<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/2d9172a7-59b1-480c-b78d-8203e3e61c71-1681580698.jpeg" alt="Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara Puncak Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Stasiun Gajayana, Kota Malang, Minggu (8/2). (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara Puncak Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Stasiun Gajayana, Kota Malang, Minggu (8/2). (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak didirikan pada 1926, Nahdlatul Ulama (NU) telah melalui perjalanan panjang dan tumbuh sebagai organisasi Islam yang tak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam acara Puncak Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Stasiun Gajayana, Kota Malang, Minggu (8/2). Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. &ldquo;NU menjadi wadah kekuatan besar dan strategis bagi Indonesia. NU bukan hanya untuk orang-orang yang memahami Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus, tetapi menjadi rumah umat Islam secara keseluruhan,&rdquo; ucapnya. Sebagai Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah menyebut Nahdlatul Ulama juga memiliki peranan penting dalam menjaga tradisi, toleransi, dan pembangunan peradaban nasional. "NU mengedepankan Islam moderasi, Islam wasathiyah, yang menjaga toleransi, tradisi kenusantaraan dan turut berkontribusi mengembangkan peradaban lewat lembaga-lembaga pendidikan," imbuh Khofifah. NU tumbuh menjadi rumah besar umat yang memberdayakan dan mengayomi masyarakat lintas latar belakang. Semangat Islam moderasi terus dirawat NU dinilainya menjadi perekat dalam keberagaman Indonesia. "Ibarat rumah, NU itu rumah besar, yang kokoh dan penuh toleransi, mampu memberikan keteduhan dan kenyamanan. NU terbuka dengan banyak hal, teguh menjaga tradisi dan mengedepankan rahmatan lil alamin," ucapnya. NU juga memiliki jaringan pesantren luas di berbagai daerah, baik tradisional maupun modern, yang berperan sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman sekaligus pembentukan karakter dan akhlak umat. "Banyak pondok pesantren sebagai tempat bertumbuh, mengembangkan peradaban, membekali pribadi-pribadi dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama," beber Gubernur Khofifah. Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Kota Malang. Atas nama warga NU Jawa Timur, Gus Kikin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Malang atas potensi ketidaknyamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung. &ldquo;Sekolah-sekolah di sekitar Stadion Gajayana, bahkan pengurus gereja, dengan penuh kearifan dan toleransi, mereka bersedia menyesuaikan jadwal kegiatan demi kelancaran Mujahadah Kubro ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Malang," tukas Gus Kikin. &nbsp;

Gubernur Jatim Khofifah tegaskan NU bukan milik kelompok tertentu tapi rumah besar umat Islam yang jaga toleransi dan peradaban bangsa Indon

Satu Abad NU, Gubernur Jatim Khofifah Sebut Nahdlatul Ulama Bukan Milik Kelompok Tertentu

