<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/pelanggaran-imigrasi-2110820093.jpg" alt="Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan dan Nigeria karena palsukan dokumen paspor dan izin tinggal. (YOGI WAHYU PRIYONO/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan dan Nigeria karena palsukan dokumen paspor dan izin tinggal. (YOGI WAHYU PRIYONO/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua warga negara asing (WNA) berinisial MA, 35 asal Pakistan dan UCV, 25, asal Nigeria. Keduanya ditangkap lantaran melukakan pemalsuan dokumen dan melanggar izin tinggal.&nbsp; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Bugie Kurniawan mengatakan, kedua WNA itu merupakan sindikat pemalsuan dokumen untuk pembuatan paspor RI. Makanya kedua WNA itu ditindak tegas atas pelanggaran izin tinggal. "Yang pertama seorang WNA asal Pakistan berinisial MA mengajukan permohonan paspor RI menggunakan dokumen yang diduga &ldquo;asli tapi palsu&rdquo; (aspal), " kata Bugie, Senin (15/9). Dari hasil pemeriksaan mengungkap bahwa MA tidak memiliki izin tinggal sah dan telah membayar Rp 8 juta&nbsp; kepada seorang sesama warga Pakistan bernama Abid untuk membantu pembuatan paspor. "MA kini ditahan di Ruang Detensi Kanim Jaksel dan dijerat Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta, " ujarnya. Sementara itu, lanjut Bugie,WNA asal Nigeria berinisial UCV yang terbukti melakukan overstay selama 72 hari. Dari hasil pemeriksaan, diketahui UCV tidak lagi tinggal di alamat sesuai izin tinggal dan tidak memahami identitas sponsornya. "Sesuai Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2011, UCV dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, " kata Bugie.&nbsp; &ldquo;Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sindikat pemalsuan dokumen masih beroperasi dan upaya melanggar izin tinggal terus terjadi. Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian, " imbuhnya.&nbsp; Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas aparatur keimigrasian. Seluruh tindakan Kanim Jaksel juga berpijak pada Core Value Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: PRIMA yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengajak masyarakat untuk tetap waspada. tidak mudah tergiur tawaran jasa pembuatan dokumen instan yang tidak sah, serta aktif melaporkan indikasi pelanggaran hukum keimigrasian. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kedaulatan negara.(ygi)&nbsp;

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap dua Warga Asing karena pemalsuan dokumen dan pelanggaran izin tinggal.

WN Pakistan dan Nigeria Jadi Sindikat Pemalsuan Dokumen dan Overstay di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/polda-surabaya-1053550763.jpg" alt="Press release capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya selama 2024. (Humas Imigrasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Press release capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya selama 2024. (Humas Imigrasi Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya telah memulangkan atau deportasi 44 warga negara asing (WNA) selama 2024. Pelanggaran paling banyak adalah WNA melebihi izin tinggal atau overstay.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani dalam press release, Rabu (25/12) kemarin. Ia menyadari bahwa capaian gemilang ini adalah buah dari kerja keras pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai sepanjang tahun 2024 ini telah kita lihat hasilnya. Saya ucapkan apresiasi atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan penuh tanggung jawab," ujar Ramdhani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan capaian kinerja terkait penerbitan izin tinggal keimigrasian. Hampir empat ribu izin tinggal diterbitkan Kantor Imigrasi Surabaya selama 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tepatnya adalah 3.922 izin tinggal dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Dengan rincian 1.049 izin tinggal kunjungan, 2.690 izin tinggal terbatas (ITAS) dan 183 izin tinggal tetap (ITAP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tugas dan fungsi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Kantor Imigrasi Surabaya mencatat per 22 Desember 2024, kedatangan wisatawan sebanyak 1.240.124 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni terdiri dari 946.412 wisatawan domestik (WNI) dan 293.712 wisatawan mancanegara (WNA). Untuk keberangkatan dari Pemeriksaan Imigrasi Bandara Juanda, tercatat 1.132.315 orang. (870.353 WNI dan 261.962 WNA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komitmen pelayanan excelent service terus menjadi perhatian saya. Dalam hal pelayanan, kami berhasil meraih penghargaan dari Menteri Hak Asasi Manusia. Capaian yang cukup mengesankan," tukas Ramdhani.</div>

"Kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai sepanjang tahun 2024 ini telah kita lihat hasilnya. Saya ucapkan apresiasi," ujar Ramdhani.

