<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/tarif-trump-847917165.jpg" alt="Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Delegasi Tiongkok dan Amerika Serikat kembali melanjutkan pertemuan dagang untuk mencapai kesepakatan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Delegasi Tiongkok dan Amerika Serikat kembali melanjutkan pertemuan dagang untuk mencapai kesepakatan. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dikabarkan telah mengancam Afghanistan yang saat ini tengah dikuasai Taliban dengan konsekuensi yang tidak spesifik. Ancaman ini dilakukan atas dasar penolakan dari pihak Taliban untuk mengembalikan Pangkalan Bagram.</p> <p>Ancaman yang tidak jelas itu dilontarkan pada Sabtu (20/09/2025), sehari setelah pemerintah yang dikuasai Taliban menolak seruan Trump untuk mengembalikan pangkalan udara yang terletak sekitar 64 km (40 mil) dari ibu kota Afghanistan, Kabul.</p> <p>Dalam postingannya di platform media sosial Truth Social, Trump menulis &ldquo;<em>Jika Afghanistan tidak mengembalikan pangkalan udara Bagram kepada pihak yang membangunnya, yaitu Amerika Serikat, hal-hal buruk akan terjadi.&rdquo;</em></p> <p>Melansir <em>Fox New</em>s, Trump menegaskan bahwa Washington telah berusaha untuk mengambil pangkalan yang berfungsi sebagai pusat operasional pasukan Amerika Serikat setelah serangan 11 September tersebut.</p> <p>Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Jumat, ia mengonfirmasi bahwa pembicaraan dengan Afghanistan mengenai hal tersebut masih berlangsung, sambil menambahkan, &ldquo;Kami ingin mengambil alih kembali pangkalan tersebut.&rdquo;</p> <p>Mengutip<em> Aljazeera News</em>, sebelumnya pada Kamis (18/09/2025), Trump mengatakan bahwa pemerintahannya sedang berupaya untuk mengambil kembali pangkalan di Bagram, mengingat bahwa lokasinya secara strategis sangat vital karena kedekatannya dengan Tiongkok.</p> <p>&ldquo;Kami berusaha untuk mendapatkannya kembali,&rdquo; kata Trump.</p> <p>&ldquo;Kami memberikannya kepada Taliban tanpa imbalan apa pun,&rdquo; keluhnya, sambil menambahkan bahwa Bagram &ldquo;tepat satu jam perjalanan dari tempat Tiongkok memproduksi misil nuklirnya&rdquo;.</p> <p>Sebagai tanggapannya, Afghanistan menolak seruan Presiden Trump agar militer Amerika Serikat kembali ke negara tersebut dan mengambil alih pangkalan udara Bagram.</p> <p>Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Zakir Jalali menyatakan melalui media sosial bahwa Afghanistan siap untuk berunding, namun tetap menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan diizinkan untuk kembali mendirikan kehadiran militer di negara Asia Tengah tersebut.</p> <p>Penolakan ini membuat Trump mengkritik presiden sebelumnya, Joe Biden, karena menyerahkan pangkalan Bagram kepada Taliban selama penarikan pasukan pada 2021.</p> <p class="class-paragraph">Sejak tahun 2001, tepatnya setelah serangan 9/11, Amerika Serikat menguasai Pangkalan Udara Bagram, yang dibangun oleh Uni Soviet pada tahun 1950-an.</p> <p>Kemudian pada tahun 2021, ketika Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan secara rahasia dan meninggalkan pangkalan tersebut pada tengah malam tanggal 1 Juli, serta menyerahkannya kepada pemerintah Afghanistan yang saat itu dikuasai Taliban. (*)</p>

Presiden Donald Trump pada Sabtu mengancam Afghanistan jika Pangkalan Udara Bagram tidak dikembalikan ke Amerika Serikat.