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/WhatsApp-Image-2025-11-27-at-163231-2542618666.jpg" alt="Kondisi salah satu wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Kondisi salah satu wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami tingkat kerusakan, jumlah korban yang besar. Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan musibah pada tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, meminta pemerintah segera menetapkan musibah tersebut sebagai bencana nasional. Hal ini penting, agar proses pemulihan terhadap terdampak bencana dapat dilakukan lebih progresif. &ldquo;Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar ini telah meluluhlantakkan seluruh infrastruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah dan tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu, bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,&rdquo; kata Kiai Anwar sebagaimana dikutip dalam siaran pers, Rabu (3/12). Ia berharap, pemerintah segera menaikkan status dan level bencana di Sumatera agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih komprehensif.&nbsp; Sebab, masih ada sejumlah wilayah terdampak yang belum dapat dijangkau relawan, karena kerusakan jalur transportasi yang sangat parah sehingga harus ditempuh menggunakan jalur udara. Ia memahami, penetapan status Bencana Nasional memerlukan kajian mendalam. Namun, ia meyakini lembaga terkait seperti BNPB mampu memberikan masukan yang komprehensif kepada Presiden Prabowo. &ldquo;Termasuk masukan dari pemerintah daerah agar bisa memberikan laporan tentang situasi di lapangan seobjektif mungkin agar Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahkan laporan dari kawan-kawan MUI Sumatra juga membenarkan bahwa situasi di lapangan benar-benar darurat,&rdquo; ujar pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri, itu. Ia menambahkan, hingga kini belum semua korban terdampak mendapatkan penanganan optimal. Hal itu sebagaimana terjadi di Aceh. Kondisi tersebut diperparah dengan lumpuhnya jalur komunikasi, membuat relawan dan aparat kesulitan mengidentifikasi kondisi sebenarnya di lapangan. &ldquo;Sinyal HP saja tidak ada, sehingga ini makin memberatkan. Belum lagi kelangkaan BBM dan mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat,&rdquo; tegasnya. Senada disampaikan, Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU), Affan Asirozi. Ia menyampaikan, kenaikan status bencana membutuhkan kajian mendalam serta laporan resmi dari gubernur sebelum pemerintah pusat dapat menetapkan status bencana nasional. &ldquo;Pada saat pemerintah menetapkan situasi tanggap darurat itu, memang perlu beberapa kajian. Yang dikaji adalah jumlah korban, kerugian harta benda, perusahaan, sarana prasarana wilayah, serta dampak sosial ekonomi,&rdquo; ujarnya. Affan menjelaskan, mekanisme formal kenaikan status bencana tetap bertumpu pada laporan gubernur kepada pemerintah pusat. Padahal, terdapat kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana Sumatera. &ldquo;Status bencana itu biasanya pemerintah mendapatkan laporan dari gubernur dulu. Bila gubernur sudah tidak mampu menangani atau bencana itu melampaui kewenangan dan kemampuan daerahnya, maka gubernur bersurat secara resmi kepada pemerintah pusat atau presiden. Lalu pemerintah pusat mengkaji dan kemudian menetapkan status bencana itu,&rdquo; jelasnya. Provinsi Aceh telah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat. Affan menilai bahwa Sumut dan Sumbar juga dapat melakukan langkah serupa untuk mendesak peningkatan status bencana. &ldquo;Saya pikir itu salah satu syaratnya,&rdquo; tegasnya. Affan menyatakan, LPBI PBNU tetap melakukan evakuasi korban di lapangan sesuai instruksi Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta terus mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. &ldquo;Apa pun statusnya, kami melaksanakan perintah ketua umum untuk melaksanakan situasi tanggap darurat di tiga provinsi tersebut,&rdquo; tuturnya. Sementara, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman, menyerukan gerakan solidaritas nasional bagi korban banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan sejumlah wilayah lain. Seruan tersebut disampaikan melalui Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 8/EDR/I.0/H/2025 yang ditandatangani di Jogjakarta pada 28 November 2025. Dalam edaran tersebut, Muhammadiyah menyampaikan duka mendalam kepada seluruh warga terdampak bencana dan menginstruksikan seluruh unsur Persyarikatan untuk segera melakukan penggalangan serta penyaluran bantuan kemanusiaan secara terkoordinasi. Agus menegaskan, bencana di Sumatera membutuhkan respons cepat dan terpadu. Menurutnya, butuh gerakan nasional dalam membantu penanganan bencana Sumatera. &ldquo;Musibah banjir dan longsor yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar menuntut kehadiran nyata Muhammadiyah. Kita bergerak bersama, terpadu, dan terarah untuk membantu mereka bangkit kembali,&rdquo; ujarnya. Ia meminta seluruh jajaran Pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan, organisasi otonom, amal usaha, serta warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk menggalang bantuan melalui LAZIS Muhammadiyah dan Lembaga Resiliensi Bencana (LRB/MDMC) di masing-masing tingkatan.&nbsp; Langkah ini diambil agar proses penghimpunan, distribusi, hingga pemulihan berjalan dalam semangat One Muhammadiyah One Response (OMOR). Menurutnya, keseragaman gerak dan koordinasi yang kuat menjadi kunci efektivitas respons Muhammadiyah. &ldquo;Melalui One Muhammadiyah One Response, kita memastikan setiap bantuan yang dihimpun dan disalurkan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Agus mengajak seluruh warga bangsa untuk memanjatkan doa dan menumbuhkan kepedulian bagi para korban. &ldquo;Semoga Allah memudahkan ikhtiar ini dan memberikan kekuatan kepada seluruh korban. Naṣrun min Allāhi wa fatḥun qarīb,&rdquo; pungkasnya. </div>

Banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengalami tingkat kerusakan, jumlah korban besar

