<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/Sidang-Dakwaan-Nadiem-Makarim-Dery-Ridwansah-2JPG-1339094365.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim memberikan salam ke arah wartawan sebelum sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 Nadiem Makarim memberikan salam ke arah wartawan sebelum sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/1/2026</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan sejumlah kejanggalan terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook melalui sebuah surat terbuka. Surat tersebut disampaikan kepada publik lantaran dirinya mengaku tidak diperkenankan berbicara langsung kepada media. Surat itu diunggah Nadiem ke dalam media sosial Instagram. Nadiem mempertanyakan sejumlah kejanggalan yang termuat maupun hilang dalam surat dakwaan. &ldquo;Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya. Ijinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya,&rdquo; tulisnya. Nadiem mempertanyakan tuduhan keuntungan pribadi yang dialamatkan kepadanya dalam perkara tersebut. Ia menilai angka yang disampaikan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan nilai pengadaan secara keseluruhan. &ldquo;Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp 809 miliar kalau total omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp 621M?&rdquo; cetus Nadiem. Ia juga mempertanyakan logika dugaan tindak pidana korupsi yang disebut melebihi nilai keuntungan. &ldquo;Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari keuntungan?&rdquo; lanjut Nadiem dalam surat tersebut. Selain itu, Nadiem menyoroti kebijakan pemilihan sistem operasi Chrome OS yang bersifat gratis. Menurutnya, keputusan tersebut justru menghemat anggaran negara dalam jumlah besar. &ldquo;Apakah masuk akal memilih Operating System yang lisensinya Gratis yaitu Chrome OS yang menghemat negara Rp 1,2 triliun dibandingkan dengan Windows yang berbayar dibilang merugikan negara?&rdquo; bebernya. Ia kembali mempertanyakan tudingan bahwa kebijakan tersebut menyebabkan harga laptop menjadi mahal. &ldquo;Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih Operating System gratis menyebabkan harga laptop kemahalan?&rdquo; ungkap Nadiem. Nadiem juga menyinggung biaya lisensi Chrome Device Management yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Ia menilai fitur tersebut memiliki fungsi penting bagi dunia pendidikan. &ldquo;Apakah masuk akal Rp 621 miliar biaya lisensi Chrome Device Management, yaitu fitur aplikasi yang bisa mengontrol dan memonitor setiap laptop di setiap sekolah dituduh &lsquo;tidak berguna&rsquo; dan menjadi kerugian negara?&rdquo; ujarnya. Ia bahkan mengaitkan fungsi pengawasan tersebut dengan perlindungan peserta didik dan guru dari konten negatif di internet. &ldquo;Apakah kita menginginkan anak anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online?&rdquo; cetus Nadiem. Dalam suratnya, Nadiem juga menekankan pentingnya data penggunaan perangkat sebagai bagian dari akuntabilitas pengadaan. Nadiem kemudian menyoroti proses pengadaan yang diklaim telah melalui berbagai tahapan pengawasan. Ia menyebut pengadaan tersebut didampingi aparat penegak hukum dan lembaga audit negara. &ldquo;Apakah masuk akal pengadaan laptop yang didampingi Kejaksaan, diaudit oleh BPK, dan diaudit dua kali oleh BPKP di tahun 2024 dan dinyatakan tidak ada kerugian,&rdquo; tegasnya. Ia mempertanyakan perubahan kesimpulan audit yang muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Nadiem merasa heran disebut merugikan negara Rp 1,5 triliun oleh BPKP. &ldquo;Tiba tiba dinyatakan menimbulkan kerugian 1,5 T oleh BPKP di 2025 setelah saya dijadikan tersangka?&rdquo; urai Nadiem. Nadiem juga menyinggung perubahan narasi yang menurutnya terjadi dalam dakwaan perkara tersebut. Ia menyebut tudingan awal tidak lagi digunakan. Lebih lanjut, Nadiem menyoroti hilangnya narasi WA Grup Mas Menteri dalam surat dakwaan. Ia merasa janggal atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). &ldquo;Apakah masuk akal narasi berbulan bulan mengenai WA Grup Mas Menteri yang membahas pengadaan Chromebook sebelum menjadi Menteri tiba tiba hilang dari dakwaan?&rdquo; imbuhnya.

