<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/WhatsApp-Image-2026-01-27-at-205221-545294420.jpeg" alt="Ahli Hukum Perdata Unair Ghansham Anand, dan Guru Besar Hukum Perseroan UGM Prof. Nindyo Pramono yang menjadi saksi ahli Jawa Pos. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ahli Hukum Perdata Unair Ghansham Anand, dan Guru Besar Hukum Perseroan UGM Prof. Nindyo Pramono yang menjadi saksi ahli Jawa Pos. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga ahli dihadirkan secara bersamaan dalam sidang gugatan Dahlan Iskan terhadap direksi PT Jawa Pos terkait permintaan dokumen risalah rapat umum pemegang saham (RUPS). Ketiganya di antaranya, Bambang Sugeng Ariadi, pengajar hukum perdata dari Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) yang dihadirkan pihak Dahlan. Dua lagi dihadirkan pihak direksi PT Jawa Pos, yakni Prof. Nindyo Pramono, guru besar hukum perseroan dari Universitas Gadjah Mada (UGM); dan Ghansham Anand, ahli hukum perdata dari Universitas Airlangga (Unair). Nindyo berpendapat bahwa dokumen perusahaan, termasuk risalah RUPS bersifat rahasia dan hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang diizinkan undang-undang. Berdasarkan undang-undang perseoran, direksi boleh tidak memberikan dokumen tersebut kepada pihak lain demi melindungi kepentingan perusahaan. Terlebih kepada pihak yang memiliki riwayat menggugat perusahan seperti Dahlan. "Direksi dapat menolak memberikan izin kepada pemegang saham yang meminta salinan risalah RUPS, jika ternyata pemegang saham hendak menggunakan salinan tersebut untuk menggugat perseroan, yang justru akan merugikan perseroan, terang Nindyo menjawab pertanyaan pengacara Dahlan, Beryl Cholif Arrahman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (27/1). Pemegang saham boleh saja meminta dokumen kepada direksi, asalkan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab, pemegang saham adalah representasi dari perusahaan. "Orientasinya adalah kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pemegang saham" katanya. Dokumen risalah RUPS sebenarnya telah diberikan oleh direksi kepada para pemegang saham. Apabila pemegang saham telah menerima, tetapi hilang karena keteledoran sendiri, maka itu bukan kesalahan direksi atau perusahaan. "Ketika pemegang saham teledor, direksi tidak bisa digugat," ucapnya. Direksi bisa saja digugat pemegang saham kalau perbuatan dianggap merugikan perusahaan. Itu pun pemegang saham harus bertindak atas nama perusahaan, bukan pribadi, dan tindakannya demi kepentingan perusahaan. Pendapat yang sama juga diungkapkan Ghansham. Pemegang saham yang bisa menggugat direksi minimal memiliki 10 persen saham. Jika kurang dari itu, seperti Dahlan yang hanya punya 3,8 persen saham, maka secara undang-undang tidak bisa. Gugatan yang diajukan pemegang saham kepada direksi harus atas nama perusahaan. "Pemegang saham atas nama perseroan bisa menggugat direksi apabila tindakan direksi merugikan perusahaan. Minimal harus punya satu per sepuluh saham, jadi menggugat direksi harus atas nama perseroan, bukan atas nama pemegang saham sendiri. Ini yang disebut sebagai gugatan derivatif," kata Ghansham. Selain itu, pemegang saham juga bisa menggugat perusahaan apabila tindakan perusahaan tersebut merugikannya. Namun, yang