<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/air-tanah-4262377796.jpg" alt="Launching perizinan air tanah di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Launching perizinan air tanah di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi meluncurkan sistem perizinan penggunaan air tanah bagi pelaku usaha, pada Rabu (8/1). Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung memastikan sistem yang digunakan untuk pengajuan izin ialah Online Single Submission (OSS) yang dibangun dan dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi dengan proses ini, maka seluruh perizinan itu kita gunakan sistem OSS yang sudah terbangun dan dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,&rdquo; kata Yuliot dalam acara Launching Perizinan Air Tanah di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengungkapkan, dengan OSS pemerintah bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha terkait batas waktu penerbitan izin penggunaan air tanah, yakni selama 14 hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sebelumnya, kata dia, tak ada acuan batas waktu atau Single Level Arrangement (SLA) untuk penerbitan izin penggunaan air tanah. Ia pun memastikan, penentuan SLA telah berdasar pada hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Geologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dari yang tidak adanya acuan batas waktu, jadi kita buatkan. Jadi berdasarkan proses evaluasi yang ada di Badan Geologi, jadi kita sudah hitung, maka ditetapkanlah waktu untuk SLA-nya dalam 14 hari,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, seluruh pelaku usaha yang telah dan akan menggunakan air tanah bisa memanfaatkan sistem ini. Sehingga seluruh pelaku usaha bisa memiliki perizinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi, mudah-mudahan dengan adanya sistem perizinan, regulasinya sudah diterbitkan, ya kemudian sistem perizinannya pun itu kita sudah buatkan, kemudian kami mengharapkan seluruh badan usaha yang memanfaatkan air tanah itu harus memiliki perizinan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Yuliot juga menegaskan agar seluruh pelaku usaha tidak ada lagi yang mengeluh kesulitan untuk mendapat legalitas penggunaan air tanah. Hal ini berlaku bagi badan usaha yang izinnya sudah habis, belum memiliki izin hingga baru akan memanfaatkan air tanah untuk bisa segera mengajukan perizinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengharapkan itu nanti tidak ada pelaku usaha yang menyatakan kami kesulitan untuk mendapatkan legalitas untuk pemanfaatan air tanah. Kemudian ini kami tidak bisa mengajukan perizinan karena sistemnya tidak jalan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dengan OSS pemerintah bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha terkait batas waktu penerbitan izin penggunaan air tanah.

Resmi Diluncurkan, Kini Pengajuan Izin Penggunaan Air Tanah Bisa Lewat Sistem OSS dan hanya 14 Hari

