<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/23/a1a07aaf-35c8-49e5-acfb-0f6553994e64-2833063967.jpeg" alt="Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya buka suara terkait isu upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang belum dibayarkan. Kabar ini viral di media sosial.</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilawati menjelaskan mekanisme jadwal penggajian, untuk menjawab keluh kesah para pegawai.</p> <p>Terkait mekanisme pengupahan, Ira menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya patuh pada Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900.1.1/227 tertanggal 16 Januari 2025.<br /> <br />"Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan perbedaan mekanisme penggajian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kategori PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, yakni mengenai waktu dan sumber alokasi anggarannya," imbuhnya.<br /> <br />PPPK Penuh Waktu mendapatkan gaji di awal bulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui alokasi pos belanja pegawai. Artinya, gaji PPPK Penuh Waktu di lingkungan Pemkot Surabaya diberikan setiap tanggal 1 di awal bulan.</p> <p>Sementara upah PPPK Paruh Waktu dibayarkan setelah masa kerja berjalan dan bersumber dari anggaran pos belanja barang dan jasa. Artinya, upah PPPK Paruh Waktu diberikan setiap tanggal 1 pada bulan berikutnya.<br /> <br />"Berdasarkan Diktum 20 pada Permenpan, sumber pendanaan upah dapat berasal selain dari belanja pegawai. Di Surabaya, (upah PPPK Paruh Waktu) posisinya ada di belanja barang dan jasa," terang Ira.<br /> <br />Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, Wiwiek Widayati menegaskan bahwa isu Pemkot Surabaya terlambat membayar upah PPPK Paruh Waktu adalah keliru.</p> <p>Pihaknya akan segera melakukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu, setelah bulan Januari berakhir. Pada awal Februari 2026, PD akan mengajukan permohonan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</p> <p>"Setelah itu, upah langsung ditransfer ke rekening masing-masing pegawai. Jadi, bukan tidak konsisten, tetapi kita menyesuaikan aturan terbaru dari Kemenpan-RB dan Kemendagri yang baru terbit Januari ini," terang Wiwiek.<br /> <br />Perubahan mekanisme penggajian PPPK Paruh Waktu ini adalah langkah evaluasi untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menyesuaikannya dengan ketentuan dan nomenklatur nasional.<br /> <br />"Sepanjang aturan pedoman dari pusat mengarahkan demikian, kami di daerah wajib mengikuti. Kami harap para pegawai memahami bahwa proses ini adalah bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," tukasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemkot Surabaya beri klarifikasi soal isu gaji PPPK Paruh Waktu yang telat cair. Simak jadwal dan mekanisme pembayaran sesuai aturan terbaru

Pemkot Surabaya Buka Suara Soal Gaji PPPK Paruh Waktu yang Ramai Isu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/1000644340-4091372373.jpg" alt="Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Batu Iptu Joko Suprianto. (Ananto Pradana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Batu Iptu Joko Suprianto. (Ananto Pradana/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepolisian Resor (Polres) Batu meringkus oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisial SY, 57, lantaran diduga melakukan pelecehan seksual. Korban kerabatnya sendiri yang masih di bawah umur.</p> <p>&rdquo;Yang bersangkutan merupakan paman korban, dia PNS di salah satu sekolah negeri sebagai tata usaha (TU). Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Minggu (20/7),&rdquo; kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Batu Iptu Joko Suprianto seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Joko menjelaskan, SY telah lima kali melakukan pelecehan seksual kepada korban, yakni terhitung mulai 2022 hingga 2025. Kejadian pertama terjadi pada 2022 di dalam mobil. Saat itu, korban masih duduk di bangku Kelas III sekolah menengah pertama (SMP). Kemudian, tersangka sebanyak empat kali melakukan perbuatan pelecehan seksual itu rumah korban.</p> <p>&rdquo;Tersangka pintar mengambil momen, di mana ketika ayah dan ibu korban tidak berada di rumah dia masuk menemui korban di dalam kamar,&rdquo; ucap Joko Suprianto.</p> <p>Korban, kata dia, sempat mengadukan perbuatan SY kepada kakaknya yang kemudian segara melayangkan laporan ke pihak kepolisian setempat.</p> <p>&rdquo;Memang pada saat melaporkan ke kakaknya, dia (korban) tidak ada bukti karena hanya pengakuan tetapi kejadian keempat dan kelima korban merekam perbuatan (SY),&rdquo; tandas Joko Suprianto.</p> <p>Video rekaman yang diambil korban itu pun dijadikan alat bukti untuk memperkuat dugaan perkara tersebut.</p> <p>&rdquo;Video tersebut kemudian diajukan ke Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Jawa Timur untuk dijadikan sebagai petunjuk dan kami kunci sebagai alat bukti. Itu adalah rekaman dari korban,&rdquo; ucap Joko.</p> <p>Akibat perbuatannya, kata dia, pihak Kepolisian menjerat SY dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>&rdquo;Tersangka diancam dengan hukum pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun,&rdquo; ujar Joko Suprianto.</p>

