<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/Kasus-brigadir-j-3006634844.jpg" alt="Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kamaruddin Simanjuntak.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><br /><br /><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Upaya mencari keadilan atas terbunuhnya Brigadir Nofriansyah&nbsp;Yosua Hutabarat bisa dibilang belum belum usai.&nbsp;</p> <p>Belum lama ini pihak keluarga Brigadir Nofriansyah&nbsp;Yosua Hutabarat atau yang dikenal sebagai Brigadir J kembali mengajukan gugatan perdata.<br /><br />Dilansir dari ANTARA pada Selasa (27/2), kuasa hukum keluarga Brigadir J mengajukan gugatan perdata sebesar Rp7,5 miliar terhadap Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI atas kematian Yosua.<br /><br />"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," ujar Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, pada Selasa(27/2).<br /><br />Kamaruddin menyatakan bahwa dalam daftar tergugat terdapat lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia melalui Kapolri, satu Presiden, dan dua Menteri Keuangan yang ikut tergugat.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013091378/kamaruddin-simanjuntak-jessica-wongso-seharusnya-bebas-janganlah-orang-dihukum-gara-gara-pendapat-ahli">Kamaruddin Simanjuntak: Jessica Wongso Seharusnya Bebas, Janganlah Orang Dihukum Gara-gara Pendapat Ahli </a></strong><br /><br />Menurutnya, keluarga menggugat karena merasa dirugikan oleh kehilangan Brigadir J yang tewas akibat dibunuh oleh para terpidana.<br /><br />Ia menguraikan bahwa gugatan perdata diajukan terkait kematian Brigadir J karena hingga saat ini harta milik korban belum dikembalikan.<br /><br />"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," pungkasnya lebih lanjut.<br /><br />Komarudin melanjutkan dengan menekankan bahwa kerugian yang diderita kliennya, yakni keluarga Brigadir J terhitung mencapai Rp7,5 miliar, yang merupakan kerugian materiil.<br /><br />"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," jelasnya lebih lanjut.<br /><br />Dalam sidang perdata perdana di PN Jaksel, tidak ada satu pun dari tergugat yang hadir. Padahal, semua tergugat telah diberikan surat panggilan oleh PN Jaksel dan surat tersebut telah diterima oleh orang yang tinggal di rumah atau bekerja di kantor mereka.<br /><br />Hanya tergugat Richard Eliezer yang tidak menerima surat dari PN Jaksel, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.</p> <p>***</p>

Pihak keluarga Brigadir J kembali mengajukan gugatan perdata pada terpidana hingga presiden RI senilai Rp 7,5 miliar.

Belum Usai! Keluarga Brigadir J Ajukan Gugatan Senilai Rp 7,5 Miliar pada Terpidana hingga Presiden RI

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati.  Majelis Hakim Peng" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati.  Majelis Hakim Peng</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tengah mempertimbangkan untuk mengajukan restitusi kepada para terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Keluarga Yosua memiliki waktu 90 hari sejak putusan kasasi para terdakwa diputus Mahkamah Agung (MA) untuk mengajukan restitusi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perihal restitusi akan kami pertimbangkan dan akan kami bahas dengan keluarga almarhum. Mengingat para terdakwa khususnya Putri Candrawathi mendapatkan pemotongan hukum yang sangat besar, maka ada baiknya apabila keluarga setuju kami akan ajukan ganti rugi kepada para pelaku," kata pengacara Yosua, Martin Simanjuntak saat dihubungi, Jumat (11/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Martin belum mengungkap nilai restitusi yang akan diajukan. Sebab, ssat ini masih dibahas mengenai akan diajukan restutusi atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012653999/ihsg-akhir-pekan-ditutup-melemah-ikuti-bursa-kawasan-asia">IHSG Akhir Pekan Ditutup Melemah Ikuti Bursa Kawasan Asia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sudah menjalin komunikasi dengan salah satu komisioner LPSK yaitu Abang Edward Partogi Pasaribu terkait rencana pengajuan restitusi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MA telah selesai menggelar sidang kasasi terhadap Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.&nbsp; Hasilnya, Hakim MA memutuskan mengabulkan kasasi Ferdy&nbsp;Sambo. Sehingga hukuman&nbsp;Sambo&nbsp;diubah menjadi pidana seumur hidup tidak lagi pidana mati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolak kasasi penuntut umum dan tidak dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melekukan pembunuhan berencana secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya ygan dilakukan bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan, P2, P3 disenting opinion (DO), " kata Kabiro Hukum dan Humas MA Sobandi kepada wartawan, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012653994/shireen-sungkar-bagikan-cerita-dua-kali-terkena-kista-sempat-divonis-sulit-punya-keturunan">Shireen Sungkar Bagikan Cerita Dua Kali Terkena Kista, Sempat Divonis Sulit Punya Keturunan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada hari yang sama, Putri Candrawathi juga mendapat pengurangan hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. "Amar putusan kasasi, tolak kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun," kata Sobandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Begitu pula dengan Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dikurangi masing-masing 5 tahun. Ricky menjadi 8 tahun penjara dan Kuat menjadi 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang kasasi ini dilaksanakan oleh 5 hakim MA. Mereka yakni Suhadi sebagai Ketua Majelis. Sedangkan empat anggota terdiri dari Suharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana.</div>

Keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tengah mempertimbangkan untuk mengajukan restitusi.

Hukuman Ferdy Sambo Cs Dikorting, Keluarga Brigadir J Pertimbangkan Ajukan Restitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J bisa mengajukan restitusi alias ganti rugi kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengaman (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo. Hal ini setelah hukuman mati Ferdy Sambo dianulir oleh Mahkamah Agung (MA).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas Putusan itu LPSK berpandangan bahwa keluarga korban/ahli waris korban sebenarnya memiliki hak untuk mengajukan restitusi/ganti kerugian kepada para terpidana tersebut," kata Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution dalam keterangannya, Jumat (11/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maneger menjelaskan, peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur hukum acara mengenai pengajuan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht. Prosedur pengajuan permohonan tersebut dapat diajukan oleh Pemohon/ahli waris korban atau melalui LPSK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012652932/klarifikasi-deddy-corbuzier-usai-dituding-urus-selangkangan-oleh-pakar-branding">Klarifikasi Deddy Corbuzier Usai Dituding Urus Selangkangan oleh Pakar Branding</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Maneger menegaskan&nbsp; bahwa keputusan pengajuan restitusi itu dikembalikan kepada keluarga korban. Menurutnya, restitusi merupakan hak korban atau keluarga korban, maka keputusan akan mengajukan atau tidak mengajukan mutlak adalah hak mereka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengajuan melalui mekanisme penetapan permohonan ini dibatasi oleh Perma Nomor 1 tahun 2023 hanya 90 hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap," tegas Maneger.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">MA sebelumnya membatalkan hukuman mati Ferdy Sambo melalui putusan kasasi dalam perkara nomor: 813 K/Pid/2023, Rabu (9/8). Putusan itu menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa, tetapi memperbaiki kualifikasi tindak pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/012652892/dihadiri-60-ribu-orang-konser-travis-scott-di-roma-timbulkan-gempa-hingga-magnitudo-13">Dihadiri 60 Ribu Orang, Konser Travis Scott di Roma Timbulkan Gempa Hingga Magnitudo 1,3</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dan secara tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama, menjadi hukuman penjara seumur hidup," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi di Gedung MA, Jakarta, Selasa (8/8) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan kasasi itu dipimpin oleh Hakim Agung Suhadi dan empat anggota yakni Suharto, Jupriyadi, Desnayeti dan Yohanes Priyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusan itu, terdapat dua hakim yang mengatakan dissenting opinion atau pandangan berbeda dari putusan mayoritas hakim. Mereka adalah hakim Jupriyadi dan Desnayeti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012652872/kinerja-keuangan-terus-bertumbuh-tugu-insurance-kembali-raih-best-general-insurance-award-2023">Kinerja Keuangan Terus Bertumbuh, Tugu Insurance Kembali Raih Best General Insurance Award 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;<em>Dissenting opinion</em> dari kedua hakim agung anggota majelis hakim Mahkamah Agung tadi adalah kedunya menolak kasasi (Ferdy Sambo). Artinya mereka tetap setuju hukuman mati sebagaimana putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Mengenai pertimbangannya, kami masih menunggu salinan putusan resmi dari majelis," pungkas Sobandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain meringankan hukuman Ferdy Sambo, MA juga mengurangi hukuman untuk istri Sambo, Putri Chandrawati. Putri yang semula dihukum 20 tahun penjara, menjadi dihukum 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ricky Rizal Wibowo juga mendapat pengurangan hukuman. Ia dihukum delapan tahun penjara dari semula 13 tahun penjara.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J bisa mengajukan restitusi alias ganti rugi kepada Ferdy Sambo.