<div class="page" title="Page 1"> <div class="column"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/bkpm-3695467458.jpeg" alt="Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) terus berupaya mempermudah proses perizinan. Salah satunya dengan cara peningkatan layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengungkapkan, penerapan OSS memberikan dampak signifikan peningkatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kata Riyatno, sejak sistem berbasis risko OSS diterapkan pada 2018 hingga 18 Desember 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah mengeluarkan 15,3 juta Nomor Induk Berusaha. &ldquo;Proses perizinan perusahaan saat ini diubah dari yang berbasis izin menjadi berbasis risiko. Kalau dulu semua perizinan baik untuk usaha mikro kecil menengah sampai besar semua membutuhkan izin, kalau sekarang tidak. Sekarang kalau yang risikonya rendah itu cukup dengan NIB saja, kalau menengah rendah berarti ini NIB dan sertifikat standar, kemudian yang menengah tinggi NIB dan Sertifikat Standar, kemudian kalau yang tinggi baru yang NIB dan izin,&rdquo; kata Riyatno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/12). Riyatno menambahkan, usaha mikro kecil yang dengan risiko rendah hanya perlu waktu 30 menit untuk mengurus Nomor Induk Berusaha. Ini artinya cita-cita pemerintah untuk mempermudah proses perizinan sudah bisa tercapai melalui sistem OSS. &ldquo;Jadi, ketika membangun sistem OSS mengurus izin itu bagaikan kalau kita membeli barang- barang lewat online atau beli tiket pesawat atau beli tiket kereta api. Jadi inginnya supaya mudah dan karena ini dengan sistem maka ini berlaku 24 jam jadi kalau dulu perizinan dibatasi dari jam 8 sampai jam 4 sore, kalau sekarang 24 jam silahkan saja bisa,&rdquo; lanjut Riyatno. Dia merinci, saat ini setiap hari ada sekitar 8.000-10.000 perizinan risiko rendah yang diproses oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistem OSS ini juga tidak mengharuskan pihak yang mengajukan perizinan untuk bertatap muka. Kata Riyatno, proses tatap muka hanya dilakukan jika ada masalah dalam dokumen yang diajukan. Kepala Pusat Kajian Industri Perdagangan dan Investasi INDEF Andriy Satrio Nugroho menambahkan, penerapan OSS merupakan hal yang positif dalam mempermudah perizinan. Namun, kata dia, masih ada OSS yang belum terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga yang berpotensi memunculkan masalah dalam perizinan. </div> </div> <div class="page" title="Page 2"> <div class="column"> INDEF merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, untuk menyesuaikan dan integrasi sistem lintas Kementerian/Lembaga dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang seragam. Serta mendorong adanya penyelarasan capaian kinerja bersama bagi penanggung jawab Kementerian/Lembaga di OSS,&rdquo; kata Andriy. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Strategi dan Promosi Investasi Kadin Indonesia Shaanty Shamdasani mengungkapkan, kemudahan perizinan berusaha bukan hanya satu-satunya faktor untuk meningkatkan investasi. Faktor lain yang krusial adalah soal aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kata dia, banyak investor yang mengeluhkan regulasi di Indonesia yang cepat berubah-ubah. Contohnya adalah aturan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Ini sudah 10 tahun berjalan tapi di dalam negeri industri yang produksi barang lokal tidak banyak yang muncul. Bagaimana kita bisa memenuhi TKDN kalau industri lokal tidak berkembang, kalau perlu spare part lokal terpaksa harus impor,&rdquo; jelas Shaanty. Shaanty menambahkan, untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen maka harus banyak regulasi yang diperbaiki. Selain perubahan regulasi, kata dia, hal lain yang sering jadi keluhan dari investor adalah pelaksanaan uji materi yang kerap tidak transparan. &ldquo;Kalau bisa sistem judicial review ketika ada UU yang digugat, tidak makan waktu lama dan juga biaya yang besar. Investor masih melihat sistem judicial review di Indonesia tidak transparan sehingga membuat sejumlah investor menutup pabrik mereka dan meninggalkan Indonesia,&rdquo; jelas Shaanty. </div> </div>

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) terus berupaya mempermudah proses perizinan.