Polres Batu ringkus oknum PNS lantaran diduga melakukan pelecehan seksual. Korban kerabatnya sendiri yang masih di bawah umur

Polres Batu Meringkus Oknum PNS Yang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Bukti Rekaman Video

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-2JPG-2016341953.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kehadiran UU ASN No 20 Tahun 2023 bikin PNS Indonesia semringah. Betapa tidak, mereka kini memiliki banyak keuntungan selain perihal gaji bulanan.</p> <p>Berdasarkan UU ASN No 20 2023, terdapat tujuh poin penghargaan pemerintah bagi para PNS Indonesia dalam membangun kehidupan lebih profesional di lingkup masyarakat.</p> <p>Namun, sebelum membahas tujuh poin yang bakal diperoleh PNS Indonesia secara eksklusif, berikut isi undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dikutip dari peraturan.bpk.go.id.</p> <p>UU ini mengatur tentang ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 4) penataan tenaga honorer; dan 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.</p> <p>Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p> <p>Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial: 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; b. Jabatan Nonmanajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.</p> <p>Nah, berikut ini adalah tujuh poin yang menjadi hak bagi para PNS Indonesia berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023</p> <ol> <li>Penghasilan</li> <li>Tunjangan dan Fasilitas</li> <li>Motivasi</li> <li>Bantuan Hukum</li> <li>Pengembangan Diri</li> <li>Lingkungan Kerja</li> <li>Jaminan Sosial</li> </ol>

Kehadiran UU ASN No 20 Tahun 2023 bikin PNS Indonesia semringah. Mereka kini memiliki banyak keuntungan selain perihal gaji bulanan.

