<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Screenshot_20251117_104433_YouTube1-2289101004.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui lurah di Kabupaten Karawang yang menantangnya terkait normalisasi sungai di wilayah tersebut. (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui lurah di Kabupaten Karawang yang menantangnya terkait normalisasi sungai di wilayah tersebut. (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM melakukan perbaikan di berbagai wilayah dalam ruang lingkup Jabar. Selain membenahi infrastruktur jalan di Parung Panjang dan sejumlah daerah lainya, KDM juga melakukan normalisasi sungai supaya tidak terjadi banjir ketika musim hujan tiba. Salah satu sungai yang dilakukan normalisasi oleh Dedi Mulyadi dan Pemprov Jawa Barat adalah sungai Perum Jasa Tirta (PJT) di wilayah Karawang, Jawa Barat. Normalisasi sungai ini sempat ditentang oleh sejumlah warga, termasuk dari salah satu lurah di wilayah tersebut. Bahkan, salah lurah di Karawang menantang kehadiran Dedi Mulyadi, buntut adanya penggusuran rumah warga untuk normalisasi. Lurah itu merasa pembangunan rumah sudah sesuai dengan aturan karena rutin membayar sewa lahan. Dedi Mulyadi pun memenuhi tantangan sang lurah. KDM menemui lurah tersebut dan membuat si lurah justru tak berkutik saat ditanya dengan sejumlah pertanyaan. Lurah itu tak bisa membantah mengingat kekuatannya secara hukum sangat lemah. "Sebelum dibangun, ini kebun. Terus ada surat keterangan soal penggunaan lahan, boleh dibangun tapi setiap tahun bayar," ujar lurah itu ke Dedi Mulyadi. "Kata siapa yang mengatakan boleh dibangun?," tanya Dedi Mulyadi. Lurah itu mengaku mendapat izin dari direksi PJT. "Waktu itu ada direksi Pak Parasiman sama Pak Prio," ungkapnya. KDM terus bertanya apakah ada surat perjanjian hitam di atas putih terkait pemanfaatan lahan dengan pihak PJT. Lurah itu mengakui tidak ada surat perjanjian apapun. "Perjanjiannya tidak ada. Bayar Rp 2.700.000 per tahun," katanya. "Kalau tidak ada, susah pak," ungkap Dedi Mulyadi. KDM terus bertanya dana sewa penggunaan lahan diberikan kepada siapa. Si lurah mengaku dananya diberikan ke orang yang memang biasa melakukan penagihan. KDM menegaskan bahwa penggunaan lahan itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalaupun ada biaya sewa, yang diperbolehkan adalah untuk pertanian dan perkebunan, bukan untuk membangun rumah. "Tadi ada yang showroom sudah keluarin uang Rp 900 juta untuk pembebasan lahan, dia kasihkan dan tetap kita normalisasi sungainya biar Karawang tidak banjir," tegas KDM. &nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi menghadapi tantangan dari lurah di Kabupaten Karawang terkait normalisasi sungai untuk mencegah banjir.

