimpinan KPK mengumumkan pemberhentiannya. Sembari berkontemplasi, dia menyiapkan rumah baca untuk anak-anak desa yang tinggal di sekitar area kebunnya.  AGUS DWI PRASETYO, Sukabumi  ---  SEBUAH rumah kecil berdiri kukuh di tengah area perkebunan yang dipenuhi tanaman palawija dan pepohonan. Kolam ikan dan kandang ayam petelur berada tak jauh dari rumah berdinding papan tersebut.  Seorang pria mengenakan sepatu bot keluar dari kandang sembari membawa baki berisi telur. Sementara itu, seorang perempuan di dalam rumah tampak sedang menyiapkan makanan dan minuman.  Mata pria itu berbinar. Senyumnya mengembang ketika melihat Jawa Pos tiba di pelataran rumah. Dengan cekatan, dia merapikan meja dan kursi kayu, lalu menyilakan duduk layaknya menyambut tamu yang datang dari jauh.  ”Ya, beginilah suasana di pedesaan. Tenang dan kadang-kadang nggak ada sinyal,” kata Aulia Postiera, pemilik rumah itu, lantas tersenyum.  Memang, area perkebunan yang asri dan sejuk itu lumayan ”terpencil”. Letaknya berada di kawasan perbukitan Sukabumi, Jawa Barat.  Jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari Jakarta. Jika masuk ke kompleks perkampungan warga, nyaris tak ada kendaraan yang melintas. ”Apalagi kalau malam, sepi betul di sini,” ujarnya.  Selama empat tahun terakhir, Aulia sedikit demi sedikit memoles lahan kosong tersebut menjadi tempat peristirahatan yang nyaman. Awalnya, dia membeli kawasan berundak-undak itu dari penduduk setempat.  Harganya cukup murah, Rp 30 ribu per meter kala itu. Kemudian, dia membangun sebuah rumah kecil dan kandang. Juga beberapa kolam ikan.  ”Ceritanya dulu ada OB (office boy) KPK yang tinggal di daerah sini dan bilang ada tanah murah. Lalu, saya beli pakai uang tabungan,” kenang pria yang masuk daftar 56 pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat per 30 September itu.  ”Daripada nonton TV di rumah saat weekend, anak-anak saya bawa ke sini untuk berkebun sambil baca buku,” lanjutnya.  Sekarang kerja keras membangun area kosong itu membuahkan hasil. Aulia beberapa kali memanen berbagai tanaman yang ditanamnya seperti pisang, duku, petai, dan palawija lainnya.  Ayam pun sudah rutin bertelur setiap hari. Meski jumlahnya tak banyak-banyak amat. ”Kalau lele, ada sekitar 7 ribu ekor,” ungkapnya sembari menunjuk deretan kolam ikan tak jauh dari rumah.  Tak jauh dari kebun Aulia, penyidik senior KPK Novel Baswedan melakukan hal yang sama. Novel membeli lahan kosong milik penduduk setempat, kemudian menyulapnya menjadi tempat peristirahatan.  Tak jauh dari pondok yang dibangun Novel, ada musala yang berdiri cukup kukuh. Juga ada kolam ikan lengkap dengan saung sederhana untuk bersantai.  Di balik suasana adem dan tenang itu, sejatinya ada sederet persoalan yang memenuhi isi kepala Aulia. Ya, namanya di-labeling sebagai pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Bersama 75 pegawai yang lain, Aulia dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Mei lalu.  Seiring berjalannya waktu, namanya kini masuk daftar 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat terhitung 30 September nanti. Tentu saja, Aulia bersama 55 pegawai yang lain terkejut atas pemecatan itu. Aulia merasa labeling tidak lolos TWK yang berujung pada pemecatan itu amat janggal dan sarat rekayasa.  ”Saya sudah 14 tahun lebih bekerja di KPK. Pencapaian saya selalu baik, bahkan selalu dapat nilai A. Di mana salah saya?” ungkap alumnus S-1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tersebut.  Dia mempertanyakan pelabelan dirinya sebagai anti-Pancasila. ”Apa buktinya? Apakah saya pernah membuat pernyataan bahwa Pancasila tidak layak untuk Indonesia? Seumur hidup tidak pernah saya mengatakan hal itu?” lanjutnya.  Aulia bersama pegawai yang lain sudah melakukan berbagai cara untuk melawan berbagai kejanggalan itu. Mereka telah mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga negara itu telah mengumumkan hasil laporan dan meminta 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk dilantik menjadi ASN.  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menyatakan bahwa alih status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak pegawai. Hal itu kemudian menjadi dasar Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa TWK tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk memecat pegawai. ”Tapi, pimpinan KPK memilih tidak melakukan itu dan membiarkan kami tetap dipecat pada akhirnya,” ujarnya.  Jika diibaratkan peperangan, Aulia menilai pimpinan KPK sebetulnya sudah kalah. Namun, rupanya kekalahan itu tidak serta-merta disikapi pimpinan dengan cara-cara kesatria. Sebaliknya, pimpinan justru menciptakan kontroversi baru dengan menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian dengan hormat terhadap 56 pegawai.  ”Mungkin itu langkah yang harus diambil pimpinan karena tujuan mereka dari awal memang memecat kami,” tutur pria yang pernah menempuh studi keamanan information technology (IT) di Australia tersebut.  Yang membuatnya terkejut, sejak awal pimpinan KPK maupun pejabat struktural di KPK bilang bahwa TWK tidak ada konsekuensinya. ”Tapi, ternyata ujung-ujungnya kami dipecat,” katanya.  Sejatinya penyelidik yang hobi melukis dan gemar membaca karya-karya Dan Brown itu masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) di KPK. Sebelum dibebastugaskan pada Mei lalu, Aulia telah menyusun serangkaian kegiatan penyelidikan kasus korupsi. ”Saya sedang melakukan banyak sprinlidik (surat perintah penyelidikan) dan menyusun langkah-langkah penyelidikan sampai Juni,” papar pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, itu.  Pilihan untuk ”melawan” ketidakadilan menjadi harga mutlak yang tak bisa ditawar. Bersama rekan-rekannya, Aulia memutuskan untuk tetap berjuang. Dia tidak mau mundur sekalipun pimpinan KPK ”mengiming-imingi” sejumlah pegawai untuk bekerja di badan usaha milik negara (BUMN). Secara tegas, Aulia memilih berkebun dan beternak daripada mengemis kepada pimpinan.  Sebagai orang Minang, Aulia berpegang pada prinsip perjuangan yang diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Yakni, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup becermin bangkai.  ”Itu pepatah yang menjadi pride kami (masyarakat Minang) dan Bung Hatta pernah mengucapkan itu,” katanya. ”Cukup bagi kami dihina karena tidak lulus TWK. Jangan tambah penghinaan itu dengan menyogok kami bekerja di BUMN,” tegasnya.  Tentu, Aulia berharap semua persoalan di KPK cepat berlalu. Sembari menunggu presiden mengambil sikap, sementara Aulia memilih menyendiri di pelosok Sukabumi.  Selain mengembangkan usaha ternak dan bercocok tanam, Aulia punya cita-cita besar di daerah itu: menyiapkan rumah baca untuk anak-anak yang tinggal di sekitar kebun miliknya. ”Karena akses pendidikan di sini masih cukup memprihatinkan,” tuturnya.

Di Pelosok Sukabumi, Panen Pisang, Duku, dan Ribuan Ekor Lele

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemecatan pegawai kpk

Berita Terkini