Apakah masuk akal keuntungan yang saya dapatkan Rp 809 miliar kalau total omset Google dari pengadaan Chromebook hanya sekitar Rp 621M.

Ungkap Kejanggalan Dugaan Korupsi Chromebook, Nadiem Pertanyakan Hilangnya Narasi Grup WA Mas Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/WhatsApp-Image-2024-11-13-at-074449-834151415.jpeg" alt="Mahfud MD. (YouTube Deddy Corbuzier)" width="100%">
<figcaption>Mahfud MD. (YouTube Deddy Corbuzier)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyoroti kiprah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Mahfud menilai Nadiem sebenarnya merupakan sosok yang bersih, namun lemah dalam memahami birokrasi dan tata kelola pemerintahan. &ldquo;Nadiem Makarim itu dianggap hebat, wah ini anak muda bisa bikin macam-macam lah, yang katanya hebat membanggakan bangsa. Padahal Nadiem Makarim itu tidak punya trek record di bidang pendidikan,&rdquo; kata Mahfud dalam kanal Youtube, Rabu (10/9). Mahfud mengungkapkan, selama menjabat sebagai Mendikbudristek, Nadiem hampir tidak pernah hadir secara langsung ke perguruan tinggi untuk memberi arahan terkait kebijakan pendidikan tinggi maupun riset.&nbsp; &ldquo;Bayangkan, Nadiem Makarim itu selama zaman menjadi menteri nggak pernah sekalipun datang ke kampus, perguruan tinggi. Ke UI kalau nggak salah melantai aja, iya cuma melantai, bukan memberikan arahan kebijakan perguruan tinggi, sains, dan teknologi. Nggak ada, nggak pernah,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, Mahfud menekankan ia tetap melihat Nadiem sebagai pribadi yang bersih. Hanya saja, kelemahannya adalah tidak memahami birokrasi.&nbsp; &ldquo;Menurut saya Nadiem itu orang yang bersih, tetapi tidak paham birokrasi dan pemerintahan. Itu satu, bahwa dia bersih itu iya,&rdquo; tegas mantan Menko Polhukam tersebut. Namun, Mahfud menilai kasus hukum yang kini menjerat Nadiem terkait pengadaan Chromebook menunjukkan adanya kelalaian. Ia menyebut, Nadiem Makarim sudah membuat grup WhatsApp sebelum resmi jadi menteri untuk pengadaan Chromebook. &ldquo;Karena sebelum dilantik sebagai menteri, dia sudah berbicara tentang itu di grup WA yang sekarang ada di tangan Kejaksaan Agung, untuk kerja sama Chromebook dengan Google,&rdquo; paparnya. Lebih jauh, Mahfud mengingatkan proyek Chromebook sebetulnya pernah gagal di Malaysia. Namun, ia menyayangkan kegagalan di negara lain justru malah diadopsi Indonesia. &ldquo;Chromebook itu sudah dipakai Malaysia sejak 2013 dan justru dihentikan tahun 2019 karena dianggap tidak bermanfaat. Malah di kita diteruskan,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Mahfud menduga adanya komunikasi sejak sebelum dilantik yang dikaitkan dengan program Chromebook bisa saja dianggap sebagai mens rea atau niat jahat dalam perspektif hukum.&nbsp; &ldquo;Nah itu yang menyebabkan, bagi Kejaksaan Agung itu barangkali mens rea,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka.&nbsp; Mantan Mendikbudristek era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menjadi tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook lewat program digitalisasi pendidikan pada 2019-2022. Pengumuman penetapan Nadiem sebagai tersangka itu disampaikan oleh Kejagung pada Kamis sore (4/9). Dia dijadikan tersangka setelah memenuhi panggilan untuk diperiksa. Nadiem bersama penasihat hukumnya mendatangi Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung. &rdquo;Dari hasil pendalam, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada, pada sore hari ini dan hasil dari ekspose, telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.&nbsp;

Mahfud MD menilai Nadiem Makarim bersih, tapi lemah dalam birokrasi. Hal ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Mahfud MD Sebut Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Sebenarnya Orang Bersih, tapi Tidak Paham Birokrasi