Kinerja Gemilang! Imigrasi Surabaya Deportasi 44 WNA Overstay sepanjang 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/IMIGRASI-26-366212864.jpg" alt="Kantor Imigrasi Tanjung Perak kembali melakukan operasi keimigrasian terhadap beberapa perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kantor Imigrasi Tanjung Perak kembali melakukan operasi keimigrasian terhadap beberapa perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Imigrasi Tanjung Perak kembali melakukan operasi keimigrasian terhadap beberapa perusahaan yang disinyalir memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA(&gt;. Kali ini sebanyak tujuh petugas Imigrasi diturunkan menyasar perusahaan yang berada dikawasan Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai Rabu (21/8). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, I Gusti Bagus M. Ibrahiem mengatakan bahwa, operasi dengan tajuk Jagratara ini merupakan operasi lanjutan jilid kedua yang mana pada operasi pertama telah dilaksanakan serentak oleh Kantor Imigrasi seluruh Indonesia pada bulan Mei lalu. &ldquo;Operasi pengawasan untuk orang asing ini dilaksanakan dengan metode mendatangi langsung beberapa target yang telah dilakukan pemetaan sebelumnya," ujar pria yang akrab disapa Gusti ini dalam keterangannya. Gusti menjelaskan, operasi serentak selama dua hari ini sendiri digalakkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk menegakkan aturan keimigrasian terhadap warga negara asing terutama terkait penyalaghunaan izin tinggal maupun overstay. &ldquo;Pada operasi ini anggota kami mendatangi tiga perusahaan yang ada di Kawasan perindustrian Kabupaten Gresik dengan tujuan pemeriksaan dan pengecekan data TKA di perusahaan dilengkapi dengan dokumentasi dan pengambilan data TKA,&rdquo; imbuh alumni AIM 4 ini. Operasi pengawasan ini, lanjut Gusti, diharapkan menjadi momentum untuk pengumpulan informasi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Hal ini penting guna memastikan keterlibatan orang asing di setiap perusahaan tersebut legal dan lengkap dokumen-dokumen keimigrasiannya. "Pada operasi yang dilaksanakan dari hari rabu hingga kamis tersebut tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran izin tinggal maupun overstay yang dilakukan para pekerja asing," pungkasnya.

Operasi pengawasan untuk orang asing dilaksanakan dengan metode mendatangi langsung beberapa target yang telah dilakukan pemetaan sebelumnya

Operasi Jagratara II, Imigrasi Tanjung Perak Sisir TKA di Perusahaan yang Kedapatan Overstay

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/WNA-Afrika-ditangkap-antara-1972792054.jpg" alt="Sejumlah warga negara asing (WNA) asal Afrika saat diamankan oleh petugas Imigrasi Bandara Soetta di salah satu Apartemen di Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga negara asing (WNA) asal Afrika saat diamankan oleh petugas Imigrasi Bandara Soetta di salah satu Apartemen di Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang mengamankan sebanyak 11 orang warga negara asing (WNA) asal Afrika yang melanggar izin tinggal di Indonesia. Pengamanan ke 11 orang warga Afrika tersebut dilakukan dalam operasi pengawasan orang asing di salah satu Apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (1/06) dini hari. "Dari ke 11 warga negara Afrika ditangkap di salah satu apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Sekarang kami lagi tahap pemeriksaan dokumen-dokumen WNA tersebut," kata Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Muhammad Tito Andrianto di Tangerang, Kamis. Ia menyebutkan, dalam operasi yang dilakukannya itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait aktivitas orang asing mengganggu ketertiban umum di wilayahnya itu. Sehingga, pihaknya pun langsung menindak para WNA tersebut dengan memeriksa dokumen keimigrasiannya. "Bentuk pelanggarannya, karena mereka tidak bisa menunjukkan dokumennya selama tinggal di Indonesia, makanya kami tangkap," katanya. Sejauh ini, kata Tito, penyidik Imigrasi masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 11 WNA tersebut. Mereka masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait izin tinggal di Indonesia. "Untuk informasi lengkapnya kita akan diberi tahu setelah penyelidikan telah lengkap," ujarnya. Ia juga menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan, sebagian dari WNA asal Afrika itu mengetahui akan kehadiran tim operasi gabungan, sehingga petugas di lapangan mengalami sedikit kendala dalam pencarian warga asing itu. "Penangkapan WNA tersebut dibarengi dengan pengejaran, lantaran WNA tersebut lari saat hendak ditangkap. Dan ada dua WNA lainnya ditangkap oleh tim gabungan yang berpencar di area parkir Apartemen," kata dia. (*)