LPSK Sebut Keluarga Brigadir J Bisa Ajukan Restitusi ke Ferdy Sambo

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Kuat-Maruf-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Terdakwa   Kuat Maruf dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Sidang beragendakan mendengarkan kesaksian Ferdy Sambo bagi terdakwa Richard Eliezer, Ricky" width="100%">
<figcaption>Terdakwa   Kuat Maruf dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Sidang beragendakan mendengarkan kesaksian Ferdy Sambo bagi terdakwa Richard Eliezer, Ricky</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kuat Ma'ruf menempuh proses kasasi setelah hukumannya tidak berkurang di tingkat banding. Kuat ingin dibebaskan dalam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tetap meminta KM divonis bebas," kata Pengacara Kuat, Irwan Irawan kepada wartawan, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irwan mengatakan, permintaan itu didasarkan pada hasil proses persidangan. Tim kuasa hukum menilai jika Kuat tidak terbukti secara eksplisit merencanakan atau ikut serta dalam pembunuhan Yosua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011744327/lahirkan-wirausaha-potensial-dari-pekerja-migran-indonesia"> Lahirkan Wirausaha Potensial dari Pekerja Migran Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fakta persidangan tidak ada bukti yang secara terang menunjukan adanya keterlibatan KM pada peristiwa di Duren Tiga," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebemumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa&nbsp;Kuat&nbsp;Ma'ruf&nbsp;dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu,&nbsp;Kuat&nbsp;tetap dijatuhi vonis 15 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/011744313/sempat-jalani-hubungan-ldr-ini-dia-tips-langgeng-a-la-ganjar-pranowo">Sempat Jalani Hubungan LDR, Ini Dia Tips Langgeng A la Ganjar Pranowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, kesatu menerima permohonan banding terdakwa&nbsp;Kuat&nbsp;Ma&rsquo;ruf&nbsp;dan Penuntut Umum. Kedua menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Hakim Ketua Abdul Fattah dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011744323/minat-masyarakat-beli-sbn-ritel-seri-ori023-tinggi-bibit-sediakan-promo-cashback">Minat Masyarakat Beli SBN Ritel seri ORI023 Tinggi, Bibit Sediakan Promo Cashback</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana 15 tahun penjara terhadap&nbsp;Kuat&nbsp;dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum&nbsp;Kuat&nbsp;Ma'ruf&nbsp;harus dikesampingan. Putusan terdakwa&nbsp;Kuat&nbsp;Ma'ruf&nbsp;telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan. Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Abdul Fattah.</div>

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Kuat Ma'ruf menempuh proses kasasi

