<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/PASAR-BUAH-27-1087283698.jpg" alt="Pasar buah di Jalan Tanjung Sari nomor 47 masuk kategori pasar tipe B, namun buka 24 jam dan melayani jualan secara grosir. Kondisi itu tidak sesuai dengan Perda 1/2023. (Dok.Puguh Sujatmiko/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pasar buah di Jalan Tanjung Sari nomor 47 masuk kategori pasar tipe B, namun buka 24 jam dan melayani jualan secara grosir. Kondisi itu tidak sesuai dengan Perda 1/2023. (Dok.Puguh Sujatmiko/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah Pemkot Surabaya untuk menata pasar sesuai dengan Perda 1/2023 tentang perdagangan dan perindustrian dipandang pakar hukum dan kebijakan publik sebagai langkah yang tepat. Apalagi pembahasannya yang memakan waktu dua tahun dan disosialisasikan selama setahun sudah dilewati. Dewan juga memastikan aturan itu tidak berat sebelah. Sesuai Koridor Regulasi Ahli Hukum dan Administrasi Negara Universitas Narotama, Rusdianto Sesung mengatakan keberadaan perda sifatnya mengikat sebelum dicabut. Begitu juga dengan Perda 1/2023 yang saat ini sudah berlaku. Dia mengungkapkan bahwa perda itu tidak jauh berbeda isinya dengan perda sebelumnya, 1/2015, tapi ada perspektif yang memang berbeda. &ldquo;Padahal isinya tidak jauh berbeda. Yang ada di perda 1/2015 ditampung di perda 1/2023,&rdquo; tuturnya. Dirinya mengatakan pembahasan perda tersebut berlangsung sangat panjang sejak 2021. Sebelum diberlakukan, tahapan sosialisasi ke seluruh stakeholder. Artinya perda tersebut telah banyak diketahui oleh pengelola pasar serta masyarakat. &ldquo;Mekanisme pembahasan sampai tahapan sosialisasi perda sudah dijalankan dengan semestinya,&rdquo; jelasnya. Gabungan Tiga Perda Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama itu mengatakan, Perda 1/2023 merupakan gabungan dari tiga perda yakni 1/2010 tentang penyelenggaraan perdagangan, 8/2014 tentang toko dan swalayan, dan 1/2015 tentang pasar rakyat . &ldquo;Dengan diberlakukannya Perda 1/2023 artinya membatalkan ketentuan di tiga perda tersebut,&rdquo; paparnya. Jadi Masalah Baru Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono menjelaskan perda dibuat bukan untuk merugikan masyarakat. Fungsi negara dan pemerintah adalah hadir untuk rakyat. Ketentuan jam operasional pasar yang di Perda 01/2023 sudah mengacu pada peraturan pusat. Artinya secara substansi tidak menyalahi aturan serta tidak dibuat-buat. &ldquo;Dalam menyusun peraturan selalu disesuaikan dengan peraturan turunannya juga dari pusat,&rdquo; tambahnya. Dirinya menegaskan sebagai kota besar, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, pemkot harus melindungi masyarakat sebagai konsumen agar terhindar praktik monopoli harga. Ketidaktegasan pemkot akan membuat menjamurnya pasar yang dikelola oleh pihak swasta lain semena-mena. Belum lagi harus mengatur 81 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya. &ldquo;Penindakan pasar yang tidak sesuai akan menimbulkan masalah baru,&rdquo; tambahnya.(ata/gal)

Langkah Pemkot Surabaya menata pasar sesuai dengan Perda 1/2023 tentang perdagangan dan perindustrian dipandang sebagai kebijakan tepat.

