<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/IKLAN-KORAN-06-2795704555.jpg" alt="Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi aturan pembatasan jam operasional Pasar Tanjung Sari. Selama ini mereka beroperasi layaknya pasar induk, padahal di lokasi tidak memenuhi syarat." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi aturan pembatasan jam operasional Pasar Tanjung Sari. Selama ini mereka beroperasi layaknya pasar induk, padahal di lokasi tidak memenuhi syarat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya M. Machmud dibuat gelenggeleng dengan keputusan pemkot yang membuka kesempatan perbaikan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi gudang di Jalan Tanjung Sari Nomor 77 yang dijadikan pasar buah. Jika berpegang pada aturan, seharusnya gudang itu sudah disegel dan ditutup Satpol PP. Menurutnya, hal ini menjadi catatan negatif bagi kinerja pemerintahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Bahkan saat ini Pemkot Surabaya tengah memberikan sosialisasi ke empat pasar buah di Jalan Tanjung Sari dan satu di Jalan Dupak Rukun. Isinya tentang aturan pembatasan jam operasional pasar menjadi hanya pukul 04.00-13.00. Rekam Jejak Buruk Politikus Demokrat itu mengatakan, keputusan ini akan menjadi blunder bagi pemkot ke depannya. Investor atau pelaku usaha yang tidak taat aturan bisa meminta keringanan dari pemkot. Rekam jejak ini akan menjadi catatan bagi yang lain, bahwa pemkot mau mengalah dan lebih memilih mengabaikan aturan yang mereka buat sendiri. &rdquo;Pasti akan ditiru yang lain, pemkot membuat susah dirinya sendiri. Harusnya kan karena pelanggaran yang sudah dilakukan harus ditutup,&rdquo; paparnya. Rawan Terulang Penutupan pasar yang sudah melanggar seharusnya tidak akan menimbulkan masalah besar. Sebab sejak awal langkah penyelesaian bagi para pedagang terdampak sudah disiapkan. Ada pasar induk dan PD Pasar Surya yang siap menyediakan lapak. Lokasinya lebih strategis dan biaya operasional lebih murah. Namun, Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem-PPP itu tidak akan melepaskan pengawasan terhadap keputusan yang diambil pemkot. Sebab mereka menjanjikan bahwa jika pelanggaran terulang akan ada sanksi tegas tanpa kompromi. &rdquo;Kami akan memantau terus kondisi di sana. Saya pun juga sudah turun dan melihat kondisi di sana,&rdquo; terangnya. Kewenangan Satpol PP Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Fikser menjelaskan dinas terkait telah turun dan terlibat dalam proses sosialisasi ke pasar buah di Jalan Tanjung Sari. Selanjutnya, wewenang pengawasan berada di dinas terkait jika terdapat temuan pelanggaran di lapangan. Disinggung mengenai mekanisme pengawasan setelah sosialisasi jam operasional. Kasatpol PP Achmad Zaini mengatakan masih fokus mengikuti dan menyelesaikan tahapan sosialisasi dulu. &rdquo;Nunggu sosialisasi dulu, kita selesaikan sosialisasi. Nunggu sosialisasi, kami juga ikut sosialisasi,&rdquo; tambahnya. Saat sosialisasi perda, unsur kelurahan, kecamatan, dinkopumdag, hingga Satpol PP juga ikut hadir. (ata/gal) &nbsp;

Pemkot Surabaya tengah memberikan sosialisasi ke empat pasar buah di Jalan Tanjung Sari dan satu di Jalan Dupak Rukun.

Pemkot Batasi Jam Operasional Pasar Buah di Tanjung Sari, Disesuaikan dengan Jenis dan Kategori Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/janji-pasar-tradisional-tidak-ganggu-lingkungan_m_135217.jpeg" alt="PERLU PENATAAN: Salah satu sudut pasar buah di Tanjungsari." width="100%">
<figcaption>PERLU PENATAAN: Salah satu sudut pasar buah di Tanjungsari.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Surat peringatan kedua (SP-2) yang dilayangkan dinas perdagangan kepada pedagang di tiga pasar buah di wilayah Tanjungsari agar pindah ke Pasar Induk Osowilangun (PIOS) tidak membuat para pedagang takut. Mereka yakin bahwa praktik yang dilakukan di wilayah tersebut tidak berdampak pada lingkungan sekitar.  Koordinator Pedagang Pasar Buah Tanjungsari Nomor 74 Umbar Rifai menyatakan, SP-2 yang diterima tiga pasar buah di Tanjungsari tersebut tidak adil. Menurut dia, selama ini pedagang buah di Surabaya terus menjadi bulan-bulanan pemkot. Rifai dan kawan-kawan merasa seakan-akan terus menjadi target jika tidak mau dikumpulkan di PIOS.  &rsquo;&rsquo;Kami ini baru setahun buka setelah 2015 disegel karena dituding tidak punya izin. Sekarang malah izin kami yang dikatakan salah karena ada larangan berjualan grosir. Kami dari pedagang ya tidak tahu karena kami sejak awal memang menjual eceran dan grosir,&rsquo;&rsquo; ungkapnya saat ditemui Jawa Pos di Pasar Tanjungsari Nomor 74, Minggu (4/6).  Desakan penyegelan yang diterima, lanjut Rifai, bakal benar-benar melukai pedagang dan pembeli selama ini. Apalagi, dia mengatakan ada beberapa stan yang memang hanya menjual eceran. &rsquo;&rsquo;Pembeli kami itu bukan truk-truk besar. Hanya pedagang yang datang dengan becak atau sepeda motor. Mereka pasti lebih kesusahan jika semua dipindah ke pinggiran kota,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Rifai pun berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa turun tangan untuk benar-benar menyelidiki masalah tersebut. Sebab, selama ini operasional pasar tidak mengganggu jalan dan lingkungan sekitar sebagaimana yang dituduhkan. &rsquo;&rsquo;Saya mohon kepada Bu Wali untuk lihat sendiri keadaan kami. Kami takut kalau dipindah ke PIOS malah lebih banyak beban. Baik dari sisi transportasi maupun retribusi,&rsquo;&rsquo; tambahnya. (bil/c15/git)