Terapkan OSS, Pemerintah Keluarkan 15,3 Juta Izin Usaha dalam Enam Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/WhatsApp-Image-2024-06-24-at-145649-1529241851.jpeg" alt="Presiden Jokowi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menko Marves Luhut Panjaitan saat peresmian aplikasi OSS Event." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menko Marves Luhut Panjaitan saat peresmian aplikasi OSS Event.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Polri atas peluncuran sistem OSS perizinan event. Diakui Presiden, sistem ini sudah selalu didorong agar izin pelaksanaan event dilakukan secepatnya. Oleh karenanya, Presiden mengaku senang pelaksanaan sudah mulai menggunakan OSS. "Ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus," jelas Presiden dalam peluncuran sistem OSS perizinan event oleh Polri, Senin (24/6). Menurut Presiden, pemeriksaan terhadap jalannya OSS harus dilakukan karena pernah ada sebuah kementerian yang di tengah operasional mematikan pelayanan. Hal itu dapat dilakukan apabila tidak diawasi. Oleh karena itu, Presiden meminta digitalisasi perizinan tidak hanya layanan daring, tetapi juga memberikan kepastian kegiatan. Diharapkan ada upaya memotong izin birokrasi, sehingga pelaksanaan lebih mudah dan bermanfaat. "Sekali lagi mengenai digitalisasi proses perizinan yang segera kita launching harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita dan sehingga muncul adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka dan transparan," ujar Presiden. Peluncuran sistem ini pun dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ditto Ariotedjo, dan para perwakilan industri kreatif, serta Forkopimda lainnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single submission (OSS) pengurusan izin event di dalam negeri. Diakui Kapolri, sistem ini diluncurkan untuk mengatasi berbagai keluhan atas sulit dan lamanya pengurusan izin event selama ini. Selain itu, sistem ini diluncurkan untuk mempermudah pengurusan perizinan berbagai event di Indonesia. "Sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di Kepolisian saja memakan waktu 14 hari. Saat ini, penyelenggara event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online, mulai dari venue, dinas parekraf, dan satuan polisi, perizinan paling lama 14 hari kerja," jelas Kapolri dalam peluncuran di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/24). Menurut Kapolri, layanan ini diberlakukan di event yang akan terselenggara di GBK, JCC, Ice BSD, TMII, Ancol, Expo Kemayoran, dan Community Park PIK 2. Selanjutnya, proses assesment tengah dilakukan untuk proses pemberlakuan di Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014791369/virgoun-bakal-direhabilitasi-atau-dibui-berdasarkan-hasil-asesmen-hari-ini">Virgoun Bakal Direhabilitasi atau Dibui Berdasarkan Hasil Asesmen Hari Ini</a> "Saat ini kami masih melakukan integrasi dengan imigrasi dan Bea Cukai, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga nantinya proses visa izin tenaga kerja asing juga dapat terintegrasi langsung di OSS," ungkapnya. Lebih lanjut Kapolri menekankan, dengan sistem ini, perizinan akan diproses secara transparan, terukur, dan terintegrasi. Dengan begitu, perekonomian dalam negeri akan semakin meningkat karena berbagai event dari pelaku industri kreatif. Ditambahkan Kapolri, pada pelaku industri kreatif, akan semakin efisien dalam mengurus perizinan karena tidak perlu mondar-mandir ke berbagai instansi.&nbsp; "Kami launching ini dapat memberikan solusi dan kita mengharapkan masukan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih baik dengan masukan dari pelaku-pelaku industri," jelas Jenderal Sigit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Polri atas peluncuran sistem OSS perizinan event. Sistem itu agar izin event bisa cepat.