Merasa Tidak Ada Bukti Ikut Bunuh Yosua, Kuat Ma'ruf Minta Dibebaskan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/RICKY-RIZAL-DERY-2786720367.jpg" alt="Ricky Rizal Wibowo menjalani persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatab, Selasa (14/2/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ricky Rizal Wibowo menjalani persidangan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatab, Selasa (14/2/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Ricky Rizal masih berusaha menempuh proses hukum agar mendapat keringanan hukuman. Dia kini tengah menunggu putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengacara Ricky, Erman Umar meminta kliennya bisa dilepaskan dari sangkaan pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP. Sekalipun tetap dinyatakan bersalah, hukuman yang dijatuhkan diharapkan bisa lebih rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setidaknya hukuman Ricky Rizal sama dengan Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan," kata Erman kepada wartawan, Senin (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744239/pemotretan-model-di-bawah-air-terdalam-ini-pecahkan-rekor-guinness-world">Pemotretan Model di Bawah Air Terdalam Ini Pecahkan Rekor Guinness World</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erman berharap Majelis Hakim Agung membaca berkas Kasasi dengan seksama, dimulai dari berkas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai Memori Kasasi agar putusan yang dijatuhkan benar,benar akurat, tepat, adil sesuai fakta-fakta persidangan. Dia tak ingin vonis ini hanya memuaskan sebagian publik berdasarkan persepsi sepihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Majelis Hakim Agung dalam memutuskan Perkara Ricky Rizal ini diharapkan bersikap mandiri dan tidak terpengaruh dari pihak manapun," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744234/kpk-lelang-aset-rampasan-eks-bupati-ppu-abdul-gafur-seluas-1334-m2">KPK Lelang Aset Rampasan Eks Bupati PPU Abdul Gafur Seluas 1.334 M2&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;Wibowo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu,&nbsp;Ricky&nbsp;tetap dijatuhi vonis 13 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, kesatu menerima permohonan banding terdakwa&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;dan Penuntut Umum. Kedua menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 799/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Hakim Ketua Mulyanto dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011744226/semut-lawan-gajah-ini-lima-perbedaan-threads-vs-twitter">Semut Lawan Gajah, Ini Lima Perbedaan Threads Vs Twitter</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana 13 tahun penjara terhadap&nbsp;Ricky&nbsp;dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;Wibowo harus dikesampingan. Putusan terdakwa&nbsp;Ricky&nbsp;Rizal&nbsp;Wibowo telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan. Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Mulyanto.</div>

Ricky Rizal masih berusaha menempuh proses hukum agar mendapat keringanan hukuman terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Tak Mau Dihukum 13 Tahun Penjara di Kasus Yosua, Ricky Rizal Ingin Divonis Seperti Richard Eliezer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ferdy-Sambo-Vonis-Mati-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin  (13/1/2023). Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Majelis Hakim Penga</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo masih berusaha menempuh upaya hukum agar lolos dari jeratan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Untuk itu, Sambo telah mendaftarkan kasasi pada 12 Mei 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Sambo, Putri Candrawathi juga mengajukan kasasi pada 9 Mei 2023. Kemudian Kuat Ma'ruf mengajukan pada 15 Mei 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01682860/usai-sea-games-dan-piala-sudirman-tim-indonesia-incar-hasil-terbaik-di-malaysia-masters">Usai SEA Games dan Piala Sudirman, Tim Indonesia Incar Hasil Terbaik di Malaysia Masters</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Penasehat Hukum masing-masing ke kepaniteraan pidana PN Jaksel," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto dalam keterangan tertulis, Senin (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, para pemohon harus melengkapi berkas perkara. Kemudian berkas tersebut akan disidangkan oleh hakim agung di tingkat Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01682854/harga-emas-antam-stagnan-rp-1056000-per-gram">Harga Emas Antam Stagnan Rp 1.056.000 Per Gram</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai ketentuan hukum acara, maka dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan, Pemohon Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasi masing-masing," jelas Djuyamto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01682857/ihsg-melemah-jelang-rapat-dewan-gubernur-bi-pada-pekan-ini">IHSG Melemah Jelang Rapat Dewan Gubernur BI Pada Pekan Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;harus dikesampingan. Putusan terdakwa Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana mati terhadap&nbsp;Sambo&nbsp;dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682809/pekerja-tower-bts-yang-disandera-sudah-dibebaskan-ternyata-pelaku-kbb-papua-pimpinan-ananias-mimin">Pekerja Tower BTS yang Disandera Sudah Dibebaskan, Ternyata Pelaku KBB Papua Pimpinan Ananias Mimin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Singgih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh terdakwa Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan vonis pidana mati dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01682848/emas-sea-games-2023-dorong-christian-adinata-tampil-maksimal-di-malaysia-masters-2023">Emas SEA Games 2023 dorong Christian Adinata Tampil Maksimal di Malaysia Masters 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;harus dikesampingan. Putusan terdakwa Ferdy&nbsp;Sambo&nbsp;telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan," kata Hakim Ketua Singgih Budi Prakoso dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana mati terhadap&nbsp;Sambo&nbsp;dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01682844/toyota-dan-suzuki-bareng-bareng-kembangkan-mobil-listrik-mungil-inovatif">Toyota dan Suzuki Bareng-bareng Kembangkan Mobil Listrik Mungil Inovatif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Singgih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menolak banding yang diajukan oleh Putri Candrawathi, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Mereka masing-masing tetap divonis 20 tahun penjara, 13 tahun penjara, dan 15 tahun penjara.</div>

Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo masih berusaha menempuh upaya hukum agar lolos dari jeratan pidana mati yang dijatuhkan padanya.