Janji Pasar Tradisional Tidak Ganggu Lingkungan

Polemik Pasar Tanjungsari, Pakar Sarankan Revisi Perda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pasar-lingkungan-jual-grosir-langgar-aturan-belum-diobrak_m_127263.jpeg" alt="Klasifikasi Pasar Rakyat" width="100%">
<figcaption>Klasifikasi Pasar Rakyat</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Perdagangan mendapat sorotan dari DPRD Surabaya. Dinas tersebut dianggap membiarkan pelanggaran perizinan pasar. Masalah itu bermula saat pedagang di Pasar Induk Oso Wilangun (PIOS) wadul ke komisi A Senin (1/5). Mereka mengeluhkan sikap pemkot yang membiarkan pedagang Pasar Tanjungsari berjualan secara grosir. Padahal, sesuai dengan perizinan, Pasar Tanjungsari adalah pasar lingkungan. &rdquo;Semestinya, pasar yang izinnya lingkungan atau kawasan tidak diperbolehkan jualan secara grosir,&rdquo; jelas Herlina Harsono, ketua komisi A.  Aturan mengenai pasar rakyat tercantum dalam Perda 1/2005. Mengacu pada perda tersebut, pasar lingkungan seharusnya hanya melayani satu lingkungan di sekitar lokasi pasar. Sementara itu, barang yang dijual adalah bahan pokok sehari-hari. Penjualan juga hanya boleh dilakukan secara eceran. Jam buka pasar lingkungan dibatasi pukul 04.30 hingga 13.00 (selengkapnya lihat grafis).  Komisi A berencana memanggil para pejabat dinas perdagangan untuk meminta penjelasan terkait dengan pemasalahan itu. &rdquo;Kalau benar pedagang di Tanjungsari berjualan secara grosir, tentu pedagang lain rugi. Satpol PP dan dinas perdagangan harus menegakkan aturan,&rdquo; tegas Herlina.  Berdasar pantauan Jawa Pos di lapangan, praktik jual beli grosir memang benar ada. Misalnya, di Pasar Tanjungsari 74. Pedagang di pasar itu hanya menjual buah lokal. Mulai pintu masuk, sudah bisa dijumpai tumpukan karung buah dan peti kayu. Banner bertulisan &rdquo;Jual Grosir&rdquo; terpampang jelas di sana. &rdquo;Iya, di sini grosir juga, Mas,&rdquo; kata Sani, pedagang jeruk di Pasar Tanjungsari 74. Pemandangan berbeda terlihat di Pasar Buah Peneleh dan Pasar Buah Dupak. Selain buah lokal, pedagang di sana menjual buah impor seperti apel fuji dan pir.  Selain mengadu ke komisi A, para pedagang PIOS pernah wadul ke Komisi B DPRD Surabaya. Mereka bahkan membawa bukti foto dan video tentang jual beli grosir di Pasar Tanjungsari. Mereka menuntut pemkot segera menyelesaikan persoalan itu. &rdquo;Izinnya harus segera dievaluasi. Bukti sudah ada,&rdquo; ungkap Mazlan Mansur, ketua komisi B.  Di bagian lain, Kepala Satpol PP Surabaya Irvan Widyanto mengaku sudah mendengar adanya pelanggaran perda di Pasar Tanjungsari. Namun, mantan camat Rungkut itu menegaskan, instansinya tidak bisa begitu saja menertibkan pedagang yang melanggar aturan. Sesuai dengan ketentuan, satpol PP hanya bisa bergerak setelah menerima surat bantuan penertiban (bantib) dari instansi yang terkait dengan pasar tersebut. &rdquo;Sebelum menerima bantib, kami tidak bisa bergerak,&rdquo; ucapnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Surabaya Arini Pakistyaningsih belum bisa dimintai konfirmasi. Jawa Pos berupaya menghubungi Arini melalui telepon. Namun, panggilan tersebut tidak dijawab. Kabar yang berkembang di pemkot, Arini terkesan menutup diri kepada wartawan setelah rencana penertiban minimarket yang buka 24 jam dimentahkan wali kota. (gal/c23/oni/sep/JPG)

Pasar Lingkungan Jual Grosir Langgar Aturan Belum Diobrak