Presiden Apresiasi Polri Luncurkan Sistem OSS untuk Perizinan Event

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/bahlil-lahadalia-wef.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Youtube Kementerian Investasi-BKPM/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Youtube Kementerian Investasi-BKPM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan mengurus perizinan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sistem Online Single Submission (OSS) hanya memakan waktu maksimal 30 menit dan gratis.  "Terkait aplikasi (OSS) ini, kalau untuk UMKM sangat cepat. Boleh dicek, Bapak Presiden, kami tidak ada rekayasa, cek, kalau urus NIB (Nomor Induk Berusaha) yang UMKM itu berapa lama. Dalam catatan kami, paling lama 30 menit dan gratis. Tidak dikenakan biaya baik sertifikat halal maupun SNI," katanya dalam acara Pemberian NIB ke 2.500 Pelaku UMK Perseorangan di Gedung Nanggala, Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu.  Bahlil menuturkan sistem OSS berbasis risiko diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus tahun 2021 lalu sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), khususnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  NIB yang dimiliki oleh pelaku UMK dengan risiko rendah berlaku pula sebagai perizinan tunggal, yaitu termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal.  Kendati sudah tidak ada kendala berarti bagi perizinan UMKM, mantan Ketua Umum Hipmi itu mengakui masih belum menyempurnakan pelayanan yang cepat bagi pelaku usaha berskala besar.  "Yang memang agak repot, belum full kita selesaikan NIB ini terkait pengusaha skala besar yang risikonya besar, itu terkait Amdal dan izin lokasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Itu kami akui, dari lubuk hati yang paling dalam, itu yang harus kami perbaiki," katanya.  Bahlil menambahkan, berdasarkan diskusinya dengan Menteri BUMN Erick Thohir, diketahui bahwa ternyata hampir 50 persen UMKM di Indonesia belum formal atau belum memiliki legalitas usaha. Masih banyaknya pelaku usaha yang informal itu pulalah yang jadi penyebab rendahnya kredit bagi UMKM.  "Setelah kami berdiskusi dengan perbankan dan Pak Erick, ini ternyata hampir 50 persen UMKM kita belum formal. Masih informal. Itulah salah satu penyebab kenapa mereka tidak mendapat fasilitas kredit. Tetapi atas perintah Pak Erick sebagai Menteri BUMN, berkolaborasi dengan Menkop UKM, sekarang kami kerjanya bagi-bagi NIB kepada nasabah-nasabah yang belum mendapat NIB supaya mereka mendapat kredit yang layak dari program pemerintah lewat KUR," katanya.  Kementerian Investasi/BKPM terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam menjalankan program pendampingan UMKM, dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan usaha, sehingga UMKM dapat terus tumbuh dan mempertahankan ekonomi nasional menuju masyarakat adil dan makmur.  Sejak tahun lalu Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan mitra dari BUMN dan perusahaan swasta yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), HM Sampoerna, Tokopedia, Gojek, dan Grab untuk memberikan bimbingan secara daring kepada pelaku UMK Perseorangan dalam memproses NIB.  Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan kegiatan serupa di Karanganyar, Jawa Tengah yang melibatkan pelaku usaha se-Solo Raya pada minggu lalu (6/7). Rencananya kegiatan sosialisasi dan pemberian NIB ini akan dilaksanakan di 20 daerah di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022.  Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 13 Juli 2022 pukul 09.00 WIB pagi ini, tercatat sebanyak 1.510.387 NIB telah berhasil diterbitkan melalui sistem OSS di seluruh wilayah Indonesia.  Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar. Sedangkan, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 167.994 NIB telah berhasil diterbitkan, atau 11,12 persen dari total NIB yang berhasil diterbitkan.  &nbsp;

Dukung UMKM, BKPM Gratiskan Perizinan dan Tuntas Dalam 30 Menit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OSS-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Para pelaku usaha di Gresik tak perlu ribet dalam mengurus izin usaha. Proses perizinan pun tidak lagi manual. Tapi, melalui sistem online single submission (OSS) yang bisa diakses hanya melalui ponsel.  Sudah banyak pelaku usaha memanfaatkan kemudahan layanan perizinan itu. Salah satunya Klinik Kesehatan Mabarrot Hasyimiyah MWC NU Manyar, Gresik. Izin bidang jasa kesehatan itu tidak membutuhkan waktu lama.  ‘’Mengurusnya tak ada kendala. Persyaratannya secara online,’’ kata dr M. Atabik, Dirut Klinik Kesehatan Mabarrot Hasyimiyah MWC NU Manyar, Senin (10/1).  Dia menambahkan, klinik yang dipimpinnya tersebut sudah beroperasi sejak 1987. Sebelum ada OSS, pengurusan perizinan lebih banyak manual. Karena itu, membutuhkan waktu lama. “Kami bersyukur dengan keluarnya izin melalui sistem OSS ini. Klinik Kesehatan Mabarrot Hasyimiyah naik kelas. Sebab, setiap harinya ada 25 pasien dan 50 pasien tiap bulan," imbuhnya.  Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, sistem OSS tersebut sudah bagus. Tinggal bagaimana para pemohon mengikuti prosedur atau persyaratan sesuai dengan aturan.  “Kalau persyaratannya lengkap, tidak perlu mengurus secara manual. Melalui sistem OSS ini, para pelaku usaha dan industri di sekitar Manyar pun bisa memanfaatkannya," katanya.  Yani, sapaan Bupati Fandi Akhmad Yani, menyatakan, dengan sistem OSS tidak ada transaksi antara pemohon dan termohon terkait untuk kepentingan pengajuan izin usaha. "Jadi keberadaan sistem OSS ini merupakan terobosan. Hanya saja, pelaku usaha belum terbiasa," ujarnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik Reza Pahlevi mengatakan, pengurusan izin usaha melalui sistem OSS bisa diakses melalui ponsel berbasis android.  "Caranya mudah tinggal mengakses di oss.go.id, lalu di situ ada beberapa fitur persyaratan yang harus dilengkapi dan tinggal klik aja," kata mantan Kabag Humas Pemkab Gresik itu.  Reza menambahkan, dengan sistem OSS maka akan sangat mempermudah para pelaku usaha dalam pengurusan izin. Selain memberikan kemanfaatan terhadap pelaku usaha bersangkutan, tentu juga ikut membantu daerah dalam hal peningkatan nilai investasi di Gresik.