Lurah di Karawang Tantang KDM soal Normalisasi Sungai, Didatangi Malah Tak Berkutik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/D7t5hTPAqAfQ2sZIvVGTwQGuzoe6LvcketVAvKbJ-2865991465.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno meluncurkan penghargaan Benyamin S. Award di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno meluncurkan penghargaan Benyamin S. Award di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Benyamin S. Award yang merupakan akronim dari Bersih, Nyaman, Indah, Sejahtera. Nama itu juga diambil dari nama seniman legendaris Betawi, Benyamin Sueb. Penghargaan itu digelar untuk memacu partisipasi warga dan lurah dalam mewujudkan Jakarta yang bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Penghargaan ini tak hanya sekdar memberi apresiasi, tapi juga membuka peluang emas bagi lurah terbaik untuk menembus panggung dunia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didampingi Wakil Gubernur Rano Karno meluncurkan penghargaan ini secara simbolis di Balai Kota Jakarta, Selasa (3/6). Dua anak dari almarhum Benyamin Sueb, Biem Triani Benyamin dan Benny Pandawa Benyamin, turut dihadirkan. &ldquo;Hari ini kita hadir untuk meluncurkan Benyamin Sueb Award yang digagas oleh saya dan Bang Doel. Penghargaan ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong partisipasi warga dalam mewujudkan kota yang bersih, nyaman, indah, dan sejahtera,&rdquo; kata Gubernur Pramono. Nama Legenda, Makna Mendalam Penghargaan ini menggunakan nama Benyamin S., akronim dari Bersih, Nyaman, Indah, Sejahtera, sebagai bentuk penghormatan terhadap seniman legendaris Betawi, Benyamin Sueb. Tak sekadar simbol, program ini juga jadi strategi Pemprov untuk mengangkat peran lurah sebagai agen perubahan di lingkungan terkecil. &ldquo;Upaya ini juga akan dilakukan secara berkelanjutan agar semakin terbuka peluang kerja sama, baik di tingkat lokal maupun internasional,&rdquo; ujarnya. Gubernur Pramono juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga almarhum Benyamin Sueb yang telah memberikan izin penggunaan nama sang maestro. &ldquo;Kami berterima kasih telah diizinkan menggunakan nama Benyamin Sueb untuk penghargaan bagi 267 kelurahan yang sedang berkompetisi. Nanti, bagi pemenangnya, saya akan berikan kesempatan untuk melihat kota terbesar di dunia guna membuka wawasan baru, bahwa kota besar di dunia sekarang ini tidak hanya sekotak kecil,&rdquo; terangnya. Politikus PDIP itu juga menargetkan penghargaan ini akan naik level ke panggung internasional pada tahun 2027, tepat di usia ke-500 Jakarta. Ia ingin Benyamin S. Award menjadi ajang kompetisi antar kota di tingkat ASEAN. &ldquo;Maka, kita harus bersaing di dunia global, tidak lagi hanya di urusan lokal,&rdquo; ucapnya. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta Marulina Dewi menjelaskan, sebanyak 27 kelurahan telah diajukan untuk mengikuti seleksi dan penilaian Benyamin S. Award.&nbsp; "Rangkaian penilaian akan dilakukan mulai bulan Juni hingga pemberian penghargaan pada 31 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Kota Sedunia,&rdquo; katanya.

Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan Benyamin S. Award untuk mendorong partisipasi warga dan lurah dalam mewujudkan Jakarta yang bersih.

Gubernur Pramono Luncurkan Benyamin S. Award, Lurah Terbaik Bakal Dikirim ke Kota Terbesar Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/IMG-20250417-WA0009-3208973836.jpg" alt="Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meminta kepada Gubernur Pramono Anung bersikap&nbsp; tegas terhadap camat dan lurah yang bekerja tidak profesional. Terlebih kepada mereka yang telah menjabat terlalu lama. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi mengatakan, evaluasi penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan semua pejabat bekerja profesional. Rotasi diperlukan untuk menjaga performa pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. &ldquo;Termasuk jabatan yang sudah terlalu lama agar segera dievaluasi. Kalau perlu dirotasi,&rdquo; kata Fuadi, Kamis (17/4). Fuadi menegaskan, camat dan lurah adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka harus bekerja berdasarkan indikator kinerja (KPI) yang sudah ditetapkan sejak lama, termasuk menjaga ketertiban umum, membenahi infrastruktur, dan membantu melakukan inventarisasi aset daerah. Fraksi PKB juga menyoroti adanya laporan warga soal pelayanan yang lambat hingga dugaan pungli di tingkat kelurahan. Menurut Fuadi, hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. &ldquo;Jangan sampai masyarakat yang harusnya mendapat pelayanan terbaik, justru malah terbebani dengan perilaku yang menyusahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,&rdquo; jelasnya. Selain melayani warga, Fuadi mengingatkan bahwa camat dan lurah juga punya peran penting dalam mengawasi kewajiban pengembang, seperti penyerahan lahan, seperti penyerahan untuk fasos dan fasum. Ini bagian dari upaya mendukung pendapatan daerah dan membangun fasilitas publik. "Tidak boleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang justeru merugikan mendapatkan daetah," tegas Fuadi. &nbsp;

