<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/PJRLsjnujq3HT6lSWRXjkBOkNE805ezrWtdMBgY3-1-243582431.jpg" alt="Marissa Anita gugat cerai suaminya Andrew Trigg. (YouTube TS Media)" width="100%">
<figcaption>Marissa Anita gugat cerai suaminya Andrew Trigg. (YouTube TS Media)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Aktris Marissa Anita melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Andrew Trigg. Gugatan cerainya telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 November 2025, dan terdaftar dengan nomor perkara 785.</p> <p>Kabar gugatan cerai Marissa Anita terhadap Andrew Trigg dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto.</p> <p>Menurutnya, bintang film A Normal Woman itu memasukkan gugatan ke pengadilan akibat adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka.</p> <p>"Penggugatnya atas nama Marissa Anita. Pengadilan sudah menentukan majelis hakim dan jadwal sidang. Sidang perdana pada 19 November 2025," ujar Sunoto saat dikonfirmasi.</p> <p>Dalam sidang perdana nanti, jika Marissa Anita dan Andrew Trigg sama-sama hadir, pihak pengadilan akan mendamaikan keduanya dalam sidang mediasi supaya rumah tangga pasangan ini dapat diselamatkan.</p> <p>Tak hanya mempertemukan dan memberikan kesempatan saat sidang, Marissa Anita dan Andrew Trigg juga diberi waktu cukup longgar selama sekitar satu bulan untuk mencari titik temu supaya perdamaian dapat terealisasi.</p> <p>"Dalam proses mediasi nanti, &nbsp;ada waktu 30 hari untuk mereka mengusahakan perdamaian," paparnya.</p> <p>Jika dalam waktu yang diberikan belum juga menghasilkan perdamaian atau mediasi gagal,maka majelis hakim akan menyidangkan perceraian mereka memasuki agenda pokok perkara.&nbsp;</p> <p>Marissa Anita dan Andrew Trigg menikah pada 23 Agustus 2008 silam. Mereka memutuskan bercerai setelah usia pernikahan masuk tahun ke 17. Dari pernikahan ini, mereka belum memiliki anak sampai sekarang.</p> <p>&nbsp;</p>

Marissa Anita menggugat cerai Andrew Trigg, sidang perdana dijadwalkan pada 19 November 2025, dengan mediasi selama 30 hari.

Marissa Anita Gugat Cerai Andrew Trigg, Sidang Pertama 19 November 2025 di PN Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/IMG_6116-2539858369.jpg" alt="Terdakwa Kelasi Satu Jumran divonis hukuman pidana penjara seumur hidup terkait kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Pengadilan Militer (Dilmil) I-06 Banjarmasin. (Tumpal Andani Aritonang/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Kelasi Satu Jumran divonis hukuman pidana penjara seumur hidup terkait kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Pengadilan Militer (Dilmil) I-06 Banjarmasin. (Tumpal Andani Aritonang/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Majelis hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I-06 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memvonis pidana penjara seumur hidup kepada prajurit TNI AL Kelasi Satu Jumran. Dia adalah terdakwa pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa jurnalis asal Banjarbaru, Juwita, 23.</p> <p>&rdquo;Terdakwa Kelasi Satu Jumran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama seumur hidup,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel CHK Arie Fitriansyah saat membacakan amar putusan kasus pembunuhan jurnalis di Ruang Sidang Antasari, Dilmil I-06 Banjarmasin di Banjarbaru, seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Selain pidana pokok, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa pembunuh jurnalis untuk dipecat dari dinas militer TNI AL terhitung sejak dibacakan putusan ini dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>&rdquo;Agar barang bukti milik korban dikembalikan kepada keluarga korban, saksi, serta beberapa barang bukti dikembalikan kepada terdakwa,&rdquo; ucap Arie Fitriansyah.</p> <p>Selain itu, majelis hakim memerintahkan agar beberapa barang bukti disita dan dirampas negara untuk dimusnahkan. Sedangkan surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.</p> <p>Majelis hakim juga memerintahkan agar membebankan biaya perkara kepada negara sebagaimana yang dimusyawarahkan para majelis hakim Dilmil I-06 Banjarmasin.</p> <p>Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan waktu tiga hari kepada terdakwa untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah menerima, banding, atau pikir-pikir atas vonis pidana penjara seumur hidup tersebut.</p> <p>Setelah mendengar perintah hakim, terdakwa Kelasi Satu Jumran berkoordinasi dengan penasihat hukum dan menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis. Majelis hakim pun memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa atas sikap pikir-pikir tersebut, terhitung mulai Selasa (17/6). Apabila tidak ada konfirmasi, majelis hakim menganggap terdakwa menerima atas putusan pidana penjara seumur hidup itu.</p> <p>Sementara itu, Kepala Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin Letkol CHK Sunandi menyatakan menerima seluruh putusan majelis hakim karena sesuai dengan tuntutan, yakni pidana penjara seumur hidup.</p> <p>Kasus pembunuhan jurnalis Juwita itu terjadi di Jalan Trans-Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada 22 Maret 2025. Jasad korban ditemukan warga tergeletak di tepi jalan sekitar pukul 15.00 wita bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.</p> <p class="class-paragraph">Korban bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.</p> <p>Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.</p>