digugat perusahaannya, bukan direksinya. Sebab, direksi bisa berganti kapan saja dan gugatan bisa menjadi kabur. Sementara itu, Bambang menjelaskan bahwa hubungan hukum antara perusahaan dengan pemegang saham adalah utang piutang. Atas dasar itu, pemegang saham boleh menuntut haknya kapan saja dengan tanpa batas. "Hak (dokumen) boleh dituntut kapan saja. Subjek hukum (pemegang saham) menuntut haknya sah-sah saja sepanjang tidak ada larangan," kata Bambang. Atas pendapat Bambang, Nindyo dan Ghansam keduanya tidak sependapat. Hak pemegang saham tidaklah tanpa batas, ada aturan dan mekanisme dalam UU PT yang mengatur dan membatasinya karena saat sebuah PT didirikan, maka seluruh pemegang saham tunduk pada aturan hukum PT dan menjadi organ perseroan. Pengacara Dahlan, Beryl Cholif Arrachman, mengatakan bahwa berdasarkan keterangan ahli, pemegang saham berhak untuk meminta dan diberikan dokumen RUPS yang mana hak tersebut tidak dapat dibatasi. "Sebenarnya sederhana saja, apa susahnya memberikan dokumen RUPS kepada pemegang saham? Kenapa kok seperti takut sekali memberikan dokumen RUPS kepada pemegang saham? Padahal pemegang saham berhak atas dokumen tersebut," kata Beryl. Pengacara PT Jawa Pos, E.L. Sajogo dari Markus Sajogo &amp; Associates (MS&amp;A Law Firm), mengapresiasi majelis hakim yang menghadirkan seluruh ahli dari kedua pihak untuk keberimbangan. Menurut dia, Bambang selaku ahli yang dihadirkan pihak Dahlan tidak dapat membantah pendapat dua ahli dari PT Jawa Pos, sebaliknya pendapat Bambang berhasil dibantah ahli dari PT Jawa Pos. "Ahli penggugat menyatakan hubungan antara pemegang saham dengan perseroan sebagai piutang. Dibantah ahli dari PT Jawa Pos bahwa ketika PT didirikan, maka pemegang saham masuk menjadi organ perseroan, maka yang menjadi landasan adalah undang-undang perseroan, bukan utang piutang," tuturnya. Sajogo mengatakan bahwa Dahlan kerap menggunakan dokumen perusahaan untuk menggugat PT Jawa Pos. Salah satunya, mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya yang perkaranya sudah ditolak hakim. Tindakan direksi semata-mata hanya untuk melindungi perusahaan. "Jadi yang dilakukan oleh direksi adalah melindungi kepentingan perseroan dari tindakan kesewenangan pemegang saham minoritas (Dahlan Iskan), yang oleh Prof Nindyo, disebut sebagai minority shareholder syndicate atau sindikat pemegang saham minoritas yang kehendaknya mengganggu kinerja perseroan," tutur Sajogo.

Berdasarkan undang-undang perseoran, direksi boleh tidak memberikan dokumen itu kepada pihak lain demi melindungi kepentingan perusahaan.

Risalah RUPS Dahlan Iskan kepada PT Jawa Pos, Ahli: Direksi Boleh Menolak Permintaan Dokumen Demi Kepentingan Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/73b8ed52-9ab8-484d-b6f9-b9d4b532d690-1617491118.jpeg" alt="Prof. Dr. Nindyo Pramono saat memberikan kesaksian di PN Surabaya, Rabu (19/11). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Prof. Dr. Nindyo Pramono saat memberikan kesaksian di PN Surabaya, Rabu (19/11). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang gugatan perdata nomor 273/Pdt.G/2025/PN Sby antara PT Jawa Pos terhadap Nany Wijaya dari PT Dharma Nyata Press kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (19/11). Persidangan sempat memanas ketika kuasa hukum penggugat mempertanyakan legalitas Prof. Dr. Nindyo Pramono sebagai ahli hukum bisnis yang dihadirkan PT Jawa Pos. Namun perdebatan itu langsung dihentikan Ketua Majelis Hakim Silvi Yanti Zulfia. Hakim menegaskan bahwa kehadiran Prof Nindyo adalah sah karena telah memperoleh izin sebagaimana disyaratkan persidangan. Dengan pernyataan tersebut, status keahliannya dinyatakan valid dan tidak dipersoalkan lagi dalam proses sidang. Di luar dinamika ruang sidang, sosok Prof Nindyo justru menjadi sorotan karena rekam jejak panjangnya sebagai salah satu pakar hukum bisnis paling disegani di Indonesia. Prof. Nindyo adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengajar lebih dari 44 tahun sebelum memasuki masa purnatugas pada 2024. Fokus akademiknya meliputi hukum perseroan terbatas, penanaman modal, pasar modal, dan struktur korporasi. Buku rujukannya, Hukum Perseroan Terbatas, menjadi referensi utama bagi advokat, notaris, konsultan pasar modal, hingga mahasiswa magister hukum di seluruh Indonesia. Ia juga aktif membimbing riset dan menyusun materi pengajaran yang digunakan luas di berbagai fakultas hukum. Dalam perjalanan kariernya, Prof Nindyo pernah terlibat dalam panitia penyusunan perubahan regulasi perseroan yang kemudian melahirkan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Ia juga kerap diundang pemerintah sebagai penyusun naskah akademik dan narasumber pembahasan regulasi terkait hukum dagang, investasi, hingga penanaman modal. Keterlibatannya dalam pembentukan regulasi menunjukkan bahwa keahliannya tidak berhenti pada teori, tetapi turut membentuk kerangka hukum perusahaan di Indonesia. Ahli yang Sering Dihadirkan di Kasus-Kasus Nasional Otoritas Prof Nindyo juga terlihat dari banyaknya perkara besar yang menghadirkan dirinya sebagai saksi ahli. Misalnya, Kasus Korupsi Pertamina &ndash; Blok Basker Manta Gummy pada 2019. Dia diundang oleh JPU sebagai ahli hukum bisnis. Lalu, perkara PT Timah Tbk terkait kerja sama smelter dengan swasta. Kehadirannya dalam perkara-perkara strategis tersebut menunjukkan pengakuan institusional terhadap kualitas dan integritas akademiknya. Dalam sidang PT. Jawa Pos dengan PT Dharma Nyata Press, Prof Nindyo dimintai penjelasan soal definisi nominee, legalitas perjanjian nominee, ketentuan penanaman modal, syarat pendirian perseroan terbatas, hingga bukti kepemilikan saham. Topik-topik tersebut adalah bidang yang selama puluhan tahun ia ajarkan dan teliti. Penguasaannya yang komprehensif membuat keterangannya relevan untuk menjernihkan isu-isu teknis dalam perkara tersebut. Itulah kenapa, saat memberikan keterangan di persidangan, Prof Nindyo memberikan sejumlah penjelasan teknis yang menjadi inti perkara. Mulai dari definisi nominee hingga ketentuan penanaman modal dalam pendirian perusahaan. Setiap pertanyaan dijawab dengan merujuk ketentuan undang-undang serta praktik administrasi perseroan yang berlaku. Keterangan tersebut menjadi bagian yang akan dinilai majelis hakim dalam menentukan posisi hukum para pihak. "Legal owner itu orang yang secara formal sebagai pemegang saham dalan perjanjian nominee, sedangkan beneficiary owner sebagai penerima manfaat. Siapa yang berhak atas kepemilikan saham? Beneficiary owner selaku penerima manfaat (PT Jawa Pos)," ujar Nindyo.

