<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/IMG-20250227-WA0061-1180285914.jpg" alt="Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya memberikan keterangan dalam penetapan kasus korupsi dana korban Robot Trading Fahrenheit, Kamis (27/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya memberikan keterangan dalam penetapan kasus korupsi dana korban Robot Trading Fahrenheit, Kamis (27/2). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi eksekusi barang bukti kasus korban Robot Trading Fahrenheit, Kamis (27/2). Dua orang tersebut seorang oknum jaksa berinisial AZ dan seorang pengacara berinisial BG. Mirisnya BG merupakan kuasa hukum korban dari kasus Robot Trading Fahrenheit Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menuturkan, kasus itu bermula dari eksekusi barang bukti perkara nomor register PDM-676/JKTBRT/07/2022 yang ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Eksekusi itu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt atas nama terdakwa Hendry Susanto pada 12 Desember 2022. Berdasarkan penyelidikan, eksekusi pengembalian barang bukti sebesar Rp 61,4 miliar yang dilakukan pada 23 Desember 2024 diduga tidak sepenuhnya diterima oleh pihak yang berhak. Para korban hanya diberikan sebesar Rp 38,2 miliar. Sedangkan Rp 23,2 miliar sisanya dibagikan kepada oknum Jaksa dan dua kuasa hukum korban, yakni BG dan OS. Oknum Jaksa itu mendapatkan jatah Rp 11,5 miliar dan sisanya untuk pengacara korban. "Atas bujuk rayu kuasa hukum korban yaitu saudara BG dan OS, sebagian diantaranya senilai Rp.11,5 M diberikan kepada oknum Jaksa inisial AZ yang saat ini menjabat selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Landak Kalimantan Barat, dan sisanya diambil oleh 2 orang Kuasa Hukum," ujar Patris saat konferensi pers di kantornya, Kamis (27/2). Pada 24 Februari 2025, oknum Jaksa AZ resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Sedangkan kuasa hukum berinisial BG telah dimintai keterangan dan dinyatakan memiliki cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, saksi OS yang juga berstatus sebagai kuasa hukum korban hingga kini belum memenuhi panggilan pemeriksaan. "Untuk itu kuasa hukum korban dihimbau agar kooperatif menjalani proses hukum," terangnya. Jaksa berinisial AZ dijerat dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan tersangka BG dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

Kejati DKI Jakarta menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi eksekusi barang bukti kasus korban Robot Trading Fahrenheit.

Kasus Robot Trading Fahrenheit, Oknum Jaksa dan Pengacara Diduga Tilep Uang Korban Rp 23,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/IMG_20231121_1343341-1669589856.jpg" alt="Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau." width="100%">
<figcaption>Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Riau menelusuri aliran uang suap yang diterima oknum polisi di Polres Bengkalis Bripka BA senilai Rp 999 juta dari terdakwa perkara narkotika. Suap itu bekerja sama dengan istrinya seorang oknum jaksa berinisial SH. Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau Imran Yusuf menyebutkan, uang suap tersebut sudah berubah menjadi benda. Saat ditanya benda apa, Imran menyebut pihaknya kini sedang melakukan penelusuran. &rdquo;Uangnya sudah berubah bentuk ke benda. Ini yang sedang kami telusuri. Yang jelas, uang itu sudah digunakan tersangka untuk membeli sesuatu,&rdquo; kata Imran Yusuf seperti dilansir dari Antara. Saat ini,&nbsp;Bripka BA telah ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Daerah Riau. Sedangkan sang istri, oknum jaksa SH, ditetapkan sebagai tahanan kota. Kejati Riau menyatakan, sudah berkoordinasi dengan Polda Riau dalam penetapan tersangka&nbsp;Bripka BA. Aspidsus mengaku penyidikan yang dilakukan Kejati didukung Kepala Polda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal. &rdquo;Saat proses penyidikan ini (Bripka BA), kami sudah berkoordinasi dengan Polda Riau. Koordinasi yang baik. Penyidikan kami didukung Kapolda Riau (Irjen Pol Mohammad Iqbal),&rdquo; ujar Imran Yusuf. SH dan BA diduga menerima suap dari Fauzan, seorang terdakwa narkoba di Pengadilan Negeri Bengkalis yang perkaranya ditangani SH. Tersangka BA dan SH disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 atau pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kejati Riau telusuri aliran uang suap yang diterima oknum polisi di Polres Bengkalis senilai Rp 999 juta dari terdakwa perkara narkotika