Pengamanan ke 11 orang warga Afrika tersebut dilakukan dalam operasi pengawasan orang asing di salah satu Apartemen di Cengkareng, Jakarta B

Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Tangkap 11 WNA Asal Afrika di Cengkareng   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/antarafoto-penangkapan-wn-rusia-di-bali-100323-fik-1.jpg" alt="Warga negara Rusia berinisial AG (kanan) dan RK (kiri) digiring petugas saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (10/3/2023). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa" width="100%">
<figcaption>Warga negara Rusia berinisial AG (kanan) dan RK (kiri) digiring petugas saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (10/3/2023). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menangkap satu keluarga beranggotakan empat orang asal Rusia di Bali karena mereka tinggal melebihi masa izin tinggal yang diberikan oleh imigrasi (overstay), dikutip dari ANTARA.  Kepala Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Keimigrasian (TIKIM) Kantor Imigrasi Ngurah Rai Sandro Bobby Raymon Limbong saat jumpa pers di aula kantornya, Badung, Bali, Jumat (10/3), menyampaikan izin tinggal empat WNA asal Rusia itu berakhir pada 16 November 2022.  "Kami menangkap empat warga negara Rusia. Itu satu keluarga, dengan inisial SM, KM, MS, dan AM. Mereka ditangkap pada 8 Maret 2023," tutur Sandro Limbong.  Ia menjelaskan empat WNA Rusia itu sebenarnya ingin kembali ke negaranya, tetapi mereka menghindari kewajiban wajib militer Pemerintah Rusia.  "Itu juga yang terjadi dengan empat warga negara Rusia yang overstay, sebenarnya mereka ingin pulang, tetapi mereka menghindari wajib militer. Oleh karena itu, mereka tidak pulang, overstay, dan akhirnya tertangkap petugas," ungkap pejabat Imigrasi Ngurah Rai itu.  Kemudian, dia lanjut menyampaikan Imigrasi Ngurah Rai juga menangkap dua WNA asal Arab Saudi berinisial AAMA (usia 27 tahun), dan MDMA (usia 24 tahun).  "Yang bersangkutan diamankan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dikarenakan mereka tinggal melebihi masa izin tinggal-nya atau overstay selama 27 hari," ujar Sandro.  Dua WNA asal Arab Saudi itu masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (VoA).  "Mereka memiliki izin tinggal visa on arrival (VoA) terakhir pada 29 November 2022," ucapnya.  Imigrasi Ngurah Rai menyampaikan dua WNA itu saat ini mengalami gangguan psikis sehingga mereka tidak dapat dihadirkan di hadapan media saat rilis pengungkapan kasus di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Badung, Jumat.  "Yang bersangkutan kurang enak badan, dan sedang ada gangguan psikis. Jadi, untuk mengamankan kondisi yang bersangkutan, mereka tidak bisa dihadirkan," kata Sandro.  Untuk sementara ini, Imigrasi Ngurah Rai masih mendalami keterangan dari empat WNA asal Rusia dan dua WNA asal Arab Saudi itu. Imigrasi juga belum mengumumkan sanksi keimigrasian yang bakal dikenakan kepada mereka.  Jika mengamati kasus-kasus WNA yang overstay, umumnya mereka akan dideportasi oleh Imigrasi pulang ke negaranya. Nantinya, kantor Imigrasi terkait akan mengajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI agar mereka yang dideportasi masuk daftar cekal sehingga WNA tersebut tidak dapat kembali masuk ke Indonesia.

