<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-07-at-13.59.41.jpg" alt="Sidang pembacaan putusan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6/2022). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan putusan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/6/2022). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Alex Noerdin. Mantan gubernur Sumatera Selatan itu menjadi terdakwa kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan kasus pembelian gas bumi PDPDE pada 2010-2019.  Penolakan tersebut berlaku untuk pengajuan kasasi dari pihak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, sebagaimana termaktub dalam surat salinan Putusan Nomor 7300/I K/Pid.Sus/2022 yang ditandatangani Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Suharto, seperti diterima di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (7/2).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Selatan Mohd Radyan mengatakan, dengan adanya penolakan kasasi tersebut, Alex Noerdin harus melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Palembang. Pengadilan Tinggi Palembang mengabulkan permohonan banding terdakwa Alex Noerdin pada September 2022, dengan menetapkan pengurangan masa hukuman pidana penjara dari vonis selama 12 tahun menjadi sembilan tahun penjara.  Menurut Radyan, putusan kasasi sifatnya harus segera dilaksanakan terdakwa, karena tidak ada istilah inkrah seperti putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. ”Ya, bila (terdakwa Alex Noerdin) memutuskan menempuh upaya hukum peninjauan kembali, syaratnya pun harus melaksanakan dahulu putusan kasasi,” jelas Mohd Radyan.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang memvonis Alex Noerdin bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara. Alex dihukum atas kasus tindak korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) pada 2010-2019 dan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.  Sidang vonis tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Yoserizal di Pengadilan Tipikor PN Palembang pada Rabu, 15 Juli 2022. Dalam persidangan saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Palembang juga menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa lain, yakni Muddai Madang, Caca Ica Saleh, serta A. Yaniarsah Hasan.  Muddai Madang divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan uang pengganti senilai Rp 36 miliar. Kemudian, Caca Isa Saleh dan A. Yaniarsah Hasan masing-masing divonis hukuman pidana penjara selama 11 tahun, termasuk kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 10 miliar untuk A. Yaniarsah Hasan dan Rp 4,5 miliar untuk Caca Isa Saleh.  Mereka didakwa dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Pakjo Klas 1 A Palembang.

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-22-at-18.55.33.jpg" alt="Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memberikan keterangan terkait kasus Masjid Raya Sriwijaya di Palembang, Jumat (22/7). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memberikan keterangan terkait kasus Masjid Raya Sriwijaya di Palembang, Jumat (22/7). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang semuanya belum ada yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasus tersebut menjerat sebanyak 12 orang terdakwa.  Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Abdullah Noer Dani mengatakan, perkara Masjid Raya Sriwijaya tersebut belum ada satu pun yang inkrah. Sebab saat ini, masih ada upaya hukum kasasi atas putusan majelis hakim terhadap terdakwa.  ”Semua perkara masih dalam proses kasasi. Apa lagi kita semua tahu ada salah satu terdakwa yang dibebaskan dari perkara masjid ini. Jadi kita tunggu hasil inkrah perkara ini seperti apa,” kata Abdullah Noer Dani seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut Abdullah, pihaknya saat ini sedang fokus mengkaji segala sesuatu untuk mencapai hasil putusan dari upaya kasasi yang sedang bergulir, sebagaimana yang dituntut kepada para terdakwa. Pihaknya juga tengah membahas apakah nanti bakal ada penetapan tersangka baru dalam kasus yang menghabiskan dana APBD Sumatera Selatan pada 2015 dan 2017 dengan total Rp 130 miliar itu.  ”Kalau dari situ ternyata ada orang lain lagi, ya kita angkat karena begitu mekanisme penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Tapi semua masih dikaji sehingga tim penyidik belum berani menyimpulkan,” terang Abdullah Noer Dani.  Para terdakwa dalam kasus Masjid Raya Sriwijaya tersebut antara lain, Edi Hermanto (Ketua Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya), Dwi Kriyana (KSO PT Brantas Abipraya-PT Yodyakarya), Syarifudin (Ketua Divisi Pelaksanaan Lelang Bangunan), Yudi Arminto (KSO PT Brantas Adipraya) yang menjalani sidang putusan pada Selasa (30/3).  Selanjutnya, terdakwa Mukti Sulaiman (mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan), Ahmad Nasuhi (Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). Mereka menjalani sidang vonis hukuman pada 29 Desember 2021.  Kemudian, Loka Sangganegara (Project manager/Team Leader PT Indah Karya), Agustinus Antoni (mantan Kepala Seksi Anggaran BPKAD), Akhmad Najib (mantan Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). Para terdakwa itu menjalani sidang vonis hukuman pada 19 Mei.  Terakhir  terdakwa Alex Noerdin (mantan Gubernur Sumatera Selatan), Laonma PL Tobing (mantan Kepala BPKAD), dan Muddai Madang (mantan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) menjalani sidang vonis hukuman pada 16 Juni.  Dari para terdakwa tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang yang diketuai Hakim Yoserizal dalam putusannya menyatakan terdakwa Muddai Madang divonis tidak terbukti bersalah. Itu berdasar fakta persidangan dan kelengkapan alat bukti.  Vonis majelis hakim terhadap mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya itu berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yakni menuntut terdakwa Muddai Madang pidana penjara selama 20 tahun dan juga mewajibkan membayar uang pengganti senilai 17 juta dolar AS dan Rp 2,1 miliar.

Kejati Sumsel Sebut Perkara Dana Hibah Masjid Sriwijaya Belum Inkrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220124_095230.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid ke III mengikuti persidangan secara daring di PN Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid ke III mengikuti persidangan secara daring di PN Palembang. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menuntut empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid III. Keempat terdakwa dituntut dengan pidana penjara masing-masing 5 dan 4,6 tahun.  Keempat terdakwa itu mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumsel Akhmad Najib, mantan Ketua BPKAD Sumsel Laonma P.L. Tobing, mantan Kepala Bagian Anggaran BPKAD Sumsel Agustinus Antoni, dan kontraktor pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Loka Sangganegara.  Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel M. Naimullah mengatakan, terdakwa Akhmad Najib dan Laonma P.L. Tobing dituntut hukuman pidana penjara selama 5 tahun berikut denda Rp 750 juta dengan subsider selama enam bulan kurungan penjara. Kemudian terdakwa Agustinus Antoni dan Loka Sangganegara dituntut hukuman pidana penjara selama 4,6 tahun dan denda Rp 750 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.  Menurut JPU, berdasar keterangan saksi dalam fakta persidangan yang diperkuat dengan sejumlah barang bukti, keempat terdakwa terbukti secara menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sehingga, patut diberikan hukuman dalam tuntutan tersebut.  Dalam kasus tersebut terdakwa diduga menimbulkan kerugian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Di antaranya melalui penerbitan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) yang diduga oleh JPU bermasalah.  JPU menilai perbuatan terdakwa itu sama sekali tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Padahal, seharusnya selaku pejabat pemerintah mereka memberikan contoh baik kepada masyarakat.  ”Hal yang memberatkan terdakwa, terletak pada objek dalam perkara, yaitu masjid yang merupakan rumah ibadah untuk umat lalu yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persidangan,” kata Naimullah seperti dilansir dari Antara dalam amar tuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai hakim Yoserizal.  Para terdakwa itu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memberikan waktu selama tujuh hari terhitung dari sidang pembacaan tuntutan kepada para terdakwa, untuk menerima atau mengajukan pledoi terhadap tuntutan tersebut.