MUI, NU, dan Muhammadiyah Desak Pemerintah Tetapkan Musibah Sumatera sebagai Bencana Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/IMG-20241231-WA0005-2465326898.jpg" alt="Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri Haul ke-33 ayahandanya, Kiai Muhammad Iskandar. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri Haul ke-33 ayahandanya, Kiai Muhammad Iskandar. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri haul ke-46 salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Bisri Syansuri. Acara in dirangkai dengan Haul Nyai Nur Khodijah serta Milad ke-110 Ponpes Mambaul Maarif Denanyar, Jombang. Kiai Bisri Syansuri diketahui merupakan kakek buyut Muhaimin sekaligus pendiri Ponpes Mambaul Maarif Denanyar. "Ya Alhamdulillah Haul mbah Bisri sekaligus Milad Ponpes Denanyar berjalan kancar. Mbah Bisri itu kakek buyut saya. Beliau pendiri Denanyar dan juga bersama-sama Hadratussyeikh mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU," kat Muhaimin di Denanyar. Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengenang Kiai Bisri sebagai sosok yang punya prinsip kuat. Selain sebagai ulama, Kiai Bisri juga aktif memperjuangkan kepentingan umat di dunia politik. "Spirit mbah Bisri terus saya jaga, saya jalankan sehari-hari. Apa itu? Yaitu ketegasan bersikap. Memiliki keteguhan prinsip, tidak pernah bergeming. Bahkan ketika beliau menjadi anggota DPR, tidak pernah mau menyetujui beberapa prinsip yang sekiranya bertentangan dengan keyakinan dan logika," ujar Muhaimin. Sementara itu, Ketua Dewan Syura DPP PKB Ma'ruf Amin menila Bisri sebagai ulama paripurna. Di matanya, Kiai Bisri bukan hanya ahli fikih, tetapi juga ahli pemerintahan. "Mbah Bisri ini adalah ulama yang paripurna, jarang menemukan ulama se paripurna beliau. Sebagai ulama beliau sudah menyiapkan penggantinya yang yatafaqqahu fiddin. Mengapa? Karena ulama itu tidak hidup selamanya," kata Ma'ruf "Itu saya kira sudah beliau pikirkan 110 tahun yang lalu, sehingga pesantren ini terus mencetak para kiai dan insyaallah akan berlanjut," sambung Wapres periodr 2019-2024 itu. Bisri Syansuri adalah salah satu Pendiri Jam&rsquo;iyyah NU yang lahir di Pati, Jawa Tengah pada 1886. Kiai Bisri termasuk Muassis NU bersama Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy&rsquo;ari (Raisul Akbar) dan KH Abdul Wahab Chasbullah (Rais Aam). Kiai Bisri menjadi pemegang tongkat estafet ketiga penanam pondasi Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama yang dikenal ahli Fikih juga ahli politik Islam. Makam kakek Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari jalur Ibu itu berada di kompleks pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang.

Cak Imin mengenang Kiai Bisri sebagai sosok yang punya prinsip kuat. Selain sebagai ulama, Bisri juga aktif memperjuangkan kepentingan umat.

Haul Pendiri NU Bisri Syansuri, Cak Imin Kenang Sebagai Sosok Tegas dan Ahli Berpolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/maruf-1686323466.jpg" alt="Wakil Presiden RI ke-13 Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden RI ke-13 Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nahdlatul Ulama (NU) selalu menggelar haul untuk dua tokoh besar NU, yakni Bishri Syansuri sebagai pendiri NU dan Abdurrahman Wahid, mantan Ketua PBNU. Keduanya diketahui wafat pada bulan yang sama yakni Desember. "Desember menjadi bulan berkah