7 Poin yang Membuat PNS Indonesia Makin Sejahtera Berdasarkan UU ASN No 20 Tahun 2023

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Pendaftaran-CPNS-2023-akan-segera-berakhir-3871005392-613480438.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu profesi yang banyak diincar, karena dianggap sebagai pekerjaan yang bisa memberikan kepastian pendapatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PNS juga memiliki pendapatan yang dinilai cukup karena selain gaji pokok juga, memiliki tunjangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai pekerjaan yang didambakan setiap orang, tercatat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKB) mengenai jumlah PNS yang berada di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 3,79 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PNS sendiri memiliki beragam jeng pangkat dan golongan yang membedakan antara satu dan yang lainnya, pangkat dan golongan juga ikut mempengaruhi pada pendapatan setiap pegawai PNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan pangkat dan golongan di PNS bisa dipengaruhi karena beberapa faktor diantaranya seperti lama pengabdian, tingkat pendidikan, diklat jabatan, kinerja dan capaian prestasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana dikutip JawaPos.com dari&nbsp;www.jobstreet.co.id&nbsp;menjelaskan mengenai golongan dan pangkat PNS yang juga meliputi pada jumlah besaran gaji PNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada PNS terdapat beragam jenis golongan dan pangkat yang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013730057/tenaga-honorer-masih-ketar-ketir-seleksi-pppk-2024-bakal-percuma-karena-pemda-pilih-buka-kuota-cpns-saja">Tenaga Honorer Masih Ketar-ketir, Seleksi PPPK 2024 Bakal Percuma Karena Pemda Pilih Buka Kuota CPNS saja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>1. Golongan I (Juru)&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada PNS yang masuk kategori golongan I, yang sering disebut dengan juru. PNS golongan I ini merupakan PNS yang pada umumnya dengan tingkat pendidikan atau SMP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga PNS golongan I biasanya tidak diwajibkan untuk menguasai skil teknis tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>2. Golongan II (Pengatur)&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk PNS golongan II disebut dengan pengatur, untuk tingkatan PNS golongan II diwajibkan untuk menguasai beberapa skill teknis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PNS golongan II biasanya diisi dengan tingkatan pendidikan SMA, SMK dan D3, PNS dengan golongan II ini nantinya akan dibantu dengan PNS golongan I.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>3. Golongan III (Penata)&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara PNS golongan III disebut dengan penata, untuk golongan III ini lebih tinggi dari golongan I dan II karena memiliki tanggung jawab untuk memantau kinerja dari PNS golongan I dan II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk PNS golongan III diwajibkan untuk ,menguasai skill dan keilmuan yang dalam, dengan memiliki skill dan keilmuan yang jelas PNS golongan III ini diisi dengan PNS yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dari S1 hingga S3.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013726752/tips-dan-trik-lulus-seleksi-administrasi-cpns-dan-pppk-2024-persiapkan-6-hal-berikut-dengan-matang">Tips dan Trik Lulus Seleksi Administrasi CPNS dan PPPK 2024: Persiapkan 6 Hal Berikut dengan Matang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>4. Golongan IV (Pembina)&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk PNS golongan PNS IV sangat berbeda dengan PNS golongan sebelumnya, karena PNS IV memiliki beberapa kelompok pada beberapa nama pangkat dan golongan PNS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada PNS golongan IV terbagi pada lima kategori atau tingkatan, misalnya IV/A, IV/B, IV/C, IV/D, dan IV/E.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PNS golongan IV yang disebut dengan pembina, maka pada PNS golongan IV harus bisa mengayomi pekerja atas tujuan yang ditetapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk PNS golongan IV tidak hanya harus menguasai skill dan pengetahuan, melainkan juga bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan memberikan saran dan masukan yang inovatif dan solutif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah kita mengetahui mengenai golongan-golongan yang ada di PNS, kita harus melihat berapa besaran gaji sesuai pangkat dan golongan di PNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bawah ini merupakan daftar besaran upah atau gaji PNS, sebagaimana diatur pada PP Nomor 15 Tahun 2019:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji Pangkat PNS Golongan I</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan I/A (juru muda): Rp 1.560.800 s.d. Rp 2.335.800</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013717774/perbandingan-formasi-cpns-2023-dan-cpns-2024-banyak-peluang-untuk-fresh-graduate-pada-tahun-ini">Perbandingan Formasi CPNS 2023 dan CPNS 2024, Banyak Peluang untuk Fresh Graduate pada Tahun Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan I/B (juru muda tingkat I): Rp 1.704.500 s.d. Rp 2.472.900</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan I/C (juru): Rp 1.776.600 s.d. Rp 2.577.500</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan I/D (juru tingkat I): Rp 1.851.800 s.d. Rp 2.686.500&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji Pangkat PNS Golongan II</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan II/A (pengatur muda): Rp 2.022.200 s.d. Rp 3.373.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan II/B (pengatur muda tingkat I): Rp 2.208.400 s.d. Rp 3.516.300</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan II/C (pengatur):Rp 2.301.800 s.d. Rp 3.665.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan II/D (pengatur tingkat I): Rp 2.399.200 s.d. Rp 3.820.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji Pangkat PNS Golongan III</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan 3/A atau golongan III/A (penata muda): Rp 2.579.400 s.d. Rp 4.236.400</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan III/B (penata muda tingkat 1): Rp 2.688.500 s.d. Rp 4.415.600</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan III/C (penata): Rp 2.802.300 s.d. Rp 4.602.400</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013730325/konser-nct-127-the-unity-hari-pertama-sukses-digelar-dengan-meriah">Konser NCT 127 'The Unity' Hari Pertama Sukses Digelar dengan Meriah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan III/D (penata tingkat I): Rp 2.920.800 s.d. Rp 4.797.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji Pangkat PNS Golongan IV</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan IV/A (pembina): Rp 3.044.300 s.d. Rp 5.000.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan IV/B (pembina tingkat I): Rp 3.173.100 s.d. Rp 5.211.500</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan IV/C (pembina muda): Rp 3.307.300 s.d. Rp 5.431.900</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan IV/D (pembina madya): Rp 3.447.200 s.d. Rp 5.661.700</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pangkat PNS golongan IV/E (pembina utama): Rp 3.593.100 s.d. Rp 5.901.200</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti disebutkan di atas PNS memiliki beragam golongan dan pangkat, hal itu juga ikut mempengaruhi pada besaran gaji yang akan diterima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai pekerjaan yang didambakan oleh setiap orang, karena PNS memiliki kepastiian dalam pendapatan dan memiliki kecil kemungkinan terkena PHK.***</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">***</div>