Dengan Sistem OSS, Pemkab Gresik Beri Kemudahan Pengurusan Izin Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/OSS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Online single submission (OSS) terus didorong untuk menjadi kanal perizinan yang mengusung konsep transparansi. Melalui sistem itu, pemerintah mampu memberikan pelayanan yang lebih ringkas serta menekan potensi korupsi. Nah, Kota Surabaya menjadi contoh wilayah yang mampu mengimplementasikan OSS secara optimal.  Dalam bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK kemarin (14/12), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkot Surabaya M. Taswin menyatakan, banyak kemudahan yang ditawarkan dalam sistem itu. Salah satunya, permohonan izin tidak membutuhkan tatap muka. Sebab, sistem by online. ”Sangat mencegah korupsi,” tuturnya.  Keunggulan lainnya adalah alur birokrasi yang jauh lebih simpel. Dulu satu usaha bisa memiliki beragam perizinan, tapi sekarang cukup satu perizinan. Apalagi, sistem OSS sudah terhubung dengan kementerian/lembaga di pusat. ”Perizinan yang terbit juga lebih gampang,” ujarnya.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam sambutannya menjelaskan, hambatan terbesar dalam investasi adalah korupsi. Praktik tak sehat itu terjadi hampir di seluruh lini sehingga mengakibatkan aktivitas usaha terhambat.  Sistem perizinan yang tidak transparan serta mengulur waktu bagi para investor menjadi pemicu tindak korupsi. Selain itu, pemakaian sistem online belum menjamin pengajuan izin usaha tanpa hambatan.  ”Beberapa kali kami melakukan OTT, ternyata perizinan ini yang mendorong investor memberikan sesuatu ke kepala daerah. Ini harus kita cegah. Dengan tolok ukur yang jelas, biaya yang jelas, dan transparan,” ungkapnya saat membuka bincang Stranas PK KPK kemarin (14/12).  Menurut dia, OSS menjadi salah satu solusi. Sistem itu bisa memberikan jaminan transparansi perizinan. Hambatan yang menjadi penghalang investor juga bisa dihilangkan. Misalnya, mempercepat perizinan.  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menambahkan, melalui OSS banyak alur perizinan yang berubah. Termasuk cara-cara yang biasanya menjadi celah kecurangan. Misalnya, investor potong kompas dengan langsung menemui petinggi yang menangani perizinan.  ”OSS ini memangkas seluruh mata rantai pertemuan secara fisik. Nggak ada lagi ketemu-ketemu. Di sini sangat transparan,” tegasnya.  Dia menegaskan, OSS adalah instrumen yang tepat untuk menangkal praktik melanggar hukum. Namun, tetap diperlukan pengawasan untuk menjamin sistem berjalan sebagaimana mestinya. ”Harus ada kesadaran kolektif kita semua untuk mendorong agar bisa diselesaikan dan supaya kepercayaan dari dunia usaha itu ada,” paparnya.