Majelis hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, memvonis pidana penjara seumur hidup prajurit TNI AL Kelasi Satu Jumran pembunuh jurnalis

Hakim Vonis Penjara Seumur Hidup Prajurit TNI AL Pembunuh Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/terdakwa-kosmetik-berbahaya-pn-makassar4jpg-795850774.jpg" alt="Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mira Hayati (kiri) seusai mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemilik dan pengedar produk kosmetik berbahaya mengandung merkuri Mira Hayati (kiri) seusai mengikuti sidang pembacaan tuntutan di PN Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> <h3><strong>JPU Menuntut Dua Terdakwa Pemilik Kosmetik Berbahaya 5-6 Tahun &nbsp;</strong></h3> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Makassar menjatuhkan vonis bersalah kepada seorang terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik berbahaya mengandung merkuri. Mustadir Daeng Sila dihukum 18 bulan penjara serta denda senilai Rp 1 miliar.</p> <p>&rdquo;Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan. Oleh karena itu maka dijatuhi hukuman pidana satu tahun enam bulan (18 bulan),&rdquo; ujar Hakim Ketua Angeliky Handajani Day membacakan putusan di Ruang Sidang Mudjono PN Makassar, seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Selasa (3/6).</p> <p>Selain putusan pidana penjara, terdakwa Mustadir Daeng Sila selaku Direktur CV Fenny Frans juga diberikan hukuman tambahan berupa denda Rp 1 miliar dengan subsider dua bulan penjara bila tidak membayarkan denda tersebut. Majelis hakim menyebut Direktur CV Fenny Frans terbukti melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Hal yang memberatkan terdakwa, adalah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat serta kurangnya kehati-hatian sebelum mengedarkan produk kosmetiknya sehingga memberi dampak kerugian bagi konsumen. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa yang merupakan suami Fenny Frans (<em>brand</em> nama istrinya) telah bersikap sopan selama proses persidangan dan dinyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.</p> <p>Putusan majelis hakim tersebut dinilai lebih ringan daru tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulsel yang menuntutnya 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.</p> <p>Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi mengemukakan, atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Makassar telah membuktikan dakwaan subsider yang diajukan JPU Kejati Sulsel terbukti.</p> <p>&rdquo;Kami menghargai keputusan majelis hakim terkait vonis kepada terdakwa Mustadir Dg Sila. JPU menyatakan pikir-pikir, selanjutnya akan menentukan sikap, apakah menerima atau akan menempuh upaya hukum. Sebab, terjadi perbedaan pendapat penerapan pasal dalam pembuktian perkara ini,&rdquo; papar Soetarmi.</p> <p>JPU Kejati Sulsel menyatakan perbuatan terdakwa Mustadir Daeng Sila terbukti melanggar pasal 435 juncto 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sedangkan, Majelis Hakim PN Makassar berpendapat perbuatan terdakwa hanya melanggar pasal 62 ayat 1 juncto pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Dalam kasus ini, kepolisian dan Kejati Sulsel bersama Kejari Makassar telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus pembuatan dan peredaran kosmetik berbahaya.</p> <p>Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menuntut dua terdakwa pemilik sekaligus pengedar kosmetik berbahaya mengandung zat merkuri masing-masing Agus Salim lima tahun penjara dan Mira Hayati enam tahun penjara, serta denda senilai Rp 1 miliar.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Menyatakan terdakwa Agus Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, kualitas, keamanan, khasiat, dan mutu,&rdquo; papar JPU Nur Fitriani.</p> <p>JPU menyatakan perbuatan pemilik produk kosmetik merek RG Raja Glow My Body Slim, telah terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. JPU meminta majelis hakim menghukum dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi selama ditahan.</p> <p>Sementara untuk terdakwa Mira Hayati merek produk Mira Hayati Cosmetic, JPU Kejati Sulsel Yusnikar menuntut dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan di rutan dan tahanan kota serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan pidana.</p> <p>Terdakwa melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jaksa menyebut hal yang memberatkan terdakwa karena tidak memperdulikan teguran BPOM terkait peredaran kosmetik mengandung merkuri.</p> <p>Terdakwa Mira Hayati merupakan pemilik perusahaan PT Agus Mira Mandiri Utama. Sedangkan Agus Salim adalah pemilik Apotek Ratu Bilqis yang menjual serta mengedarkan produk kosmetik berbahaya itu.</p> <p>Secara terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Soetarmi menyampaikan, hukuman pidana terhadap kedua terdakwa berbeda dan keduanya tetap didenda Rp 1 miliar. Selain itu sejumlah barang bukti dirampas untuk dimusnahkan serta dibebani bayar biaya perkara Rp 5.000.</p> <p>Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan masyarakat bagi yang menggunakan atau memakai produk obat tradisional, jamu pelangsing yang mengandung bahan kimia obat (BKO) Bisakodil.</p> <p>&rdquo;Sidang berikutnya akan diagendakan pembacaan vonis oleh majelis hakim. Untuk jadwalnya menunggu dari Pengadilan Negeri Makassar,&rdquo; tutur Soetarmi.</p>