Masih Berusaha Lolos Dari Hukuman Mati, Ferdy Sambo Ajukan Kasasi

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Putri-Candrawathi-Divonis-20-Tahun-Penjara-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi bersiap menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Putri Candrawathi dengan hukuman 2" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Putri Candrawathi bersiap menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023). Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Putri Candrawathi dengan hukuman 2</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai, penjatuhan vonis lebih berat terhadap Putri Candrawathi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak salah. Dalam Undang-Undang pun dibolehkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini dapat dijelaskan bahwa ultra petita adalah istilah hukum. Sedangkan perkara ini adalah ranah hukum publik dan Undang-Undang membenarkan adanya hukuman yang lebih berat dari pada tuntutan hukuman penuntut umum," kata Hakim Ketua Ewit Soetriadi dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01559236/christian-eriksen-belum-terima-medali-piala-liga">Christian Eriksen Belum Terima Medali Piala Liga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ewit mengatakan, Putri dipersangkakan Pasal 340 KUHP. Ancaman maksimal pidana pasal tersebut yakni 20 tahun penjara, seumur hidup dan mati. Penjatuhan vonis 20 tahun kepada Putri karena dia dianggap sebagai pemicu terjadinya pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam penjatuhan pidana yang sifatnya maksimal, khususnya dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri pembanding terdakwa, karena pada diri pembanding terdakwa yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo," kata Hakim Ewit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559234/14-rest-area-tol-siapkan-spklu-untuk-pemudik-mobil-listrik">14 Rest Area Tol Siapkan SPKLU untuk Pemudik Mobil Listrik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, Putri tetap dijatuhi vonis 20 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, pertama&nbsp;menerima permohonan banding terdakwa Ferdy Sambo dan Penuntut Umum. Kedua menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata Hakim Ketua Ewit Soetriadi dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01559232/rematch-final-konferensi-europa-membalas-taktik-mourinho">Rematch Final Konferensi Europa: Membalas Taktik Mourinho</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana 20 tahun penjara terhadap Putri dikuatkan pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memori banding dari penasihat hukum Putri Candrawathi harus dikesampingan. Putusan terdakwa Putri Candrawathi telah dipertimbangkan benar secara hukum untuk itu dapat dikuatkan. Telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat dan benar secara hukum," ucap Hakim Ewit.</div>

Penjatuhan vonis lebih berat terhadap Putri Candrawathi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah hal yang tidak salah.

Tetap Divonis 20 Tahun Penjara, Putri Dianggap Sebagai Pemicu Awal Kasus Pembunuhan Brigadir J

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Irfan-Widyanto-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Terdakwa kasus merintangi penyidikan atau" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus merintangi penyidikan atau</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis penjara 10 bulan kepada Irfan Widyanto. Dia dianggap bersalah melakukan<em> obstruction of justice</em> alias merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa Irfan Widyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar Rp 10 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," Kata Hakim Ketua dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (24/2).<br /> <br /> Irfan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Sebelumnya, terdakwa Irfan Widyanto dituntut 1 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Irfan dianggap bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa Irfan Widyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melalukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai diatur dan diancam pidana Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primer," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/1).<br /> <br /> "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Irfan Widyanto SH SIK dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Irfan Widyanto sebesar Rp 10 juga subsider 3 bulan penjara," imbuhnya.

Kasus Pembunuhan Yosua, Irfan Widyanto Divonis 10 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Mabes Polri segera menggelar sidang komisi kode etik profesi Polri (KEPP) untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E setelah divonis 1,5 tahun penjara. Polri bahkan berencana melibatkan Kompolnas dalam sidang kode etik ini.<br /> <br /> "Sidang ini tentunya tidak menutup kemungkinan dari Propam juga dari pengawas eksternal seperti Kompolnas akan diundang," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (20/2).<br /> <br /> Pengawasan dilakukam agar proses sidang kode etik itu transparan, terbuka dan bisa memenuhi keadilan untuk semua pihak.<br /> <br /> "Hasilnya bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat ini yang penting," jelas Dedi.<br /> <br /> Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Dia dianggap bersalah menjadi eksekutor pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).<br /> <br /> Perbuatan Richard dianggap secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Adapul hal-hal yang meringankan adalah status <em>justice collaborator</em> (JC) Richard yang membantu pengungkapan kasus terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihikum, masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak dikemudian hari, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.<br /> <br /> Sedangkan hal yang memberatkan yakni hubungan akrab antara Richard dan Yosua tidak dihargai oleh terdakwa sehingga terjadi pembunuhan.