Overstay Demi Mangkir Wamil, 4 Orang Asal Rusia Ditangkap di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/selatan-kedatangan-pertama-Jemaah-Haji-Jawa-Timur-diptawahyu4.jpg" alt="Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Suasana kedatangan jamaah haji di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com – Syarat berupa rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) untuk pembuatan paspor haji dan umrah dicabut. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim kemarin.  Dia menyampaikan, kebijakan itu sempat dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Selasa (21/2) lalu.  Pada prinsipnya, kata Silmy, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan maksimal untuk jemaah haji dan umrah. Baik pada saat pembuatan paspor maupun ketika proses keberangkatan dan kepulangan. ”Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah,’’ tuturnya dalam keterangan pers yang diterima Jawa Pos kemarin.  Silmy menambahkan, persyaratan permohonan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 4. Sedangkan pencabutan rekomendasi Kemenag tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI bagi Jemaah Haji dan Umrah Nomor IMI-GR.01.01-0070 tertanggal 22 Februari 2023.  Silmy menyebut, pencabutan syarat rekomendasi Kemenag bukan berarti imigrasi tidak melakukan pengawasan. Dia menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor imigrasi serta tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) melalui wawancara singkat oleh petugas.  Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Nur Arifin tak banyak komentar soal kebijakan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa tugas dan fungsi penerbitan paspor berada di wilayah imigrasi Kemenkum HAM. Pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur persyaratan penerbitan paspor itu, termasuk untuk umrah dan haji.  Persyaratan surat rekomendasi untuk paspor itu pernah dikeluhkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI Firman M. Nur. Dia meminta agar syarat tersebut dicabut karena memberatkan masyarakat. Selain itu, kata dia, surat rekomendasi Kemenag tidak menjamin jemaah umrah tidak kabur dan menjadi tenaga kerja nonprosedural di Saudi. Meski sejatinya jumlah jemaah yang overstay pun sangat sedikit. ”Masih di bawah 0,05 persen dari jumlah jemaah umrah Indonesia,’’ ungkapnya.

Tak Efektif Cegah Overstay, Syarat Rekom Paspor Haji-Umrah Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WNA-PAKISTAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sudah 4 tahun ini AA mengarungi mahligai rumah tangga bersama SA, wanita asal Lakarsantri, Surabaya, dengan aman. Keduanya menjalankan bisnis di kawasan Ampel. Namun, kini pria asal Pakistan itu tidak lagi bisa melanjutkan usaha bersama istrinya.  Kamis (3/2), dia dideportasi atau dipulangkan paksa ke negara asalnya oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Kanwil Kemenkumham Jatim. Sebab, AA telah melakukan pelanggaran kartu izin tinggal terbatas (Kitas). Izin tinggal lelaki 41 tahun itu sudah kadaluarsa. Lebih dari 60 hari.  ‘’Ada bisnis toko emas dan permata di daerah Ampel bersama istri,” ungkap AA dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (2/2).  Dia berdalih tidak mengetahui bahwa Kitas yang dimiliki sudah kadaluarsa. Padahal, berdasarkan catatan keimigrasian, batas waktu izin tinggalnya AA sudah habis cukup lama. Yakni, selama 130 hari terhitung sejak Kitas diterbitkan.  Sejauh ini, AA mengaku belum ada rencana untuk tinggal tetap di Surabaya atau Indonesia. Yang jelas, dia akan kembali setelah masa cekalnya habis. “Sekitar enam bulan. Nanti saya urus dan saya lengkapi dokumen-dokumennya,” katanya.  Sementara itu, Kepala Seksi Inteligen Pendindakan dan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Sonny Noor Bhuwono mengatakan, sesuai prosedur penindakan ada dua tahap. Yaitu, pembinaan dan penindakan.  “Ada batas waktu maksimal 60 hari, yang bersangkutan bisa membayar denda administrasi dan dilakukan pembinaan. Kalau sudah lebih dari itu, maka kita deportasi,” tegasnya.  Sonny mengatakan, aktivitas AA sudah masuk dalam pantuan tim Inteldakim. Setelah dicek, ternyata Kitas yang dimiliki memang sudah tidak berlaku. Batas waktu atau masa tinggalnya di Indonesia sudah kadaluarsa. “Dia overstay terlalu lama sehingga harus ditindak,” katanya.  Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Wawan Anjaryono menambahkan, AA tercatat masuk ke Indonesia pada 29 Februari 2020. Yang bersangkutan menggunakan visa kunjungan indeks B211A. Penjaminnya SA selaku istrinya. Nah, visa kunjungan AA sudah diperpanjang sampai tiga kali.  Pada 4 September 2020, lanjut Wawan, istri AA mengajukan visa tinggal terbatas dan baru diterbitkan pada 19 Oktober 2020. Izin itu berlaku sampai 19 September 2021 lalu. “Ternyata, sejak saat itu izin tinggalnya tidak diperpanjang. Karena itu, kami melakukan penindakan,” pungkasnya.