Majelis Hakim PN Makassar jatuhkan vonis kepada terdakwa pemilik dan pengedar kosmetik berbahaya 18 bulan penjara serta denda Rp 1 miliar

Terdakwa Kosmetik Berhahaya Divonis 18 Bulan Denda Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/1000181038-2384036474.jpg" alt="Terdakwa kasus korupsi mendengarkan putusan majelis hakim, di ruang sidang Cakra VI, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/12). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus korupsi mendengarkan putusan majelis hakim, di ruang sidang Cakra VI, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/12). (Aris Rinaldi Nasution/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap terdakwa Muhammad Sadri, 47, karena melakukan korupsi Program Indonesia Pintar (PIP). Dia merugikan keuangan negara Rp 8,15 miliar.</p> <p>&rdquo;Menjatuhkan hukuman terdakwa Muhammad Sadri dengan pidana penjara selama satu tahun penjara,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan Kasim seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Medan, Senin (9/12).</p> <p>Dia menyatakan, terdakwa Sadri merupakan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Maksum Langkat, Sumatera Utara. Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi pemotongan biaya hidup PIP mahasiswa pada 2020&ndash;2023 sebagaimana dakwaan subsider.</p> <p>&rdquo;Terdakwa diyakini terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; ucap Kasim.</p> <p>Selain pidana penjara, hakim juga menghukum terdakwa membayar denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama satu bulan.</p> <p>&rdquo;Dari total kerugian keuangan negara Rp 8,15 miliar, terdakwa diyakini telah menikmati uang sebesar Rp 1,99 miliar,&rdquo; terang Kasim.</p> <p>Terdakwa Sadri juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara Rp 1,9 miliar. Oleh karena terdakwa telah mengembalikan uang Rp 1,65 miliar ke rekening masing-masing mahasiswa, terdakwa dikenakan uang pengganti Rp 249 juta lebih.</p> <p>&rdquo;Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada terdakwa Rp 249.675.000 atau Rp 249 juta lebih,&rdquo; ujar Kasim.</p> <p>Majelis hakim menyebutkan ketentuan jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak sanggup membayar harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.</p> <p>Menurut dia, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa karena bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.</p> <p class="class-paragraph">Setelah membacakan putusan, Hakim Ketua Kasim memberikan waktu tujuh hari kepada JPU Kejari Langkat dan terdakwa menyatakan sikap apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Langkat Ria Tambunan yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, serta denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.</p> <p>JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sisa kerugian keuangan negara Rp 249 juta subsider sembilan bulan penjara.</p>