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi mengatakan, evaluasi penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

PKB Minta Gubernur Pramono Ganti Camat dan Lurah Bekerja Tidak Profesional dan Terlalu Lama Menjabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/1000514794-1243781010.jpg" alt="Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim. (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim. (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Palembang memutasi Lurah Pulokerto yang kedapatan tidak bekerja saat disidak Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada Jumat (8/3). Dia ditetapkan menjadi staf di Kantor Kecamatan Gandus. &rdquo;Ya Lurah Pulokerto yang viral usai disidak Pak Wali per hari ini, kami mutasi menjadi staf di Kantor Kecamatan Gandus,&rdquo; kata Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim seperti dilansir dari Antara di Palembang, Senin (10/3). Dia berharap peristiwa itu dapat menjadi pelajaran bagi para pegawai di lingkungan Pemkot Palembang untuk melayani dan bekerja sebaik mungkin kepada warga. Sementara untuk posisi lurah tersebut masih belum ada pengganti. &rdquo;Nanti ya, kami fokus untuk mutasi lurah nya dan kami harap ini menjadi pelajaran,&rdquo; ujar Aprizal Hasyim. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mengatakan, keputusan diharapkan menjadi pelajaran bagi Lurah Pulokerto dan bagi seluruh pegawai lain di Kota Palembang. Sebelumnya pada Jumat (8/3) Wali Kota Palembang menyidak Kantor Lurah Pulokerto dan mendapati hanya ada empat pegawai honorer di kantor itu. Sementara lurah tidak berada di kantor. Wali Kota Palembang Ratu Dewa pun sempat memberikan sanksi berupa SP3 terhadap lurah tersebut. Sidak yang dilakukan itu bahkan viral di media sosial dan mendapatkan perhatian bagi warga pengguna media sosial.

Pemkot Palembang memutasi Lurah Pulokerto yang kedapatan tidak bekerja saat disidak Wali Kota Palembang pada Jumat (8/3)

Pemkot Palembang Mutasi Lurah Bolos saat Disidak Jadi Staf Kecamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/IMG-20241002-WA0055_1-3727124332.jpg" alt="Ilustrasi Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon pada Pilkada Sleman 2024. (Bawaslu Sleman)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon pada Pilkada Sleman 2024. (Bawaslu Sleman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bawaslu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta masih menelusuri dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan sejumlah lurah. Itu menindaklanjuti laporan dari Front Masyarakat Madani. &rdquo;Kami masih menelusuri dugaan pelanggaran netralitas sejumlah lurah yang dilaporkan tersebut,&rdquo; kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar seperti dilansir dari Antara di Sleman. Menurut dia, Bawaslu Sleman mengapresiasi laporan dari Front Masyarakat Madani yang mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Sleman. Mereka klarifikasi perihal tindak lanjut pengawasan netralitas ASN, lurah, dan perangkat, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman 2024. &rdquo;Sejak beredarnya dugaan sejumlah lurah tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman dalam pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu, Bawaslu Kabupaten Sleman telah dan masih melakukan upaya pengumpulan informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait,&rdquo; terang Arjuna Al Ichsan Siregar. Dia mengatakan, laporan tersebut menjadi bagian dari partisipasi dan kontrol masyarakat kepada penyelenggara pemilu. &rdquo;Ini masih dalam proses pendalaman informasi sebelum nanti diputuskan ada tidaknya dugaan pelanggarannya,&rdquo; tutur Arjuna Al Ichsan Siregar. Arjuna mengatakan, dalam melakukan pendalaman informasi ini, Bawaslu juga dibatasi waktu. &rdquo;Kalau dalam bahasa kami, proses ini diistilahkan dengan penelusuran informasi awal. Hasil penelusuran nanti seperti apa, tentu akan kami sampaikan kepada masyarakat pada waktunya,&rdquo; terang Arjuna Al Ichsan Siregar. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra mengatakan, persoalan dugaan ketidaknetralan sejumlah lurah seperti informasi yang telah beredar di masyarakat, saat ini masih terus diproses oleh Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan terkait. &rdquo;Mengingat lokasi peristiwa atau kegiatan yang dipersoalkan dalam pemberitaan media massa tersebut terjadi pada dua lokasi yang berbeda. Yakni Rumah Makan Joglo Jamal di Kapanewon (Kecamatan) Tempel dan KenZ Billiard di Maguwoharjo, Kapanewon Depok,&rdquo; papar Yuwan Sikra. Dia mengatakan, proses penelusuran informasi awal ini melibatkan tiga Panwaslu Kecamatan. Yakni Panwaslu Kecamatan Tempel, Ngemplak dan Panwaslu Kecamatan Prambanan. &rdquo;Hasil dari penelusuran informasi awal itu nanti akan menjadi bahan Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menentukan bentuk dugaan pelanggarannya. Sekaligus nanti menentukan dapat tidaknya diteruskan ke proses penanganan pelanggaran,&rdquo; tandas Yuwan Sikra. Menurut dia, untuk memproses dugaan pelanggaran harus diperkuat dengan bukti-bukti, sementara sampai saat ini belum ada laporan resmi dugaan pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu Sleman. &rdquo;Hanya sebatas informasi saja sehingga jajaran pengawas harus bekerja ekstra untuk membuktikannya,&rdquo; ucap Yuwan Sikra.