Nikahi Wanita Surabaya, Kitas Kedaluarsa, Pebisnis Emas Dideportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rilis-WNA-Afrika-ist.jpeg" alt="Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi DKI Jakarta, Safar F Godam dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Barron Ihsan saat rilis penangkapan tiga WNA Afrika di kantor Imigrasi DKI Jakarta, Rabu (24/2). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi DKI Jakarta, Safar F Godam dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Barron Ihsan saat rilis penangkapan tiga WNA Afrika di kantor Imigrasi DKI Jakarta, Rabu (24/2). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga orang Warga Negara Asing (WNA) asal Afrika diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat (Jakpus) lantaran tak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan dan diduga melebihi masa izin tinggal yang berlaku (overstay).  ’’Belum bisa dipastikan mereka warga negara mana karena belum dapat menunjukkan dokumennya,’’ ujar Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi DKI Jakarta, Safar F Godam di kantor Imigrasi DKI Jakarta, Rabu (24/2), seperti dikutip dari Antara.  Penangkapan tiga WNA ini dilakukan di area apartemen dan hunian di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (24/2) pagi.  ’’Kami amankan saat mereka turun dari taksi online sekitar pukul 05.30 WIB. Identitas mereka juga belum bisa diketahui, karena saat ditanya mereka masih berbohong,’’ jelas Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Barron Ihsan.  Dijelaskan Barron lagi, ketiganya diduga sudah lama berada di Indonesia. Hal inilah yang kini sedang terus diselidiki pihaknya. ’’Nama yang disebutkan tidak tercatat di data lintas. Kita juga tidak bisa mendeportasi mereka karena belum ketahuan asal negaranya,’’ imbuh Barron.  Operasi penangkapan ini sendiri merupakan Operasi Pengawasan Keimigrasian Mandiri yang dilakukan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sejak Selasa (23/2).  Operasi ini dikatakannya, merupakan Iangkah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk melaksanakan fungsi keimigrasian yakni keamanan negara dan penegakan hukum.  Tiga WNA tersebut patut diduga melanggar dan melakukan tindak pidana pasal 116 dan/atau pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta, sehingga pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ’’Untuk tindak pidananya belum bisa diketahui karena masih dalam penyelidikan,’’ terang Barron.  Di tengah pandemi Covid-19 serta kebijakan pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), lalu lintas dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kanim Jakarta Pusat harus tetap dilakukan pengawasan dan kontrol terhadap izin tinggal yang dimiliki.  Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah memberikan fasilitas kemigrasian terhadap orang asing berupa pengajuan Visa Dalam Negeri (Onshore Visa) sehingga sepatutnya orang asing yang berada di wilayah Indonesia haruslah menggunakan izin tinggal yang sah dan masih berlaku, serta berkegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian visa tersebut. ’’Untuk 2021, dalam dua bulan ini di DKI Jakarta susah enam WNA yang ditindak. Empat dibawa ke pengadilan, dua dideportasi, dan tiga sedang diproses,’’ jelas Kadiv Imigrasi DKI Jakarta Safar F Godam. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/A8tnWZlshV8