Atur Jam Operasional Pasar Sesuai Perda, Pakar Hukum Sebut Langkah Pemkot Sudah Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/RIFQI-19-2282627127.jpg" alt="SESUAIKAN FUNGSI: Pasar buah di persil 77 berada dalam peta peruntukan lahan untuk industri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>SESUAIKAN FUNGSI: Pasar buah di persil 77 berada dalam peta peruntukan lahan untuk industri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Langkah Pemkot Surabaya untuk berani menerapkan pembatasan jam operasional pasar buah di Jalan Tanjung Sari dipandang pakar hukum dan kebijakan publik sudah sesuai dengan Perda 1/2023. Tidak hanya itu, langkah tersebut juga akan mempengaruhi tata kelola komoditas bahan pangan di Surabaya yang lebih terkendali. Selain itu, keberadaan pasar buah tidak relevan dengan status kawasan itu sebagai area industri. Kontrol Komoditas Pangan Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Narota ma Surabaya Rusdianto Sesung mengatakan, aturan soal pembatasan jam operasional pasar yang diatur Perda 01/2023 bukanlah hal baru. Sebab, sebelumnya telah diatur dalam Perda 1/2015 pasal 23. Aturan itu dibuat bukan hanya untuk keamanan dan ketertiban saja. Namun juga sebagai upaya pengendalian harga. Supaya harga komoditas pangan bisa dikontrol dan terkendali. &rdquo;Tidak hanya pasar saja yang diatur jam operasional tetapi swalayan juga,&rdquo; ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Selasa (18/11). Dalam aturan tersebut, sudah jelas, jam operasional pasar sesuai dengan ketentuan. Misalnya pasar induk boleh beroperasi 24 jam karena sistem grosir. Sementara pasar rakyat kategori A-E diberlakukan pembatasan jam operasional. &rdquo;Kenapa perlu diatur, agar lebih tertata dan komoditas lebih terkendali,&rdquo; jelasnya. Langkah Tepat Lebih lanjut, mengenai sosialisasi perda di Pasar buah Tanjung Sari yang dilakukan oleh pemkot dinilai telah tepat. Sesuai mandatori perundang-undangan sosialisasi wajib dilakukan agar masyarakat semakin banyak yang tahu tentang peraturan tersebut. Ketika seluruh pasar dan aktivitas perdagangan ditata. Dampak positifnya ke masyarakat, sebab tidak terjadi persaingan harga. &rdquo;Namun tidak menghalangi pemberlakuan perda. Selama perda belum dicabut (di perbarui, Red) artinya tetap berlaku,&rdquo; tuturnya. Dirinya mengatakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah Tanjung Sari juga peruntukannya bagi industri. Pembangunan pasar sifatnya terbatas, yakni untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan di sekitar. &rdquo;Eksisting yang sekarang (pasar buah di Tanjung Sari, Red) tidak ada yang memenuhi kebutuhan pelaku industri (di sekitarnya, Red),&rdquo; terangnya. Ulur Waktu Pengajuan Izin Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menilai persoalan ini muncul karena proses izin sejak awal tidak dikomunikasikan dengan benar, terutama terkait jam operasional yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2023. &rdquo;Dulu gudangnya jadi pasar, tapi PBG-nya tidak dilanjutkan. Mereka paham kalau sudah ganti PBG, tetap wajib mengikuti perda yang mengatur buka jam 04.00-13.00,&rdquo; ujarnya. Machmud menduga pengelola sengaja menghentikan proses izin dari SKRK menuju PBG karena khawatir tetap diwajibkan menutup lebih awal meski sudah mengeluarkan biaya besar. Ia menilai kondisi itu terjadi karena informasi dasar soal aturan jam operasional. &rdquo;Faktanya, mereka memang tidak diberitahu bahwa buka harus jam 04.00-13.00. Harusnya sejak proses izin,&rdquo; tegasnya. (tim JP/gal)

Dalam aturan, jam operasional pasar sesuai dengan ketentuan. Misalnya pasar induk boleh beroperasi 24 jam karena sistem grosir.