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Medan jatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi PIP

Hakim Memvonis Satu Tahun Penjara Terdakwa Korupsi PIP

<div id="m#msg-f:1815617587405407675" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/JKT_Kejagung-Periksa-Heru-Hanindyo-_MIFTAHUL-HAYAT01-2461423078.jpeg" alt="Tersangka Hakim kasus suap vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur, Heru Hanindyo tiba di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (5/11/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka Hakim kasus suap vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur, Heru Hanindyo tiba di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (5/11/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1815617587405407675-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Yudisial (KY) membentuk tim khusus untuk memeriksa majelis hakim kasasi yang menangani perkara pelaku penganiayaan dan pembunuhan Gregorius Ronald Tannur. Dalam vonis kasasi, Ronald Tannur dijatuhkan hukuman 5 tahun penhara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015310187/ramalan-zodiak-besok-14-november-2024-aries-taurus-gemini-dan-cancer">Ramalan Zodiak Besok 14 November 2024: Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski terbilang rendah, putusan kasasi itu mementahkan polemik putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tannur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY memprioritaskan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan membentuk tim khusus yang melibatkan beberapa komisioner untuk mendalami dan memeriksa dugaan pelanggaran etik majelis hakim kasasi yang menangani perkara GRT," jata juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata kepada wartawan, Rabu (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mukti Fajar menjelaskan, KY telah secara instens berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk melakukan pertemuan antara Pimpinan dan Anggota KY dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya di Gedung Utama Kejaksaan, Jakarta, pada Selasa (12/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagai bentuk komitmen KY untuk menuntaskan kasus judicial corruption ini.</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan tersebut, lanjut Mukti Fajar, KY dan Kejagung sepakat bersinergi sesuai kewenangan masing-masing lembaga untuk melakukan pertukaran informasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan tiga hakim kasasi dan hakim lainnya yang terkait dengan kasus ini," ujar Mukti Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mukti Fajar menegaskan pemeriksaan yang akan dilakukan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing lembaga, KY terkait wilayah etik, sementara Kejagung di wilayah pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KY mengajak media dan publik untuk terus membantu KY mengawal pemeriksaan kasus ini," paparnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Yudisial (KY) membentuk tim khusus untuk memeriksa majelis hakim kasasi yang menangani perkara pelaku penganiayaan dan pembunuhan Gre

KY Bentuk Tim Khusus untuk Periksa Majelis Kasasi yang Tangani Perkara Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/amar-4053191165.jpg" alt="Ammar Zoni saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ammar Zoni saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com </strong>- Sidang putusan atas kasus narkoba dengan terdakwa aktor Ammar Zoni dan temannya bernana Akri seharusnya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun berhubung majelis hakim menerima sebuah surat dari BNNP DKI Jakarta, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang putusan kasus narkoba untuk ketiga kalinya ini bagi Ammar Zoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tunda sidang putusan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024," ujar Achmad Satibi selaku Hakim Ketua di persidangan, Selasa (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014997725/menurut-ilmu-perilaku-orang-yang-mudah-tertipu-oleh-berita-hoax-dan-misinformasi-memiliki-7-ciri-unik-berikut">Menurut Ilmu Perilaku, Orang yang Mudah Tertipu oleh Berita Hoax dan Misinformasi Memiliki 7 Ciri Unik Berikut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum diputuskan untuk menunda, majelis hakim terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan Ammar Zoni dan juga Akri yang menghadiri persidangan secara virtual. Keduanya mengaku dalam keadaan baik dan siap mengikuti persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehat Yang Mulia. Siap, siap, dengar," ujar Ammar Zoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Khareza Mokhamad Thayzar mengaku tidak mengetahui apa isi surat yang dikirimkan BNNP ke pihak pengadilan. Dia pun menghormati keputusan majelis hakim untuk menunda sidang putusan kasus narkoba Ammar Zoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kita tahu tadi cuma diinformasikan ada surat dari BNNP. Soal isinya apa kami tidak tahu," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014997721/komponen-ac-mobil-ini-perlu-diganti-secara-berkala-kalau-tidak-siap-siap-ac-nggak-dingin">Komponen AC Mobil Ini Perlu Diganti secara Berkala, Kalau Tidak, Siap-siap AC Nggak Dingin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, Ammar Zoni ditangkap polisi untuk ketiga kalinya terkait kasus narkoba pada 12 Desember 2023. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau ditangkap di sebuah apartemen di bilangan Serpong Tangerang Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ammar Zoni ditangkap dengan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat 4,36 gram dan 1 paket ganja seberat 1,32 gram.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang tuntutan digelar beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Ammar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara. Dia dinilai melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sidang putusan atas kasus narkoba dengan terdakwa aktor Ammar Zoni dan temannya bernana Akri ditunda majelis hakim PN Jakarta Barat.