Donald Trump Peringatkan Afghanistan untuk Mengembalikan Kontrol Pangkalan Bagram Ke Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/Screenshot_2025-01-17-11-10-31-974_comgoogleandroidgm-edit-3197159589.jpg" alt="Ilustrasi pedagang LPG 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang LPG 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Sales Branch Manager (SBM) LPG Surabaya, Andi Arifin memastikan ketersediaan LPG 3 Kg dalam kondisi aman. Bahkan setiap harinya, distribusi di Kota Pahlawan mencapai rata-rata 126 Ribu tabung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ada kondisi-kondisi tertentu, kami bisa menambah pasokan melalui mekanisme fakultatif 50-100 persen dari penyaluran harian. Kami pastikan stok LPG 3 Kg di Surabaya aman," ujar Andi, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia kemudian menjelaskan bahwa Pertamina menyalurkan LPG melalui jalur distribusi berjenjang. Mulai dari Pertamina ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), kemudian ke agen, pangkalan dan akhirnya ke konsumen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, ada 8 SPBE PSO (Public Service Obligation), 64 agen PSO, serta 1.854 pangkalan resmi, yang tersebar di berbagai titik di Surabaya. Terkait harga, HET LPG 3 Kilogram menyesuaikan ketentuan masing-masing daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya dibanderol Rp 18 Ribu. Kemudian HET Bright Gas 5,5 Kg Rp 90 Ribu, dan Bright Gas 12 Kg Rp 192 Ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melayani sekitar 181.837 rumah tangga yang terdaftar dalam periode 1 Januari hingga 5 Februari 2025, atau sekitar 88,3 persen dari total konsumen di Surabaya," tandas Andi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015614992/aturan-pembatasan-penjualan-dicabut-distribusi-lpg-3-kg-di-semarang-kembali-normal">Aturan Pembatasan Penjualan Dicabut, Distribusi LPG 3 Kg di Semarang Kembali Normal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 Kilogram sempat menggegerkan masyarakat. Bahkan di beberapa daerah, untuk mendapatkan gas melon, mereka harus rela antre berjam-jam di agen resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siti, salah seorang ibu rumah tangga di Dinoyo, Surabaya mengungkapkan keresahannya. Ia mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut karena pangkalan LPG 3 Kilogram jauh dari tempat tinggalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti beli di mana? pangkalan LPG itu jaraknya jauh, antreannya panjang, belum lagi kalau habis. Biasanya tinggal beli di warung dekat rumah, sekarang malah ribet," ujar Siti kepada JawaPos.com, Sabtu (1/2) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun pada Selasa (4/2) kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi agar pengecer kembali diperbolehkan untuk menjual LPG tabung 3 Kg, sambil kemudian pengecer memprotes pendaftaran menjadi sub pangkalan.&nbsp;<strong>(*)</strong></div>

Sales Branch Manager (SBM) LPG Surabaya, Andi Arifin memastikan ketersediaan LPG 3 Kg dalam kondisi aman.