Pakar Hukum Sebut Pembatasan Jam Operasional Atur Stabilitas Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/dy3aEIhokKhlcbfMj5YJzTPHFra0opXFZF1Fau0X-2193311712.jpg" alt="Pasar Buah Tanjung Sari. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pasar Buah Tanjung Sari. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melengkapi perizinan. Sebelumnya&nbsp;perizinan pasar tersebut tidak sesuai peruntukan. Diketahui, penyebab pengelola tidak memenuhi panggilan klarifikasi karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya mengirim surat panggilan ke pemilik persil bukan ke pengelola.&nbsp; Ketua Tim Penataan Bangunan DPRKPP Surabaya Sugeng Harianto mengatakan, sebelumnya petugas telah mengirim surat panggilan klarifikasi ke pemilik persil. Sebab yang terdata hanya alamat pemilik bangunan. Namun, ternyata pemilik persil dengan pengelola pasar berbeda. "Surat kami sampaikan ke pemilik PBG. Ternyata ada beda antara pemilik persil dan pengelola pasar. Supaya tidak salah paham lagi kami akan berkomunikasi ke pengelola langsung," tutur Sugeng Harianto.&nbsp; Sugeng mengatakan pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari telah hadir ke kantor untuk klarifikasi. Mengenai perizinan yang tidak sesuai peruntukan, pengelola minta diberikan waktu untuk melengkapi perizinan. "Kami berikan waktu untuk melengkapi dan secara berkala prosesnya dicek," papar Sugeng Harianto.&nbsp; Sebelumnya, PBG di Pasar Buah 77 Tanjung Sari tidak sesuai peruntukan. Sebab, di perizinan tertera untuk gudang namun faktnya di lapangan di buat aktivitas pasar. Pengelola Pasar Buah 77 Surabaya H. Mochamad Ali mengatakan, belum pernah menerima surat panggilan klarifikasi sebelumnya. Sebab, dinas menyurati pemilik persil. Sedangkan pemilik persil dengan pengelola pasar memang berbeda. "Tidak ada panggilan sama sekali dari dinas. Setelah ada pemberitaan mangkir panggilan, kami ke dinas langsung berkoordinasi," papar Mochamad Ali.&nbsp; Ali mengungkapkan mengenai perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukan perizinan bangunan gedung (PBG) pihaknya telah mengurus ke dinas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami diberi waktu untuk mengurus. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan kami lengkapi," tutur Mochamad Ali.&nbsp; Dia menambahkan pemberkasan perizinan sudah dilengkapi. Tinggal menunggu proses perizinan. "Harapanya tidak ada kendala karena kami pelaku usaha juga berusaha memenuhi persyaratan," imbuh Mochamad Ali.&nbsp;

Pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melengkapi perizinan yang tidak sesuai peruntukan

Pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari Lengkapi Perizinan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/polemik-pasar-tanjungsari-pakar-sarankan-revisi-perda_m_130445.jpeg" alt="Ilustrasi pertemuan Dinas Perdagangan Surabaya dan DPRD membahas permasalahan pasar buah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertemuan Dinas Perdagangan Surabaya dan DPRD membahas permasalahan pasar buah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya telah memanggil pengelola pasar buah 77 Tanjung Sari. Namun pengelola mangkir tidak datang. Alhasil, rencana pekan ini akan dilakukan pemanggilan kedua. Ketua Tim Penataan Bangunan DPRKPP Surabaya Sugeng Harianto menjelaskan, pemanggilan menindaklanjuti laporan tentang perizinan pasar buah 77 Tanjung Sari yang tidak sesuai peruntukan. Pihaknya telah memanggil pengelola pasar untuk klarifikasi. "Tetapi pada panggilan pertama pengelola tidak hadir. Alhasil, rencana akan kami lakukan pemanggilan kedua," tutur Sugeng Harianto.&nbsp; Sugeng menyebut pemanggilan klarifikasi dilakukan untuk mengetahui dan mengecek apakah perizinan telah sesuai. Sebab, terdapat indikasi perizinan bangunan gedung (PBG) tidak sesuai dengan peruntukan. Seharusnya gudang tetapi digunakan untuk aktivitas pasar. "Sesuai ketentuan, jika tidak sesuai dan ada perizinan yang belum lengkap, pengelola akan diberi waktu melengkapi," papar Sugeng Harianto.&nbsp; Dia mengatakan, batas waktu melengkapi berkas diatur dalam hasil pertemuan tersebut. Nanti, dalam permohonan kelengkapan berkas perizinan, pengelola berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya.&nbsp; Mengenai sanksi yang dikenakan bila pengelola belum hadir lagi, pihaknya masih menunggu pertemuan kedua. "Jika tetap tidak hadir, nanti akan dibicarakan kembali sanksinya," ungkap Sugeng Harianto.&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan akan mengecek terkait update hasil dari klarifikasi pengelola pasar buah 77 Tanjung Sari. "Dicek dulu ya ke cipta karya (DPRKPP)," tambah dia.&nbsp;

DPRKPP Surabaya memanggil pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari yang mangkir dari panggilan pertama untuk klarifikasi perizinan

Pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari Mangkir Dipanggil DPRKPP Surabaya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rapat-apsar-koblen.jpeg" alt="Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rapat dengar pendapat tentang perizinan Pasar Koblen di DPRD Surabaya. (Abdul Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan pasar buah pada bangunan cagar budaya (BCB) eks penjara Koblen belum bisa berjalan. Sebab pasar tradisional tersebut belum dilengkapi nomor induk berusaha (NIB). Dewan segera lakukan pemanggilan terhadap PT Dwi Budi Widjaja selaku pengelola pasar.&nbsp;Selasa&nbsp;(22/4), rapat pembahasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) digelar Komisi B DPRD Surabaya. Meliputi DPMPTSP, Dinkopdag, Disbudporapar dan Kecamatan Bubutan, serta pakar sejarah Surabaya. Sejumlah poin penting berhasil didapat. Yakni pembangunan pasar pada bangunan eks penjara Koblen belum dilengkapi NIB. Kemudian pembangunan pasar pada bangun eks penjara Koblen belum dilengkapi NIB. Izin pemanfaat bangunan yang dikeluarkan Disbudporapar Surabaya telah habis pasar 2023 dan belum ada perpanjangan izin. Selain itu menurut pakar sejarah Surabaya, bangunan eks penjara Koblen memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sehingga kondisi bangunan harus dipertahankan.&nbsp; Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menegaskan pembangunan pasar buah pada bangunan eks penjara Koblen belum bisa berjalan. Sebelum PT Dwi Budi Widjaja selaku pengelola telah mengantongi izin yang dibutuhkan. Terutama NIB. Machmud menjelaskan tujuan pembangunan pasar buah secara permanen dinilai baik. Sebab, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Meski begitu, pembangunan harus dilakukan pada lokasi yang tepat. Tidak hanya melihat terkait luas lahan kosong yang ada. "Apalagi bangunan eks penjara Koblen telah berstatus cagar budaya, dan mempunyai nilai sejarah di dalamnya. Sehingga bangunan tidak bisa dimanfaatkan sembarangan begitu saja," kata Machmud.&nbsp; Seperti yang dijelaskan pakar sejarah dari Roodebrug Soerabia. Pendirian pasar secara permanen dapat merusak material bangunan cagar budaya. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat menghilangkan nilai sejarah yang tertanam pada bangunan eks penjara Koblen.&nbsp; Sebelum terlambat dan agar tidak terjadi permasalahan ke depan, pihaknya meminta pemkot untuk lebih selektif Dalam pemberian izin. Harus benar-benar dicek peruntukan pemanfaatan bangunan. Sebelum, proses pengerjaan berjalan. "Hearing terkait hal ini akan kembali digelar. Pengelola dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) akan kami panggil untuk memberikan keterangan dalam pembangunan pasar ini," ujar dia.&nbsp; Kabid Distribusi Perdagangan Dinkopdag Surabaya Devie Afrianto menjelaskan Devie Afrianto mengatakan, selain tidak memiliki NIB, pihak pengelola pasar juga belum berkoordinasi dengan Dinkopdag. Baik itu secara lisan atau tertulis. Karena itu pelaksanaan pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebelum, mereka telah melengkapi prosedur pendirian pasar secara permanen.&nbsp; "Mereka belum ada komunikasi sama sekali ke kami. Apalagi, terbukti belum adanya NIB. Jadi belum boleh mendirikan bangunan. Segera, kami akan panggil pihak pengelola," kata Devie.

Pasar buah di eks penjara Koblen Kota Surabaya terhambat karena belum memiliki NIB dan izin pemanfaatan bangunan