Prof. Nindyo adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengajar lebih dari 44 tahun sebelum memasuki purnatugas

Legalitas Ahli Sudah Disahkan Hakim, Ini Rekam Jejak Prof Nindyo yang Dihadirkan PT Jawa Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/CC1B161B-AA7C-41B6-9719-45E05D4D9C5C.jpeg" alt="Prof. Nindyo Pramono" width="100%">
<figcaption>Prof. Nindyo Pramono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalil-dalil gugatan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos terkait sengketa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP) dimentahkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Nindyo Pramono, dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (19/11/2025). Nindyo yang menjadi salah satu pembuat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), menyatakan bahwa tidak semua perjanjian nominee atau pinjam nama dilarang, justru terdapat perjanjian nominee yang diperbolehkan undang-undang. Nany dalam dalil gugatannya, salah satunya mempermasalahkan perjanjian nomine antara dirinya dengan PT Jawa Pos terkait kepemilikan saham PT DNP. Pendapat Nindyo sebagai ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos tersebut sekaligus membantah dalil Nany selaku penggugat yang mengeklaim bahwa perjanjian nominee dilarang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Nindyo, penafsiran pihak Nany terhadap pasal tersebut salah kaprah. "Subjek yang dilarang dalam Pasal 33 itu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pasal 33 tidak dapat diterapkan untuk orang lokal dengan penanam modal dalam negeri" ujar Nindyo dalam persidangan. Pasal dalam undang-undang itu dibuat untuk melindungi kepentingan nasional. Sebab, ketika itu marak perusahaan asing pinjam nama orang lokal agar bisa berbisnis di Indonesia. Undang-undang itu tidak berlaku apabila kedua subjek dalam perjanjian nominee sama-sama pihak dalam negeri. "Undang-Undang PT tidak ada larangan tentang nominee," tuturnya. Nindyo menambahkan, segala tindakan nominee atau orang yang namanya dipinjam, selalu di bawah kendali pihak yang meminjam namanya. Perjanjian nominee bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian itu akan langsung berlaku ketika para pihak sepakat untuk mengikatkan diri. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara legal owner dengan beneficiary owner. "Legal owner itu orang yang secara formal sebagai pemegang saham dalan perjanjian nominee, sedangkan beneficiary owner sebagai penerima manfaat. Siapa yang berhak atas kepemilikan saham? Beneficiary owner selaku penerima manfaat (PT Jawa Pos)," tutur Nindyo yang juga pakar hukum bisnis. Nindyo juga berpendapat terkait pembuat akta pernyataan yang mendalilkan bahwa akta tersebut melanggar hukum. Jika kasus seperti itu, maka yang bertanggung jawab terhadap akta melawan hukum itu adalah pembuatnya, bukan pihak ketiga yang tidak ikut menandatangani akta itu. Secara terpisah, pengacara PT Jawa Pos, E.L. Sajogo, mengatakan bahwa berdasarkan pendapat Nindyo, secara tegas dijelaskan bahwa undang-undang tidak melarang perjanjian nominee antar PMDN dan WNI, sebagaimana PT Jawa Pos meminjam nama Nany untuk membeli saham PT DNP. "Mengenai kepemilikan saham Jawa Pos di Nyata dengan perjanjian nominee tidak dilarang oleh undang-undang," kata Sajogo. Selain itu, Nany juga mendalilkan bahwa Akta Pernyataan nomor 14 tahun 2008 dibuat secara melawan hukum. Padahal, akta yang menyatakan PT Jawa Pos sebagai pemegang saham PT DNP tersebut dibuat oleh Nany sendiri. "Maka kalau akta tersebut dianggap melawan hukum, yang bertanggung jawab terhadap akta tersebut Bu Nany selaku pembuatnya, bukan PT Jawa Pos selaku pihak ketiga yang tidak ikut menandatanganinya," tutur Sajogo.

Pendapat Nindyo sebagai ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos tersebut sekaligus membantah dalil Nany selaku penggugat.

Ahli UGM Tegaskan Perjanjian Nominee yang Tak Melibatkan Unsur Asing Tidak Dilarang Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/aksi-demo-ciptaker.png" alt="Aksi demonstrasi masih mewarnai kehadiran Perppu Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim perppu hadir sebagai penguat daya tahan perekenomian. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi masih mewarnai kehadiran Perppu Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim perppu hadir sebagai penguat daya tahan perekenomian. (Dery Ridwansah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Tujuannya, sebagai penguat daya tahan perekonomian Indonesia.  Sejumlah tokoh mengemukakan pandangannya terhadap langkah pemerintah Indonesia meningkatkan daya tahan ekonomi negara dengan menerapkan berbagai kebijakan. Termasuk Perppu Cipta Kerja, dalam sebuah webinar nasional yang diinisiasi Moya Institute (3/3).  Dalam webinar tersebut, Guru Besar Hukum Bisnis UGM Prof Nindyo Pramono menilai bahwa dunia saat ini banyak sekali dihadapi dengan disrupsi. Hal itu menjadi dampak panjang adanya pandemi Covid-19, termasuk juga perubahan iklim hingga peperangan Rusia dan Ukraina. Maka untuk bisa menghadapi segala kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja.  "Data juga telah menunjukkan, bahwa dengan UU Ciptaker justru para investor merespons hal tersebut dengan sangat positif. Karena sebagai upaya dari pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang berdampak positif terhadap peningkatan penanaman modal dari asing ke Indonesia," kata Prof Nindyo.  Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai, sesuai dengan nama UU yakni Cipta Kerja tujuannya menciptakan pekerjaan. Nantinya, masyarakat Indonesia tidak akan lagi melamar kerja ke luar. Namun justru akan banyak masyarakat yang mendirikan usaha. Termasuk adanya permudahan pada perizinan PT perorangan, UMKM, dan sebagainya.  "Banyak sekali manfaat dari penerbitan Perppu Cipta Kerja, utamanya adalah para pelaku UMKM menjadi sangatlah diuntungkan karena adanya kemudahan perizinan sehingga sangat melahirkan harapan dan optimisme bagi mereka," ujar Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pelita Harapan itu.  Pihaknya bahkan menekankan tidak berlebihan apabila memang dianggap bahwa Perppu Cipta Kerja ini menjadi salah satu jawaban untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi. "Karena di dalamnya telah banyak sekali kemudahan untuk mengelola UMKM," pungkasnya.  Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjelaskan mengenai isu PKWT yang disebutnya tidak benar kalau pekerja dapat dikontrak seumur hidup. "Terdapat beberapa isu lain, seperti seolah waktu istirahat perminggu yang dimiliki oleh pekerja dikurangi oleh Perppu adalah tidak benar. Yang benar adalah berapa jumlah waktu istirahat tersebut tergantung dengan pihak perusahaan," ungkapnya.  Perppu Cipta Kerja memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah tetap terus memperhatikan aspirasi masyarakat dan berkomunikasi secara terbuka dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Situasi Global Bikin Rentan, Perlu Penguat Daya Tahan Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/CC1B161B-AA7C-41B6-9719-45E05D4D9C5C.jpeg" alt="Prof. Nindyo Pramono" width="100%">
<figcaption>Prof. Nindyo Pramono</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Nindyo Pramono menyebut munculnya Perppu Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan dari adanya kegentingan. Menurutnya, pemerintah mengantisipasi hal buruk supaya tidak memunculkan perppu ketika krisis muncul.  “Perppu Cipta Kerja tidak lepas dari landasan yuridis karena adanya keadaan kegentingan memaksa. Memang Presiden mempunyai kewenangan menerbitkan Perppu jika ada keadaan kegentingan memaksa. Beberapa parameternya adalah situasi krisis, adanya kepentingan mendesak kebutuhan perundang-undangan yang memang kosong sehingga mengisi kekosongan itu, kemudian terkait adanya krisis global yang berpengaruh pada krisis nasional.” katanya, Kamis (9/2).  Lebih lanjut dia mengatakan, krisis global sudah mulai berpengaruh pada ekonomi nasional. Nindyo menyebut pemerintah tidak ingin kondisi beberapa tahun silam kembali terulang. “Dampak dari stagflasi atau krisis global sudah berpengaruh pada perekonomian kita. Pemerintah tidak ingin kembali ke situasi lama, yakni terjadi krisis dulu baru membuat UU,” jelas Prof. Nindyo.  Dia tidak sepakat kalau Perppu Cipta Kerja dilakukan dengan terburu-buru. Menurutnya, ketika pemerintah melakukan penerbitan perundang-undangan menggunakan metode konvensional, justru akan memakan waktu sangat lama. Sehingga tidak kunjung mampu mengatasi ancaman global.  “Menurut saya bukan buru-buru, karena justru dampak dari stagflasi global yang sudah nampak di mata kita, pemerintah mengantisipasi hal itu” jelasnya.  Prof. Nindyo juga menjelaskan bagaimana manfaat dari adanya UU Cipta Kerja yang menurutnya membuat iklim investasi di Tanah Air menjadi positif. Dia mengklaim dampak positif dari kebijakan itu sudah kelihatan.  “Dari data IMF, World Bank, dan Indonesian Economic Prospect menunjukkan bahwa hadirnya UU Ciptaker memang memberikan iklim positif terhadap arus investasi. Khususnya foreign direct investment. Contoh konkret beberapa di manufaktur sudah mengalami peningkatan. Namun kalau diukur apakah sudah berhasil atau belum, menurut saya tidak fair karena baru berjalan 2 tahun lalu diukur,” terangnya.  Dia tahu jika UU Ciptaker telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK. Sehingga terganjal adanya alasan prosedural meski sebenarnya secara substansi disebut Nindyo tidak ada permasalahan di dalamnya.  “Pemerintah melakukan perbaikan dimulai dari perbaikan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimasukkanlah metode Omnibus Law, begitu dimasukkan juga sudah di Judisial Review dan keluarlah UU No. 13/2022 juga dilakukan Judisial Review. Jadi kalau pemerintah melakukan sosialisasi bahwa kepentingan UU Ciptaker berpihak kepada UMKM dan Koperasi supaya terangkat derajatnya namun terganggu dengan pendekatan formalistik prosedural,” ungkapnya.  Prof. Nindyo mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Perppu Ciptaker agar dapat diimplementasikan. Hal ini diperlukan agar hasil dari regulasi tersebut dapat dievaluasi secara proporsional.

