<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/79e5abf6-2251-46d5-b926-a95250d58915-1681080680.jpeg" alt="Plt Direktur Utama LPDP Sudarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama LPDP Sudarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberi sinyal tegas kepada para alumni penerima beasiswa yang dinilai tidak patuh terhadap kewajiban berpotensi diumumkan namanya secara terbuka di laman resmi LPDP. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto, menegaskan pihaknya tengah mengkaji kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan akuntabilitas lembaga. &ldquo;Ini sedang kami pikirkan, teman-teman alumni harus waspada juga. Kami mempertimbangkan untuk menaruh nama-nama penerima yang tidak patuh di website LPDP,&rdquo; ujar Sudarto dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (27/2). Menurut dia, langkah tersebut bukan tanpa alasan. LPDP mengelola dana publik yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena itu, transparansi dan tanggung jawab penerima beasiswa menjadi hal yang tidak bisa ditawar. &ldquo;Sekali lagi, ini kan pakai duit pajak, ya kan? LPDP. Artinya, dana publik dari pajak. Jadi, ini sedang kami pikirkan,&rdquo; tegasnya. Sudarto menyebut, kebijakan ini diambil usai sebelumnya ramai karena ada satu alumni alias awardee LPDP yang dinilai tak patuh karena menyampaikan kalimat menyinggung negara hingga memicu kemarahan publik. Ia mengaku, momentum ini menjadi evaluasi bagi LPDP untuk melakukan berbagai perbaikan internal. Mulai dari penguatan pengawasan, penegasan kewajiban alumni, hingga pembenahan sistem pelaporan. &ldquo;Banyak sekali yang sedang kami lakukan saat ini. Sekali lagi, momentum ini memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan perbaikan,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan akan mengambil langkah tegas terhadap penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinilai menghina negara. Itu sebabnya, ia mewanti-wanti agar para penerima beasiswa LPDP dapat menjaga sikap dan etika, termasuk dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. &ldquo;Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau tidak senang ya tidak senang. Tapi jangan menghina-hina negara lah, jangan begitu,&rdquo; kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/2). Ia menegaskan, sanksi yang disiapkan bukan sekadar teguran. Penerima LPDP yang terbukti menghina negara akan dimasukkan dalam blacklist alias daftar hitam dan tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan. &ldquo;Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk. Nanti akan kita lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

LPDP tegas akan cantumkan nama alumni tak patuh beasiswa di website resmi. Simak langkah transparansi dan sanksi LPDP.

LPDP Beri Ultimatum Bakal Cantumkan Nama Alumni Tak Patuh di Website

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/sudarto-lpdp-2741692781.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terus bertumbuh dan kini telah menembus Rp 180,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan sektor pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, hingga kebudayaan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyampaikan bahwa dana abadi yang tercatat hingga saat ini merupakan dana pokok yang hanya dapat dimanfaatkan dari hasil pengembangannya. "Jadi, hingga saat ini, ini websitenya LPDP bahwa dana abadi yang digunakan LPDP sampai dengan hari ini berjumlah Rp 180 triliun. Dan abadi itu artinya yang boleh digunakan dan hasil kelolaan," kata Sudarto dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2) malam. Lebih rinci, ia membeberkan bahwa dari total Rp 180,8 triliun tersebut, sebesar Rp 149,8 triliun dialokasikan untuk dana abadi pendidikan yang dimanfaatkan antara lain untuk mendukung program beasiswa. Sementara itu, dana abadi penelitian tercatat sebesar Rp 14 triliun, dana abadi perguruan tinggi sebesar Rp 11 triliun yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas dan peringkat kampus Indonesia di tingkat global, serta dana abadi kebudayaan sebesar Rp 6 triliun guna memperkuat ekosistem budaya nasional. Sudarto menjelaskan bahwa pengelolaan dana abadi dilakukan melalui skema kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Untuk dana abadi pendidikan, LPDP bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kementerian Agama. "Khusus Dana Abadi Penelitian, pengelolaan program management office berada di Kemdiktisaintek, BRIN, dan Kemenag. Adapun dana abadi kebudayaan berada di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan, sedangkan dana abadi perguruan tinggi dikelola bersama Kemdiktisaintek," bebernya. Dalam lima tahun terakhir, yakni periode 2020 hingga 2025, realisasi belanja dari hasil pengembangan dana abadi dinilai tetap terkendali. Pada 2025, realisasi belanja tercatat Rp11,19 triliun dari pagu Rp11,15 triliun. "Jadi, kita ada surplus yang diakumulasi dan bisa digunakan untuk penambahan program beasiswa, penelitian, penguatan perguruan tinggi, maupun kebudayaan,&rdquo; jelas Sudarto. Untuk diketahui, sejak program beasiswa LPDP bergulir pada 2013, jumlah awardee reguler yang dikelola langsung LPDP telah mencapai 58.444 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak ada sebanyak 42.249 orang degree S2 sudah dibiaya. Selanjutnya, jenjang S3 sebanyak 12.471 orang. Non Degree sebanyak 395 orang dan dokter spesialis sebanyak 3.329 orang.