Pembangunan Pasar Buah Eks Penjara Koblen Surabaya Belum Memiliki Izin

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/Pasar-Banyakan-762443194.jpg" alt="Kondisi terkini di Pasar Banyakan. (Foto: Wahyu Adji/JPRK)" width="100%">
<figcaption>Kondisi terkini di Pasar Banyakan. (Foto: Wahyu Adji/JPRK)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Proses appraisal pasar buah dan pasar Banyakan sepertinya masih panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari Radar Kediri (Jawa Pos Group), hingga kemarin (4/3), kedua aset milik pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah desa (pemdes) tersebut masih belum juga kelar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai saat ini keduanya belum dibebaskan," terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama kepada koran ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014406111/intip-progres-proyek-jalan-tol-kediri-kertosono-yang-bakal-jadi-akses-ke-bandara-dhoho-kediri">Intip Progres Proyek Jalan Tol Kediri-Kertosono yang Bakal Jadi Akses ke Bandara Dhoho Kediri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irwan mengatakan bahwa hingga kemarin, kedua aset tersebut belum dibebaskan karena memang proses appraisal masih terus berlanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kapan appraisal akan berlangsung, Irwan mengaku masih belum tahu. Besar harapan kedua aset tersebut bisa segera dibebaskan. Terutama untuk Pasar Banyakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu karena rencananya pasar tersebut akan digunakan untuk pelebaran Jalan PB Sudirman pada sisi barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014398365/tak-hanya-perkuat-konektivitas-tol-kediri-tulungagung-dipercaya-bakal-menumbuhkan-ekonomi-daerah-mataraman">Tak Hanya Perkuat Konektivitas, Tol Kediri -Tulungagung Dipercaya Bakal Menumbuhkan Ekonomi daerah Mataraman</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk sisi timur, Irwan mengatakan jika proses pelebarannya sudah rampung dilakukan. Bahkan, proses tersebut sudah dilakukan di akhir tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dibebaskan akan langsung dilakukan pelebaran," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irwan juga mengatakan bahwa pasar buah Banyakan juga terdampak. Nantinya, pasar tersebut termasuk dalam aset yang terdampak tol Kediri-Kertosono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014398011/kejar-kejaran-dengan-deadline-panitia-pengadaan-tanah-tol-kediri-tulungagung-terus-kebut-pekerjaan-rumah">Kejar-kejaran dengan Deadline, Panitia Pengadaan Tanah Tol Kediri-Tulungagung Terus Kebut Pekerjaan Rumah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait kapan pasar akan dipindah, Irwan juga mengaku belum tahu. Namun, menurut beberapa informasi, pasar yang berada di Jalan Raya Kediri-Nganjuk tersebut akan dipindah satu kilometer ke arah barat. Dengan lokasinya yang masih berada di tepi Jalan Raya Kediri-Nganjuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi membenarkan jika proses appraisal masih terus berlanjut. Dia berharap jika proses tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu karena proses pembebasan lahan Pasar Banyakan sangat penting. Sebab, selain akan dilakukan pembebasan, lokasi tersebut akan dibangun gapura selamat datang menuju bandara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014390862/pembangunan-fisik-dimulai-pada-april-2024-pembebasan-tanah-untuk-tol-kediri-tulungagung-baru-capai-7045-persen">Pembangunan Fisik Dimulai pada April 2024, Pembebasan Tanah untuk Tol Kediri-Tulungagung Baru Capai 70,45 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena Jalan PB Sudirman adalah akses utama untuk menuju ke bandara," tandasnya.</div>

Irwan Chandra Wahyu Purnama mengatakan bahwa kedua aset milik pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tersebut masih belum kelar.

