<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Sidang-lanjutan-Nadiem-Makarim-2JPG-1625339410.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membantah diperkaya sebesar Rp 809 miliar dari pengadaan laptop chromebook. Pernyataan itu disampaikan Nadiem saat menjalani sidang dugaan korupsi laptop chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).</p> <p>"Para saksi menegaskan tidak ada aliran dana Rp 809 miliar kepada saya dan tidak ada keuntungan pribadi yang saya terima," kata Nadiem menyikapi kesaksian sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan, Rabu (25/2).</p> <p>Nadiem menyangkal adanya kemahalan harga dalam pengadaan laptop chromebook.</p> <p>"Dengan demikian, tuduhan konflik kepentingan, kemahalan harga, maupun kerugian negara tidak terbukti dan dibantah oleh fakta persidangan," klaimnya.</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, lanjut Nadiem, harga yang ditetapkan prinsipal kepada distributor berada pada kisaran Rp 4 juta per unit. Karena itu, ia menilai melalui rantai distribusi yang masih harus dilalui ke distributor sampai ke penyedia, dengan harga akhir sekitar Rp 5,5 juta kepada pengguna merupakan angka yang wajar.</p> <p>"Seluruh saksi dari GoTo, Gojek, vendor, hingga prinsipal produksi telah menjelaskan bahwa harga produksi berada di kisaran Rp 3,4-3,7 juta dan dijual ke distributor sekitar Rp4-4,1 juta. Dengan rantai distribusi hingga e-katalog, harga pembelian Rp5,5 juta terbukti wajar dan tidak menunjukkan adanya kemahalan maupun kerugian negara," ujar Nadiem.</p> <p>Nadiem juga menegaskan, transaksi antara Google dan Gojek merupakan transaksi korporasi. Ia mengklaim, tidak memiliki keterkaitan dengan pengadaan di kementerian maupun keuntungan pribadi.</p> <p>Sebab, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) menyebutkan bahwa Nadiem diuntungkan sebesar Rp 809 miliar dari pengadaan laptop chromebook. Hal itu merujuk pada kesaksian Kevin Aluwi dan Andre Sulistyo yang merupakan mantan CEO Gojek.</p> <p>"Pada Oktober 2021, PT Gojek Indonesia menerbitkan sekitar 32 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 809 miliar yang menyebabkan dilusi pemegang saham lama. Dana tersebut masuk ke perusahaan dan pada hari yang sama digunakan untuk membayar kembali utang, seluruhnya tercatat dalam bank statement serta terdokumentasi melalui akta notaris dan&nbsp;persetujuan Kemenkumham," jelas Andre.</p> <p>Dalam perkaranya, Nadiem Anwar Makarim didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).</p> <p>Perbuatan tersebut dilakukan Nadiem bersama sejumlah pihak, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan.</p> <p>Selain itu, Jaksa juga mendakwa Nadiem memperkaya diri sendiri senilai Rp 809,59 miliar yang diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.</p> <p>Atas perbuatannya, Nadiem Makarim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Nadiem bantah diperkaya Rp 809 miliar dari pengadaan Chromebook. Klaim transaksi Google dan Gojek terkait korporasi, bukan keuntungan pribad