Guru Besar UGM Sebut Perppu Ciptaker Tidak Terburu-Buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/CC1B161B-AA7C-41B6-9719-45E05D4D9C5C.jpeg" alt="Prof. Nindyo Pramono" width="100%">
<figcaption>Prof. Nindyo Pramono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Nindyo Pramono menyebut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan diskresi Presiden. Katanya, hal itu merupakan upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi stagflasi atau krisis.  Oleh sebab itu, menurut Nindyo, tindakan antisipatif dengan Perppu Cipta Kerja merupakan tindakan yang tepat. Jadi, tidak menunggu sampai terjadi krisis, baru mencari jalan keluarnya. “Saya yakin, jika kita mau berpikir arif dan bijaksana, tentu tak ada satupun yang menghendaki peristiwa 1997-1998 terulang kembali,” imbuhnya.  Nindyo mencatat, beberapa Perppu sebelumnya juga sama sekali tak menjelaskan soal kegentingan memaksa. Pertama, Perppu Nomor 1/1998 tentang Perubahan UU tentang Kepailitan. Perppu ini lahir di tengah krisis pada 1997/1998. Terkait persoalan ‘kegentingan memaksa’ saat itu sangat bernuansa pertimbangan ekonomi.  “Ketika itu Pemerintah menghabiskan dana talangan Rp 600 triliun, tak pernah mengatakan tegas bahwa negara dalam keadaan darurat,” jelas Nindyo.  Kedua, Perppu No 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas juga tak menyebut adanya kegentingan memaksa. Ketiga, Perppu No 1/2004 tentang Perubahan UU No 41/1999. Tak ada satu pun kalimat yang menyatakan adanya kegentingan memaksa sehingga keluar Perppu itu.  Keempat, Perppu No 1/2014 yang membatalkan UU No 22/2014 tentang Pilkada. Juga tak menjelaskan adanya kegentingan memaksa. Alasan yang dipakai, UU No 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur mekanisme pilkada secara tak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan luas dari rakyat.  Nindyo mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai penting bagi kepentingan iklim investasi yang selama ini selalu tertinggal dari negara-negara ASEAN. Seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.  Hal itu disebabkan karena berbelit-belitnya prosedur perizinan di Indonesia. “Secara obyektif, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha,” kata Nindyo.  Nindyo mengatakan, investor kerap menuntut beberapa fasilitas. Pertama, peraturan perundang-undangan yang konsisten dan menjamin kepastian hukum dalam jangka panjang. Kedua, prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit karena mengakibatkan biaya tinggi.  “Ketiga, jaminan terhadap investasi serta proteksi hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Terakhir, terkait sarana dan prasarana yang menunjang. Seperti komunikasi, transportasi, perbankan, dan asuransi,” pungkas Nindyo.

Prof Nindyo Menyebut Perppu Cipta Kerja Jadi Diskresi Presiden

Nindyo Pramono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nindyo Pramono