Simak dan pahami, golongan dan pangkat PNS lengkap dengan jumlah besaran gaji PNS pada setiap golongan.

Simak dan Pahami, Golongan serta Pangkat PNS Lengkap dengan Besaran Gajinya! 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Menkeu-3702829743.jpeg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: kemenkeu.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: kemenkeu.go.id)</figcaption>
</figure> <p><br /><br /><strong>JawaPos.Com -</strong> Kabar gembira bagi&nbsp;pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, serta pensiunan.</p> <p>Baru-baru ini, pemerintah telah memastikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri akan mengalami kenaikan.<br /><br />Ya, tak hanya PNS dan ASN, kenaikan gaji akan dinikmati oleh para pensiunan.<br /><br />Tahun baru, harapan baru, kabar kenaikan gaji tersebut menjadi kebahagiaan dan mimpi nyata terkhusus untuk para PNS, TNI, Polri serta pensiunan.<br /><br />Bukan isapan jempol belaka, kenaikan gaji sebesar 8 persen ini telah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.<br /><br />Melansir informasi yang telah dibagikan JawaPos.com sebelumnya, kenaikan gaji ini telah dijelaskan Menkeu saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (2/1).<br /><br />&ldquo;Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sebesar yang disampaikan Bapak Presiden sebesar 8 persen untuk ASN, TNI - Polri dan untuk pensiunan 12 persen,&rdquo; jelas Sri Mulyani.<br /><br />Kendati demikian, kenaikan gaji PNS atau ASN dan pensiunan masih proses menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.<br /><br />Namun, Menkeu memastikan, PP bisa diselesaikan pada bulan ini. Sehingga kenaikan gaji sudah bisa dinikmati PNS dan pensiunan di Januari ini.<br /><br />"PP-nya sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir akan tetap kita bayarkan Januari ini. Komplit untuk 12 bulan,&rdquo; papar Sri Mulyani.<br /><br />Diketahui, rencana kenaikan gaji PNS atau ASN sebesar 8 persen telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2023 lalu.<br /><br />Kenaikan gaji tersebut berlaku untuk seluruh PNS dan ASN di pusat dan daerah, termasuk TNI dan Polri.<br /><br />Adapun kenaikan gaji PNS terakhir terjadi pada 2019. Saat itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji rata-rata ASN saat itu sekitar 5 persen.<br /><br />***</p>