Nadiem Bantah Diperkaya Rp 809 Miliar, Klaim Transaksi Google dan Gojek Berkaitan Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/06/Sidang-Dakwaan-Nadiem-Makarim-Dery-Ridwansah-3JPG-734244603.jpg" alt="Nadiem Makarim bantah diperkaya Rp 809 miliar dari pengadaan laptop Chromebook di kasus dugaan korupsi.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nadiem Makarim bantah diperkaya Rp 809 miliar dari pengadaan laptop Chromebook di kasus dugaan korupsi.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Dody Abdulkadir, menilai pihak Google sepatutnya diperiksa atau dimintai keterangan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.</p> <p>Sebab, peran Google telah disebut secara eksplisit dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Terlebih, Google sudah memberikan klarifikasi terkait keterlibatannya dalam perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Tadi sudah disebutkan bahwa Google sudah mengonfirmasi, sudah mengklarifikasi mengenai penyebutan peran-peran Google di dalam dakwaan jaksa,&rdquo; kata Dody kepada wartawan, Selasa (13/1).</p> <p>Dody menegaskan, klarifikasi tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan resmi dalam persidangan guna memastikan kejelasan dan objektivitas perkara. Menurutnya, keterangan dari Google penting untuk menguji dakwaan yang disusun jaksa.</p> <p>&ldquo;Oleh karena itu, ini menjadi suatu kewajiban hukum dan sekaligus menjadi pertanyaan apabila Google tidak diperiksa untuk dimintai konfirmasinya,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sementara, Nadiem sendiri telah membantah diperkaya Rp 809 miliar dari pengadaan laptop chromebook. Pernyataan ini disampaikan Nadiem membantah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutkan Nadiem menerima aliran uang atas pengadaan chromebook.</p> <p>"Google sudah membuka suara dan nanti akan terbukti juga mengenai Rp 809 miliar yang tidak sama sekali diterima dan itu adalah kekeliruan investigasi," ucap Nadiem usai menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/1).</p> <p>Nadiem meyakini, fakta persidangan akan mengungkap secara rinci kasus dugaan korupsi chromebook, sebagaimana dialamatkan kepada dirinya.</p> <p>"Semuanya akan terbuka, satu persatu fakta akan terbuka," tegasnya.</p> <p>Dalam perkara ini, Nadiem Anwar Makarim didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).</p> <p>Perbuatan tersebut dilakukan Nadiem bersama sejumlah pihak, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan.</p> <p>Selain itu, Jaksa juga mendakwa Nadiem memperkaya diri sendiri senilai Rp 809,59 miliar yang diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">Atas perbuatannya, Nadiem Makarim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p>

Pengacara Nadiem minta Google diperiksa dalam sidang dugaan korupsi Chromebook untuk klarifikasi dan uji dakwaan JPU di Jakarta 2024.

Pengacara Nadiem Minta Google Diperiksa dalam Sidang Dugaan Korupsi Chromebook

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/nanaaa-1156073920.jpeg" alt="Eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi berbincang dengan Ibu Nadiem, Atika Algadrie di ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi berbincang dengan Ibu Nadiem, Atika Algadrie di ruang persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> &ndash; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjadwalkan sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019&ndash;2022. Sidang beragendakan pembacaan putusan sela terhadap terdakwa Mendikbudristek, Nadiem Makarim.</p> <p>Putusan sela tersebut akan menentukan kelanjutan proses hukum perkara dimaksud, termasuk menilai keberatan atau eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh pihak terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum.</p> <p>Menariknya, mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, turut menghadiri persidangan Nadiem. Selain itu, turut hadir para pesohor di antaranya Christine Hakim, Jajang C Noer, Saykoji, Mira Lesmana, hingga Asmara Abigail.</p> <p>Terlihat juga kedua orang tua Nadiem, Atika Algadrie dan Nono Anwar Makarim, yang selalu setia menghadiri sidang dugaan korupsi sang anak.</p> <p>Bahkan, Ira Puspadewi sempat berbincang dengan Ibu Nadiem, Atika Algadrie di ruang persidangan. Ira tampak duduk berseblaham dengan Atika di bangku pengungjung sidang.</p> <p>Ira mengaku, dirinya sengaja hadir untuk memberikan support terhadap Nadiem. Ia menyatakan, dirinya merupakan sahabat dari Atika.</p> <p>"Datang sebagai teman ibu Nadiem, sudah lama berteman," kata Ira di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/1).</p> <p>Dalam perkara ini, Nadiem Anwar Makarim didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Perbuatan tersebut dilakukan Nadiem bersama sejumlah pihak, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan.</p> <p>Selain itu, Jaksa juga mendakwa Nadiem memperkaya diri sendiri senilai Rp 809,59 miliar yang diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.</p> <p>Atas perbuatannya, Nadiem Makarim didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p>

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, turut menghadiri persidangan Nadiem.