bagi muslim Indonesia, khususnya warga Nahdliyyin. Setelah peringatan haul KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di berbagai tempat, tepat akhir tahun 2024 (malam tahun baru 2025, red) nanti, diselenggarakan Haul Kakek Gus Dur dari jalur Ibu, KH Bishri Syansuri," kata Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Kabupaten Jombang, Abdussalam Shohib, Senin (30/12). Gus Salam sapaan akrabnya mengatakan, Gus Dur sendiri mengagumi kakeknya dan menuangkan kekaguman itu dalam bukunya &ldquo;Kiai Bishri Syansuri Pecinta Fiqh Sepanjang Hayat (1989)&rdquo; agar menjadi khazanah keteladan warga NU sepanjang hayat. Bahkan pandangan Fiqh Moderat Bishri Syansuri diadopsi menjadi UU Nomor 1 tahun 1971 tentang Perkawinan. "Dan beliau juga dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum perempuan," katanya. Gus Salam berkata, Bishri Syansuri adalah Pendiri Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama, yang wafat pada 1980 sebagai generasi terakhir para Muassis NU, setelah Hadratussyeikh KH M. Hasyim Asy&rsquo;ari (Raisul Akbar) dan KH Abdul Wahab Chasbullah, kakak ipar Bishri Syansuri. Bisri adalah pemegang tongkat estafet ketiga (triumvirat; tritunggal, tiga serangkai) penanam pondasi Jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama yang dikenal Ahli Fiqh. "Beliau masyhur dengan wasiatnya; 'selama hidupku aku pengikut Nahdlatul Ulama. Jika meninggal dunia, maka wasiatku kepada masyarakat adalah supaya mereka tetap menjadi Nahdlatul Ulama'. Beliau berpesan agar masyarakat berpegang teguh pada Islam ala Ahlussunnah wal Jama&rsquo;ah (Aswaja) dan tetap berada di dalam rabithah jam&rsquo;iyyah Nahdlatul Ulama supaya terjaga sanad keagamaan, nasionalisme dan keluhuran budi pekerti," imbuh Salam. Dalam peringatan Haul Pendiri sekaligus Harlah ke-110 Pondok Pesantren Mambaul Ma&rsquo;arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, itu, diselenggarakan rangkaian kegiatan untuk mendoakan dan meneladani Bishri Syansuri, serta menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi pesantren. "Rangkaian kegiatan dimulai sejak Oktober 2024, antara lain : Lomba Santri, Majelis Sholawat, Manaqib Syeikh Abdul Qodir alJailani, Khatmil Qur&rsquo;an bi al-Nahlor wa al-Ghaib, Pengajian Alumni, Khataman Bani Bishri, Tahlil kubro, Bahtsul Masaail se-Kabupaten Jombang dan Khatmil Kitab Shohih Bukhori," jelasnya. Puncak peringatan Haul ke-46 Bishri Syansuri di malam tahun baru 2025 nanti, diisi dengan pengajian umum mengangkat tema &ldquo;Meneladani Keikhlasan dan Kerendahan Hati Mbah Bishri&rdquo;. Lebih jauh Gus Salam menyampaikan, para masyayikh atau sesepuh NU, tokoh nasional, politisi, pejabat daerah provinsi dan kabupaten yang terkonfirmasi hadir pada Puncak Haul, antara lain Ma'ruf Amin (Wapres RI, 2019-2024), Said Aqil Siradj, Habib Umar alMuthohhar,&nbsp; Abdul Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat), Para Kiai Pondok Pesantren, Para Habaib dan lain-lain. "Dzurriyah Pesantren Denanyar berharap, Puncak Haul KH Bishri Syansuri menjadi ajang silaturrohim alumni se-NUsantara dan luar negeri, konsolidasi masyayikh dan jaringan kultural NU, serta momentum untuk meredakan ketegangan publik terkait kontroversi nasab di media sosial; menjadi ruang teladan ikhlas, rendah hati dan saling menghormati yang diselingi &lsquo;ger-geran&rsquo; ala pesantren dan NU," kata Gus Salam. &nbsp;

