<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/25286e0e-376b-414b-a1d6-3000cde69678-1743189464.jpeg" alt="Terdakwa Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/1) malam. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/1) malam. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menjadi saksi mahkota dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/2). Dalam kesaksiannya, Kerry membantah keterlibatan Irawan Prakoso maupun sang Ayah, Mohamad Riza Chalid dalam kontrak sewa terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM). Ia mengklaim, usaha penyewaan kilang minyak murni miliknya pribadi. &ldquo;Tidak, beliau tidak pernah terlibat dalam usaha saya. Usaha ini saya rintis sendiri tanpa keterlibatan Irawan Prakoso maupun Mohamad Riza Chalid," kata Kerry saat memberikan kesaksian. Dalam persidangan tersebut, Kerry juga menyampaikan pernyataan resmi Irawan Prakoso yang dibuat di hadapan notaris pada 5 Februari 2026. Dalam dokumen itu, Irawan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan informasi kepada Hanung Budya terkait fasilitas terminal tangki yang akan diambil alih oleh Kerry. Ia juga menyatakan tidak pernah menyampaikan pesan, teguran, ataupun tekanan dari Mohamad Riza Chalid kepada Hanung Budya terkait proses penawaran penyewaan storage kepada Pertamina maupun percepatan penandatanganan perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan BBM. Kerry juga menceritakan proses penahanannya pada 24 Februari 2025. Ia mengaku belum pernah dipanggil sebagai saksi sebelumnya, namun tiba-tiba dijemput oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di kediamannya, yang saat itu dijaga oleh personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). &ldquo;Sore hari tanggal 24 Februari saya ditelepon orang rumah, katanya banyak tentara di rumah. Saya cek lewat pembantu, ternyata dari Kejaksaan,&rdquo; ujar Kerry. Penyidik kemudian menunjukkan surat penggeledahan, dan Kerry mempersilakan mereka masuk setelah meminta izin agar istri dan anaknya keluar dari kamar. Kerry menyatakan tidak keberatan dan bersedia mengikuti proses tersebut, bahkan hanya mengenakan sandal karena diberi tahu bahwa pemeriksaan akan selesai pada hari yang sama. &ldquo;Begitu saya duduk, cuma diperiksa sekali. Ditanya apa itu OTM, saya jelaskan OTM adalah terminal. Tidak lama kemudian saya langsung ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; ungkap Kerry. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Anak Riza Chalid klaim usaha penyewaan kilang minyak mandiri tanpa bantuan pihak manapun di tengah kasus korupsi senilai Rp 285,1 triliun