Dana abadi LPDP di Indonesia kini capai Rp 180,8 triliun. Dana ini dikelola untuk beasiswa, riset, dan budaya. Simak update lengkapnya.

Dana Abadi LPDP Sentuh Rp 180,8 Triliun, 58 Ribu Awardee Sudah Dibiayai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/images-1-3395900706.jpeg" alt="Beasiswa LPDP 2024 dibuka." width="100%">
<figcaption>Beasiswa LPDP 2024 dibuka.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Sebanyak empat alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikenai sanksi. Ini akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia. Mereka dikenai sanksi mengembalikan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan, empat alumni yang dikenai sanksi akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia telah mengembalikan dana sebesar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Sebagai catatan, per 31 Januari 2026, delapan orang penerima beasiswa LPDP dijatuhi sanksi pengembalian dana. &ldquo;Dari delapan orang tadi, empat orang sudah lunas bayar kas ke negara langsung. Empat orang lagi, mereka berjanji tapi menyicil,&rdquo; kata Sudarto, dilansir dari Antara, Kamis (26/2). Sudarto menjelaskan nominal pengembalian dana pendidikan bergantung pada jenjang studi yang ditempuh. Untuk jenjang magister (S2), nilai pengembalian dana berkisar Rp1 miliar. Sedangkan jumlah pengembalian dana untuk jenjang doktoral (S3) mencapai Rp2 miliar. &ldquo;Itu ada yang dalam negeri dan juga luar negeri,&rdquo; tambahnya. LPDP mewajibkan penerima beasiswa untuk kembali dan berkontribusi di dalam negeri sesuai ketentuan masa pengabdian. Hingga 2025, masa pengabdian yang ditetapkan adalah dua kali masa studi ditambah satu tahun atau 2N+1. Namun, LPDP mengubah kebijakan masa pengabdian menjadi 2N per tahun ini. Kewajiban masa pengabdian tertuang dalam peraturan dan Pedoman Penerima Beasiswa yang menjadi bagian dari kontrak yang disepakati. Bagi penerima beasiswa yang melanggar, sanksi yang diberikan berupa pengembalian dana pendidikan hingga pemblokiran akses ke program LPDP di masa mendatang. Selain delapan orang yang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana, LPDP juga memeriksa 36 orang yang diduga melakukan pelanggaran. &ldquo;Setiap kasus diproses secara objektif dan proporsial dengan mempertimbangkan fakta dan konteks. Sekali lagi, kami memegang amanat rakyat,&rdquo; ujar Sudarto. Meski begitu, LPDP juga memberikan ruang fleksibilitas bagi alumni dengan kondisi tertentu, misalnya yang bekerja di posisi strategis lembaga riset global. Namun, fleksibilitas itu juga dibarengi dengan komitmen untuk tetap berkontribusi kepada Indonesia. &ldquo;Kalau konteksnya alumni bekerja di laboratorium terbaik dunia, kami lihat dulu. Kami minta lagi komitmennya. Karena kalau dia keluar, belum tentu ada anak Indonesia bisa masuk ke situ. Namun, kalau tidak ada komitmen (untuk berkontribusi di Indonesia), langsung kami sanksi,&rdquo; jelas dia. Berdasarkan paparan LPDP, kondisi tertentu lain yang memungkinkan alumni menetap di luar negeri selama masa pengabdian di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan resmi; pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan; dan penugasan lembaga pemerintah. Kemudian, bekerja di organisasi internasional, penugasan perusahaan yang berbasis di Indonesia, serta program pascastudi yang merupakan kerja sama resmi dengan LPDP. LPDP pun menyiapkan skema magang atau wirausaha bagi alumni dengan periode hingga dua tahun setelah lulus dengan persetujuan LPDP dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

Sebanyak empat alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dikenai sanksi. Ini akibat terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi

Kena Sanksi karena Tak Mengabdi di Indonesia, 4 Alumni LPDP Kembalikan Dana hingga Rp2 miliar per Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/images-1-3395900706-3493174728.jpg" alt="Ilustrasi beasiswa LPDP. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beasiswa LPDP. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Unggahan seorang WNI berinisial DS yang mengatakan anak keduanya memperoleh paspor Inggris berujung viral. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia geram dan meminta agar suami DS mengembalikan uang beasiswa LPDP yang diperolehnya.&nbsp; Terkat hal ini, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung nilai pengembalian dana beasiswa oleh alumni berinisial AP, suami DS, yang menjadi perbincangan akibat unggahan media sosial. Ihwal hal ini dikatakakan&nbsp;Direktur Utama LPDP Sudarto. &ldquo;Kalau (uang) yang dikembalikan, masih dihitung. Kami ada datanya, ada hitung-hitungannya,&rdquo; kata Sudarto, dilansir dari Antara, Kamis (26/2). Sudarto menjelaskan, masa studi AP berlangsung pada 2015&ndash;2016, yang kemudian dilanjutkan lagi pada 2017&ndash;2021. Pihaknya masih mengkalkulasi nilai dana pendidikan hingga nilai bunga yang telah digelontorkan dari keseluruhan masa studi AP. Dia pun mengatakan bakal mengumumkan nilai pengembalian dana nantinya, mengingat persoalan ini melibatkan kepentingan publik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa alumni AP akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya kepada negara. &ldquo;Bosnya LPDP sudah berbicara dengan suami yang bersangkutan. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi termasuk bunganya loh. Uang LPDP kan kalau saya taruh uang itu di bank, ya kan ada bunganya, kan dengan treatment yang fair,&rdquo; ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2). Menkeu menyayangkan sikap alumni tersebut yang dinilai menghina negara melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat serta sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). "Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," tambahnya. Purbaya juga menyatakan akan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan. Adapun polemik bermula dari unggahan DS di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20 Februari 2026. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan paspor Inggris milik anak keduanya yang baru memperoleh kewarganegaraan Inggris. Dalam keterangan di unggahannya, DS menuliskan pernyataan yang kemudian menuai kontroversi karena dinilai merendahkan paspor Indonesia serta dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung nilai pengembalian dana beasiswa oleh alumni berinisial AP, suami DS