<div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harta kekayaan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim naik drastis. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KP, naik sekitar Rp 3,6 triliun. Harta kekayaan Nadiem, kini tercatat Rp 4,8 triliun. <div dir="auto">Harta kekayaan Nadiem itu dilaporkan pada 31 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022. Total harta kekayaan itu mengalami kenaikan, dibandingkan 2021 yang seluruhnya sebesar Rp 1,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana dilihat JawaPos.com Jumat (26/5), Nadiem tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang. Harta tidak bergerak itu tersebar di Kota Rote Ndao, Kota Gianyar dan Jakarta Selatan yang nilainya mencapai Rp 55.328.240.850.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nadiem hanya tercatat memiliki satu unit mobil Honda Brio tahun 2017 seharga Rp&nbsp;162 juta. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 752.313.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta Nadiem terbanyak yakni pada surat berharga sebesar Rp&nbsp;5.590.317.273.184 atau Rp 5,5 triliun. Ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas 12.271.733.513.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/01306129/mendikbud-nadiem-makarim-dorong-program-merdeka-belajar-pada-2021">Mendikbud Nadiem Makarim Dorong Program Merdeka Belajar pada 2021</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara harta lainnya milik Nadiem sejumlah Rp&nbsp;3.400.000.000. Namun, Nadiem tercatat memiliki utang sebesar Rp&nbsp;790.761.956.789. Sehingga, total harta seluruhnya sebesar Rp&nbsp;4.871.469.603.758 atau Rp 4,8 triliun.</div>

Harta kekayaan Nadiem itu dilaporkan pada 31 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022. Total harta kekayaan itu mengalami kenaikan

Laporkan Kekayaan Rp 4,8 Triliun, Harta Nadiem Makarim Naik Drastis Hingga Rp 3,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ujian-sekolah.jpg" alt="BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERGANTUNG NILAI RAPOR: Pemerintah resmi meniadakan ujian nasional. Sebab, pandemi Covid-19 terus merebak. Sebagai gantinya, siswa harus menjalani ujian sekolah serta mendapatkan nilai bagus di rapor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak 2020 sudah meniadakan Ujian Nasional (UN). Adapun, penggantinya adalah Asesmen Nasional (AN).  Terkait ini, pemerhati pendidikan sekaligus mantan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema menyampaikan bahwa ada hal yang berbahaya dari kebijakan tersebut. Sebab, AN tidak menampilkan standar kompetensi lulusan seperti UN.  "Mas Nadiem menghapus UN, mengajukan AN, tapi itu tidak diberikan alternatifnya untuk menilai standar kompetensi lulusan anak-anak Indonesia seperti apa," kata dia dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip, Selasa (21/9).  Dengan tidak adanya alat ukur berupa ujian yang objektif per mata pelajaran, dikhawatirkan anak Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara lain. Pasalnya, tidak ada penilaian secara utuh dari anak didik tersebut.  "Anak-anak kita lulusan SMA itu gimana kualitasnya kalau tidak ada semacam ujian objektif per mata pelajaran. Ini akan membahayakan karena kita tidak punya kriteria menentukan kualitas anak-anak kita," ujarnya.  Kata dia, UN semestinya tidak perlu dihapus dan hanya perlu perbaikan sedikit.  "Kami mendapat masukan, misal UN mendapat kritikan, lalu kemudian kita evaluasi jadi UNBK, dan hasilnya luar biasa. Jadi ketika sistemnya bagus dan hasil UN bisa dipertanggungjawabkan, yang jadi masalah sifat dan tujuan dari UN yang keliru, karena dipakai dengan berbagai macam tujuan," jelasnya.  Pelaksanaan AN ini, kata Doni akan mengacaukan pola pikir pelajar di kelas tingkat akhir. Pelajar di tingkat akhir tidak lagi dinilai kompetensinya sebagai lulusan, namun sudah harus bersiap masuk ke jenjang berikutnya.  "Jadi misalnya yang SMA, ya pikirannya sudah UTBK, SNMPTN. Berarti kita membiarkan anak kelas 12 itu bimbel. Semua sudah untuk mempersiapkan diri ke perguruan tinggi," tandasnya.