Kejati Riau Telusuri Aliran Uang Suap Oknum Polisi di Bengkalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/IMG_20231121_134334-4154320979.jpg" alt="Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat akan dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau." width="100%">
<figcaption>Suami oknum jaksa SH yang berinisial Bripka BA saat akan dilakukan penahanan di Rutan Polda Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penahanan terhadap pasangan suami istri (pasutri) tersangka kasus dugaan suap. Kasus itu melibatkan oknum jaksa berinisial SH dan suaminya yang merupakan seorang oknum polisi berinisial Bripka BA. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Riau Bambang Heri Purwanto mengatakan, oknum jaksa Kejaksaan Negeri Bengkalis SH ditetapkan sebagai tahanan kota. Sedangkan sang suami setelah pemeriksaan kesehatan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kepolisian Daerah Riau. &rdquo;Benar, Senin (20/11) malam dilakukan tindakan penahanan terhadap SH dan BA. SH tahanan kota dan BA dititipkan di Rutan Polda Riau,&rdquo; kata Bambang Heri Purwanto seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, SH dan BA diduga menerima suap dari Fauzan, seorang terdakwa narkoba di Pengadilan Negeri Bengkalis. Perkaranya ditangani SH. Bambang mengatakan, pertimbangan tim penyidik Pidana Khusus Kejati Riau melakukan penahanan rumah terhadap SH karena&nbsp;adanya permohonan dan jaminan dari pihak keluarga dan juga tersangka kooperatif. &rdquo;Selain itu tersangka dalam keadaan hamil dan mempunyai anak berumur empat tahun,&rdquo; ujar Bambang Heri Purwanto. Tersangka BA dan SH disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 atau pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, Korps Adhyaksa juga telah melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial K, yang sebelumnya berstatus saksi daftar pencarian orang. Dia diamankan pada Rabu (25/10) di Jakarta Timur. Peran tersangka K, diketahui sebagai perantara dari keluarga terdakwa Fauzan, yang mentransfer uang ke BA melalui nomor rekening rekan BA.

Kejati Riau lakukan penahanan terhadap pasangan suami istri tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan oknum jaksa dan oknum polisi

Kejati Riau Tahan Pasutri Oknum Jaksa dan Polisi Terkait Kasus Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/IMG_20231026_213707-2032125514.jpg" alt="Ilustrasi suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menetapkan seorang tersangka berinisial K alias R dalam perkara dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa berinisial SH. Tersangka diamankan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heripurwanto mengatakan, K diamankan di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/10) malam. Selain dia, saat itu turut diamankan M yang tak lain adalah istrinya. &rdquo;Keduanya diamankan setelah dipanggil dalam penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan jabatan atau penerimaan hadiah atau sesuatu atau janji oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait penanganan perkara narkotika atas terdakwa bernama Fauzan Afriansyah yang proses penuntutan dilaksanakan Kejaksaan Negeri Bengkalis,&rdquo; kata Bambang Heripurwanto seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, K aktif berkomunikasi mewakili Fauzan Afriansyah dan menjadi perantara suap kepada Jaksa SH melalui suaminya, Bayu. K juga disinyalir sebagai&nbsp;perantara pengiriman uang kepada Bayu melalui rekening temannya sebesar Rp 299.900.000 pada awal Maret. Fauzan merupakan pesakitan kasus narkotika yang ditangani Jaksa SH saat persidangannya bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Sedangkan Bayu adalah anggota Polri berpangkat Bripka yang tak lain adalah suami SH. Setelah keduanya diamankan, sepasang suami istri itu diperiksa sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim penyidik melakukan ekspos berdasar alat bukti yang ada. &rdquo;Maka status saksi K alias R pada hari itu dinaikkan dari saksi menjadi tersangka,&rdquo; ujar Bambang. Pada&nbsp;hari yang sama, lanjut Bambang, mulai dilakukan penahanan berdasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Tanggal 25 Oktober 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. &rdquo;Untuk saksi M yang merupakan istri K alias R sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi karena yang aktif melakukan komunikasi dan perantara uang adalah tersangka K alias R,&rdquo; sebut Bambang. Sehari setelah penangkapan, tersangka K alias R diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma,&nbsp;Jakarta, ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Sesampai di Kota Bertuah, dia langsung dibawa ke kantor Kejati Riau untuk diperiksa intensif dan diperiksa kesehatannya. &rdquo;Penyidik melanjutkan penahanan kepada tersangka K alias R di Rutan Kelas I Pekanbaru,&rdquo; ucap Bambang. &nbsp;