Belum DItentukan, LPDP Masih Hitung Nilai Pengembalian Dana Beasiswa AP

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/JKT_PROFIL-BRORON_HANUNG-HAMBARA_25092025-2-4205330267.jpg" alt="Ronald A. Sinaga atau Bro Ron di kantor Jawa Pos di Jakarta, Kamis (24/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ronald A. Sinaga atau Bro Ron di kantor Jawa Pos di Jakarta, Kamis (24/09/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan "Cukup Aku Saja yang WNI" yang dilakukan oleh alumnus LPDP berinisial DS masih menjadi perbincangan di media sosial (medsos). Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga (Bro Ron) tidak ketinggalan untuk melontarkan kritik keras terhadap DS. Bro Ron menilai pernyataan tersebut tidak pantas, terlebih disampaikan oleh seseorang yang pernah menerima dukungan pendidikan dari negara. Apa yang didapat DS tidak semua didapatkan oleh WNI lain. Di sisi lain, Bro Ron pun menceritakan pengalamannya terkait status dan kesempatan tinggal di luar negeri. Apalagi pria yang aktif di media sosial itu dan keluarganya juga memiliki akses terhadap kewarganegaraan asing. "Di tangan saya ada paspor untuk kedua anak saya, yaitu paspor Indonesia. Tapi kedua anak saya juga memiliki dua paspor ini, paspor Amerika. Karena memang kedua anak saya itu lahirnya di Amerika," kata Bro Ron dalam unggahan pada media sosial Instagram, Rabu (25/2). Ia menjelaskan, keberadaannya di Amerika Serikat pada masa lalu bukan karena bantuan pemerintah Indonesia, melainkan karena faktor keluarga. &ldquo;Saya memang dulu tinggal di Amerika, tetapi di sana tinggalnya karena seluruh keluarga migrasi ke sana. Bukan ke Amerika karena dapat bantuan dari negara. Orang tua saya migrasi dengan sendirinya ke Amerika. Jadi tidak ada bantuan-bantuan negara,&rdquo; ucap Bro Ron. Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan bahwa dirinya memperoleh kesempatan untuk tinggal tetap di Amerika Serikat setelah menunggu bertahun-tahun. &ldquo;Satu lagi, saya juga memiliki surat ini. Surat ini mungkin yang banyak ribuan warga negara Indonesia yang ingin tinggal di Amerika. Saya ditawarkan oleh Department of State, yaitu Kementerian Luar Negeri, bahwa petisi orang tua saya, ini kita 15 tahun menunggunya ini, 15 tahun akhirnya dapat tahun lalu. Saya diberikan kesempatan sampai Mei 2026 untuk menerima, yaitu apa? Surat untuk tinggal tetap di Amerika,&rdquo; tuturnya. Meski memiliki peluang demikian, Bro Ron tidak pernah merasa perlu membanggakan status itu. Apalagi sampai merendahkan status kewarganegaraan Indonesia. &ldquo;Jadi, walaupun anak saya punya ini, saya juga memiliki ini yang bisa tinggal di Amerika dengan izin tetap. Saya sih biasa-biasa saja, tidak perlu sampai bangga-bangganya dengan menghina warga negara Indonesia. Apalagi si Mbak-mbak ini yang dapat subsidi bahkan sampai disekolahkan sampai tamat, tapi bisa tega menghina Indonesia,&rdquo; tegasnya. Untuk itu, Bro Ron menyoroti pentingnya kontribusi para penerima beasiswa bagi kemajuan bangsa. Seharusnya penerima bantuan dari negara tidak mencemooh atas status kewarganegaraan Indonesia. &ldquo;Negara kita, pemerintah kita, butuh orang-orang seperti Mbak dan juga suaminya. Butuh orang-orang pintar untuk membantu membangun negeri ini. Bukan setelah mendapat bantuan, nyinyir dari jauh. Kalau begitu, kapan negara ini bisa maju sesuai dengan apa yang kamu keluhkan?&rdquo; ucapnya. Bro Ron kemudian menyentil sikap yang dinilainya kontradiktif antara kritik dan kontribusi. Seharusnya orang-orang pintar penerima bantuan negara dapat berkontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa. &ldquo;Kamu mengeluh pemerintahnya begini, pemerintahnya begini, pemerintahnya begini, tetapi orang-orang pintar seperti kamu akhirnya ujung-ujungnya jadi dungu, menjelek-jelekkan pemerintah atau negara yang sudah memberikan bantuan,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Bro Ron menegaskan dirinya tetap bangga menjadi warga negara Indonesia, meskipun memiliki opsi tinggal di luar negeri. &ldquo;Jadi, kalau kayak gini, kalau kayak gini bisa tinggal di Amerika dibangga-banggakan, saya lebih bangga menjadi warga negara Indonesia," pungkasnya. &nbsp;

Bro Ron sindir keras DS alumnus LPDP yang hina Indonesia soal status WNI. Ia tekankan pentingnya penghargaan pada negara dan kontribusi.

Sindiran Bro Ron untuk Alumnus LPDP dengan "Cukup Aku Saja yang WNI"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/95388994-80f6-488f-8623-081a2349085a-2235638869.jpeg" alt="Plt Direktur Utama LPDP Sudarto dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (25/2). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Direktur Utama LPDP Sudarto dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (25/2). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik yang menyeret nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) belakangan ini masih jadi pembicaraan hangat di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP, Sudarto, menyampaikan permohonan maaf sekaligus pesan tegas kepada seluruh penerima dan alumni beasiswa. &ldquo;Atas nama LPDP dan seluruh alumni yang kami wakili, kami mengucapkan permohonan maaf atas polemik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kami sangat menyesalkan munculnya hal yang tidak baik sehingga menimbulkan diskusi di antara kita yang seharusnya bisa dihindari,&rdquo; ujar Sudarto dalam Media Briefing di Jakarta, Rabu (25/2). Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa mayoritas alumni LPDP saat ini bekerja dengan penuh dedikasi di berbagai profesi dan wilayah Tanah Air. Mereka ada yang mengabdi sebagai guru di pelosok, dosen di perguruan tinggi, aparatur sipil negara, pengusaha, hingga profesional yang membawa nama Indonesia di panggung dunia. &ldquo;Saya meyakini seluruh alumni LPDP bekerja sangat giat mengabdi pada negeri dengan penuh dedikasi. Mereka tersebar di seluruh lapisan pekerjaan dan wilayah Indonesia,&rdquo; jelasnya. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh alumni tetap menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap langkah dan pernyataan di ruang publik. &ldquo;Sekali lagi saya sampaikan, Anda semua bisa berpendidikan tinggi, S2, S3, postdoc, fellowship ya ataupun kegiatan lainnya. Beasiswa LPDP itu dari uang rakyat,&rdquo; ujarnya. Imbas polemik yang terjadi, Sudarto menyampaikan bahwa dirinya memiliki jargon baru untuk LPDP. Yakni, Lu Pakai Duit Pajak (LPDP). "Saya ada jargon sekarang LPDP. Saya ingatkan teman-teman, Lu Pakai Duit Pajak, harus ingat itu," lanjutnya. Pesan tersebut, menurutnya, bukan untuk menyudutkan, melainkan untuk menegaskan tanggung jawab moral penerima beasiswa terhadap masyarakat. Terlebih, LPDP dibentuk sebagai dana abadi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sehingga, kepercayaan publik menjadi fondasi utama keberlanjutan program tersebut. &ldquo;LPDP ini terbentuk dan terus berjalan karena kepercayaan masyarakat. Mari kita buktikan teman-teman alumni dan kita semuanya, bahwa harapan masyarakat dengan membentuk dana abadi pendidikan, ini adalah investasi jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas, memang berdampak," tukasnya. &nbsp;