Bawaslu Sleman masih menelusuri dugaan pelanggaran netralitas sejumlah lurah menindaklanjuti laporan Front Masyarakat Madani

Bawaslu Sleman Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas Sejumlah Lurah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta mengkritisi ketegasan Pemprov terhadap camat dan lurah yang telah mendapatkan rumah dinas, tetapi tidak ditempati. Padahal rumah dinas itu dibangun dengan uang negara dan ada pemeliharaan setiap tahun. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin memperingatkan agar para camat dan lurah untuk menempati rumah dinas yang sudah disediakan. Pasalnya, fasilitas itu sudah dianggarkan menggunakan uang rakyat melalui APBD. Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 26 ayat 3 dan 4, setiap tahun ada anggaran untuk pemeliharan rumah dinas camat ataupun lurah. &ldquo;Mengenai rumah dinas sudah dianggarkan. Bentuknya keren-keren, kalau enggak ditempati sayang anggaran dari masyarakat," ujar Syarifudin, Selasa (30/4). Politikus Partai Gerindra itu khawatir rumah yang tidak ditempati kondisinya jadi tidak terawat. Karena rumah itu tidak ditempati. "Dana yang kita berikan ke Pemprov kalau hanya didiamkan saja rumah itu, secakep apa pun, secantik apapun itu rumah kalau enggak ditempati akan hancur,&rdquo; tegasnya. Syarifudin mendesak Pemprov Jakarta membuat aturan turunan dari Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk mengatur tentang kewajiban Camat dan Lurah menempati rumah dinas. Dia berharap nantinya pada aturan turunan yang bisa berupa Pergub, Keputusan Gubernur (Kepgub) ataupun Peraturan Daerah (Perda) juga mencantumkan sanksi tegas jika camat dan lurah tidak menempati fasilitas rumah yang diberikan. &ldquo;Camat dan Lurah kalau enggak menempati rumah dinas pindahin saja, itu duit rakyat. Soalnya masih banyak yang mau jadi camat atau lurah. Jadi jangan main-main, harus punya ketegasan soal ini,&rdquo; pungkas Syarifudin.

DPRD DKI Jakarta mengkritisi ketegasan Pemprov terhadap camat dan lurah yang telah mendapatkan rumah dinas, tetapi tidak ditempati.