Distribusi LPG 3 Kg di Surabaya Capai 126 Ribu Tabung per Hari, Stok Dipastikan Aman!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_KELANGKAAN-GAS-DI-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_04022025-8-1555919245.jpg" alt="Warga membeli LPG 3 kg bersubsidi yang masih langka karena keterbatasan stok di salah satu pangkalan gas di Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga membeli LPG 3 kg bersubsidi yang masih langka karena keterbatasan stok di salah satu pangkalan gas di Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dari pangkalan ke pengecer mulai normal setelah kebijakan pembatasan dicabut. Seperti halnya di Semarang, Jawa Tengah, pengecer atau yang sekarang disebut sub pangkalan mulai mendapat pasokan LPG 3 Kg untuk dijual ke warga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp 87 triliun," kata Bahlil, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad, seorang pemilik toko sembako di daerah Kota Lama, Semarang Utara, Jawa Tengah mengaku, distribusi gas melon sudah kembali lancar sejak hari Selasa lalu. Pangkalan sudah kembali mengirim ke para sub pangkalan seperti biasa, termasuk ke tokonya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa hari ini, alhamdulillah, sudah lancar," kata Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku menjual gas melon ke warga dengan harga Rp 21.000 per tabungnya. Dalam satu pekan, ia mendapat kiriman gas melon dari pangkalan sebanyak tiga kali, tepatnya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tiap pengiriman berjumlah 60 tabung gas melon. Itu artinya, dalam sepekan, Ahmad mendapat 180 tabung gas melon dari pangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015614087/jangan-panik-pemkot-surabaya-pastikan-pasokan-lpg-3-kg-aman-jelang-ramadhan">Jangan Panik! Pemkot Surabaya Pastikan Pasokan LPG 3 Kg Aman Jelang Ramadhan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad mengaku sepakat dengan rencana pemerintah untuk mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan, agar kepastian harga murah gas melon untuk warga tetap terjamin dan penjual seperti dirinya tetap bisa berjualan gas melon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setuju saya (jadi sub pangakalan) asal barangnya nggak langka lagi dan kita bisa tetap jualan gas seperti biasanya. Kalau kebijakannya baik kita masyarakat pasti mendukung,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada juga diucapkan oleh Rumini, seorang penjual gas melon eceran di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Menurut perempuan yang sudah lebih dari satu dekade berjualan gas melon itu, saat ini distribusi gas sudah lancar di pangkalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Walau kemarin ada kendala 1-2 hari saja. Sekarang kondisi sudah baik dan normal kembali," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumini setuju dengan wacana untuk bisa mengatur harga gas melon di level rakyat. Pasalnya, itu adalah gas yang sudah disubsidi oleh negara untuk rakyatnya. Di sisi lain Rumini juga sepakat jika status pengecer diubah menjadi sub pangkalan dan memiliki harga tetap agar tidak terlalu mahal untuk rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gas melon itu gas subsidi, yang digunakan untuk rumah tangga dan UMKM. Aturan kemarin kan memang untuk tepat sasaran sampai ke rakyat. Cuma karena kemarin dengar-dengar, ada yang jual sampai harga Rp 25.000 - Rp 28.000 itu mungkin dari pihak pengecer, saya lebih setuju jika harga dari pengecer disamakan. Ada HET lah di level pengecer," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dari pangkalan ke pengecer mulai normal setelah kebijakan pembatasan dicabut. 

Aturan Pembatasan Penjualan Dicabut, Distribusi LPG 3 Kg di Semarang Kembali Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_MENTERI-ESDM-TINJAU-PANGKALAN-GAS_HANUNG-HAMBARA_04022025-2-1062266863.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan gas melon. Salah satu yang telah dikunjungi adalah pangkalan di Jalan Tengku Bey, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin memastikan tidak ada permainan harga. Semua pangkalan wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah," kata Bahlil, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di pangkalan tersebut, Bahlil menemukan bahwa pangkalan menjual gas melon ke pengecer dengan harga Rp 18.000 per tabung. Namun, Bahlil mengaku menemukan pengecer, atau yang akan menjadi sub pangkalan, yang membeli dengan harga Rp 20.000 dari pangkalan lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bahlil, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Pasalnya dari Pertamina memberikan harga Rp 12.750 ke agen, lalu ke pangkalan sekitar Rp 15.000, dan ke masyarakat Rp 18.000 atau Rp 19.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau rakyat sudah di atas 20 ribu, ini yang tidak dibolehkan karena subsidi negara sudah Rp 87 triliun. Harapannya agar rakyat membeli di bawah Rp20 ribu, tapi masih ada di atas Rp20 ribu," tambah Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pemerintah membatalkan pelarangan penjualan LPG 3 Kg dari pangkalan ke pengecer, serta mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan, mulai dirasakan oleh warga. Salah satunya yang dialami Hendra, pemilik warung sembako di Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015614087/jangan-panik-pemkot-surabaya-pastikan-pasokan-lpg-3-kg-aman-jelang-ramadhan">Jangan Panik! Pemkot Surabaya Pastikan Pasokan LPG 3 Kg Aman Jelang Ramadhan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku, per 5 Februari 2025, penyaluran gas melon dari pangkalan ke pengecer lancar, termasuk ke warung sembakonya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin sempat sepi, tapi sejak keputusan presiden kemarin yang ngebolehin warung buat jualan gas lagi, sudah kembali lagi. Sekarang lancar lagi stok dari pangakalan," kata Hendra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku menjual gas melon dengan harga Rp 24.000 ke warga. "Dari keputusan kemarin sih makin lancar ya, kita dibolehin jualan lagi, dari pangkalan ke pengecer, dengan stok makin banyak warga pada bersyukur karena sempat susah cari gas," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendra mengaku setuju jika pengecer diubah statusnya menjadi sub pangkalan, agar tetap bisa berjualan gas melon lagi. Pasalnya, jika hanya membeli ke pangkalan, warga akan kesulitan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena, enggak semua orang aksesnya bisa ke pangkalan, di warung lebih mudah untuk menjangkau orang-orang yang mau beli gas," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal senada juga dirasakan oleh Dandi, pemilik Toko Barang Harian Alif di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, Riau. &ldquo;Sampai hari ini, lancar-lancar aja. Saya ambil dari pangkalan itu Rp 20.000. Saya jual Rp 23.000,&rdquo; kata Dandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku biasanya membeli hingga 50 tabung gas melon dari pangkalan, kemudian menjualnya ke warga. Jumlah tersebut biasanya habis dalam waktu satu minggu. Sebagai pengusaha kecil, Dandi tak menolak kebijakan pemerintah yang akan mengubah pengecer menjadi sub pangkalan, asal tetap bisa mendapat keuntungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi tergantung harganya. Saya sebagai pedagang, wajar ambil keuntungan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kebijakan pemerintah membatalkan pelarangan penjualan LPG 3 Kg dari pangkalan ke pengecer mulai dirasakan warga.