Kenaikan gaji sebesar 8 persen untuk PNS, TNI, Polri dan Pensunan telah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dipastikan Cair Januari 2024! Menkeu Sri Mulyani Ungkap Gaji PNS 2024 Naik 8 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-2JPG-2016341953.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang abdi negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Pasalnya aturan yang diberikan untuk seorang PNS sangat ketat dan terikat dengan hukum. Aturan ini sudah tertuang dalam Ketentuan Disiplin PNS Terbaru Melalui PP No. 94/2021.</p> <p>PNS yang bekerja, baik di Kantor Kementrian, DPR, BUMN dan lainya harus mematuhinya. Aturan ini cukup ketat, bahkan konsekuensi bagi PNS jika melanggar bisa dibebastugaskan alias dipecat. Berikut aturan yang perlu diingat PNS, seperti dilansir <strong>JawaPos.com</strong> dari laman menpan.go.id.</p> <ol> <li><strong>Pungutan liar</strong></li> </ol> <p>Para PNS dilarang melakukan aksi pungutan apapun baik diluar ketentuan atau aturan yang ditetapkan, karena bisa mencemari institusi dan memberikan contoh buruk kepada Masyarakat.</p> <ol start="2"> <li><strong>Hukuman Disiplin</strong></li> </ol> <p>Dalam aturan ini, hukuman disiplin diberikan dari pemerintah terbagi dalam tiga jenis yakni hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.</p> <p>Hukuman disiplin ringan yang diberikan berupa teguran lisan.</p> <p>Lalu untuk jenis hukuman sedang diberikan dengan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen baik selama 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan mendatang.</p> <p>Sedangkan dalam hukuman disiplin berat, yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan atau diberhentikan secara permanen.</p> <ol start="3"> <li><strong>Disiplin Absensi PNS</strong></li> </ol> <p>Dalam aturan ini, ketentuan untuk jam masuk kerja dan jam kerja PNS mulai diubah, bagi yang tidak disiplin akan dikenakan hukuman baik dalam keadaan ringan, sedang dan berat.</p> <p>- Hukuman Berat:</p> <p class="class-paragraph">Pertama, untuk PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif sebanyak 21-24 hari dalam setahun, maka akan diturunkan jabatan setingkat lebih rendah selama setahun.</p> <p>Kedua, untuk PNS yang absen dan bolos kerja tanpa alasan selama 25-27 hari dalam setahun, akan dibebaskan dari jabatan selama setahun.</p> <p>Ketiga, untuk PNS yang tidak hadir dan absen kerja selama 28 hari dalam setahun, maka akan langsung diberhentikan.</p> <p>Keempat, untuk PNS yang bolos berturut-turut selama 10 hari tanpa alasan, juga akan langsung diberhentikan.</p> <p>- Hukuman Sedang:</p> <p>Pertama, untuk pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan bagi PNS yang bolos selama 11-13 hari kerja dalam 1 tahun.</p> <p>Kedua, untuk pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan bagi PNS bolos selama 14-16 hari kerja dalam 1 tahun.</p> <p>Ketiga, untuk pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan bagi PNS yang bolos selama 17-20 hari kerja dalam 1 tahun.</p> <p>- Hukuman Ringan:</p> <p>Pertama, berupa teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama tiga hari dalam setahun tanpa alasan.</p> <p>Kedua, berupa teguran tertulis bagi PNS yang absen tanpa alasan secara kumulatif 4-6 hari dalam setahun.</p> <p>Ketiga, berupa pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 7-10 hari dalam setahun.</p> <ol start="4"> <li><strong>Hukuman untuk Atasan</strong></li> </ol> <p class="class-paragraph">Dalam aturan yang berlaku, pemerintah juga menambahkan peringatan mengenai hukuman bagi atasan, dalam hal ini atasan bisa ikut kena dampak atau hukuman jika PNS yang langsung berada di bawahnya melakukan pelanggaran.</p> <p>Bahkan hukuman yang didapatkan kepada atasan PNS yang melanggar tersebut bisa lebih berat, dengan ketentuan jika atasan tersebut tidak langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut.</p> <p>Lalu, Pejabat yang berwenang menghukum akan menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung, yang melakukan pelanggaran setelah melalui proses pemeriksaan.</p>