Kejati Riau tetapkan seorang tersangka kasus dugaan penyuapan terhadap seorang oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Kejati Riau Tetapkan Tersangka Kasus Penyuapan Terhadap Oknum Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/IMG-20230525-WA0031_2-2595229008.jpg" alt="Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan." width="100%">
<figcaption>Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah adanya 10 oknum jaksa di Kejari Asahan yang menyalahgunakan jabatan dengan cara meminta uang puluhan juta hingga mobil kepada para terpidana. &rdquo;Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pemberitaan tersebut sampai sejauh ini telah dilakukan klarifikasi atas informasi dan laporan itu,&rdquo; ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Kamis (25/5). Dia mengatakan, klarifikasi itu telah dilakukan kepada pihak yang bersinggungan dengan pemberitaan tersebut. Termasuk klarifikasi terhadap terpidana yang dimaksud dalam pemberitaan. &rdquo;Sampai sejauh ini, belum ditemukan bukti. Bahkan, para terpidana membantah hal tersebut,&rdquo; ucap Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan. Namun demikian, mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang itu mengatakan, apabila ada informasi lain atau bukti, warga dipersilakan menyampaikan ke Kejati Sumut. &rdquo;Kejati Sumut memiliki hotline dan laporan secara tertulis bisa disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),&rdquo; ucap Yos A. Tarigan. Dia mengatakan pemberitaan itu sangat disayangkan karena cenderung menggiring ke opini atau menyampaikan sesuatu tanpa didukung data dan fakta yang kuat. &rdquo;Laporkan dengan data dan fakta yang lengkap, kita akan proses setiap pengaduan yang berkaitan dengan mafia tanah, mafia perkara, atau jaksa nakal. Apabila laporan yang diberikan tidak terbukti akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melaporkan,&rdquo; tutur Yos. Dia menambahkan, proses penanganan sebuah perkara tidak serta merta selesai dalam waktu singkat, akan tetapi butuh proses. &rdquo;Selama proses penanganan perkara ini berlangsung, masyarakat sangat terbuka untuk memberikan sanggah, masukan, atau bukti-bukti baru yang menguatkan,&rdquo; ujar Yos A. Tarigan. Sebelumnya, adanya pemberitaan media online atau daring terkait dugaan 10 oknum jaksa kejaksaan meminta uang bahkan sampai mobil kepada para terpidana.

Kejati Sumut bantah adanya oknum jaksa di Kejari Asahan yang menyalahgunakan jabatan meminta uang hingga mobil kepada para terpidana

Kejati Sumut Bantah Jaksa di Kejari Asahan Minta Uang dan Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/IMG-20230516-WA0042-2097167302.jpg" alt="Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A. Tarigan." width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) meminta keterangan kepada pelapor yakni S, guru sekolah dasar (SD) terkait pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa EKT dari Kejari Batubara. &rdquo;Saat ini, Tim Bidang Pengawasan Kejati Sumut sedang memintai keterangan kepada pelapor di Kisaran Kabupaten Asahan tepatnya di Kejari Asahan,&rdquo; kata Kepala Seksi&nbsp;Penerangan Hukum&nbsp;Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara di Medan, Selasa (16/5). Sebab, kata Yos, domisili pada pelapor berada di Kabupaten Asahan, selain itu, S masih mengalami sakit stroke. Sehingga, dengan kondisi tersebut, tim yang mendatangi pelapor untuk memintai keterangan dan kronologi yang mengarah pada pertemuan yang terlihat di video yang sudah beredar. Yos mengatakan, sebelumnya jaksa EKT telah dilakukan pencopotan sementara sebagai jaksa fungsional. Jaksa tersebut menjalani pemeriksaan selama delapan jam di gedung Kejati Sumut pada Senin (15/5). &rdquo;Tujuan dilakukan pemeriksaan untuk mempertanyakan kronologis penanganan perkara tindak pidana narkoba yang ditangani jaksa EKT hingga akhirnya viral di media sosial yang diduga memeras,&rdquo; terang Yos. Sebelumnya, beredar video rekaman seorang jaksa di Kejari Batubara&nbsp;EKT diduga melakukan pemerasan terhadap seorang guru berinisial S yang anaknya berinisial MRR terlibat kasus narkotika di Polres Batubara.