Bahlil Sidak Pangkalan, Distribusi LPJ 3 Kg ke Pengecer Mulai Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/JKT_TRUK-DROPING-LG-DI-SERBU-WARGA_HANUNG-HAMBARA_03022025-2-3133611730.jpg" alt="Petugas melayani warga untuk menukarkan gas 3kg atau gas Melon di Cibodas, Kota Tangerang, Senin (3/2/2025). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga untuk menukarkan gas 3kg atau gas Melon di Cibodas, Kota Tangerang, Senin (3/2/2025). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf angkat bicara soal kelangkaan LPG 3 Kg di masyarakat. Dia mengatakan, kebijakan baru yang mulai diterapkan itu bertujuan agar masyarakat mendapat harga paling murah.&nbsp;</p> <p>"Ya itu maksudnya kan biar tentu penerima manfaat itu ya, pengguna itu, mendapatkan harga yang paling murah," tuturnya ditemui di Kantor Kemensos, Senin (3/2) petang.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat menyebut bahwa harga gas melon ini harusnya berkisar Rp 12 ribu. Sebab, pemerintah telah memberikan subsidi Rp 30 ribu per tabungnya. Namun, nyatanya di lapangan banyak yang harganya di atas itu.&nbsp;</p> <p>"Jadi cuma itu aja bahwa kemudian ada (larangan dijual eceran), ide dasarnya adalah itu&nbsp;(harga lebih murah,red)," ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipul itu. Namun, dia memastikan pemerintah tetap memantau kondisi di lapangan usai kebijakan tersebut diambil.&nbsp;</p> <p>Selain itu, kata dia, tak menutup kebijakan tersebut dipertajam lagi dengan mengalihkan semua ke penerima manfaat tanpa perantara. Yang mana data penerima manfaat dapat diambil dari data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang sudah memasuki tahap akhir oleh BPS.</p> <p>Dengan begitu, risiko harga dikerek naik secara ugal-ugalan pun dapat dicegah. Mengingat, subsidi LPG 3 kg ini dikhususkan untuk warga miskin, umkm kecil, nelayan, dan lainnya.&nbsp;</p> <p>Untuk diketahui, masyarakat mengeluhkan kelangkaan LPG 3 kg lantaran kebijakan baru Kementerian ESDM yang melarang penjualan gas ukuran ini secara eceran.</p> <p>Pasalnya, tak ada lagi warung kelontong yang menjualnya. Masyarakat diminta langsung ke agen untuk bisa mendapatkan LPG 3 Kg ini.</p> <p>Yang jadi persoalan, lokasi agen tak selalu ada di lingkungan sekitar. Akibatnya, warga harus menempuh jarak jauh yang kemudian menyebabkan antrean panjang karena jumlah agen yang terbatas.</p>

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, kebijakan yang baru diterapkan itu bertujuan agar masyarakat mendapat harga paling murah.