Overstay dan Diduga Lakukan Pidana, Imigrasi Jakpus Ciduk 3 WNA Afrika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/arab-saudi.jpg" alt="Ilustrasi. Arab Saudi konfirmasi satu pasien positif virus korona. (Anadolu)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Arab Saudi konfirmasi satu pasien positif virus korona. (Anadolu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan fasilitas pemulangan jamaah umrah oleh pemerintah Arab Saudi. Ketimbang seat tidak terisi, pesawat yang tiba semalam akhirnya digunakan untuk memulangkan WNI overstay di sana.  Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengungkapkan, dalam flight yang disiapkan pemerintah Saudi, ada beberapa kategori WNI yang dipulangkan. Selain jamaah umrah yang terhalang kepulangan karena pembatasan penerbangan internasional, ada WNI yang overstayer sejak 1 September 2019. ”Ada juga deportan yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dipulangkan bersama,” ujar dia kemarin (9/4).  Seluruh WNI tersebut sudah menjalani tes kesehatan sebelum kembali ke tanah air. Di bandara kedatangan, mereka kembali diperiksa petugas kantor kesehatan pelabuhan (KKP). ”Yang tidak bergejala Covid-19 diminta mengisi health alert card dan mengisolasi diri selama 14 hari. Sedangkan yang menunjukkan gejala akan langsung ditangani,” paparnya.  Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menambahkan, dibutuhkan waktu sepuluh hari untuk meyakinkan pemerintah Saudi agar diizinkan mengisi kursi penerbangan tersebut. Pasalnya, nota diplomatik dari Kemenlu Saudi memang menyatakan bahwa penerbangan khusus itu hanya untuk jamaah umrah. Namun, yang mendaftar ke Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi hanya 60 orang. Melihat peluang tersebut, KBRI Riyadh berupaya melobi Saudi. Hasilnya, penerbangan pulang bisa diikuti WNI nonjamaah umrah. ”Ada 97 orang, termasuk satu WNI yang pernah hilang selama 31 tahun,” ungkapnya.  KBRI juga mengupayakan agar tim petugas haji yang sedang mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji di Saudi bisa dipulangkan meski visa mereka bukan visa umrah. ”Alhamdulillah, Allah memudahkan semuanya.”  Secara keseluruhan, lebih dari 200 orang telah dipulangkan dengan menggunakan pesawat Saudia Airlines kemarin. Mereka take off dari Bandara King Khalid Riyadh pukul 11.20 Waktu Arab Saudi dan tiba di Jakarta pada Kamis tengah malam.  Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menuturkan, belum semua jamaah umrah bisa dipulangkan. Dia mengatakan, di luar 58 orang jamaah umrah yang dipulangkan kemarin, ada empat orang yang masih berada di Arab Saudi. Mereka belum bisa pulang karena menjalani perawatan di rumah sakit dan belum mendapatkan surat izin layak terbang.  Endang mengatakan, hingga kemarin belum ada keputusan membuka Masjidilharam untuk kegiatan tawaf. ”Belum (dibuka, Red). Lha wong semua Saudi di-lockdown 24 jam,” katanya. Status itu lebih ketat dibanding masa sebelumnya yang hanya dibatasi jam malam mulai pukul 15.00 sampai 06.00 waktu setempat.  Dana Haji  Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu yakin bisa mengejar target pengelolaan dana haji tahun ini.  Data sampai Februari 2020, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 130 triliun. ”Insya Allah tahun ini bisa sesuai target,” kata Anggito kemarin (9/4). Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu mengatakan, target hasil pengelolaan dana haji tahun ini Rp 7,5 triliun sampai Rp 8 triliun.  Target itu lebih tinggi daripada capaian tahun lalu yang sekitar Rp 7,2 triliun. BPKH menyiapkan sejumlah skenario investasi dana haji. Di antaranya, investasi untuk pelayanan haji di Arab Saudi.  Untuk pendanaan haji tahun ini, Anggito mengatakan, BPKH menyiapkan anggaran Rp 6,2 triliun. Anggaran itu semacam subsidi untuk pembiayaan penyelenggaraan haji atau sering disebut indirect cost. Dengan dana subsidi tersebut, jamaah cukup membayar ongkos haji rata-rata Rp 35 juta per orang. Padahal, biaya haji riil bisa sampai dua kali lipatnya.  Namun, merujuk perkembangan terkini, BPKH sampai saat ini belum mentransfer uang tersebut kepada Kementerian Agama (Kemenag). Biasanya dana indirect cost sudah ditransfer ke Kemenag untuk pembiayaan pelayanan haji. Baik itu kontrak hotel, katering, maupun transportasi di Arab Saudi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=y6l-wS42kyQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FqEZCBYcen8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UvF57ikSGsQ  &nbsp;