Terdampak Tol Kediri-Kertosono, Proses Appraisal Pasar Buah Banyakan Masih Belum Kelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/Pasar-Buah-Banyakan-Dipindah-Akibat-Tergusur-Proyek-Tol-Kediri-832797769.jpg" alt="Lokasi Pasar Buah Banyakan yang terkena gusur atas Proyek Tol Kediri &ndash; Kertosono." width="100%">
<figcaption>Lokasi Pasar Buah Banyakan yang terkena gusur atas Proyek Tol Kediri &ndash; Kertosono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Proyek pembangunan tol Kediri-Kertosono memberikan banyak dampak. Salah satunya adalah penggusuran Pasar Buah Banyakan. Pedagang pasar yang terdampak proyek penggusuran akan dipindahkan ke sebelah barat. Bahkan, untuk kepentingan penggantian aset pasar, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sudah mengukur luas tanah dan jumlah bangunan. Pengukuran dilakukan pada Senin (20/11) sekitar pukul 11.00 di Pasar Buah Banyakan. Tanah dan bangunan yang terkena proyek dari pemerintah akan mendapatkan ganti berupa tanah dan bangunan. Karena hal tersebut, pengukuran yang dilakukan pada Senin (20/11) itu sangat penting untuk mengetahui jumlah yang akan diganti. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukardi yang dikonfirmasi mengenai pengukuran aset Pasar Buah Banyakan mengatakan. &ldquo;Betul siang ini (kemarin, Red) dilakukan pengukuran untuk aset&nbsp;Pasar Buah&nbsp;Banyakan,&rdquo;&nbsp;ujar Sukadi dikutip Radar Kediri. Tapi Sukadi sendiri masih belum memastikan jumlah lapak yang terkena proyek. Meski demikian, sesuai sketsa awal peta Tol Kediri &ndash; Kertosono, hanya sebagian dari pasar yang terdampak. Pemindahan akan dilakukan untuk semua pedagang pasar. Karena hal itu pengukuran pada Senin (20/11) dilakukan secara menyeluruh. Pengukuran tidak hanya bagian yang terdampak saja, terkait nasib mereka akan dipindahkan ke lokasi baru menurut Sukadi. Tempat relokasi menurutnya masih belum dipastikan sampai kemarin. &ldquo;Semuanya sedang disiapkan oleh pemkab dengan matang,&rdquo; ujarnya. Meski Sukadi masih belum menyebutkan tempatnya secara lengkap, sumber dari koran ini menyebut bahwa Pasar Buah Banyakan yang baru terletak tidak jauh dari lokasi lama. Hanya berjarak dua kilometer, pasar yang menjadi sebuah ikon Kabupaten Kediri itu tetap akan dibangun di jalur Kediri &ndash; Nganjuk. Masih sama berada di sisi utara jalan. Tepat, di lahan lapangan futsal yang sampai sekarang masih berjalan. &nbsp;&ldquo;Harganya (lahan di lapangan futsal, Red) sudah disepakati,&rdquo; kata sumber koran ini sembari menyebut dalam waktu dekat akan diserahkan uang ganti ruginya. Pembangunan Pasar Buah Banyakan disebut &ndash; sebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai dengan ketentuan, tempat relokasi itu harus sudah jadi lebih dulu sebelum pembangunan Tol Kediri &ndash; Kertosono. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengaku sudah membuat survey lapangan terkait pemindahan para pedagang Pasar Buah Banyakan. Pada Minggu lalu, pihak pemkab bersama jasa marga juga sudah mendatangi pasar. &ldquo;Tujuannya untuk mengecek kondisi pasar sebelum dilakukan pemindahan,&rdquo; ujar Tutik. Pertanyaan mengenai, kapan pemindahan akan dilakukan? Tutik sendiri belum bisa menyebutkan secara pasti. Karena, semuanya masih dalam proses. Apalagi terkait pemindahan pedagang ke lokasi baru nanti juga akan melibatkan banyak pihak. Ada 75 pedagang yang akan di pindah. Untuk memastikan pemindahan tidak menimbulkan keriuhan, menurut Tutik pihaknya terus selalu melakukan koordinasi, termasuk dengan pedagang pasar. Meski tidak menyebutkan waktu pemindahan, Tutik mengatakan saat proyek tol mulai dilakukan, lokasi Pasar Buah Banyakan yang lama sudah harus kosong. Sesuai kesepakatan pembangunan proyek yang akan mulai pada awal tahun depan, berarti pemindahan harus dilakukan akhir tahun ini. &ldquo;Kalau (lokasi, Red) pengganti atau sebagainya masih kita matangkan lagi,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Solekah, 45, pedagang mangga di Pasar Buah Banyakan mengaku sudah mengetahui rencana pemindahan. Meski begitu, sampai kemarin dia masih belum mengetahui lokasi pasar yang baru. &ldquo;Kapan akan dipindah juga belum tahu,&rdquo; kata Solekah. Solekah dan para pedagang lain bersepakat untuk meminta lokasi yang baru tak jauh dari lokasi yang lama. Hal tersebut, karena konsumen atau langganan tidak kesusahan mencari lapak pedagang yang baru. &nbsp;&ldquo;Semoga tetap dekat di jalan raya,&rdquo; harapnya.

Pekerjaan proyek jalan Tol Kediri – Kertosono ini menyebabkan pasar buah banyakan terkena imbasnya dan akan dipindahkan tempat yang baru.