LPG 3 Kg Hanya Dijual Terpusat di Pangkalan, Mensos Saifullah Yusuf: Biar Penerima Manfaat Dapat Harga Paling Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/Antrean-Warga-Membeli-Gas-3-Kg-Dery-Ridwansah-1-1911121960.jpg" alt="Warga antri membeli gas elpiji 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga antri membeli gas elpiji 3 kg. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mulai 1 Februari 2025, Pertamina melarang pengecer menjual Elpiji 3 Kg. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran, menghindari kelangkaan, dan menjaga stabilitas harga.&nbsp;</p> <p>Bagi pengecer atau individu yang ingin tetap berjualan Elpiji 3 Kg secara legal, mereka harus menjadi pangkalan resmi dengan mendaftar melalui sistem OSS (<em>Online Single Submission</em>) atau situs Kemitraan Pertamina. Lalu, bagaimana cara mendaftar dan apa saja persyaratannya? Berikut langkah-langkahnya.&nbsp;</p> <p><strong>Pendaftaran Melalui OSS</strong></p> <ol> <li>Buat Akun OSS</li> </ol> <p>- Kunjungi <em>https://www.oss.go.id</em></p> <p>- Klik "Daftar&rdquo;, isi formulir, centang persetujuan, lalu klik "Submit"</p> <p>- Aktivasi akun melalui email, kemudian login&nbsp;</p> <ol start="2"> <li><strong> Ajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)</strong></li> </ol> <p>- Masuk ke menu "Permohonan" &rarr; pilih Izin Usaha Mikro &amp; Kecil (IUMK)</p> <p>- Pilih Nomor Induk Berusaha (NIB), isi data usaha, lalu klik "Proses NIB"</p> <p>- Cetak dokumen NIB sebagai bukti legalitas usaha&nbsp;</p> <ol start="3"> <li><strong> Melengkapi Data yang Diperlukan</strong></li> </ol> <p>- Data usaha: lokasi, jenis barang/jasa, dan dokumen persetujuan lingkungan&nbsp;</p> <p>- Pendaftaran juga bisa melalui aplikasi OSS Indonesia di Play Store &amp; App Store&nbsp;</p> <p><strong>Pendaftaran Melalui Situs Kemitraan Pertamina</strong></p> <ol> <li>Buka Situs &rarr; https://kemitraan.pertamina.com</li> <li>Registrasi &amp; Lengkapi Dokumen</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp; - KTP, NPWP, bukti kepemilikan lahan, SIUP, TDP, dan surat izin lainnya&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;&nbsp; - Surat referensi bank &amp; dokumen persetujuan lingkungan&nbsp;</p> <ol start="3"> <li>Verifikasi &amp; Persetujuan</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp; - Jika memenuhi syarat, akan diterbitkan surat keterangan sebagai penyalur Elpiji 3 Kg&nbsp;</p> <p><strong>Persyaratan Pangkalan Resmi</strong></p> <p>- Harus memiliki papan pengenal sebagai agen resmi Pertamina&nbsp;</p> <p>- Operasional harus sesuai prosedur Pertamina&nbsp;</p> <p>- Mematuhi regulasi distribusi untuk memastikan Elpiji 3 Kg tetap tersedia dan harga stabil&nbsp;</p> <p>Dengan aturan ini, distribusi Elpiji 3 Kg diharapkan lebih terkontrol, mengurangi kelangkaan, serta memastikan gas melon tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs OSS atau Kemitraan Pertamina.</p>