Ada Surat dari BNNP, Majelis Hakim Tunda Putusan Kasus Narkoba Ammar Zoni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-183506-1029616070.jpg" alt="Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas terdakwa Ronald Tannur atas kasus dugaan penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas terdakwa Ronald Tannur atas kasus dugaan penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ronald Tannur divonis bebas oleh majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik. Vonis tersebut terus berpolemik hingga kini. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Dadi Rachmadi memuji Erintuah Damanik.</p> <p>Hal itu dilakukan saat menemui massa yang melakukan aksi di depan PN Surabaya pada 30 Juli. Dia menyampaikan, vonis bebas untuk Ronald Tannur sudah diketahuinya. Dia telah mendapat laporan itu sebelum putusan dibacakan Erintuah Damanik pada 24 Juli.</p> <p>Dadi memuji dan menyampaikan prestasi 2 dari 3 hakim yang menyidangkan Ronald Tannur. Yaitu, Erintuah Damanik dan Heru Hanindyo. Dadi menyatakan, Erintuah Damanik bukan sosok hakim sembarangan dan penuh prestasi.</p> <p>&rdquo;Majelis ini majelis khusus, bukan majelis yang apa adanya, tapi diambil dari lintas majelis. Erintuah Damanik itu bagus, bukan hakim sembarangan, beliau pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap istri hakim yang membunuh dan selingkuh di medan, yang kebetulan yang dibunuh itu <em>liting</em> saya," tutu Dadi.</p> <p>"Lalu, Heru itu hakim yang punya ilmu <em>scientific evident</em> dan dia paham tentang CCTV dan sebagainya, makanya dia ditunjuk oleh Ketua PN Surabaya yang lama,&rdquo; tutur Dadi Rachmadi.</p> <p>Saat ditanya terkait bagaimana vonis bebas Ronald Tannur, dia enggan berkomentar. Menurut dia, sesuai kode etik hakim dilarang keras memberikan komentar dengan putusan.</p> <p>&rdquo;Jangankan ketua, sesama hakim pun dilarang mengomentari, yang bisa adalah hakim kasasi. Kalau jaksa menyatakan kasasi maka putusan ini tidak berlaku lagi, tinggal penilaian hakim di sana,&rdquo; ucap Dadi Rachmadi.</p>

Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi memuji Erintuah Damanik, ketua majelis hakim sidang kasus kematian Dini Sera dengan terdakwa Ronald Tannur