NU selalu menggelar haul untuk dua tokoh besar NU, yakni Bishri Syansuri sebagai pendiri NU dan Abdurrahman Wahid, mantan Ketua PBNU.

Ma'ruf Amin hingga Ketum PKB Cak Imin akan Hadiri Haul Pendiri NU Bishri Syansuri pada Malam Tahun Baru 2025

<div id="m#msg-f:1818501340129318649" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/Screenshot_2024-12-15-17-47-44-634_comandroidchrome-edit-1810440092.jpg" alt="Logo Nahdlatul Ulama (NU). (NU Online)" width="100%">
<figcaption>Logo Nahdlatul Ulama (NU). (NU Online)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818501340129318649-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">JawaPos.com-Ketua Bidang Hukum Presidium Penyelamat Organisasi Muchammad Jafar Shodiq memastikan, Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) bukan untuk membubarkan NU. Melainkan untuk membenahi kepemimpinan pusat organisasi.</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="text-align: left;">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015424825/tabungan-membludak-sampai-miliaran-9-tanggal-lahir-ini-akan-kaya-permanen-di-tahun-2025-berkat-tabungan-dan-keberanian-mereka-dalam-ambil-peluang">Tabungan Membludak Sampai Miliaran: 9 Tanggal Lahir Ini Akan Kaya Permanen di Tahun 2025, Berkat Tabungan dan Keberanian Mereka Dalam Ambil Peluang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jafar menegaskan,&nbsp; hal yang lumrah menyelenggarakan MLB, dalam sebuah tatanan organisasi modern.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal itu sebagai konsensus bersama akibat adanya sikap dan tindakan dari kepemimpinan organisasi yang dinilai telah melanggar ketentuan di dalam norma-norma organisasi atau bertentangan secara moral yang telah diatur dan menjadi landasan berpikir, bertindak dan berperilaku asas-asas dasar organisasi," kata Muchammad Jafar Shodiq kepada wartawan, Minggu (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, dalam menjalankan roda organisasi seharusnya memegang teguh ketentuan dalam AD/ART. Menurutnya, jika terjadi pelanggaran oleh kepemimpinan pengurus besar maka demi alasan marwah, konstitusi dan moral organisasi menjadi kewajiban bersama khususnya bagi para pengurus untuk bersama-sama melakukan tindakan organisatoris mengadakan MLB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebaliknya, apabila pengurus organisasi secara terbuka dan terang-terangan membiarkan, mendiamkan dan bahkan secara ironis melakukan aksi-aksi dukungan, sama sekali tidak mencerminkan organisasi ulama. Bahkan, merendahkan marwah organisasi ulama seperti mensejajarkan dengan organisasi non Keulamaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau ruh kebenaran organisasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila itu benar adalah hal yang sangat fatal dan karenanya patut untuk diselenggarakan MLB dalam kondisi yang bersifat mendesak agar tidak terjadi degradasi moral organisasi yang lebih parah dan mengancam meruntuhkan organisasi ulama," ucap Jafar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jafar menekankan, para pengurus baik ditingkat wilayah dan cabang sebagai para ulama seharusnya sadar. Serta kembali kepada ruh organisasi dengan mencerminkan sebagai ulama dan tidak mencerminkan sebagai penguasa yang hanya berorientasi terhadap posisi jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, NU adalah organisasi kebangkitan para ulama untuk menjaga moral bangsa, dengan gerakan amar makruf nahi munkar. Karena itu, apabila ada kemungkaran dan atau ketidakbenaran dalam pola kepemimpinan pusat organisasi maka wajib di lawan dengan organisasi yaitu MLB NU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apalagi ketentuan tersebut juga telah diatur dalam AD/ART sehingga menjadi wajib hukum untuk dilaksanakan oleh akibat adanya pelanggaran-pelanggaran dalam kepemimpinan organisasi. Sekali lagi bukan untuk membubarkan organisasi sebagaimana yang disampaikan Rois Am," papar Jafar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jafar menekankan AD/ART</div> <div dir="auto">&nbsp;NU mengatur ketentuan MLB. Sehingga terdapat payung hukum atau alat ketentuan organisasi yang dapat di tempuh pemangku organisasi apabila terjadi pelanggaran dalam model kepemimpinan organisasi. Sehingga tidak terjadi anarkisme organisasi atau hal yang akan merusak organisasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <h2 dir="auto">"Justru sikap membiarkan, mendiamkan atau mendukung atas suatu kenyataan yang benar-benar dan jelas terjadi tindakan mengancam persatuan, kutuhan dan Marwah Organisasi adalah sebuah bentuk tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai upaya merusak organisasi," paparnya. (*)</h2> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ketua Bidang Hukum Presidium Penyelamat Organisasi Muchammad Jafar Shodiq memastikan, Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU)

  Presidium Tegaskan Muktamar Luar Biasa Bukan Merusak, Apalagi untuk Membubarkan NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/IMG-20230728-WA0019_3-3263191328.jpg" alt="Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori (kanan)." width="100%">
<figcaption>Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa pihaknya belum pernah melakukan kajian secara mendalam yang membahas secara intens terkait masalah salam lintas agama. "PBNU belum pernah melakukan kajian secara mendalam dan membahas secara intens dalam berbagai forum resmi yang ada di lingkungan NU mengenai salam lintas agama," ujar Katib 'Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, (2/6). Hal tersebut disampaikan Akhmad merespons Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia kedelapan di Bangka Belitung yang menghasilkan panduan hubungan antar-umat beragama berupa fikih salam lintas agama yang menuai pro dan kontra. "PBNU tidak menugaskan dan memberikan mandat kepada siapa pun untuk berbicara atau menyampaikan pandangan tentang salam lintas agama," tutur Kiai Akhmad. Ia juga memaparkan, pembahasan atau kajian mengenai salam lintas agama selain dari hasil Ijtima Ulama, juga pernah dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah NU (PWNU) Provinsi Jawa Timur. Kajian tersebut dilakukan melalui forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur pada tahun 2019. Dalam kesimpulan Bahtsul Masail PWNU tersebut, disebutkan pejabat Muslim dianjurkan mengucapkan salam dengan kalimat "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", atau diikuti dengan ucapan salam nasional, seperti selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan seterusnya. "Namun, dalam kondisi tertentu demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan, pejabat Muslim juga diperbolehkan menambahkan salam lintas agama," ucap Akhmad. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2024 telah menetapkan ketentuan bahwa ucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. "Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram," kata Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh. Niam menekankan pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan. Hal tersebut, jelas dia, dikarenakan pengucapan salam dalam Islam merupakan doa yang bersifat ubudiah (bersifat peribadatan).

PBNU tidak menugaskan dan memberikan mandat kepada siapa pun untuk berbicara atau menyampaikan pandangan tentang salam lintas agama.