Empat Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya Dituntut Penjara 5-4,6 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220221-WA0002_1.jpg" alt="Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pemembangunan Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Senin (21/2), ditunda. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pemembangunan Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Senin (21/2), ditunda. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (21/2), ditunda. Sebab, hakim dan saksi terpapar Covid-19.  ”Seperti yang dilihat jumlah hakim dalam persidangan ini harusnya ada lima namun salah satu rekan kami terpapar Covid-19 dan tidak ada penggantinya,” kata Majelis Hakim Yoserizal dalam persidangan seperti dilansir dari Antara.  Yoserizal menyatakan, majelis memutuskan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi itu ditunda hingga Senin (7/3).  Sementara itu, tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyampaikan, salah seorang dari tujuh saksi yang diagendakan pada sidang itu juga terpapar Covid-19. Diketahui ketujuh orang saksi tersebut Richard Cahyadi, Zainnal, Isnaini Maddani, Marwah M. Diah, Agus Sutikno, dan M. Gantada.  ”Salah saksi kami juga yakni M. Gantada yang diagendakan pada sidang ini berhalangan lantaran positif Covid-19,” kata Jaksa Penuntut Umum di ruang sidang.  Keempat terdakwa yang bakal menjalani persidangan tersebut adalah Akhmad Najib mantan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumatera Selatan, Laonma P.L. Tobing mantan kepala BPKAD Pemprov Sumatera Selatan. Kemudian terdakwa Loka Sangganegara selaku kontraktor pembangunan masjid dan Agustinus Antoni mantan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pemprov Sumsel.  Dalam kasus tersebut mereka diduga telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  Para terdakwa itu dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim dan Saksi Positif Covid-19, Sidang Masjid Sriwijaya Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220124_095244.jpg" alt="Empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid 3 mengikuti sidang pertama secara daring di PN Palembang, Senin (24/1). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid 3 mengikuti sidang pertama secara daring di PN Palembang, Senin (24/1). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Empat orang terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang jilid ketiga terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun.  Ancaman hukuman tersebut merujuk pada pasal yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terhadap para terdakwa dalam sidang pertama mereka di Pengadilan Negeri Palembang, Senin (24/1). JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan M. Naimullah di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Yoserizal mengatakan, mendakwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berkenaan dengan kewenangannya, sehingga negara dirugikan senilai Rp 116 miliar.  ”Akibat dari perbuatan tersebut, JPU mengenakan terdakwa pasal primer pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi,” papar JPU Naimullah seperti dilansir dari Antara.  Sebagaimana diatur pada pasal tersebut, lanjut dia, terdakwa terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar dan minimal hukuman penjara selama empat tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta.  Keempat terdakwa tersebut adalah Akhmad Najib (mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), Laonma P.L. Tobing (mantan Kepala BPKAD Sumsel), Agustinus Antoni (mantan Kepala Kabag Anggaran BPKAD Sumsel), dan Loka Sangganegara (kontraktor pembangunan). Mereka mengikuti persidangan tersebut secara daring dari rumah tahanan klas 1A Palembang.  Sementara itu, setelah mendengarkan dakwaan tersebut para terdakwa yakni Akhmad Najib, Laonma PL Tobing, serta Agustinus Antoni dengan didampingi tim penasihat hukumnya masing-masing menyatakan keberatan (eksepsi). Sedangkan terdakwa Loka Sangganegara melalui tim penasihat hukumnya menyatakan sikap tidak mengajukan eksepsi.  Sebelumnya, terdakwa Akhmad Najib membenarkan dia menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu dasar pencairan dana hibah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dua termin 2015 dan 2017. Total keseluruhan senilai Rp 130 miliar.  