Pengamat Beberkan Sejumlah Dampak Negatif Dari Penghapusan UN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-Raka.jpg" alt="Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa pihaknya telah menyediakan anggaran Dana Bantuan Operasional (BOS) sebesar Rp 52.504.969.290.000. Anggaran tersebut disediakan untuk 216.662 satuan pendidikan di Indonesia.  "Di tahun 2021 kita menyediakan Dana BOS kepada 216 ribuan satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp 52,5 triliun," jelas dia dalam Sosialisasi Kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021 secara daring, Kamis (25/2).  Untuk detilnya, jenjang SD akan mendapatkan alokasi Dana BOS sebesar Rp 23,8 triliun untuk 147.610 satuan pendidikan. Sedangkan tingkat SMP sebesar Rp 11,6 triliun dengan target 39.461 sekolah.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/25/02/2021/mendikbud-pengiriman-langsung-dana-bos-pangkas-waktu-3-minggu/">Mendikbud: Pengiriman Langsung Dana BOS Pangkas Waktu 3 Minggu</a>  Sementara itu, jenjang SMA mendapat Rp 7,6 triliun untuk 13.374 sekolah, SMK sebesar Rp 8,6 triliun dengan target 14 ribu satuan pendidikan dan SLB adalah Rp 645 miliar untuk 2.217 sekolah.  Ada tiga pokok-pokok kebijakan Dana BOS di tahun 2021. Pertama adalah nilai satuan biaya Dana BOS yang bervariasi sesuai karakteristik daerah.  "Tadinya semuanya sama, tergantung per anak saja dan sekarang setiap area, setiap kabupaten dan daerah, sekolah itu ada variasinya. Jadinya nilai satuan biayanya berubah, terdiferensiasi," jelas dia.  Kedua adalah penggunaan dana BOS yang masih tetap fleksibel atau tetap mengikuti pedoman penggunaan petunjuk teknis Dana BOS di masa pandemi. Hal ini untuk mempermudah berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing sekolah.  "Yang ketiga adalah pelaporan BOS ini dilakukan secara daring. Jadi kita ada transformasi metode pelaporan," imbuh dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g1myOtLNfnk

Kemendikbud Siapkan Anggaran Dana BOS Rp 52,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Screenshot_2020-09-04-09-18-16-045_com.google.android.youtube.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, Universitas Terbuka (UT) bisa menjadi role model bagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, Universitas Terbuka (UT) bisa menjadi role model bagi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan, para guru yang tergabung dalam program Guru Penggerak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Pasalnya, program ini dirancang untuk pembekalan kompetensi guru di semua jenjang guna menyiapkan pemimpin pembelajaran masa depan.  "Ke depan, kalau mau punya karir sebagai kepala sekolah, tentu harus melewati program Guru Penggerak, karena ini bukan cuma program penguatan, tapi juga kepemimpinan," terang Nadiem dalam keterangannya, Minggu (14/2).  Angkatan pertama program Guru Penggerak dibatasi hanya untuk 2.800 orang. Namun, Nadiem memastikan, selanjutnya kuota program Guru Penggerak akan ditambah seiring dengan tingginya minat para guru dan diharapkan para guru dapat mengubah pola pikir untuk selalu mengutamakan siswa dalam proses pembelajaran.  "Sebenarnya, melalui Program Guru Penggerak Kemendikbud bukannya mau mengajari menjadi guru. Semua guru yang baik tahu bahwa ada yang tidak beres dengan cara kita mengajar. Prosesnya ada yang salah. Padahal insting guru itu sudah benar. Jadi tugas Kemdikbud adalah memerdekakan insting itu," ujarnya.  Calon Guru Penggerak dari SMPN 9 Kota Sorong, Elis Franciska pun mengatakan kepada Mendikbud bahwa ada begitu banyak manfaat yang diterima sebagai peserta pendidikan Guru Penggerak. Dirinya juga turut mensosialisasikan program tersebut di wilayahnya.  "Kami menyosialisasikan tentang apa itu Guru Penggerak dan apa yang kami dapat. Ternyata selama ini apa yang kami pelajari dan apa yang kami lakukan terhadap anak-anak didik kami jauh daripada apa yang seharusnya dilakukan di seorang Guru Penggerak itu. Teman-teman guru banyak yang jngin mengikuti Program Sekolah Penggerak,” kata Franciska.  Selain itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril menuturkan, Kota Sorong termasuk angkatan pertama dalam Program Guru Penggerak. Hingga saat ini, kata Iwan ada 15 guru dari berbagai sekolah di Kota Sorong sedang menjalani pembekalan kompetensi Guru Penggerak selama sembilan bulan ke depan.  "Tahun depan akan ada lagi. Jadi totalnya ada enam angkatan. Setelah enam angkatan nanti akan balik lagi ke kota yang sama. Tapi untuk tahun ini sudah (tutup), tahun depan ayo berlomba ikut," ajak Iwan.