Plt Dirut LPDP, Sudarto, minta maaf dan ingatkan penerima beasiswa agar ingat dana beasiswa dari uang pajak. Jaga etika demi masa depan

Bos LPDP Sampaikan Permohonan Maaf dan Ingatkan Seluruh Penerima Beasiswa: Lu Pakai Duit Pajak!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/89318d22-45eb-450b-84b6-cf5f1f6bead1-588505325.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik alumnus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) imbas pernyataan "cukup saya WNI, anak jangan" yang viral di media sosial terus bergulir. Kali ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat suara dan mengingatkan bahwa dana beasiswa yang diterima para awardee berasal dari uang rakyat. Suahasil menegaskan, beasiswa LPDP bukanlah dana pribadi atau hibah tanpa tanggung jawab moral. Menurutnya, dana tersebut bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat dan dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Saya ingin menggarisbawahi lagi ya yang para penerima beasiswa LPDP itu menggunakan uang rakyat Indonesia yang kita kumpulkan dari pajak. Kan diambil tuh, kita kumpulin dari pajak," tutur Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Februari 2026 di Jakarta, dikutip Selasa (24/2). Dia menjelaskan, setiap tahun pemerintah mengumpulkan penerimaan pajak yang kemudian masuk ke dalam APBN. Sebagian dari dana itu disisihkan dan dikelola menjadi dana abadi pendidikan. "Setiap tahun kita mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kita sisihkan, sehingga dia menjadi dana abadi," jelasnya. Dari dana abadi tersebut, kata Suahasil, pemerintah mengelolanya sehingga menghasilkan imbal hasil alias return). Hasil pengelolaan itulah yang kemudian digunakan untuk membiayai program beasiswa LPDP bagi mahasiswa Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. "Lalu kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaannya itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat," imbuhnya. Oleh karena itu, Suahasil mengingatkan agar setiap penerima beasiswa LPDP menjaga sikap dan menghormati kepercayaan publik. Menurutnya, ada tanggung jawab moral yang melekat pada setiap awardee karena dana yang digunakan berasal dari kontribusi masyarakat luas. "Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama. Sehingga kalau menerima itu ya hormati," tandasnya.

Wamenkeu Suahasil tekankan beasiswa LPDP didanai dari uang rakyat. Ia minta awardee hormati kepercayaan publik, jaga tanggung jawab moral.