Tim Bidang Pengawasan Kejati Sumut minta keterangan seorang guru SD terkait pemerasan yang diduga dilakukan oknum jaksa dari Kejari Batubara

Kejati Sumut Minta Keterangan Pelapor Terkait Jaksa Pemeras Guru SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230105-WA00781.jpg" alt="Pejabat Kejati Lampung menjelaskan terkait pemeriksaan oknum jaksa di Bandarlampung, Kamis (5/1). Damiri/Antara" width="100%">
<figcaption>Pejabat Kejati Lampung menjelaskan terkait pemeriksaan oknum jaksa di Bandarlampung, Kamis (5/1). Damiri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap oknum jaksa secara internal. Namun, pihak Kejati Lampung belum bisa membeberkan pemeriksaan tersebut terkait siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, berapa jumlah orang yang diperiksa, hingga asal kejari mana yang dilakukan pemeriksaan.  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung I Made Agus Putra menegaskan tidak ada penangkapan yang dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT).  ”Saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa kemarin tidak ada yang namanya OTT. Apalagi yang melakukan OTT dari Tim PAM SDO saya tidak tahu,” kata I Made Agus Putra seperti dilansir dari Antara.  Namun, I Made Agus Putra membenarkan sedang melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara internal di bidang pengawasan terhadap oknum jaksa yang menyalahgunakan kewenangan. ”Kita panggil, lakukan pemeriksaan internal. Semua masih dalam proses pemeriksaan kami. Banyak yang diperiksa, yang pasti lebih dari satu bisa dua bisa tiga bisa lima,” tutur I Made Agus Putra.  Sebelumnya, beredar bahwa Kejaksaan Agung (Kajagung) dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua orang pejabat di Kejaksaan Negeri (Kajari) Pringsewu, Lampung. Informasi yang beredar, dua pejabat yang diduga terkena OTT yang dilakukan Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Jamintel Kejagung tersebut, bernama Ade Indrawan, kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pringsewu dan Yogie Verdika, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) kejari setempat.  Dua oknum pejabat tersebut diduga dilakukan OTT terkait dugaan uang pengamanan pemeriksaan pupuk yang melibatkan petinggi di salah satu pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Selain dua oknum pejabat, ada dua anggota kejaksaan juga yang terlibat dalam OTT Tim PAM SDO.

Kejati Lampung Benarkan Ada Pemeriksaan Oknum Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/image-12-1.png" alt="Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang guru SMA negeri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melaporkan kasus dugaan penganiayaan oleh oknum jaksa ke Polres Karawang.  Kasatreskrim Polres Karawang AKP Arief Bastomi membenarkan kalau pihaknya telah menerima laporan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum jaksa. ”Betul, kami telah menerima laporan itu,” kata Arief Bastomi seperti dilansir dari Antara.  Guru yang menjadi korban penganiayaan oknum jaksa tersebut adalah seorang guru di SMA Negeri 5 Karawang bernama Jajang. Dugaan penganiayaan oleh jaksa berinisial T terjadi pada Jumat (23/9) malam.  Jajang menjelaskan, peristiwa dugaan penganiayaan yang dialaminya terjadi karena oknum jaksa berinisial T diduga cemburu. Kecemburuan muncul saat Jajang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada istri oknum jaksa berinisial T yang juga bekerja di SMAN 5 Karawang.  Ucapan selamat ulang tahun itu diunggah Jajang melalui media sosial. ”Kemungkinan pelaku cemburu karena saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada istrinya lewat facebook, semua teman-teman di sini juga ngucapin semua,” tutur Jajang.  Sementara itu, akibat pukulan oknum jaksa tersebut, Jajang mengalami lebam di pelipis kanan. Dia mengaku telah melakukan visum dan melaporkan hal tersebut ke polisi.