Hal tersebut disampaikan saat memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (30/9/2021). Menurut Najib dalam persidangan itu, penandatanganan tersebut bermula saat dia menerima berkas NPHD dari terdakwa Ahmad Nasuhi mantan Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (yang saat ini sudah divonis delapan tahun penjara) sekitar November–September tahun 2015. Berkas tersebut berisikan lembar NPHD beserta nota dinas yang menerangkan bahwa berkas tersebut sudah diteliti dan dipelajari Ahmad Nasuhi.  ”Ahmad Nasuhi berikan berkas NPHD tahun 2015 ke saya beserta nota dinas yang isinya berkas itu sudah diteliti dan dipelajari,” kata Najib saat itu di hadapan majelis hakim dipimpin Hakim Ketua Abdul Aziz.  Akhmad Najib pun menandatangani berkas tersebut. Sebab, dia yakin berkas itu sudah diteliti dan dipelajari sebelumnya oleh Ahmad Nasuhi. Selain itu, hal yang menguatkan alasan untuk menandatangani NPHD tersebut berpegang dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang terbit pada 30 September 2014. Kemudian Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan saat itu Alex Noerdin, tentang penunjukan dirinya sebagai perwakilan pemerintah dan juga sudah ada nominal alokasi berikut penerima dana hibah itu.  ”Atas dasar itulah tidak ada alasan untuk tidak menandatangani NPHD itu. Dalam konteks ini, penerima sudah ada, anggaran ada, alokasi ada, SK Keputusan Gubernur menunjuk saya juga ada. Maka tidak ada alasan saya untuk tidak menandatanganinya,” ujar Najib.  Penandatanganan berkas NPHD itu dilakukannya untuk mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pemberi dana hibah (pihak pertama) kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (pihak kedua) selaku penerima hibah. Namun dalam persidangan tersebut terungkap bahwa dana hibah dan berkas NPAD tersebut belum dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga dianggap terjadi pembiasan.  ”Seingat saya anggaran dana hibah itu tidak pernah dibahas atau dirapatkan TAPD, tapi tetap dilakukan,” kata saksi Ardani (mantan Plh Biro Hukum Setda Pemprov Sumsel sekaligus anggota TAPD) senada dengan Agustinus Toni yang juga hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut.  Atas perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan masjid tersebut berdasar hasil audit oleh ahli yang berwenang.  Dalam proses pencairan dana hibah tersebut melibatkan Laonma P.L. Tobing, Agustinus Antoni dari BPKAD Sumatera Selatan, dan Loka Sangganegara pihak kontraktor. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan keempatnya sebagai tersangka sebab dianggap turut berperan dalam proses pencairan dana hibah itu.

Empat Terdakwa Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya Terancam Pidana 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20211001_174717.jpg" alt="Ilustrasi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya Agustinus Antoni mantan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumsel. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Sriwijaya Agustinus Antoni mantan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumsel. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Empat tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya jilid 3, menjalani persidangan pertama pekan depan. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel Moh Radyan seperti dilansir dari Antara di Palembang mengataka,n​​​​ sidang pertama untuk empat dari enam tersangka jilid 3 tersebut akan digelar pada Senin (17/1) di PN Palembang secara daring dari rutan Pakjo.  ”Sepertinya sidang itu berlangsung secara daring,” kata Moh Radyan, Rabu (12/1).  Menurut Radyan, para tersangka itu Akhmad Najib (mantan Asisten I Bidang kesra Pemerintah Provinsi Sumsel), Laonma L. Tobing, (mantan kepala BPKAD Sumsel), Agustinus Antoni (mantan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumsel), dan Loka Sangganegara selaku kontraktor pembangunan.  ”Berkas untuk empat tersangka ini sudah dilimpahkan penyidik Kejati Sumsel ke pengadilan pada Rabu (5/1). Para tersangka dikenakan dengan dakwaan berlapis,” ujar Radyan.  Empat tersangka itu disangkakan melanggar secara primair pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. Lalu subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.  ”Sementara itu yang bisa kami sampaikan, untuk dua tersangka lain AN dan MM masih diproses oleh penyidik,” papar Moh Radyan.