DPRD Desak Pemprov Jakarta Wajibkan Camat dan Lurah Wajib Tempati Rumah Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/196-Vario-Semarang-447659893.jpg" alt="Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan motor baru untuk lurah. / sumber: Radar Semarang" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan motor baru untuk lurah. / sumber: Radar Semarang</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Berita tentang pengadaan 177 unit sepeda motor untuk lurah di Kota Semarang dengan anggaran Rp 8 miliar menjadi viral di dunia maya. Motor Vario 160 ini secara simbolis diberikan kepada lurah pada acara puncak HUT Korpri di Lapangan Pancasila Simpanglima pada Rabu (29/11) lalu. Dikutip dari Jawa Pos Radar Semarang pada Senin (4/12), Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, memberikan tanggapan terhadap informasi yang menimbulkan polemik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013343836/jawa-timur-menjadi-provinsi-pertama-menggelar-pelatihan-pra-paralegal-bagi-kades-dan-lurah">Jawa Timur Menjadi Provinsi Pertama Menggelar Pelatihan Pra Paralegal bagi Kades dan Lurah</a> Mbak Ita, sapaannya, menjelaskan bahwa anggaran Rp 8 miliar tersebut tidak hanya untuk pengadaan motor lurah. Dana itu juga digunakan untuk kebutuhan barang rumah tangga lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. &ldquo;Saya mohon maaf karena tidak menjelaskan rinciannya, bukan hanya motor, tapi juga kebutuhan Bagian Rumah Tangga Setda lainnya untuk pelayanan masyarakat,&rdquo; ujarnya pada Minggu (3/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013328199/setelah-pihak-kua-lurah-pejaten-barat-juga-benarkan-bcl-akan-menikah">Setelah Pihak KUA, Lurah Pejaten Barat Juga Benarkan BCL Akan Menikah</a> Ia menjelaskan bahwa total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7,931 miliar, termasuk untuk pengadaan barang lainnya. Jika dihitung dengan harga satu sepeda motor sekitar Rp 26,5 juta, dikali dengan jumlah 177 unit, totalnya menjadi Rp 4,7 miliar. &ldquo;Anggaran itu juga digunakan untuk pengadaan barang yang terkait dengan kepentingan masyarakat, seperti pakaian dinas, TV LED, dan alat pemadam api ringan (APAR),&rdquo; tambahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013166898/istri-tak-lolos-seleksi-jabatan-pamong-oknum-babinsa-ngamuk-dan-aniaya-lurah-di-gunung-kidul-jogjakarta">Istri Tak Lolos Seleksi Jabatan Pamong, Oknum Babinsa Ngamuk dan Aniaya Lurah di Gunung Kidul Jogjakarta</a> Pengadaan TV LED dilakukan karena televisi layar datar yang digunakan untuk pemandu informasi masyarakat di Balai Kota Semarang sudah buram karena usia. Hal serupa berlaku untuk pengadaan APAR yang juga belum pernah diganti sejak tahun 2004. &ldquo;Motor lurah itu sudah dipakai sejak 2014, hampir sembilan tahun belum diganti. Sekarang ini banyak pelayanan kepada masyarakat, mau tidak mau lurah sering terjun ke lapangan,&rdquo; ungkapnya. Pengadaan sepeda motor dan barang rumah tangga lainnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Semarang pada tahun 2023. Selain itu, kondisi Kota Semarang yang tidak mengalami defisit selama dua tahun terakhir memungkinkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk mengatur keuangan dengan lebih fleksibel. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013166018/pdip-benarkan-ada-permintaan-masa-jabatan-presiden-3-periode-dari-pak-lurah">PDIP Benarkan Ada Permintaan Masa Jabatan Presiden 3 Periode dari Pak Lurah</a> Ia menegaskan bahwa prosesnya dilakukan secara transparan dan dapat dipantau melalui aplikasi belanja online atau e-Katalog.

Pengadaan 177 sepeda motor untuk lurah di Kota Semarang dengan anggaran Rp 8 miliar viral setelah diberikan pada acara puncak HUT Korpri.