Sidang Kode Etik Bharada E, Polri Libatkan Kompolnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211025_103732.jpg" alt="Nikita Mirzani./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani./Abdul Rahman</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Artis Nikita Mirzani masih terus menyoroti kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Meski vonis terhadap para pelakunya sudah dijatuhkan oleh hakim, Nikita Mirzani masih mengkritisi beberapa hal.<br /> <br /> Setelah mengkritik vonis Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang, menurutnya, kelewat rendah, Nikita juga menyoroti permintaan orang tua mendiang Brigadir Joshua yang menginginkan kenaikan pangkat pembuatan museum untuk putranya, dikutip dari <em>POJOK SATU</em>.<br /> <br /> Untuk diketahui, kedua orang tua Yosua bersama pengacara mereka, Kamaruddin Simanjuntak sempat mendatangi Bareskrim Polri untuk memohon beberapa hal, yakni meminta pangkat Yosua naik dua tingkat dari Brigadir ke Aipda Anumerta. Selain itu, mereka juga meminta agar rumah tempat Yosua dieksekusi oleh Ferdy Sambo dkk dijadikan museum.<br /> <br /> Bagi Nikita Mirzani, dua hal ini sangat berlebihan.<br /> <br /> “<em>Ibu dan bapak Joshua yang saya hormati, bapak tau enggak pahlawan revolusi aja naik pangkat anumertanya hanya 1 tingkat. Kenapa kalian maunya naik dua tingkat,</em>” tulisnya di akun Instagram-nya, yang diunggah belum lama ini.<br /> <br /> Nikita Mirzani mengingatkan orang tua Yosua bahwa banyak polisi yang gugur saat menjalankan tugas, tapi keluarganya tidak berpikir untuk meminta secara inisiatif kenaikan pangkat.<br /> <br /> “<em>Bapak dan ibu asal tahu aja yah, berapa banyak itu polisi gugur di Poso enggak ada tuh orang tuanya minta dibikinin museum dan naik pangkat dua tingkat. Padahal anak bapak dan ibu sudah dapat keadilan di negeri Indonesia tercinta kita ini,”</em> sebutnya.<br /> <br /> Nikita juga menyindir bahwa ketimbang hanya meminta kenaikan pangkat ke Aipda Anumerta, semestinya orang tua Yosua meminta supaya pangkat almarhum naik menjadi Irjen yang notabene merupakan pangkat Ferdy Sambo sebelum dicopot dari Polri dan kini sudah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.<br /> <br /> “<em>Saran dari saya bapak dan ibu jangan tanggung tangung minta naik pangkatnya dari brigadir langsung ke Irjen aja sekalian, tanggung banget kalau cuma naik dari aipda. Kalau saya jadi ortunya Joshua. Saya minta pangkatnya Sambo aja mayan bintang dua. Kan sambo juga bakalan almarhum. Ga mungkin itu pangkat dibawa sampai ke liang lahat,” </em>tukasnya.<br /> <br /> Nikita Mirzani juga menyentil soal permintaan pembangunan museum.<br /> <br /> “<em>Satu lagi ibu dan bapak, jangan kalian minta dibuatkan museum untuk mengenang kematian Joshua, tapi minta Joshua diangkat jadi pahlawan nasional,</em>” sindirnya.<br /> <br /> &nbsp;

Ortu Mau Pangkat Yosua Naik, Nikita Mirzani: Minta Pangkatnya Sambo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nofriansyah Yosua Hutabarat

Berita Terkini

Belum Usai! Keluarga Brigadir J Ajukan Gugatan Senilai Rp 7,5 Miliar pada Terpidana hingga Presiden RI