Cukup dari OSS, Simpel dan Transparan, Surabaya Jadi Percontohan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/REI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sistem online single submission (OSS) sejauh ini belum bisa dinikmati secara maksimal. Para pelaku pengurusan izin menjadi terkendala dengan sistem yang sering maintenance. Untuk mengatasi itu, Pemkab Gresik diminta mengambil tindakan diskresi perizinan secara manual.  Ketua Realestat Indonesia (REI) Gresik Widodo Feriyanto mengakui, proses perizinan masih sering mengalami kendala pada sistem OSS. Terutama izin perumahan yang digeluti REI. Akhirnya, proses perizinan pun memakan waktu lebih lama.  Karena persoalan itu, Widodo mengaku sudah bertemu dengan Bupati Fandi Akhmad Yani untuk mencari solusi agar investasi tetap berjalan. Hasilnya, pemkab diharapkan bisa segera mengambil langkah cepat, termasuk perizinan secara manual. ’’Ini belum berjalan karena kami akan bertemu Pak Bupati lagi minggu ini,’’ ucapnya.  Memang, dia mengaku bahwa menunggu sistem OSS dari pusat tersebut bakal memakan banyak waktu. Karena itu, pihaknya berharap prosesi manual bisa segera dijalankan sambil menunggu OSS.  Menurut Widodo, proses perizinan itu dimulai dari nomor induk berusaha (NIB) yang mengalami kendala hingga izin pemanfaatan ruang (IPR). ’’Besok kami ketemu lagi karena cantolan hukumnya juga belum ada. Biar nanti ketemu solusinya,’’ ucapnya.  Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik Reza Pahlevi membenarkan bahwa sejak awal diluncurkan pada Agustus lalu, sistem OSS belum sempurna. Bahkan hingga hari ini.  Karena itu, pihaknya berencana menyambungkan pemohon izin dengan kementerian agar ketemu solusinya.’’Kemudian, perbup kami juga belum ada. Nah, ini yang kami pikirkan juga untuk segera diterbitkan perbup-nya guna menunjang investasi,’’ ucap Reza.  &nbsp;

Izin Online Belum Optimal, REI Gresik Berharap Ada Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kepala-bkpm-bahlil.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah diluncurkan dan diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sistem tersebut dirancang oleh perusahaan operator seluler PT. Indosat Tbk (ISAT).  Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sistem tersebut bertujuan untuk memudahkan proses perizinan berusaha sehingga iklim investasi akan lebih baik.  Bahlil memaparkan, dalam pelaksanaan sistem ini dibutuhkan infrastruktur listrik dan jangkauan internet. Namun, pihaknya menegaskan akan bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan sistem tersebut.  "Kalau ada trouble, Indosat dan kami sebagai Menteri Investasi yang akan bertanggung jawab," ujarnya secara virtual, Senin (9/8).  Meskipun demikian, Bahlil menyadari adanya kemungkinan kendala dalam pelaksanaan OSS terutama untuk daerah yang belum terkoneksi internet dan listrik. Namun, seiring berjalannya waktu, layanan OSS disebut akan terus berkembang.  "Dalam implementasi ini kami akan yakin ada kendala-kendala terutama di daerah-daerah yang belum ada listriknya, atau listriknya ada setengah hari. Jadi tak semua wilayah Indonesia sudah berlistrik juga ada yang listriknya hanya 6 jam," tututnya.  Sehingga, pihaknya menerapkan sistem semi online. Bahlil menyebut, bagi daerah yang masih mengalami kendala dan keterbatasan pengadaan listik dapat melakukan sistem OSS sesuai dengan jam ketersediaan listrik.  "Jadi kalau daerah yang listrik 6 jam per hari, dia akan urus izin pada saat listrik dinyalakan. Untuk daerah yang belum ada listrik, internet, ini yang sedang kami rumuskan, dengan Indosat agar implementasi dari OSS berjalan" ucapnya.  Bahlil menambahkan, adapun penyempurnaan OSS setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan melibatkan 18 Kementerian Lembaga (KL). Sehingga seluruh izin yang dibutuhkan kalangan dunia usaha sudah bisa diakses lewat aplikasi ini.  Aplikasi tersebut menghubungkan empat aspek diantaranya, aplikasi ruang lingkup kabupaten/kota, kedua, aplikasi provinsi, ketiga untuk K/L dan keempat aplikasi yang ada di Kementerian Investasi.  "Kami laporkan aplikasi ini sudah mulai kami tes sejak rabu kemarin, dan alhamdulillah sudah stabil," pungkasnya.