Viral! Lurah di Semarang Dapat 177 Motor Vario dari APBD Sebesar Rp 8 Miliar, Wali Kota Beri Penjelasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Jalan-Santai-Airlangga-dan-Puan_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan Puan Maharani (kanan) bersama Ketua Umum Partai Golongan Karya AIrlangga Hartarto (kiri) berbincang saat jalan santai di Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Kegiatan jalan santai t" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan Puan Maharani (kanan) bersama Ketua Umum Partai Golongan Karya AIrlangga Hartarto (kiri) berbincang saat jalan santai di Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Kegiatan jalan santai t</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ada dibalik deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Sebab, hal itu telah ditegaskan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan pada laporan tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin kan saat di pidato 16 Agustus, dengar sendiri, apa yang disampaikan presiden bahwa presiden adalah Presiden RI, Pak Jokowi adalah Presiden RI, bukan ketua umum, bukan ketua koalisi," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPR RI ini memastikan, Jokowi tak ada urusan dalam menentukan poros koalisi pada Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara fokus pada urusan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya meyakini hal tersebut, bahwasanya urusan politik jangan dicampur aduk dengan urusan pemerintahan," tegas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012706178/hasto-lapor-soal-deklarasi-golkar-dan-pan-dukung-prabowo-megawati-langsung-beri-perintah-tegas">Hasto Lapor Soal Deklarasi Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Megawati Langsung Beri Perintah Tegas</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Presiden&nbsp;Jokowi&nbsp;angkat bicara terkait tudingan dirinya sebagai penentu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2024. Bahkan, tudingan tersebut menggunakan kode 'belum ada arahan Pak Lurah'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012652175/puan-maharani-akui-tak-bicara-masalah-politik-pada-acara-hut-ke-45-ahy">Puan Maharani Akui Tak Bicara Masalah Politik pada Acara HUT ke-45 AHY</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap ditanya soal siapa capres cawapres-nya. Jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah.' Saya sempat mikir. Siapa 'Pak Lurah' ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," kata&nbsp;Jokowi&nbsp;saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara menegaskan, konstitusi dan UU Pemilu sudah mengamanatkan bahwa pasangan capres-cawapres diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik. Karena itu, yang paling berhak menentukan pasangan capres-cawapres atau ketum atau pimpinan partai politik yang memenuhi syarat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu parpol dan koalisi parpol," pungkas&nbsp;Jokowi.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua DPR RI ini memastikan, Jokowi tak ada urusan dalam menentukan poros koalisi pada Pilpres 2024.  sebeb Jokowi fokus mengurus negara.

Soal Dukungan Golkar dan PAN ke Prabowo, Puan Masih Percaya Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PNS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant" width="100%">
<figcaption>Aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari pertama kerja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi di Badan Kepegawaian Daerah, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/6/2020). PNS di lingkungan Pemprov DKI kembali mulai bekerja di kant</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta kini merupakan sebuah kebanggaan. Selain tinggal di ibu kota, ada banyak fasilitas didapatkan PNS itu sendiri. PNS di Pemprov DKI Jakarta mendapatkan fasilitas dan tambahan penghasilan lebih dibanding PNS yang bertugas di provinsi lain. Anies Baswedan semenjak lengser sebagai gubernur, kini Pemprov DKI Jakarta dipimpin penjabat (pj) gubernur, yaitu Heru Budi Hartono. Dalam menjalani tugasnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan peraturan gubernur (pergub) nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pergub itu mengatur TPP untuk PNS mulai dari masih berstatus CPNS hingga pejabat eselon. Mulai dari eselon IV, III, II dan I. Salah satu jabatan untuk eselon IV adalah lurah. Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, pada pasal 18 poin 5 menyatakan bahwa lurah termasuk pejabat eselon IVa. Dengan jabatan ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam pergub nomor 69 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas pergub nomor 19 tahun 2020 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP), memberikan tunjangan untuk lurah sebesar Rp 27.000.000 setiap bulan. Penghasilan itu belum termasuk gaji pokok dari lurah. Biasanya jabatan lurah ini dijabat oleh PNS golongan minimal IIIb hingga IIIc. Dalam PP nomor 15 tahun 2O19 tentang perubahan kedelapan belas atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS menyebutkan, gaji pokok PNS golong IIIb dan IIIc berkisar Rp 2.950.600 hingga Rp 3.775.300. Artinya lurah di DKI Jakarta setiap bulannya mendapat gaji take home pay sekitar Rp 30 juta. Nominal ini belum termasuk fasilitas lain, seperti tunjangan beras untuk anak dan istri.

Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta kini merupakan sebuah kebanggaan. Selain tinggal di ibu kota, ada banyak fasilitas

Gaji Lurah di DKI Jakarta setelah Era Anies Baswedan Rp 30 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_8538.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menceritakan masa kecilnya di Kelas Inspirasi di hadapan para peserta, siswa SMP-SMA di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda. (Foto: Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menceritakan masa kecilnya di Kelas Inspirasi di hadapan para peserta, siswa SMP-SMA di Gedung Balai Budaya, Balai Pemuda. (Foto: Pemkot Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah se-Kota Pahlawan, untuk bergotong royong menurunkan prevalensi kasus bayi stunting pada 2023. "Ini yang namanya membangun Surabaya dengan hati dan gotong royong. Membangun itu tidak sedikit-sedikit pakai APBD, bisa lewat Baznas atau yang lain. Tapi, data ini harus tetap kami pegang semuanya," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat (3/2). Selama tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kota Surabaya mengalami penurunan signifikan, yakni pada tahun 2020 terdapat 12.788 kasus stunting, turun menjadi 6.722 di tahun 2021. Selanjutnya, hingga akhir Desember 2022, kembali turun menjadi 923 kasus. Bahkan, pada Januari 2023, jumlah kasus stunting di Surabaya turun menjadi 889. Untuk mengejar target nol stunting pada 2023, Eri meminta camat dan lurah agar melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Menurut dia, selain intervensi melalui APBD Surabaya, pola gotong-royong dalam menangani bayi stunting juga bisa dilakukan. Untuk itu, pihaknya mengajak camat dan lurah untuk dapat menggugah hati dan nurani masyarakat, terutama mereka yang memiliki rezeki berlebih supaya peduli terhadap warga yang masih membutuhkan di sekitarnya. "Membangun Surabaya ini harus melibatkan hati nurani masyarakat. Misalnya, ada perusahaan yang memiliki kelebihan harta, mereka bisa menjadi orang tua asuh untuk penanganan gizi buruk atau bayi stunting," kata Wali Kota Eri. Tidak hanya soal bayi stunting, Cak Eri menyebut penanganan terhadap anak putus sekolah, gizi buruk, atau risiko ibu hamil, juga dapat menerapkan pola gotong royong. Maka dari itu, setiap camat dan lurah juga harus tahu berapa jumlah warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan intervensi. "Makanya saya ingin setiap camat dan lurah itu tahu berapa jumlah warganya yang stunting, risiko ibu hamil, anak putus sekolah atau gizi buruk. Sentuh hati masyarakat yang mampu agar mau membantu," ujar Eri. Setidaknya ada beberapa kecamatan di Surabaya yang sudah menerapkan pola gotong royong dalam menangani bayi stunting atau gizi buruk, di antaranya Kecamatan Asemrowo dengan menggandeng pemangku kepentingan atau perusahaan setempat untuk menjadika anak asuh bayi stunting. Selain itu, di Kecamatan Semampir dengan menerapkan program bantingan. "Ini bisa dicontoh oleh camat-camat yang lainnya. Inilah yang dinamakan guyub-rukun membangun Surabaya dengan gotong royong masyarakat. Saya ingin mengembalikan rasa gotong royong wong Suroboyo (orang Surabaya)," kata Eri.

Wali Kota Surabaya Minta Camat-Lurah Gotong Royong Turunkan Stunting

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lurah

Berita Terkini