Aturan ini cukup ketat, bahkan konsekuensi bagi PNS jika melanggar bisa dibebastugaskan alias dipecat.

Harus Berani Tanggung Konsekuensinya, Berikut Larangan saat Menjadi PNS dan Hukumannya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/IMG_0742-158766714.jpg" alt="Simak dan pahami perbedaan PNS dan PPPK. (Dokumentasi kominfo)" width="100%">
<figcaption>Simak dan pahami perbedaan PNS dan PPPK. (Dokumentasi kominfo)</figcaption>
</figure> <p><strong>Jawapos.com -</strong> Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur perbedaan yang jelas antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut ini adalah perbandingan antara keduanya:</p> <p><strong>PNS (Pegawai Negeri Sipil)</strong></p> <p>- PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.</p> <p>- Berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.</p> <p>- PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena berbagai alasan, termasuk mencapai batas usia pensiun, pensiun dini akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, atau ketidakmampuan menjalankan tugas.</p> <p><strong>PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)</strong></p> <p>- PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.</p> <p>- Mereka bekerja dengan kontrak yang memiliki jangka waktu paling singkat satu tahun, yang dapat diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan instansi.</p> <p>- Berhak mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, tetapi tidak memiliki jaminan pensiun seperti yang diberikan kepada PNS.</p> <p>- PPPK tidak dapat secara otomatis menjadi calon PNS; mereka harus mengikuti proses seleksi sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>- Pemutusan hubungan kerja PPPK bisa terjadi karena berakhirnya kontrak, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, restrukturisasi organisasi atau kebijakan pemerintah, atau ketidakmampuan menjalankan tugas sesuai perjanjian kerja.</p> <p>Pentingnya memahami perbedaan ini adalah kunci untuk memahami hak, kewajiban, dan status kedua jenis pegawai ini dalam struktur Aparatur Sipil Negara Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">***</p>