Soal Polemik Salam Lintas Agama, PBNU Pastikan Belum Ada Respons Pengurus Terkait 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/Screenshot_20230930_171649_Instagram-1472286583.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf melarang semua pihak membawa nama NU dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. "Prinsipnya, apapun tindakan dukung mendukung dalam Pilpres mendatang ini tidak boleh membawa-bawa NU, apalagi pengurusnya. Misal, atas nama NU saya mendukung calon ini, calon itu. Tidak boleh," ujarnya ditemui usai konferensi pers terkait situasi konflik Palestina dan Israel di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa. Kendati demikian ia mengatakan PBNU tidak melarang warganya untuk berpartisipasi untuk memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon presiden. "Kami tidak bisa menghalangi hak pribadi-pribadi untuk berpartisipasi, itu silakan. Tapi tidak boleh mengatasnamakan NU," ucap Gus Yahya, demikian ia biasa disapa. Terkait keputusan Yenny Wahid yang menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024, Gus Yahya mengaku belum mengetahui posisi dukungan Yenny Wahid terhadap pasangan itu. "Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim sukses, itu ada aturan-aturan. Tapi kalau cuma pribadi tidak jadi apa-apa, hanya sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halangi toh," tuturnya. Saat ini&nbsp;Yenny Wahid merupakan pengurus aktif di organisasi PBNU sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU 2022-2027. Dalam kesempatan itu Gus Yahya menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundang makan bersama tiga calon presiden di istana. "Saya apresiasi betul inisiatif dari Pak Presiden (Jokowi) melakukan itu. Ini untuk perlihatkan juga kepada rakyat bahwa ini adalah elit-elit pemimpin, seharusnya dengan begitu di antara mereka semua juga ada kesadaran bahwa apapun yang terjadi mereka terus kerja sama satu sama lain," tuturnya. Oleh karena itu Gus Yahya juga mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi dengan santai tanpa meributkan soal perbedaan pilihan politik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013205657/ribuan-orang-tua-di-surabaya-lulus-soth-cegah-stunting-lewat-perbaikan-pola-asuh">Ribuan Orang Tua di Surabaya Lulus SOTH, Cegah Stunting lewat Perbaikan Pola Asuh</a> Ia menyampaikan pesan untuk tiga calon presiden yang akan berkompetisi di pilpres 2024 agar takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyayangi rakyat. "Takutlah kepada Tuhan dan sayangi rakyat ini," ucap Gus Yahya. (*)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf melarang semua pihak membawa nama NU dalam ajang Pilpres

Ketua Umum PBNU Larang Semua Pihak Bawa Nama NU dalam Ajang Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/yeni-wahid-2692539711.jpeg" alt="Putri Presiden Ke-4 Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, usai peringatan Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Putri Presiden Ke-4 Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, usai peringatan Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Putri dari Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, secara resmi memberikan dukungannya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Yenny menyampaikan, kedekatan Gus Dur dengan Mahfud MD menjadi alasan dirinya memberikangan dukungan tersebut. "Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang maha kuasa melindungi semua langkah-langkah kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik," harapnya. (*) &nbsp; Reporter: Muhamad Ridwan