Empat Tersangka Korupsi Masjid Sriwijaya Jilid 3 Disidang Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-19-at-19.44.57.jpg" alt="Sidang agenda pembacaan vonis kasus dugaan korupsi dana hibah pembanguna Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Jumat (19/11). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang agenda pembacaan vonis kasus dugaan korupsi dana hibah pembanguna Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Jumat (19/11). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melayangkan banding terhadap vonis yang dijatuhkan hakim untuk empat terdakwa kasus korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman seperti dilansir dari Antara mengatakan, berkas yang diperlukan untuk proses banding sudah diserahkan kepada Pengadilan Negeri Palembang. Saat ini sedang menunggu hasil putusan.  Keempat terdakwa itu, yakni Eddy Hermanto selaku ketua umum Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Syarifuddin M.F., ketua Divisi Lelang Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, Yudi Arminto, dan Dwi Kridayani keduanya kontraktor pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  Majelis hakim yang diketuai Sahlah Effendi memvonis para tersangka dalam berkas yang dibacakan terpisah dalam sidang virtual pada Jumat (19/11). Terdakwa Eddy Hermanto dan Syarifuddin M.F, divonis bersalah melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 12 B ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  Mereka dikenakan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dengan denda masing- masing Rp 500 juta subsider kurungan selama empat bulan. Sekaligus dikenakan denda senilai Rp 218 juta subsider dua tahun penjara untuk Eddy Hermanto dan Syarifuddin M.F. Rp 1 miliar subsider dua tahun delapan bulan penjara.  Kemudian terdakwa Yudi Arminto dan Dwi Kridayani divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda Rp 250 juta subsider kurungan selama empat bulan. Sekaligus dikenakan denda senilai Rp 2,5 miliar subsider empat tahun penjara. Dengan segala pertimbangan dari perbuatan melawan hukum, para terdakwa dinilai menimbulkan kerugian negara senilai Rp 64 miliar.  Vonis hukuman yang diberikan hakim tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Dengan segala pertimbangan mereka dalam persidangan menuntut para terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 19 tahun pada sidang Jumat (29/10).  Kemudian terdakwa diwajibkan membayar denda senilai Rp 750 juta subsider enam bulan penjara. Terdakwa Eddy Hermanto diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 684 juta, terdakwa Syarifuddin MF senilai Rp 1 miliar, terdakwa Dwi Kridayani senilai Rp 2,5 miliar, dan terdakwa Yudi Arminto senilai Rp 22,4 miliar.  Jaksa menilai dalam tuntutan mereka dari perbuatan melawan hukum, para terdakwa menimbulkan kerugian negara senilai Rp 130 miliar.

Jaksa Ajukan Banding Terhadap Vonis Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-09-28-at-23.10.30.jpg" alt="Ilustrasi tersangka kasus dugaan korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya mengikuti sidang secara daring. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tersangka kasus dugaan korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya mengikuti sidang secara daring. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (JPU Kejati Sumsel) menyatakan, berkas tersangka Alex Noerdin dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya belum lengkap.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman seperti dilansir dari Antara di Palembang mengatakan, tim JPU masih perlu meneliti kelengkapan berkas perkara untuk tersangka Alex Noerdin beserta tersangka lain. Yakni Muddai Madang, Akhmad Najib, Laoma L. Tobing, Loka Sangganegara, dan Agustinus Toni.  ”Informasi yang kami terima, berkas perkara untuk tersangka Alex Noerdin dan tersangka lain masih perlu diteliti kelengkapannya oleh tim Jaksa, sehingga belum P21,” kata Khaidirman pada Kamis (25/11).  Menurut dia, JPU bakal memberikan petunjuk kepada tim penyidik sehingga berkas yang dinilai masih kurang lengkap tersebut bisa dirampungkan. ”Bisa memerlukan beberapa keterangan tambahan dari saksi-saksi termasuk juga dari tersangka. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, berkas para tersangka itu sudah dapat dinyatakan lengkap,” ujar Khaidirman.  