Menteri Bahlil: Kalau Ada Kendala Saya dan Indosat Tanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kepala-bkpm-bahlil.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang merupakan acuan untuk proses perizinan berusaha pada Juli 2021 mendatang. Artinya, perizinan investasi akan sepenuhnya dilakukan secara online.  "Kami sudah sepakat dengan Pak Menko bahwa Juli itu semua go," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam video conference di Jakarta, Rabu (24/2).  Bahlil menjelaskan, sebelum diluncurkan, sistem tersebut harus melalui proses uji coba dan perbaikan sistem mulai April, Mei, hingga Juni. Dengan begitu, ketika peluncuran pada Juli 2021 seluruh sistemnya sudah bisa berjalan dengan baik untuk memproses perizinan.  "Kami di BKPM melakukan penyesuaian-penyesuaian agar begitu digolkan sudah paten barang itu," ungkapnya.  Bahlil mengungkapkan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) izin usaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal perizinan berusaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  Nantinya, sistem OSS wajib digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta pelaku usaha. Bahlil menambahkan, OSS ini bentuk pengawasan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, kabupaten atau kota agar semua dapat tertata.  "Jadi, tidak bisa lagi serta merta tanpa ter-schedule kemudian orang turun memeriksa sembarang saja," pungkasnya.  https://youtu.be/Kcc1QcNfRYw

Kepala BKPM: Sistem OSS untuk Izin Investasi Efektif Mulai Juli 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiru-tiongkok-indonesia-ingin-permudah-perizinan-lewat-oss_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus melakukan reformasi perizinan di Tanah Air. Tujuannya, mempermudah masyarakat maupun investor yang ingin mengurus izin usahanya.&nbsp; Melalui langkah ini, pemerintah optimis memberi dampak besar terhadap perekonomian dan peningkatan daya saing.&nbsp; Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso mengatakan, Tiongkok adalah salah satu negara yang mengedepankan kemudahan perizinan. Bahkan, upaya Negeri Tirai Bambu itu dilakukan dengan berbagai inovasi dan terobosan. "Sekarang Tiongkok itu dia masuk (daftar, Red) melalui web. Jadi di internet. Dilengkapi terus kemudian diatur kapan akan dilengkapi dan bertemu. Begitu bertemu izin dikasih, requirement diserahkan dan dicek. Setelah itu langsung keluar (izinnya)," ujarnya di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (14/12). Upaya yang dilakukan Tiongkok tidak sia-sia, peringkat kemudahan bisnis mereka tahun 2018 ada di posisi 40 besar. Bagaimana Indonesia? Laporan terbaru Bank Dunia mencatat posisi Indonesia turun ke peringkat 73.&nbsp; "Makanya Tiongkok sekarang rangking itu tinggi. Banyak negara berebut mendapatkan investasi," ungkapnya. Oleh karena itu, pemerintah punya harapan besar melalui Online Single Submission (OSS). Sistem ini diharapkan dapat membuat indeks daya saing Indonesia naik dan memincut para investor. "Hal inilah makanya presiden mengatakan lakukan reformasi. Untuk menggerakkan ekonomi, butuh darah, nah itu dari luar datangnya (investasi, Red)," tandasnya.

Tiru Tiongkok, Indonesia Ingin Permudah Perizinan Lewat OSS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oss

Berita Terkini