Nadiem: Mau Punya Karir Sebagai Kepala Sekolah, Ikut Guru Penggerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/DISDIKPORA-1.jpg" alt="Ilustrasi pembelajaran jarak jauh. Maulana Surya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembelajaran jarak jauh. Maulana Surya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi bunuh diri terjadi pada seorang siswi SMA di Gowa, Sulawesi Selatan berinisial MI (16). Dia nekat bunuh diri dengan meminum racun rumput pada Sabtu (17/10) pekan lalu.  Peristiwa itu diduga lantaran beban tugas daring yang menumpuk dari para gurunya. Apalagi sulitnya akses internet di tempat tinggalnya menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk dan membuat dirinya stres.  Mengenai itu, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia Muhammad Ramli Rahim pun geram melihat hal ini. Ia menuturkan bahwa pemberian tugas berlebihan akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat menimbulkan stres yang dapat berujung fatal.  "Kejadian ini menurut kami bukan kejadian tunggal. Stres yang dialami siswa akibat PJJ yang tidak memiliki standar khusus sangat memberatkan siswa, tugas-tugas guru telah mengakibatkan depresi terhadap siswa yang akhirnya dapat berujung pada kejadian bunuh diri seperti ini," ungkap dia dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (19/10).  Kemudian juga jumlah mata pelajaran yang sangat banyak, ditambah dengan mudahnya guru memberikan tugas kepada siswa menjadi beban yang begitu berat bagi siswa. Apalagi 14 sampai 16 mata pelajaran tentu bukan sesuatu yang mudah, ditambah dengan dukungan jaringan internet yang tidak memadai.  Sejak awal, pria yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) sudah meminta pemerintah pusat dan menyampaikan langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal beban mata pelajaran yang dialami oleh siswa. Ini sesungguhnya menjadi masalah utama rendahnya kualitas pendidikan dalam negeri.  "Namun hingga saat ini upaya penyederhanaan kurikulum tampaknya masih mengalami jalan buntu. Nadiem Makarim seolah tidak punya formulasi untuk menuntaskan masalah jumlah mata pelajaran yang sangat membebani anak didik ini," imbuh dia.  Begitu juga dengan standar penugasan oleh guru yang tidak diatur, baik oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi serta kabupaten/kota. Jika setiap guru memberikan satu tugas setiap minggu, maka setiap siswa akan mendapatkan 14 hingga 16 tugas yang harus dituntaskan sebelum mata pelajaran dilanjutkan minggu depannya. Dan itu akan terus seperti itu secara berulang.  "Tetapi mereka tidak memperhitungkan secara komprehensif beban tugas yang diberikan ke siswa tersebut," tutur dia.  Kejadian bunuh diri oleh siswa di kabupaten Gowa Ini seharusnya menjadi alarm yang sangat keras kepada pemerintah bahwa masalah penugasan-penugasan ini adalah sesuatu yang sangat serius. Karena bisa memberikan dampak depresi kepada siswa.  "Seharusnya kepala sekolah dan para guru konseling mampu mengetahui dan mengukur beban yang dialami oleh siswa akibat banyaknya penugasan penugasan yang dilakukan oleh para guru di suatu sekolah terhadap 1 siswa sehingga bisa menjadi standar bagi guru-guru di sekolah tersebut untuk memberikan penugasan kepada siswanya," tambahnya.  Setiap daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan jaringan internet di daerahnya dan ketersediaan alat pendukung PJJ, baik berupa tablet, smartphone maupun laptop dan komputer di daerah tersebut yang dimiliki oleh siswanya. Lalu, mempertimbangkan kemampuan ekonomi siswa di daerah-daerah tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fm8HxQwj254&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Siswa Bunuh Diri Akibat Tugas, JSDI Minta Nadiem Punya Formulasi Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/drama-menteri.jpg" alt="Presiden Saksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi Senin, 9 Desember 2019 Presiden Joko Widodo menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMK 57, Jati Padang, Jakarta Selatan pada Senin, 9 Desember 2019. Drama tersebut diperankan oleh tiga mente" width="100%">
<figcaption>Presiden Saksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi Senin, 9 Desember 2019 Presiden Joko Widodo menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMK 57, Jati Padang, Jakarta Selatan pada Senin, 9 Desember 2019. Drama tersebut diperankan oleh tiga mente</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga orang menteri dari kalangan milenial Kabinet Indonesia bentukan Presiden Joko Widodo tampil dalam pentas #PrestasiTanpaKorupsi di  SMK 57 Jakarta, Senin (9/12) pagi. Drama itu dilakukan mereka dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019.  Ketiga menteri tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama Kusubandio. Dua orang pemain lainnya adalah artis Bedu dan Sogy Indraduadja.  Nadiem dan Sogy berperan sebagai siswa sekolah kelas X lengkap dengan pakaian SMA, Erick Thohir menjadi tukang bakso urat lengkap dengan topi dan handuk di leher dan gerobak baksonya, sedangkan Wishnutama dan Bedu juga menjadi siswa kelas XII.  Drama tersebut terjadi pada jam istirahat sekolah. Tiga pemain awal yang memainkan acting-nya adalah Sogy dan Nadiem. Sogy menjadi bendahara yang diamanahkan untuk menjaga uang kas tapi malah ingin menggunakan uang kas itu untuk membeli bakso, sedangkan Nadiem berupaya untuk mencegah penyalahgunaan uang tersebut.  Drama komedi yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para siswa dan siswi beserta guru SMK 57 Jakarta. Drama antikorupsi tersebut hanya berlangsung sekitar 15 menit.  Jokowi pun menilai bahwa akting Nadiem paling pas. "Kalau pakaian yang paling bagus pasnya di Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri Nadiem Makarim karena masih keliatan anak SMA," kata Jokowi seusai acara.  Sementara itu, Erick Thohir sebagai tukang bakso dinilai tampak sebagai "tukang bakso baru". "Handuknya baru, pakaiannya baru, gerobak bakso juga baru," ungkap Presiden.  Erick Thohir mengaku hanya sekali berlatih untuk drama itu, yaitu pada hari Minggu (8/12) sekitar pukul 22.00—23.00 WIB. "Sebelumnya stres, ya, karena jarang-jarang seperti ini, cuma ya tadi pas di panggung alhamdulillah teman-teman banyak bantu sehingga kelihatan halus meski enggak sehalus sandiwara," kata Erick.  Ia pun mengaku tidak menghafalkan semua dialognya. "Ya, saya rasa selain kita mesti menjiwai peran tetapi kadang-kadang kata-katanya tidak bisa satu per satu dihafalkan mesti masuk ke dialog, itu yang saya tadi belajar. Jangan hafalkan kata per kata," tambah Erick.  Erick pun menegaskan bahwa pendidikan akhlak dan antikorupsi harus masuk ke sekolah-sekolah. "Saya rasa bagus kalau kita bisa terapkan pendidikan akhlak dari sekolah-sekolah, dan korupsi bagian dari penjagaan akhlak. Hal ini memang harus dari dini ditanamkan, jangan sudah tua dipaksa, yang muda dipupuk supaya karakter kita bagus. Seperti yang Presiden sampaikan bahwa kita harus terus upgrade sistem kita agar dari dini memiliki karakter yang sama," ungkap Erick.