Ketua PN Surabaya Puji Erintuah Damanik Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur, Bukan Hakim Sembarangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/1000038346-1309765109.jpg" alt="Sidang pembacaan nota pembelaan kasus pengondisian perkara BTS 4G BAKTI Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/5)." width="100%">
<figcaption>Sidang pembacaan nota pembelaan kasus pengondisian perkara BTS 4G BAKTI Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan nasibnya secara seadil-adilnya. Itu disampaikan dalam pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, usai dituntut 5 tahun penjara.</p> <p>&rdquo;Jika kekhilafan saya ini dianggap sebagai kesalahan, saya pasrahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menghukum saya seadil-adilnya,&rdquo; ujar Achsanul seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Namun, apabila kesalahan itu dianggap sebagai kekhilafan, dia memohon kepada majelis hakim untuk memberikan maaf. Achsanul mengaku keberatan dengan tuntutan penuntut umum dipenjara selama 5 tahun.</p> <p>Hal itu lantaran menurut dia, pasal yang didakwakan tidak sejalan dengan pernyataan para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan sebelumnya. Dia menilai penahanan yang sudah dijalani selama hampir 8 bulan sudah cukup menghukumnya dari kesalahan yang dia lakukan.</p> <p>Sehingga, dia mengaku harus kembali percaya diri tampil di hadapan masyarakat, para anggota-anggota, para santri, hingga mahasiswa.</p> <p>&rdquo;Yang mulia majelis hakim, saya sampaikan rasa penyesalan yang mendalam dan saya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Tuhan setiap hari,&rdquo; tutur Achsanul Qosasi.</p> <p>Sebelumnya, Achsanul dituntut lima tahun penjara serta membayar denda Rp 500 juta dalam kasus pengondisian perkara BTS 4G. Dalam kasus itu, Achsanul didakwa menerima suap senilai 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar untuk mengondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G 2021 yang dilaksanakan BAKTI Kominfo.</p> <p>Uang suap diterima dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Synergy Irwan Hermawan atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif untuk diserahkan kepada terdakwa melalui pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Achsanul, Sadikin Rusli.</p> <p>Pemberian suap dengan maksud supaya Achsanul membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan BAKTI Kominfo supaya mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyeknya.</p> <p>Perbuatan Achsanul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e, pasal 5 ayat (2), pasal 12 B, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 <em>juncto</em> pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

Anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi serahkan kepada majelis hakim tentukan nasibnya secara seadil-adilnya usai dituntur 5 tahun penjara

Achsanul Qosasi Serahkan Nasib ke Majelis Hakim usai Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/IMG_20240320_163552-2218405512.jpg" alt="Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang meninggalkan ruang persidangan di PN Indramayu, Rabu (20/3).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Dia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana penodaan agama.</p> <p>Ketua Majelis Hakim PN Indramayu Yogi Dulhadi menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama. Tindakan Panji Gumilang itu telah melanggar ketentuan yang diatur pada pasal 156 a huruf a KUHP.</p> <p>&rdquo;Mengadili terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama satu tahun,&rdquo; kata Yogi Dulhadi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Dalam persidangan, majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kendati begitu, pihaknya meminta terdakwa tetap ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> <p>&rdquo;Kami menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan,&rdquo; tutur Yogi Dulhadi.</p> <p>Selain itu, kata dia, barang bukti dalam perkara tersebut berupa satu keping <em>Compact Disc-Recordable </em>(CD-R) berisi cuplikan video beserta dokumen lain diminta untuk dimusnahkan.</p> <p>&rdquo;Selanjutnya, barang bukti sebuah akun <em>YouTube</em> atas nama Al Zaytun Official sampai dengan barang lainnya dirampas untuk negara,&rdquo; ujar Yogi.</p> <p>Majelis Hakim menambahkan, setelah dijatuhi vonis, terdakwa harus membayar biaya perkara yang dibebankan sebesar Rp 5.000.</p> <p>Sementara itu, setelah persidangan, terdakwa Panji Gumilang enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait vonis yang ditetapkan majelis hakim PN Indramayu kepada dirinya.</p> <p>&rdquo;Kan sudah dengar semua, pikir-pikir saja dulu,&rdquo; ucap Panji.</p>

PN Indramayu jatuhkan vonis satu tahun penjara kepada pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, terdakwa tindak pidana penodaan agama