Simak dan pahami perbedaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Simak dan Pahami Perbedaan PNS dan PPPK, Berikut Penjelasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/WhatsApp-Image-2023-09-01-at-135019-554312042.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersepeda ke kantor." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersepeda ke kantor.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memberlakukan hari tanpa kendaraan bermotor bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak mulai Jumat (1/9) pekan ini. Seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan transportasi publik/umum.&nbsp;</p> <p>Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Hal itu merupakan upaya Pemkot Surabaya mengurangi kemacetan dan polusi udara di Kota Pahlawan. Yakni, dengan menggalakkan <em>Gerakan Bebas Macet dan Polusi</em> setiap Jumat dengan tidak membawa kendaraan bermotor.&nbsp;</p> <p>Mengakhiri pekan ini, Wali Kota Eri memberikan contoh dengan bersepeda dari kediaman pribadi menuju Balai Kota Surabaya.</p> <p>&rdquo;Agar tetap sehat, saya bersepeda dari rumah menuju ke kantor. Selain itu Pemkot Surabaya juga ingin mengurangi kemacetan dan polusi udara,&rdquo; kata Wali Kota Eri.</p> <p>Dia menjelaskan, sebelum mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya harus memberikan contoh terlebih dahulu. Di antaranya, memanfaatkan layanan transportasi publik atau bersepeda saat ke kantor.</p> <p>&rdquo;Kalau tidak memberikan contoh lalu warga diminta menggunakan angkutan umum tidak mungkin. Sekarang teman-teman menggunakan angkutan umum atau bersepeda,&rdquo; jelas Eri.</p> <p>Wali Kota Eri menyebut, pelaksanaan ASN wajib menggunakan moda transportasi umum merupakan uji coba. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi tahap pertama, kedua, hingga ketiga.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Setelah 3 kali, seluruh lingkup pemkot baik di Balai Kota maupun di luar balai kota, pegawai tidak boleh naik motor atau mobil. Tetapi boleh naik sepeda atau transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara,&rdquo; ujar Eri.</p> <p>Larangan menggunakan kendaraan bermotor, lanjut Wali Kota Eri, sebetulnya telah berlaku sejak Maret. Saat itu, Eri me-<em>launching</em> transportasi umum <em>feeder</em> Wira-Wiri agar bisa dimanfaatkan masyarakat.</p> <p>&rdquo;Maret sudah kita lakukan, tapi memang sosialisasi tidak mudah dilakukan. Maka kita siapkan <em>feeder</em> Wira-Wiri, sekarang dari Benowo sudah ada Wira-Wiri dan langsung. Lalu ada Trans Semanggi dan Suroboyo Bus, sekarang rute sudah ada semua,&rdquo; ungkap Eri.</p> <p>Meski demikian, mobil operasional di setiap OPD tetap tersedia apabila digunakan untuk kepentingan tugas di luar kantor.</p> <p>&rdquo;Kalau ada rapat di luar kantor boleh menggunakan mobil operasional. Insya Allah, dua pekan lagi kita pastikan tidak ada lagi rapat pada Jumat kecuali <em>zoom</em> (daring),&rdquo; tegas Eri.&nbsp;</p> <p>Dia menambahkan, Pemkot Surabaya telah terintegrasi dengan transportasi umum. Mulai dari Suroboyo Bus, Trans Semanggi Suroboyo, dan <em>feeder</em> Wira-Wiri.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Sehingga kita bisa mengurangi mobil. Sambil nanti kalau sudah terbiasa baru dijadikan seminggu dua kali, sekarang seminggu sekali tiap Jumat,&rdquo; ucap Eri.</p>

Pemkot Surabaya mulai berlakukan hari tanpa kendaraan bermotor bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak mulai Jumat (1/9) pekan ini

Mulai Jumat, ASN dan Non ASN Pemkot Surabaya ke Kantor Gunakan Angkutan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Sumber-sinardailymy-2124924715.jpg" alt="Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi bin Nik Ahmad." width="100%">
<figcaption>Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi bin Nik Ahmad.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Malaysia kini diizinkan memakai batik saat bekerja setiap hari. Hal tersebut bertujuan untuk membantu menjalankan misi mengurangi jejak karbon di Malaysia. Pemerintah akan menaikkan suhu semua tempat untuk memastikan efisiensi energi dan pengurangan jejak karbon.</p> <p>Dikutip dari laman Free Malaysia Today, Rabu (23/8), Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi bin Nik Ahmad, mengatakan dia telah mengajukan memorandum mengenai usulan Undang-Undang Efisiensi Energi dan Konservasi kepada Kabinet pada 2 Agustus.</p> <p>Dalam keterangannya, suhu AC di gedung pemerintah akan dipertahankan pada 24 derajat hingga 25 derajat Celcius. Hal tersebut dilakukan untuk memperhitungkan iklim negara mencapai nol emisi gas rumah kaca paling cepat tahun 2050.</p> <p>&ldquo;Kami mempertimbangkan iklim Malaysia dan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan nol emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 dengan mengurangi jejak karbon kami,&rdquo; ujar Nik Nazmi Nik Ahmad, dikutip dari Free Malaysia Today, Rabu (23/8).</p> <p>Penggunaan batik bertujuan memberikan kenyamanan untuk pegawai negeri sipil menyesuaikan diri dengan perubahan suhu. Selain itu, juga untuk mengefisiensi energi dan memajukan industri batik lokal.</p> <p>Kebijakan berpakaian tersebut juga telah disetujui oleh kebinet. Dengan harapan seluruh pegawai negeri sipil nyaman dan terbiasa dengan perubahan suhu di lingkungan pemerintahan.</p> <p>Nik Nazmi mengatakan bahwa revisi berpakaian ini akan diperluas untuk anggota parlemen dan senator di dua majelis parlemen.</p>