Jokowi: Akting Nadiem Paling Pas, Erick Thohir Jadi Tukang Bakso Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/hotman.jpg" alt="Hotman Paris. (Instagram Hotman Paris)" width="100%">
<figcaption>Hotman Paris. (Instagram Hotman Paris)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hotman Paris salut akan kegigihan Mendikbud Nadiem Makarim dalam membuat perusahaan start up ojek online. Hotman termasuk yang pertama mengetahui kalau Nadiem akan membuat bisnis start up. Namun lelaki berjuluk pengacara 30 miliar tersebut tidak pernah menyangka usaha yang dibuat Nadiem akan sukses.  Hotman Paris mengenal sosok Nadiem sejak dia masih kecil. Karena Hotman sempat bekerja dengan ayah Nadiem, Anwar Makarim, cukup lama. Dia menyebut sosok Anwar sebagai pengacara hebat.  "Waktu saya masih gabung sama bapaknya dia, doktor hukum dari Harvard Law School, Anwar Makarim, yang juga angkatan 66. Saya gabung sama bapaknya dengan beberapa pengacara bule tahun 1983. Nadiem Makarim waktu itu masih kecil," ungkap Hotman Paris di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekan lalu.  Setelah Nadiem menyelesaikan kuliahnya di Amerika, Hotman mendengar kabar dia akan membuka bisnis start up ojek online. Pada waktu itu Hotman menanggapinya sinis. Hotman tidak habis pikir ayahnya yang merupakan pengacara handal, Nadiem malah mau membuat bisnis ojek yang dalam bayangan banyak orang pada waktu itu termasuk 'kampungan'.  "Sesudah dia pulang dari Amerika, kita dengar dia mau buka Gojek. Mula-mula kita ketawain,” kata Hotman Paris berterus terang.  Belakangan bisnis start up yang dirintis Nadiem mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan ojek online yang dibuatnya masuk dalam perusahaan start up unicorn karena memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar USD. Hotman Paris lagi-lagi tercengang karena hal itu benar-benar di luar dugaannya.  Berbeda dari usaha yang dijalaninya, kata Hotman, bisnis start up yang menghantarkan Nadiem Makarim menjadi mendikbud lebih mengutamakan sistem. "Kalau saya kan dapat duit harus saya langsung yang kerja. Kalau bisnis start up itu kan dengan sistem, lo bisa kaya. Lo bisa tidur ngorok tapi sistem bekerja," ucapnya.  Hotman Paris mengaku menyesal dulu tidak ikut terlibat dalam bisnis start up yang dirintis Nadiem Makarim. Padahal jika dulu dia ikut terlibat, Hotman membayangkan dirinya kini bisa mendapatkan penghasilan yang bagus di luar profesinya sebagai pengacara.  "Ya sekarang menyesal lah. Kalau di cash out dia (Nadiem) punya modal itu bisa jutaan dollar,” kata Hotman Paris menganalisa.