Putri Gus Dur, Yenny Wahid, secara resmi memberikan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Warga NU dan Dekat dengan Gus Dur Jadi Alasan Yenny Wahid Dukung Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/RENDY-PAHRUN-WADIPALAPA-1237662307.png" alt="RENDY PAHRUN WADIPALAPA" width="100%">
<figcaption>RENDY PAHRUN WADIPALAPA</figcaption>
</figure> PEREBUTAN&nbsp;suara basis pemilih berlatar Nahdlatul Ulama (NU) adalah satu kepastian politik yang berulang tiap lima tahunan. Menjelang 2024, NU dan Jawa Timur sebagai jangkar kaum bersarung disebut sebagai dua elemen terpenting yang akan menentukan kata putus atas siapa pemenang pemilu presiden. Langkah kuda bakal kandidat presiden Anies Baswedan yang berduet dengan Muhaimin Iskandar adalah salah satu cerminan betapa pentingnya NU. Muhaimin, ketua PKB yang berkuasa satu dekade lebih, untuk sementara ini adalah representasi satu-satunya tokoh NU di pacuan pilpres. Dua bakal calon lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, disebut dalam banyak laporan media sedang mendekati figur berdarah NU lain untuk dipinang sebagai tandem. Sikap resmi Pengurus Besar NU (PBNU) sudah benar dalam hal ini: bahwa secara struktural NU mengambil jarak, nonpartisan, dan tak akan terlibat dalam bentuk kampanye pilpres apa pun dan dari siapa pun. Tapi, ketegasan itu membuka kembali debat lama tentang hubungan benci-cinta NU dan politik: dengan riwayat panjang DNA politik di tubuh NU sejak tahun lima puluhan, bagaimana kita menjelaskan sikap nonpartisan NU hari ini, terutama ketika nama, atribut, dan massanya berada dalam masa-masa ranum untuk dikapitalisasi menjadi modal politik? Bagaimana NU bisa menyelamatkan akses-aksesnya ke pintu-pintu kekuasaan jika ia menjauh dari ingar-bingar pilpres? Atau dengan pertanyaan yang lebih telanjang sekaligus lugas: mungkinkah NU netral? Pertama, penting untuk ditelaah perubahan konfigurasi politik nasional dalam 10 tahun terakhir dan bagaimana NU memosisikan diri di tengah pergeseran itu. Para sarjana (Warburton dan Aspinall 2019; Mietzner 2020) mengemukakan sedikitnya dua tren sebagai fitur dominan: menguatnya elitisme dan melemahnya kekuatan oposisi. Kombinasi dua hal itu membangunkan kembali sentralisasi kekuasaan ke tangan para oligarki. Hanya segelintir elite dengan kekuasaan eksesif yang dapat sungguh-sungguh menentukan maju mundurnya demokrasi. Para ketua partai politik, misalnya, adalah majikan sesungguhnya yang mengontrol penuh siapa-siapa yang menjadi bidak dalam kompetisi pemilu. Elite-elite dan pejabat sentral di pemerintahan, pada saat yang sama, berhasil mengukuhkan pengaruhnya tanpa kontrol yang berarti. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir dengan konstelasi kekuasaan yang kaku dan oligarkis ini, NU menampilkan dirinya dengan fleksibilitas yang unik. Sikap resminya tidak bergeming dan terus menetapkan diri sebagai organ nonpolitik yang netral. Tapi, secara praktis, NU menyadari bahwa ia harus terus mendesakkan diri ke dalam lingkaran elitisme itu guna mengamankan akses dan memperluas pengaruh keorganisasian. Masuknya eksponen NU ke banyak pos pemerintahan dan perusahaan negara dalam periode pemerintahan Jokowi ini, misalnya, adalah langkah agresif yang harus dibaca sebagai upaya strategis NU (Wadipalapa 2021). Dalam pemilu terakhir pada 2019, aktivitas elite NU pun tidak pernah diam dan terus bergerak dalam mobilisasi massa. Keterpilihan Kiai Ma&rsquo;ruf Amin sebagai wakil presiden pendamping Jokowi adalah sinyal paling jelas bahwa NU mustahil terpisah dari politik. Tidak dulu, apalagi saat ini &ndash;masa krusial tatkala NU memegang formula kunci kemenangan pemilu akbar lima bulan lagi. Karena itu, kita harus terbuka untuk mengakui bahwa sikap resmi nonpartisan NU adalah klaim yang rentan. Atas nama kepatutan etis, memang NU harus mendaku sebagai organ netral. Kecondongan pada calon tertentu dianggap tak elok. Tapi, mengunci NU dari gelanggang kontestasi pemilu sudah pasti upaya yang sia-sia. Dilema lain dari kemustahilan NU untuk non-partisan ada pada risiko oportunisme politik. Kecenderungan itu mengemuka sejak lama dan dicatat dengan rapi oleh beragam pengamat dan peneliti dengan kesimpulan yang murung: banyak elite NU memerankan dirinya sebagai broker kekuasaan yang menjual jutaan basis loyal pemilih NU untuk imbalan tertentu. Pola semacam itu tentu disambut gembira oleh elite politik dan kontestan pemilu sebagai ruang transaksi yang saling menguntungkan. Fleksibilitas sikap NU bisa juga dilihat sebagai keunggulan yang khas. Sebuah kelenturan sikap dari atas ke bawah yang sukar ditandingi organisasi lain. Ia mencerminkan kelonggaran perspektif dalam bertindak, tapi juga menandai banyak fragmentasi kepentingan di satu tubuh. Dengan prinsip fleksibilitas itu pula, NU bertahan bertahun-tahun dalam rezim yang terus berganti. Soalnya sekarang adalah apakah dapat diuji dengan pasti bahwa fleksibilitas dan oportunisme partisan itu menjanjikan benefit nyata bagi nahdliyin? Apakah dapat diukur penambahan figur-figur NU di pos-pos pemerintahan berbanding lurus dengan dampak positif yang dibawanya bagi kaum bersarung di desa-desa dan perkotaan? Hanya dengan menjawab soal ini kita bisa menjustifikasi DNA politik NU dalam pengertian yang positif atau sebaliknya.&nbsp;(*) &nbsp; <hr /> *) RENDY PAHRUN WADIPALAPA, Peneliti politik, PhD University of Leeds, UK

Muhaimin, ketua PKB yang berkuasa satu dekade lebih, untuk sementara ini adalah representasi satu-satunya tokoh NU di pacuan pilpres.