Dalam perkara tersebut, Alex Noerdin yang merupakan mantan Gubernur Sumsel ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumsel pada Rabu (22/11). Dia diduga menerima sejumlah uang, atas dana hibah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dari APBD tahun 2015 dan 2017. Besarannya senilai Rp 130 miliar.  Selain itu, dia diduga dianggap bertanggung jawab atas urusan administrasi dalam pembangunan masjid prototipe terbesar di Asia Tenggara itu. Sedangkan untuk enam tersangka lain Muddai Madang selaku Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, Akhmad Najib sebagai mantan Asisten 1 Kesra Pemprov Sumsel, Laoma L. Tobing mantan Ketua BPKAD, Loka Sangganegara project manager/team leader PT Indah Karya, dan Agustinus Toni mantan Kasi Anggaran di BPKAD.  Mereka disangkakan melanggar pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tentang Tindak Pidana Korupsi jucto pasal 55 KUHP subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkas Tersangka Alex Noerdin Perkara Masjid Sriwijaya Belum Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211119_104111-1.jpg" alt="Sidang putusan terdakwa Eddy Hermanto dan Syarifuddin kasus tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang, Jumat (19/11). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan terdakwa Eddy Hermanto dan Syarifuddin kasus tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang, Jumat (19/11). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Eddy Hermanto dan Syarifuddin M.F. Keduanya dinilai bersalah atas kasus tindak pidana korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  Eddy Hermanto menjabat selaku Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan terdakwa Syarifuddin MF selaku Ketua Divisi Lelang Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Para terdakwa tersebut merupakan dua dari empat orang terdakwa dalam satu berkas perkara.  ”Mengadili, menyatakan terdakwa Eddy Hermanto dan Syarifuddin M.F. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan denda masing Rp 500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing empat bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Syahlan Effendi seperti dilansir dari Antara di Palembang, Jumat (19/11).  Menurut dia, selain pidana penjara, setiap terdakwa wajib membayar denda pengganti atas kasus tersebut. Eddy Hermanto wajib membayar Rp 218 juta subsider dua tahun penjara dan Syarifuddin Rp 1 miliar subsider dua tahun delapan bulan penjara.  Berlaku ketentuan bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berstatus inkracht (berkekuatan hukum) harta benda terdakwa disita jaksa untuk dilelang. Hasil pelelangan tersebut uangnya dikembalikan kepada negara.  ”Kalau nilainya masih tidak mencukupi dikenakan pidana penjara dua tahun dan dua tahun delapan bulan,” ujar Syahlan Effendi.  Hakim berpandangan, hukuman yang diberikan tersebut sudah memenuhi asas keadilan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Sebab, tidak mendukung program pemberantasan korupsi sekaligus yang bersangkutan tidak menyesali perbuatannya.  Hakim menilai ada beberapa hal yang membuktikan terdakwa bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan terhadap mereka. Di antaranya, terdakwa di luar kewenangannya menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan pihak terkait, tidak melibatkan anggota dalam pelelangan pembangunan, di luar kewenangan menerima honor, fasilitas perjalanan yang dalam hal ini mengandung unsur kerugian negara senilai Rp 64 miliar.  Terdakwa yang merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) tersebut tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD), secara sengaja tidak melaporkan ke KPK terhitung 30 hari setelah menerima gratifikasi. Kemudian terbukti menerima dan menelan dana yang bukan untuk pembangunan masjid melainkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.  ”Unsur selaku ASN yang sudah menerima gratifikasi sudah terpenuhi. Perbuatan itu bertentangan dengan jabatannya yang merupakan penyelenggara negara yang bertanggung jawab perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” ucap Syahlan Effendi.  Kedua terdakwa yang mengikuti sidang secara daring dari Rumah Tahanan Klas 1 Palembang sepakat untuk mengajukan banding atas putusan hakim tersebut. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memutuskan untuk pikir-pikir selama waktu tujuh hari yang diberikan hakim.