Momen Ibunda Nadiem Makarim Berbincang dengan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi saat Hadiri Sidang Putusan Sela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/nadiem-1096561315.jpg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku mendengar kabar banyak mahasiswa mengeluh terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang naik drastis di sejumlah universitas negeri. Ia memastikan akan mengevaluasi ramainya informasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami asses," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, ada kesalahan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kenaikan UKT hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Sementara, mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri tidak terdampak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014674518/pembangunan-ikn-diyakini-bisa-jadi-instrumen-keadilan-sosial-di-indonesia">Pembangunan IKN Diyakini Bisa Jadi Instrumen Keadilan Sosial di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Peraturan Kemdikbud ini menjelaskan bahwa aturan UKT baru ini hanya berlaku pada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi," ucap Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nadiem mengklaim, kenaikan UKT tidak akan berdampak pada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang rendah. Sebab, UKT terdapat tingkatan level. Menurutnya, kenaikan UKT hanya berdampak pada mahasiswa yang berekonomi tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi," ujar Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Nadiem meminta semua perguruan tinggi untuk rasional dalam menaikan UKT mahasiswa. Apalagi, kenaikan yang dilakukan sejumlah kampus dipandang tidak rasional.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal dan tidak berburu-buru, tidak tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar," tegas Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nadiem mengingatkan, Kemendikbudristek punya peran kuat dalam mengendalikan UKT mahasiswa. Sebab, selama ini yang menjadi dasar UKT dilihat dari taraf ekonomi masing-masing mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan, bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan ya,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan pihaknya memanggil Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk meminta klarifikasi perihal polemik kenaikan drastis uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengundang Mas Nadiem untuk minta penjelasan terkait dengan protes teman-teman mahasiswa yang terjadi di semua kampus di seluruh Indonesia," ucap Huda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi X bakal membahas tiga poin klarifikasi dari Nadiem. Pertama, DPR ingin mengetahui apakah kenaikan UKT di seluruh kampus atas sepengetahuannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sepengetahuan Kemendikbud, apakah kemendikbud memberikan persetujuan atau tidak, karena bagi kami tetap saya kira kemendibud harus melakukan persetujuan," ungkap Huda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, lanjut Politikus PKB itu, pihaknya ingin penjelasan rinci pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan kepada pihak kampus. Selain itu, DPR juga ingin mengklarifikasi pernyataan pejabat Kemendikbud yang mengatakan pendidikan tingga sebagai pendidikan tersier.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiga sebagaimana rapat internal kami kami meminta kenaikan UKT ini untuk dibatalkan sementara atau dibatalkan (sepenuhnya)," pungkas Huda.</div>

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku mendengar kabar banyak keluhan mahasiswa terkait UKT yang naik drastis di sejumlah universitas neger.