Anak Riza Chalid Klaim Usaha Penyewaan Kilang Minyak Tak Dibantu Pihak Manapun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/kerry-adrianto-3285418200.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyinggung narasi mafia minyak dan BBM oplosan sengaja dibangun untuk membentuk opini publik. Pernyataan tersebut disampaikan Hamdan Zoelva dalam siniar kanal YouTube Rhenald Kasali, seperti dikutip Selasa (3/2). Hamdan menyoroti penetapan Muhammad Kerry Adrianto Riza, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid, sebagai tersangka. Kerry didakwa merugikan negara hingga Rp 2,9 triliun terkait penyewaan tangki BBM PT Orbit Terminal Merak (OTM). Menurutnya, Kerry menjadi sasaran kriminalisasi semata karena latar belakang keluarganya. Ia menegaskan bahwa Kerry bukan komisaris maupun direksi, sehingga tidak terlibat dalam operasional atau pengambilan keputusan manajemen perusahaan. &ldquo;Dia bukan komisaris, bukan direksi, dan tidak melakukan apa-apa. Dalam hukum pidana, beneficial owner memang bisa dipidana jika menyangkut kejahatan korporasi. Namun, dalam dakwaan jaksa, tidak ada dakwaan kejahatan korporasi, melainkan perbuatan perorangan,&rdquo; kata Hamdan. Hamdan menjelaskan, penyewaan terminal BBM milik PT OTM oleh Pertamina dilakukan setelah proses penentuan harga yang melibatkan lembaga riset Universitas Indonesia, kemudian dikaji ulang oleh internal Pertamina serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada 2015, BPKP pun telah menerbitkan surat tertanggal 27 Mei 2015 yang menyatakan proses bisnis penunjukan OTM telah sesuai dengan pedoman pengadaan internal Pertamina yang berlaku saat itu. &ldquo;Artinya clear. Tidak ada kasus,&rdquo; tegas Hamdan. Ia juga mengungkapkan pada periode awal, Pertamina sempat menunda pembayaran sewa terminal BBM selama dua tahun akibat perubahan direksi. PT OTM kemudian mengikuti keputusan Pertamina yang menetapkan harga sewa lebih rendah dari kontrak sebelumnya. Karena itu, Hamdan mengaku heran dengan dakwaan jaksa yang menyebut penyewaan terminal BBM tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp 2,9 triliun. Setelah ditelusuri, angka tersebut ternyata merupakan total pendapatan PT OTM dari Pertamina selama masa penyewaan. &ldquo;Harga ditentukan oleh Pertamina. Tapi jaksa menyebut kerugian negara Rp 2,9 triliun, yang ternyata adalah revenue OTM selama menyewakan terminal kepada Pertamina,&rdquo; beber Hamdan. Keanehan lain, lanjut Hamdan, soal fakta bahwa Pertamina hingga kini masih menggunakan dan membayar penyewaan terminal BBM tersebut. Jika benar menimbulkan kerugian negara, maka secara logika nilai kerugian seharusnya terus bertambah. &ldquo;Kalau masih dipakai dan dibayar, apakah kerugian negara ikut bertambah? Ini yang menjadi pertanyaan,&rdquo; ujarnya. Hamdan juga menilai penyewaan terminal BBM justru memberikan keuntungan besar bagi Pertamina. Dengan fasilitas tersebut, Pertamina dapat melakukan impor langsung dari Timur Tengah atau negara lain tanpa bergantung pada Singapura. Efisiensi yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp 145 miliar per bulan atau sekitar Rp 17,4 triliun selama 10 tahun masa sewa. Lebih lanjut, Hamdan menyoroti dampak isu BBM oplosan terhadap kepercayaan publik. Ia menyebut narasi tersebut sempat membuat masyarakat enggan membeli BBM di SPBU Pertamina karena merasa dikhianati. Hamdan juga menyinggung penerapan prinsip business judgment rule di BUMN. Ia menilai banyak keputusan bisnis yang seharusnya wajar justru ditarik ke ranah pidana karena disamakan dengan logika administrasi pemerintahan. &ldquo;Hakim harus memahami perbedaan antara pengambilan keputusan bisnis dan keputusan administrasi pemerintahan. Itu dua hal yang sangat berbeda,&rdquo; urainya. Hamdan menegaskan narasi mafia minyak dan isu BBM oplosan hanyalah &ldquo;entertainment hukum&rdquo; yang jauh dari substansi dakwaan jaksa. Dalam perkara ini, jaksa sejatinya mendakwa Kerry terkait penyewaan terminal BBM dan kapal, bukan soal oplosan. &ldquo;Angkanya dibuat fantastis demi populisme, sampai orang kaget. Padahal masalahnya sesederhana itu,&rdquo; pungkasnya.

Hamdan Zoelva singgung kasus Pertamina dan peran anak Riza Chalid dalam tuduhan BBM oplosan. Simak penjelasan soal kasus ini.