Saudi Pulangkan WNI yang Pernah Hilang Selama 31 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kuartal-i-kantor-imigrasi-malang-deportasi-4-wna_m_210143.jpeg" alt="Pelayanan bagi WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Malang." width="100%">
<figcaption>Pelayanan bagi WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang bulan Januari hingga April ini, Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah mendeportasi setidaknya empat warga negara asing (WNA). Mereka rata-rata melakukan penyalahgunaan visa, hingga akhirnya dideportasi. Kasubsi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Kantor Imigrasi Kelas I Malang, Donny Prasetyo Utomo mengatakan, pada Januari lalu pihaknya mendata ada sebanyak 16 pelanggaran. "Salah satunya ada tindak deportasi WNA dengan inisial TBF, asal Cina karena overstay dan tidak mampu membayar denda," ujar Donny, Sabtu (5/5).&nbsp; Donny menambahkan, TBF telah melampaui izin tinggal selama 18 hari. Sementara setiap harinya, WNA yang overstay dikenai denda Rp 300 ribu.&nbsp; Selanjutnya, pada bulan Februari, total pelanggaran ada sekitar 11 kasus. "Satu deportasi karena sudah menjalani hukuman atas kasus di Kabupaten Malang, WNA tersebut juga berkewarganegaraan Cina," tuturnya.&nbsp; Pada bulan tersebut, lanjut dia, Imigrasi Malang juga mendeportasi WNA asal Korea Selatan dengan inisial KYS. "Yang bersangkutan telah bebas usai menjalani masa hukuman di Rutan Bangil karena kasus penipuan," paparnya. Namun, Donny mengatakan jika jumlah pelanggaran semakin turun. Hal itu terbukti pada bulan Maret lalu, terdata hanya ada lima kasus, yang semuanya karena overstay. "April jumlahnya turun lagi, hanya ada empat pelanggaran. Satu di antaranya deportasi WNA dengan inisal HK dari Turki karena penyalahgunaan izin tinggal," paparnya. WNA tersebut diduga bekerja dengan mengajar dan memberikan training meski hanya mengantongi visa kunjungan. Sementara kasus-kasus lainnya, masih kata Donny, hanya terkait overstay, dan didominasi oleh WNA berstatus mahasiswa. Rata-rata mereka berasal dari Timor Leste, Amerika, Perancis, Belanda, Libya, Thailand, dan Korea Selatan. "Pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan pembayaran denda serta perpanjangan izin tinggal," kata dia. Sementara itu, pada 2017 lalu, Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan deportasi pada 32 WNA. Rinciannya ada 24 laki-laki dan delapan perempuan. Warga asing tersebut berasal dari tiga negara yakni Cina, Malaysia dan Timor Leste. Jumlah itu meningkat dibanding 2016 lalu, yakni 26 deportasi warga asing.

Kuartal I, Kantor Imigrasi Malang Deportasi 4 WNA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#overstay

Berita Terkini