Pertamina larang pengecer jual Elpiji 3 Kg untuk memastikan distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran, menghindari kelangkaan,

Pertamina Resmi Larang Pengecer Jual Elpiji 3 Kg, Begini Cara Jadi Pangkalan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG-20240910-WA0011-1872935532.jpg" alt="Patung Garuda di IKN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Patung Garuda di IKN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) turut menjadi atensi Angkatan Laut. Beberapa rencana mereka siapkan untuk memastikan agar pangkalan-pangkalan TNI AL di sekitar IKN bisa dioptimalkan. Baik pangkalan di Balikpapan maupun di Makassar.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa instansinya sudah menyiapkan Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan untuk ditingkatkan statusnya. Namun, untuk sementara mereka akan memaksimalkan pangkalan yang sudah ada.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Jadi, untuk IKN, Angkatan Laut memang sudah menyiapkan Lanal Balikpapan untuk dijadikan Lantamal (Pangkalan Utama TNI AL),&rdquo; kata Laksamana Ali.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/015075286/6-rekomendasi-game-android-terbaik-di-indonesia-2024-gamer-wajib-coba">6 Rekomendasi Game Android Terbaik di Indonesia 2024, Gamer Wajib Coba</a></strong><br /> <p dir="ltr">Dengan kenaikan status tersebut, Lanal Balikpapan nantinya akan dipimpin oleh seorang perwira tinggi bintang satu. Selain itu, beberapa fasilitas di pangkalan tersebut juga akan ditingkatkan. Tujuannya tidak lain agar pangkalan tersebut dapat digunakan oleh kapal-kapal TNI AL untuk bersandar.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Mudah-mudahan bisa menjadi lantamal ditingkatkan statusnya dan nanti bisa kita bangun dermaga di sana. yang penting kan dermaga untuk kapal-kapalnya,&rdquo; ungkap Ali.</p> <p dir="ltr">Sebagai back up pangkalan di Balikpapan, Ai menyampaikan bahwa Angkatan Laut mengandalkan pangkalan yang berada di Makassar. Pangkalan tersebut akan dipakai sebagai back up selama pangkalan di Balikpapan ditingkatkan status dan fasilitasnya.&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015075290/aaliyah-massaid-ungkap-perubahan-dialaminya-usai-menikah-dengan-thariq-halilintar">Aaliyah Massaid Ungkap Perubahan Dialaminya Usai Menikah dengan Thariq Halilintar</a></strong><br /> <p dir="ltr">&rdquo;Sementara di Balikpapan dibangun, kemudian setelah jadi lantamal beberapa tahun kemudian baru mungkin kita akan jadikan dia kodamar,&rdquo; jelas dia.</p> <p dir="ltr">Selain itu, lanjut Ali, pihaknya juga sudah menyiapkan rencana untuk membangun Markas Besar TNI AL (Mabesal) di IKN. Yang pasti, Angkatan Laut mendukung program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.&nbsp; Termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Beberapa rencana mereka siapkan untuk memastikan agar pangkalan-pangkalan TNI AL di sekitar IKN bisa dioptimalkan.