Pasar Buah Banyakan Dipindah Akibat Tergusur Proyek Tol Kediri-Kertosono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pasar-induk-sidotopo_1.jpeg.jpg" alt="Pasar Induk Sidotopo Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasar Induk Sidotopo Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai keberadaan Pasar Induk Sidotopo dengan menggusur pasar buah lainnya mencederai semangat wali kota mendongkrak perekonomian pasca pandemi Covid-19.  ”Pedagang di pasar buah manapun harus diberdayakan. Jangan sampai pasar induk itu menggusur pasar buah lain,” kata Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Lutfiyah seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Pasar Induk di Sidotopo merupakan pengembangan pasar induk di Osowilangan (PIOS) yang kondisinya mati suri. PIOS adalah pasar induk khusus pedagang buah yang dikelola swasta dan berdiri pada saat era kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bambang D.H. di kawasan Tambak Osowilangun.  Masa perjanjian kerja sama antara Pemkot Surabaya dan PIOS selaku pengelola berdurasi lima tahun dan bisa diperpanjang atas kesepakatan semua pihak. Kerja sama yang diteken pada 2009 tersebut kini memasuki tahun ke-23 dan belum ada perubahan.  Belakangan, PIOS kembali membuka di kawasan Sidotopo. Namun, pendirian bangunan di lokasi tersebut diduga belum mengantongi izin.  Selain itu, dampak lain dari keberadaan pasar induk di Sidotopo, adalah kebijakan dari Satpol PP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah (UKM) dan Perdagangan Surabaya yang melakukan upaya penertiban melalui surat teguran terhadap pasar buah lain di wilayah Tanjungsari.  Seperti halnya surat Satpol PP Nomor 503/5467/.7.18/2022 dan surat Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Surabaya Nomor 510/10110/436.7.14/2022 yang ditujukan kepada pemilik pasar buah di Tanjungsari.  Surat tersebut berupa pemberitahuan kegiatan usaha dan pemanfaatan lahan.  ”Untuk mengetahui kejelasan persoalan itu, Komisi B memanggil pengelola pasar induk Senin (3/10). Biar semua ini jelas. Sesuai tupoksi kami adalah terkait izin usaha dari pasar itu,” ujar Lutfiyah.  Pada prinsipnya, Lutfiyah menjelaskan, pihaknya tidak menginginkan akses ekonomi dari pedagang buah di Surabaya dimatikan. ”Harus difasilitasi, jangan sampai dimatikan,” tutur Lutfiyah.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya meminta, Satpol PP dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya tidak asal menertibkan pedagang pasar buah di Tanjungsari. Apalagi semangat wali kota saat ini adalah meningkatkan perekonomian pasca pandemi.  ”Bagi pedagang buah yang merasa dirugikan, kami persilakan mengadu ke dewan,” kata dia.

DPRD Surabaya Sebut Pasar Induk Sidotopo Cederai Semangat Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ALPUKAT.jpg" alt="Buah Alpukat (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Buah Alpukat (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 yang merebak ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia telah membuat aktivitas perdagangan turut tertekan. Apalagi untuk produk buah impor seperti jeruk, kelengkeng, apel dan pir akibat terganggunya distribusi yang berdampak pada lonjakan harga di dalam negeri.  Berdasarkan data, sejak Januari hingga Februari saja, omset penjualan buah impor seperti jeruk santang dan jeruk sunkis mengalami penurunan sebesar 45 hingga 60 persen.  Hal ini pun seharusnya menjadi peluang bagi buah lokal untuk mengisi kebutuhan pasar. Direktur Buah dan Florikultura Kementan Liferdi Lukman pun menyebut bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini berdampak langsung terhadap impor buah-buahan asal Tiongkok.  “Jumlahnya menurun tajam. Berdasarkan data BPS, impor buah-buahan pada bulan Februari pada tahun 2020 sebanyak 14,5 ribu ton, turun 45 persen dibandingkan impor di bulan sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019, impor buah turun hingga 54 persen,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).  Menurutnya, kondisi tersebut justru membuka peluang besar bagi buah-buahan lokal untuk mengisi pasar, menggantikan buah impor.  “Buah-buahan lokal musiman seperti manggis, duku, alpukat,buah naga, jeruk saat ini sedang panen. Bahkan buah-buahan semusim seperti pisang, jambu biji, papaya, salak, semangka dan melon terus berbuah sepanjang tahun. Ketersediaan buah-buah lokal secara umum mencukupi,” ungkap pria asal Minang ini.  Untuk saat ini, buah-buahan yang sedang mengalami lonjakan permintaan, antara lain jambu biji, jeruk lemon dan alpukat. Pasalnya, buah-buah tersebut bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal virus korona  “Disinyalir sekitar 85 persen yang positif Corona tidak menunjukkan gejala karena memiliki imunitas yang baik,” terang dia.  Lebih lanjut, Liferdi menjelaskan bahwa ditengah pandemi Covid-19, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan buah-buahan lokal. Apalagi, pihaknya juga menggandeng perusahaan star up untuk menjual produk dalam negeri.  “Pasar online ini tidak semua punya akses langsung ke petani, oleh karena itu, kami akan siapkan sistem informasi peta ketersediannya,” tutupnya.

Buah Impor Turun Akibat Pandemi, Buah Lokal Siap Rajai Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pasar Buah

Berita Terkini