DNA Politik NU

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/GUS-SALAM-PN-1499894057.jpg" alt="Gus Salam (dua dari kanan) dan KH Fahmi Amrullah (tiga dari kanan) bertemu di PN Jombang, Senin (7/8)." width="100%">
<figcaption>Gus Salam (dua dari kanan) dan KH Fahmi Amrullah (tiga dari kanan) bertemu di PN Jombang, Senin (7/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Sidang perdana dengan tergugat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kemarin (7/8) benar-benar tergelar di Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Dalam perkara perdata ini, PBNU digugat sebesar Rp 1,54 miliar. Selain itu, tuntutan pencabutan SK kepengurusan definitif PCNU Jombang masa khidmat 2023-2024 hasil penunjukan PBNU. Polemik internal NU yang berujung ke meja hijau ini terbilang langka. Betapa tidak. Selain belum pernah terjadi sebelumnya, pihak penggugat sejatinya para tokoh penggerak jamiyyah NU. Di antaranya, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam). Dia adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, yang tidak lain keturunan salah seorang muassis (pendiri) NU KH Bisri Syansuri. Gus Salam juga menjabat wakil ketua PWNU Jatim. &nbsp; Selain Gus Salam, pihak penggugat lainnya adalah KH M. Salmanuddin (Gus Salman), pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Kalibening, Mojoagung, Jombang. Dia sebelumnya menjabat ketua PCNU Jombang masa khidmat 2017-2022. Daam perkara ini, para penggugat menamakan diri sebagai Aliansi Penegak Qonun Asasi Nahdlatul Ulama (APQANU). Dalam sidang perdana di PN Jombang kemarin, penggugat maupun tergugat diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Pihak penggugat diwakili Suharno dkk, sementara itu kuasa hukum PBNU adalah Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Nur Kholis. Adapun PCNU Jombang 2023-2024 diwakili Saifudin dan Gunawan. Majelis hakim diketuai Faisal Akbaruddin Taqwa dengan anggota Dendy Firdiansyah dan Bagus Sumanjaya. Seusai membuka sidang, majelis hakim lantas memeriksa berkas administrasi dari masing-masing kuasa hukum. Tidak lama setelah itu persidangan ditutup, kemudian hakim memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi pada persidangan selanjutnya. Kepada Jawa Pos, Gus Salam menyatakan bahwa persidangan ini bagian dari upaya mencari kebenaran yang prosedural dan hak bagi setiap warga negara. &lsquo;&rsquo;Kami yakin bahwa dinamika ini adalah cara PBNU mendidik dan mengkader kami untuk tetap menjaga nalar kritis dan keberanian memperjuangkan kebenaran yang kami yakini,&rsquo;&rsquo; ujarnya seusai sidang. Gus Salam menegaskan, proses ini semacam bahstul masail (pembahasan suatu masalah) dan ''guyonan serius&rdquo; di pengadilan ala NU dan antarsesama kader NU. &lsquo;&rsquo;Ini hanya masalah organisasi, bukan personal. Hubungan orang per orang, dengan para pengurus, para kiai, tidak ada masalah. Selama ini berjalan baik-baik saja,&rsquo;&rsquo; papar koodinator APQANU itu. Bahkan, lanjut Gus Salam, saat bertemu dengan KH Fahmi Amrullah (ketua PCNU Jombang 2023-2024) yang juga hadir di PN tetap dalam suasana kekeluargaan. &lsquo;&rsquo;Jadi masalah ini tidak sampai mengganggu hubungan silaturahmi kami,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum APQANU Suharno kepada awak media mengatakan, dalam perkara ini pihaknya melibatkan sebanyak 13 orang pengacara. Materi gugatan meminta PBNU untuk mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan definitif PCNU Jombang masa khidmat 2023-2024 serta mengesahkan dan melantik pengurus hasil Konfercab 5 Juni 2022. &rsquo;&rsquo;Kami juga meminta para tergugat bersama-sama atas biaya kerugian material dan imaterial sebesar Rp 1,54 miliar,&rdquo; ujarnya. Soal nominal gugatan tersebut Suharno menjelaskan, hal itu sesuai pembiayaan pelaksanaan Konfercab PCNU Jombang pada 5 Juni 2022 lalu. Namun, ternyata hasil Konfercab yang sudah mendapat rekomendasi dari PWNU Jatim tersebut tidak diakui PBNU. Karena itu, pihaknya menilai ada kerugian. &rsquo;&rsquo;Kerugian itu melekat pada perbuatan melawan hukum itu sendiri,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Suharno menambahkan, sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mediasi dengan tergugat. &rsquo;&rsquo;Kami diwajibkan membuat semacam resume yang disampaikan kepada tergugat,&rsquo;&rsquo; pungkasnya.

Sidang perdana dengan tergugat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kemarin (7/8) benar-benar tergelar di Pengadilan Negeri (PN) Jombang.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nahdlaltul Ulama

Berita Terkini