Penggunaan batik bertujuan memberikan kenyamanan untuk pegawai negeri sipil menyesuaikan diri dengan perubahan suhu.

PNS Malaysia Diizinkan Mengenakan Batik Setiap Hari Kerja, Ternyata Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/bandara-vvip-ikn-3681699802.png" alt="CEK LOKASI: Menhub Budi Karya Sumadi di area pembangunan Bandara VVIP IKN (5/8)." width="100%">
<figcaption>CEK LOKASI: Menhub Budi Karya Sumadi di area pembangunan Bandara VVIP IKN (5/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - <strong>BEGITU</strong> fasilitas hunian dan perkantoran rampung, para aparatur sipil negara (ASN) dari kementerian dan lembaga terkait bakal langsung diboyong ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak langsung serentak, tetapi bertahap.</p> <p>Pada gelombang pertama, sekitar 16.690 ASN dari kementerian dan lembaga prioritas yang bakal dipindahkan di tahun depan.</p> <p>Angka tersebut terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga. Sisanya, 5.716 orang merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).</p> <p>&rdquo;Terhadap kementerian apa saja, deputinya apa saja, dan siapa saja ASN-nya yang pindah, telah diasesmen oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian PAN-RB, BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan kementerian terkait,&rdquo; tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas.</p> <p>Yang jelas, selain klaster pertama yang mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK, serta kementerian koordinator juga akan pindah pertama.</p> <p>Mulai dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian; Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); hingga Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves).</p> <p>Tak ketinggalan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemen PAN-RB, dan Kementerian PUPR.</p> <p>Anas menyebut persiapan pemindahan ASN sudah 90 persen. Bagi ASN yang pindah, ada tunjangan khusus yang diberikan oleh pemerintah.</p> <p>Anas mengaku sudah menyimulasikan hal itu bersama BKN dan Bappenas. Ada beberapa variabel yang sudah dihitung terkait tunjangan-tunjangan yang akan ditambahkan. &rdquo;Ada tunjangan kemahalan, ada (tunjangan, Red) pindah, dan seterusnya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Selain memindahkan ASN dari Jakarta, pemerintah sepertinya siap merekrut pihak swasta untuk menjadi ASN di IKN.</p> <p>Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menyebut, untuk mempersiapkan IKN dan kebutuhan tertentu, di revisi UU ASN telah dibuka kemungkinan agar eselon II bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau swasta.</p> <p>Selama ini, UU ASN yang berlaku hanya memperbolehkan eselon I yang bisa direkrut dari luar PNS. &rdquo;Tapi terbatas, hanya pemerintah pusat dan IKN. Sehingga tenaga-tenaga yang dibutuhkan di eselon II dalam rangka percepatan telah diantisipasi dalam UU ini nanti,&rdquo; paparnya.</p> <p>Z, salah satu ASN di kementerian yang akan dipindah pada gelombang pertama, mengaku tak keberatan. Selain karena penasaran, ini juga salah satu bentuk integritasnya akan janji yang diucapkan dalam sumpah pelantikan. &rdquo;Kalau <em>gue sih emang</em> <em>pingin</em> <em>aja nyobain</em> yang katanya bakal jadi kota modern,&rdquo; katanya, lantas terbahak.&nbsp;</p>

Pada gelombang pertama, sekitar 16.690 ASN dari kementerian dan lembaga prioritas yang bakal dipindahkan di tahun depan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pegawai negeri sipil

Berita Terkini