Singgung Kasus Pertamina, Hamdan Zoelva Ungkap Peran Anak Riza Chalid soal Tuduhan BBM Oplosan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/kerry-chalid-3526161213.jpg" alt="Anak Riza Chalid Minta Publik Nilai Perkara Dugaan Tata Kelola Minyak Mentah Berdasarkan Fakta Persidangan. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anak Riza Chalid Minta Publik Nilai Perkara Dugaan Tata Kelola Minyak Mentah Berdasarkan Fakta Persidangan. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, meminta masyarakat menilai perkara dugaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjeratnya berdasarkan fakta persidangan, bukan asumsi maupun fitnah. Pernyataan tersebut disampaikan Kerry melalui surat yang dibacakan kuasa hukumnya, Heru Widodo, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (13/1). Dalam suratnya, Kerry menyebut perkara yang menjeratnya telah memasuki sidang ke-14. Ia menegaskan, dari 38 saksi yang telah dihadirkan jaksa penuntut umum ke persidangan, tidak satu pun yang menyatakan dirinya bersalah sebagaimana dakwaan. &ldquo;Hari ini adalah sidang ke-14 saya. Dari seluruh persidangan, 38 saksi sudah dipanggil jaksa dan tidak ada satu pun yang menyebut bahwa saya melanggar hukum seperti yang ada di dakwaan,&rdquo; ujar Heru membacakan pernyataan Kerry. Kerry menyampaikan surat tersebut melalui kuasa hukumnya lantaran tidak diberi kesempatan oleh kejaksaan untuk menyampaikan keterangan secara langsung kepada awak media. Putra dari pengusaha Riza Chalid itu mengajak masyarakat untuk mengikuti proses hukum secara menyeluruh dengan menyaksikan jalannya persidangan. Ia menyebut, proses persidangan tersebut diunggah melalui kanal YouTube tim penasihat hukumnya dengan nama akun @Tim Penasehat Hukum Kery Gading Dimas. &ldquo;Mari kita membentuk sikap berdasarkan fakta persidangan, bukan fitnah dan informasi yang tidak jelas,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Heru menutup pembacaan surat itu dengan menyampaikan salam dari kliennya kepada publik. &ldquo;Terima kasih, salam dari Kerry yang tidak bisa menyampaikan langsung kepada media,&rdquo; ujar Heru. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jaksa menyebut, kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Anak Riza Chalid minta publik nilai perkara tata kelola minyak mentah berdasarkan fakta persidangan di Jakarta.

Anak Riza Chalid Minta Publik Nilai Perkara Dugaan Tata Kelola Minyak Mentah Berdasarkan Fakta Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/kerry-adrianto-3285418200.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza, membantah merugikan negara hingga Rp 285 triliun dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kerry mengaku heran dengan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menyebut dirinya menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,9 triliun dalam penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik PT OTM oleh PT Pertamina. Menurutnya, angka tersebut bukan kerugian negara, melainkan total nilai kontrak penyewaan terminal BBM selama 10 tahun. "Di dalam dakwaan, saya dituduh merugikan negara 2,9 triliun atas penyewaan TBBM OTM saya. Angka ini adalah total nilai kontrak sewa saya selama 10 tahun," kata Kerry di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/12). Anak dari pengusaha minyak Riza Chalid itu menjelaskan, selama masa kontrak tersebut, ia telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai penyedia jasa. Sementara itu, Pertamina juga disebut telah menerima manfaat penuh sebagai pengguna jasa, karena tangki BBM milik OTM digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi negara. Ia merinci, tagihan sewa yang diajukan kepada Pertamina mencapai sekitar Rp 24 miliar per bulan. Sementara berdasarkan perhitungannya, negara justru menghemat Rp 145 miliar per bulan dari penyewaan tersebut. "Saya heran dan bingung, kenapa saya didakwa merugikan negara atas jasa yang telah saya berikan, jasa yang diterima manfaatnya oleh Pertamina, jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak," tegasnya. Kerry juga mempertanyakan dasar penetapan kerugian negara, mengingat seluruh pekerjaan, kata dia, telah dilakukan sesuai perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ia menekankan bahwa kontrak tersebut benar-benar ada dan dijalankan sesuai ketentuan. "Ini bukan kontrak fiktif, ini adalah kontrak nyata," ujarnya. Karena itu, Kerry meminta publik dan media untuk terus mengawal proses persidangan agar fakta-fakta terkait pelaksanaan kontrak sewa tersebut menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam memutus perkara. "Saya harap teman-teman bisa mengawal persidangan saya, agar fakta-fakta seperti ini menjadi pertimbangan dalam proses hukum yang saya lalui," pungkasnya.

Anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, bantah tuduhan sebabkan kerugian negara Rp 2,9 triliun terkait penyewaan terminal BBM.

Anak Riza Chalid Bingung Dituduh Rugikan Negara Rp 2,9 Triliun: Itu Nilai Kontrak Sewa Saya selama 10 Tahun