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru dan Berekonomi Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/IMG-20231125-WA0004-4226240635.jpeg" alt="Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2023. (IST)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2023. (IST)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2023. Upacara digelar di halaman kantor Kemendikbudristek di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selamat Hari Guru Nasional. Mari kita rayakan hari ini dengan semangat untuk terus melaju ke depan, dengan derap langkah serentak melanjutkan gerakan Merdeka Belajar,&rdquo; kata Nadiem dalam amanatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tema peringatan HGN tahun 2023 adalah 'Bergerak Bersama, Rayakan Merdeka Belajar'. Peringatan HGN tahun ini juga merupakan ruang apresiasi kepada para guru atas semangat belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam Merdeka Belajar demi terwujudnya pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013323286/mudah-tersulut-emosi-jefri-nichol-akui-suka-bertantem-sejak-kecil">Mudah Tersulut Emosi, Jefri Nichol Akui Suka Bertantem Sejak Kecil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai Mendikbudristek, Nadiem tidak dapat menyembunyikan kesedihan akan kerinduannya bertemu dengan para guru pada masa mendatang. Namun, ia menyimpan keyakinan bahwa semua pendidik di seluruh Indonesia masih akan terus bergerak mewujudkan Merdeka Belajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya merasa sedih, karena saya pasti akan rindu bertemu dengan Ibu/Bapak semua. Saya yakin bahwa Ibu dan Bapak guru sebagai nahkoda tidak mau membalikkan lagi arah dari kapal Merdeka Belajar. Keyakinan ini tumbuh dari hal-hal yang berhasil kita capai bersama dalam empat tahun terakhir,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun pertama Merdeka Belajar, Kemendikbudristek menghapus Ujian Nasional dan memberi kepercayaan kepada guru untuk menilai hasil belajar peserta didiknya. &ldquo;Kita menerapkan Asesmen Nasional (AN) agar kita semua berfokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu di tahun berikutnya, Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Merdeka. Jika Asesmen Nasional bertujuan untuk mengukur tujuan perubahan maka Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan petunjuk jalan mencapai tujuan itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini adalah kurikulum yang ditunggu-tunggu para guru, karena tidak hanya meringankan beban murid berkat pengurangan pada jumlah materi, dan penekanan pada pemahaman yang mendalam. Tetapi juga memerdekakan guru untuk mengolah kreativitasnya, berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik,&rdquo; ucap Nadiem.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kini, ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Jutaan guru di seluruh Indonesia sekarang saling terhubung, saling belajar dan menginspirasi satu sama lain dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, terobosan besar Kemendikbudristek berikutnya adalah menghadirkan Pendidikan Guru Penggerak. Program ini berbeda dari pelatihan guru yang sudah ada sebelumnya, karena tujuannya untuk mendorong lahirnya generasi pemimpin pembelajaran, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang mampu memimpin perubahan nyata.</div>

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2023.

Peringati HGN 2023, Nadiem Sedih Cerita Ini Tahun Terakhir Menjadi Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nadiem-Makarim-UI.jpeg" alt="Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengupayakan agar Indonesia mssuk menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027. Nadiem telah menyampaikan itu di hadapan pejabat tinggi dan para duta besar Negara Anggota UNESCO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kandidasi ini menandai tonggak penting dalam perjalanan Indonesia, baik sebagai negara maupun sebagai anggota komunitas internasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lima tahun setelah kemerdekaan Indonesia, kami menjadi Negara Anggota UNESCO. Sejak itu, Indonesia selalu berkomitmen untuk memperkuat prinsip persatuan melalui organisasi dunia ini dengan cita-cita utama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia," ujar Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01664405/surya-paloh-tak-pecat-jhonny-plate-usai-ditetapkan-tersangka">Surya Paloh Tak Pecat Jhonny Plate Usai Ditetapkan Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indonesia menjadi anggota UNESCO sejak 27 Mei 1950 dengan delapan kali keanggotaan sebagai Dewan Eksekutif. Yang terakhir adalah periode 2017-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nadiem lalu menyampaikan 24 episode Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya menjadi kebijakan nasional yang strategis dan sejalan dengan tujuan dunia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komitmen Indonesia untuk mencapai SDGs sejalan dengan nilai gotong royong dalam mewujudkan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat keterlibatannya dengan UNESCO melalui prioritas kerja sama internasional di sektor pendidikan, kebudayaan, dan sains.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap, nanti jika Indonesia menjadi Dewan Eksekutif UNESCO, kita bisa menyuarakan agenda Indonesia secara strategis dan memperkuat posisi Indonesia di kancah Internasional," tutupnya.&nbsp;</div>

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengupayakan agar Indonesia mssuk menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027.

Nadiem Lobi UNESCO Agar Indonesia Jadi Dewan Eksekutif Lagi

nadiem

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nadiem