Panji Gumilang Divonis Satu Tahun Penjara Dalam Kasus Penodaan Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/Resize_20240222_180551_1988-2132311251.jpg" alt="Mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara." width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar&nbsp;tidak menemukan unsur pemaksaan dalam penarikan sumbangan pengembangan institusi (SPI) di Universitas Udayana oleh terdakwa I Nyoman Gde Antara.</p> <p>Hal itu terungkap dalam amar putusan Majelis Hakim Agus Akhyudi dan kawan-kawan dalam sidang putusan terhadap terdakwa I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Kamis (22/2).</p> <p>Dalam amar putusannya, majelis hakim mempunyai pendapat&nbsp;berbeda dengan jaksa penuntut umum (JPU). Menurut majelis hakim,&nbsp;tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa I Nyoman Gde Antara secara sengaja dan melawan hukum melakukan pemaksaan kepada mahasiswa yang mendaftar di jalur mandiri Universitas Udayana.</p> <p>Dalam pertimbangannya, hakim menilai mahasiswa yang mendaftar secara sadar telah memilih jalur mandiri di Universitas Udayana, yang secara umum telah diketahui pada pokoknya kalau mendaftar jalur mandiri pasti ada uang sumbangan (SPI).</p> <p>Hakim berpandangan sistem pendaftaran melalui <em>website </em>bukanlah suatu sistem yang disebut memaksa seorang mahasiswa. Proses penerimaan mahasiswa secara daring adalah model yang digunakan semua perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta. Sehingga, sistem tersebut&nbsp;tidak bisa disebut&nbsp;perbuatan memaksa.</p> <p>Berdasar fakta persidangan dan ketentuan yang berlaku, pungutan SPI Unud dilakukan berdasar ketentuan pasal 8 Peraturan Menristekdikti&nbsp;Nomor 39 Tahun 2017. Sehingga, pungutan SPI tersebut tidak bisa dikatakan pungutan liar.</p> <p>Terkait&nbsp;fakta bahwa uang pungutan SPI di situs penerimaan mahasiswa baru&nbsp;terbit lebih dahulu daripada SK rektor, hakim menilai,&nbsp;hal itu juga bukan perbuatan melawan hukum secara pidana. Melainkan, kesalahan administrasi dalam penerimaan mahasiswa baru yang menunjukkan buruknya pengelolaan manajemen penerimaan mahasiswa baru di Unud.</p> <p>Hakim memutuskan dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tersebut, tidak ada aturan tentang kewajiban pungutan SPI harus dimuat dalam PMK. Sehingga, pungutan SPI berdasar SK rektor tidak bertentangan dengan hukum.</p> <p>Oleh karena itu, majelis hakim mengadili terdakwa I Nyoman Gde Antara tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer, subsider; dakwaan kedua; dan dakwaan ketiga.</p> <p>Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan akan mengajukan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar atas I Nyoman&nbsp;Gde&nbsp;Antara, terdakwa kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) Universitas Udayana.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Kami dari penuntut umum&nbsp;menyatakan akan mengajukan kasasi,&rdquo;&nbsp;kata JPU Nengah Astawa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.</p> <p>Permohonan kasasi tersebut diajukan karena JPU belum dapat menerima putusan hakim&nbsp;yang memvonis bebas mantan rektor Universitas Udayana&nbsp;itu dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa. Permohonan kasasi tersebut, lanjut&nbsp;Astawa, akan diajukan langsung setelah putusan Pengadilan Tipikor Denpasar memperoleh kekuatan hukum tetap sambil menunggu semua berkas sudah siap.</p> <p>Penasihat hukum Antara, Hotman Paris Hutapea, menyatakan pihaknya menerima putusan hakim. Dia meminta jaksa&nbsp;tidak mengajukan kasasi atas putusan tersebut.</p> <p>Menurut Hotman, permohonan tersebut akan gugur karena sulit untuk membuktikan pasal-pasal yang didakwakan kepada kliennya.&nbsp;Hotman menilai ada unsur pemaksaan dalam kasus yang menjerat Antara dan&nbsp;berusaha untuk menzolimi kliennya.</p> <p>Antara menegaskan, tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar.</p> <p>&rdquo;Kami (saya) menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang melakukan tugasnya luar biasa. Sesuai dengan fakta persidangan, saya tak terbukti bersalah dari pasal-pasal yang didakwakan kepada saya,&rdquo; ujar Antara.</p>

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar tidak menemukan unsur pemaksaan dalam penarikan SPI di Unud oleh I Nyoman Gde Antara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#majelis hakim

Berita Terkini