Sempat Tertawakan Ide Nadiem Makarim, Kini Hotman Paris Menyesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/najwa-shihab-dan-bos-gojek-bakal-masuk-tim-kampanye-jokowi-maruf-amin_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Jokowi-Maruf Amin" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jokowi-Maruf Amin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), <a href="https://www.jawapos.com/tag/12735/pilpres-2019" target="_blank">Hasto Kristiyanto </a>mengatakan presenter televisi Najwa Shihab, dan bos Gojek <a href="https://www.jawapos.com/tag/12735/pilpres-2019" target="_blank">Nadiem Makariem</a>, bakal diakomodir masuk dalam tim kampanye Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Hal ini dia katakan, apabila nantinya Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak menunjuk dua orang tersebut menjadi ketua tim kampanye nasional. "Nanti akan ada pembagian tugas, ada yang mengisi ruang lingkup di sisi kreatif event, ada yang masuk dalam penggalangan untuk para ibu-ibu kaum milenial," ujar Hasto di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Jumat (7/9). Menurut Hasto, rencananya Jokowi dan Ma'ruf Amin bakal mengumumkan ketua tim kampanye nasional pada hari ini, bertempat di Posko Rumah Cemara, Jakarta. Hasto melanjutkan, orang-orang yang memiliki pengalaman khusus juga bakal dilibatkan masuk dalam tim kampanye nasional. Intinya menggandeng semua tokoh, sehingga bisa membantu Jokowi dan Ma'ruf Amin menang di Pilpres 2019. "Kita akan bekerja sama. Bahwa namanya ketua, sekretaris ini kan melayani semua. Yang penting nanti ikut dilibatkan," katanya. Hasto mengatakan, ketua tim kampanye nasional ini juga telah dihubungi oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk bisa ada dalam tim pemenangan. "Jadi bapak presiden sudah menghubungi," tuturnya. Sementara, berdasarkan sumber internal JawaPos.com, tokoh yang bakal ditunjuk oleh Jokowi sebagai ketua tim pemenangan adalah Erick Thohir. "Iya (Erick Thohir)," singkat sumber yang namanya enggan disebutkan. Adapun yang saat ini digadang-gadang menjadi ketua tim kampanye nasional adalah, Erick Thohir, presenter Najwa Shihab, bos bukalapak.com Achmad Zaky dan bos Go-Jek Nadiem Makariem.

Najwa Shihab dan Bos Gojek Bakal Masuk Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nadiem makariem

Berita Terkini