Dukung Pemindahan Ibu Kota ke IKN, TNI AL Siapkan Lanal Balikpapan dan Pangkalan di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gas-LPG-2-Kg-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Pekerja menata tabung LPG 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menata tabung LPG 3 Kg subsidi di salah satu agen toko sembako, Manggarai, Jakarta, Senin (11/7/2022).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mulai 1 Januari 2024, LPG tabung 3 kg atau tabung melon hanya dapat dibeli pengguna LPG yang telah terdata. Mereka yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub penyalur/pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.</p> <p>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tepat sasaran.</p> <p>&rdquo;Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran,&rdquo; ujarnya di Jakarta kemarin (19/12).</p> <p>Tutuka mengimbau masyarakat yang belum terdata agar segera mendaftar sebelum membeli LPG tabung 3 kg. Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di penyalur/pangkalan resmi. &rdquo;Masyarakat tidak perlu khawatir karena pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK,&rdquo; ungkap Tutuka.</p> <p>Selain mudah dan cepat dalam pendaftarannya, Tutuka memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi konsumen. Pemerintah dan badan usaha penerima penugasan (PT Pertamina) menjamin bahwa data konsumen LPG 3 kg yang sudah terdaftar dan terdata di merchant app Pertamina akan terlindungi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.</p> <p>Data yang tercatat hingga November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna LPG 3 kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. Untuk memaksimalkan pendataan LPG 3 kg tersebut, pemerintah mendorong para pengguna LPG melon yang belum terdata untuk segera mendaftar. &rdquo;Pendataan pengguna LPG 3 kg ini sebagai langkah awal proses transformasi ini sejak 1 Maret sampai 31 Desember 2023,&rdquo; jelas Tutuka.</p> <p>Pendataan pengguna LPG 3 kg itu merupakan tindak lanjut nota keuangan tahun 2023. Yaitu, komitmen pemerintah melakukan langkah-langkah transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima atau by name by address dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial secara bertahap.</p> <p>Pendistribusian LPG 3 kg perlu dilakukan secara tepat sasaran mengingat LPG 3 kg merupakan barang penting sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. Selain itu, LPG 3 kg memiliki sasaran pengguna, yakni rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019. <strong>(dee/c14/fal)</strong></p>

Mulai 1 Januari 2024, LPG tabung 3 kg atau tabung melon hanya dapat dibeli pengguna LPG yang telah terdata.

Mulai 1 Januari 2024, Pemerintah Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Pembeli Wajib Terdaftar di Pangkalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7622_25074_KAPAL-DITENGGELAMKAN-3.jpg" alt="PELEDAKAN KAPAL: Kementerian Kelautan dan Perikanan meledakan empat kapal asing di Perairan Pulau Datok, Kalimantan Barat, Senin (19/10)." width="100%">
<figcaption>PELEDAKAN KAPAL: Kementerian Kelautan dan Perikanan meledakan empat kapal asing di Perairan Pulau Datok, Kalimantan Barat, Senin (19/10).</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan, kawasan yang rawan kapal asing melakukan tindakan illegal fishing di antaranya terjadi di Laut China Selatan, Laut Arafura, dan Utara Sulawesi. Karena itu pengamanan pangkalan utama TNI AL harus terus diperkuat.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Komandan Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak, Laksanama Pertama Heru Santoso mengungkapkan, meningkatnya status kerawanan di Laut China Selatan, pihaknya sudah mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil. Terlebih saat ini sedang menjadi wilayah sengketa.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Salah satunya dengan memperkuat pangkalan terdepan di perairan Natuna. Termasuk menurutnya, Lantamal XII Pontianak sebagai garis pendukung.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Selain itu, untuk mengantisipasi laju pencurian ikan atau praktik illegal fishing di perairan Indonesia, pihaknya akan meningkatkan sinergisitas dengan pihak lain seperti PSDKP. &ldquo;Sinergisitas kita tingkatan terus, termasuk dengan TNI AU, pengawasan dari udara dan PSDKP,&rdquo; tukasnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Terkait kerugian akibat illegal fishing, Budi Halomoan, selaku Direktur Kapal Pengawas Ditjen PSDKP mengatakan, sampai saat ini belum ada penelitian yang akurat. Tetapi dari hasil tangkapan bisa dilihat, berapa jumlah ikan yang ditangkap pelaku, dikalikan dengan harga ikan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Misal jumlah ikan rata-rata 5 ton, dikalikan dengan harga ikan sesuai dengan jenisnya, maka bisa dihitung berapa besaran kerugian negara. Seperti yang disebut ibu Menteri, Susi Pudji Astuti, besaran kerugian negara dalam satu tahun mencapai Rp 300 triliun. Itu di satu titik, belum lagi di titik lainnya dan juga belum termasuk kerusakan lingkungan,&rdquo; bebernya. <strong>(arf/hsn/JPG)</strong></p>

Rawan Illegal Fishing, TNI AL Perkuat Pangkalan di Perairan Natuna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pangkalan

Berita Terkini