Seorang Guru di Karawang Laporkan Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1656674919329.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Uang Rp 300 ribu diberikan AH, jaksa Kejari Bojonegoro, Jawa Timur kepada seorang remaja laki-laki. Uang itu diberikan supaya AH bisa melakukan sodomi pada remaja berusia 16 tahun itu.  Namun, perbuatan AH tercium petugas. Dia digerebek anggota Polres Jombang pada Kamis (18/8) dini hari.  ”Oknum ini (AH) memberikan uang Rp 300 ribu ke korban,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati di Surabaya pada Kamis (18/8).  AH, kata Mia, juga memberikan uang kepada penyedia jasa alias muncikari sebesar Rp 400 ribu. Uang itu sebagai jasa karena muncikari itu berhasil menemukan korban sesuai kriteria AH.  Jaksa itu memiliki kriteria sebagai syarat kepada muncikari. Yakni remaja laki-laki yang masih berusia 15-16 tahun.  ”Jadi, yang ditangkap itu ada tiga orang. Yakni oknum jaksa AH, lalu muncikari, dan orang yang bertugas menjaga kamar di depan,” kata Mia.  Mia menjelaskan, AH menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Bojonegoro. Dia menambahkan, AH mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual.  ”Ternyata yang bersangkutan (AH) pernah mengalami hal serupa. Yakni disodomi pada usia 6 tahun,” ungkap Mia.  AH, menurut Mia, merupakan salah satu oknum jaksa yang usianya sudah cukup tua. AH mengaku kasus itu baru sekali terjadi.  ”Sudah termasuk berumur orangnya. Dan juga punya istri. Nggak tahu fantasi apa bisa jadi seperti ini,” ujar Mia.

Sodomi Remaja Pria, Oknum Jaksa Janji Beri Uang Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dilecehkan-secara-seksual-para-biarawati-pilih-bungkam_c_272087.jpg" alt="Bungkam menjadi pilihan terbaik biarawati-biarawati korban pelecehan seksual di India. Dengan diam, mereka terhindar dari isolasi di lingkungan biara dan Gereja Katolik" width="100%">
<figcaption>Bungkam menjadi pilihan terbaik biarawati-biarawati korban pelecehan seksual di India. Dengan diam, mereka terhindar dari isolasi di lingkungan biara dan Gereja Katolik</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pernah menjadi korban pelecehan seksual menjadi salah satu penyebab AH, oknum jaksa Kejari Bojonegoro melakukan pencabulan sesama jenis. Korban adalah remaja laki-laki yang berasal dari Jombang.  Jaksa itu diduga melakukan pencabulan terhadap remaja berusia 16 tahun. AH yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro itu telah diamankan pada Kamis (18/8).  Penangkapan AH dilakukan di salah satu hotel di Jombang. Saat ditangkap, AH sedang berada di sebuah kamar bersama remaja laki-laki tersebut dan seorang muncikari.  Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan, AH mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual saat berusia 6 tahun. ”Ternyata yang bersangkutan (AH) pernah mengalami hal serupa. Yakni disodomi pada usia 6 tahun,” ungkap Mia pada Kamis (18/8) sore.  AH, kata Mia, merupakan salah satu oknum jaksa yang sudah berumur. AH mengaku baru sekali melakukan perbuatan itu. ”Sudah termasuk berumur orangnya. Dan juga punya istri. Nggak tahu fantasi apa bisa jadi seperti ini,” ujar Mia.  Berdasar keterangan, lanjut dia, muncikari itu diiming-imingi uang Rp 300.000. AH sudah mendapatkan remaja pria, kamar, dan penjagaan.  ”Si oknum (AH), mengatakan pada penjaga, carikan anak laki-laki. (Lalu ditanya) usia berapa, dijawab 16 tahun ini usianya,” ungkap Mia.  Kemudian, muncikari itu diberi uang Rp 400.000 oleh AH. Saat ini, dilakukan pemeriksaan seksual dan psikologis AH.  ”Belum bisa menginfokan (kelainan AH) karena hasil sementara beliau pernah menjadi korban,” terang Mia.

Jaksa Diduga Sodomi Remaja Pria, Pernah Jadi Korban Sodomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oknum jaksa

Berita Terkini