Dua Terdakwa Korupsi Hibah Masjid Sriwijaya Divonis 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211029_160622-1.jpg" alt="Sidang agenda pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi dana hibah pembanguna Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Jumat (29/10). M Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang agenda pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi dana hibah pembanguna Masjid Raya Sriwijaya di PN Palembang, Jumat (29/10). M Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menuntut empat terdakwa perkara tindak pidana korupsi hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang pidana penjara selama 19 tahun.  Keempat terdakwa tersebut adalah Eddy Hermanto (mantan Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya), Syarifuddin M.F. (Ketua Divisi Lelang Pembangunan Masjid Sriwijaya), Dwi Kridayani (KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya), dan Yudi Arminto (Project Manager PT Brantas Abipraya).  ”Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan keempat terdakwa bersalah menurut hukum dipidana penjara 19 tahun. Pidana penjara tersebut dikurangi selama masa kurungan yang sudah dilakukan dengan perintah tetap dalam tahanan,” kata JPU M. Naimullah seperti dilansir dari Antara dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Majelis Hakim Sahlan Effendi, Jumat (29/10).  Selain pidana penjara, lanjut jaksa, setiap terdakwa wajib untuk membayar denda atas perkara tersebut masing-masing senilai Rp 750 juta subsider enam bulan. Setiap terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti dengan nilai yang disesuaikan berdasar perbuatan masing-masing.  ”Terhadap terdakwa Eddy Hermanto diwajibkan membayar uang senilai Rp 684 juta, terdakwa Syarifuddin senilai Rp 1 miliar, Dwi Kridayani senilai Rp 2,5 miliar, dan terdakwa Yudi Arminto senilai Rp 22,4 miliar,” tutur Naimullah.  Menurut dia, bila dalam waktu satu bulan setelah putusan berstatus inkracht (berketatapan hukum), harta benda terdakwa disita jaksa untuk dilelang. Hasil dari pelelangan tersebut uangnya dikembalikan kepada negara.  ”Kalau nilainya masih tidak mencukupi, dikenakan dipidana penjara sembilan tahun enam bulan,” ujar Naimullah.  Tuntutan JPU tersebut yang hampir mencapai hukuman maksimal dinilai sudah layak. Sebab terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan memberatkan mereka dalam menentukan tuntutan tersebut.  Menjurut jaksa, atas perbuatan tersebut terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tentang pembangunan rumah ibadah yakni masjid, dan terdakwa sama tidak menyesali perbuatan yang mereka lakukan tersebut.  ”Maka setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti lalu didukung keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, terdapat beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum,” papar Naimullah.  Di antaranya yakni pada 2015-2017 ada pemberian hibah berbentuk uang kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya di Jalan Limau II Blok B/3, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang bersumber dari APBD 2015 sebesar Rp 50.000.000.000 dan APBD 2017 Rp 80.000.000.000. Proses tersebut tanpa dilakukan verifikasi terhadap usul tertulis (proposal), tidak melalui pembahasan TAPD dan beberapa perbuatan lain seperti dilakukan kesepakatan besaran kontrak kerja meskipun belum diketahui anggaran hibah dalam nota perjanjian hibah daerah (NPHD).  Terdakwa diduga melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD diduga digunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.  Berdasar penyidikan tim penyidik Kejati Sumsel dalam perkara tersebut, masing-masing terdakwa diduga telah menerima sejumlah dana. Eddy Hermanto menerima Rp 684.419.750, Syarifudin Rp 1.049.336.610, Dwi Kridayani Rp 2.500.000.000, Yudi Arminto Rp 2.368.553.390, PT Brantas Abeparaya (Persero) Rp 5.000.000.000.  Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai pasal primer.  Selain itu, pasal 12 b ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai pasal sekunder.  Sementara itu, Hakim Sahlan Effendi mengatakan, diberikan waktu sampai satu pekan ke depan kepada terdakwa untuk menentukan sikap apakah menerima tuntutan JPU atau mengajukan banding.

4 Terdakwa Korupsi Hibah Masjid Sriwijaya Dituntut Penjara 19 Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Masjid Raya Sriwijaya

Berita Terkini