Ingatkan Awardee LPDP, Wamenkeu: Yang Digunakan itu Uang Pajak, jadi Hormati Rakyat Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/images-1-3395900706.jpeg" alt="Beasiswa LPDP 2024 dibuka." width="100%">
<figcaption>Beasiswa LPDP 2024 dibuka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 44 penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tercatat tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah mengembalikan dana beasiswa ke negara sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkan. Sedangkan 36 orang lainnya masih dalam proses. Plt. Direktur Utama LPDP, Sudarto, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut didapat setelah pihaknya melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 awardee. &ldquo;Kami sudah melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian ada 8 orang, sementara 36 lainnya sedang dalam proses,&rdquo; ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2). Sudarto menjelaskan, LPDP pada dasarnya memberikan sejumlah skema yang memungkinkan awardee berada di luar negeri secara legal dan sesuai aturan. Misalnya, kesempatan magang atau membangun usaha selama dua tahun di luar negeri, sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman penerima beasiswa. &ldquo;Selain itu, ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Semua itu tercantum dalam buku pedoman penerima beasiswa,&rdquo; jelasnya. Ia menegaskan, setiap penerima beasiswa sejak awal telah memahami konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban kembali dan mengabdi di Indonesia. Hal itu karena seluruh awardee memegang buku pedoman serta menandatangani perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, termasuk sanksi. &ldquo;Semua penerima beasiswa sejak awal sudah memahami sanksi karena mereka memegang buku pedoman dan menandatangani perjanjian di sana,&rdquo; tegas Sudarto. Lebih lanjut, LPDP memastikan akan tetap menjaga amanah publik dalam pengelolaan dana abadi pendidikan ini. Sudarto menekankan bahwa dana yang dikelola merupakan dana publik yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. &ldquo;Pastinya kami tetap menjaga amanah publik bahwa dana ini adalah dana publik yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,&rdquo; tandasnya.

Sebanyak 44 penerima beasiswa LPDP tercatat tidak kembali ke RI. 8 sudah mengembalikan dana dan sisanya sedang proses sanksi.

44 Penerima Beasiswa LPDP Tak Kembali ke RI, 8 Orang Sudah Kembalikan Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/b3cb92d5-ba3a-4d7f-86ba-9c9a6ad061c6-2374663066.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan akan mengambil langkah tegas terhadap penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dinilai menghina negara. Itu sebabnya, ia mewanti-wanti agar para penerima beasiswa LPDP dapat menjaga sikap dan etika, termasuk dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. &ldquo;Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau tidak senang ya tidak senang. Tapi jangan menghina-hina negara lah, jangan begitu,&rdquo; kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/2). Ia menegaskan, sanksi yang disiapkan bukan sekadar teguran. Penerima LPDP yang terbukti menghina negara akan dimasukkan dalam blacklist alias daftar hitam dan tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan. &ldquo;Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan enggak akan bisa masuk. Nanti akan kita lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, boleh saja jika penerima melayangkan kritik terhadap negara, namun tetap harus dalam koridor yang santun dan bertanggung jawab. Purbaya menilai, kritik berbeda dengan tindakan menghina negara. &ldquo;Kalau enggak patriotis enggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh. Dan saya ingatkan kepada teman-teman yang lain dari LPDP, dan saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius,&rdquo; tandasnya. Sebagai informasi, LPDP merupakan program beasiswa yang dikelola pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, baik melalui studi di dalam maupun luar negeri. Program ini dibiayai oleh dana abadi pendidikan yang bersumber dari APBN. Pernyataan Purbaya ini muncul usai seorang alumnus LPDP berinisial DS viral karena pendapatnya di media sosial usai melontarkan kalimat "Cukup saya WNI, anak jangan". Unggahannya mendadak viral usai ia menunjukkan paket dari Home Office Inggris berisi dokumen yang menyatakan anaknya menjadi warga negara Inggris. &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ancam blacklist penerima beasiswa LPDP yang hina negara. Penerima ini juga tidak bisa bekerja.

Purbaya Blacklist Penerima LPDP yang Hina Negara, Tak Bisa Masuk Seluruh Instansi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/6A7C1C82-0FEF-4D43-8C2D-C5A9058CB053-707273183.jpeg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Al Jufri, menilai polemik pernyataan salah satu penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP perlu disikapi secara serius dan proporsional. Ia mengingatkan agar dinamika tersebut tidak mengaburkan tujuan strategis Dana Abadi Pendidikan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia unggul.&nbsp; Menurut Habib Idrus, LPDP bukan sekadar program pembiayaan kuliah. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang negara untuk mencetak generasi yang kelak kembali dan berkontribusi bagi Indonesia.&nbsp; &ldquo;Beasiswa LPDP bukan hanya soal biaya kuliah. Ini adalah investasi masa depan Indonesia. Di dalamnya ada amanah pengabdian,&rdquo; ujar Habib Idrus pada keterangannya, Minggu (22/2).&nbsp; Ia menjelaskan, seluruh pembiayaan penerima LPDP bersumber dari Dana Abadi Pendidikan yang dikelola negara. Dukungan tersebut meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas pendukung lain yang nilainya tidak kecil.&nbsp; &ldquo;Setiap penerima beasiswa LPDP menerima dukungan pembiayaan yang tidak kecil, mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, hingga fasilitas pendukung lainnya. Seluruhnya dibiayai oleh uang rakyat dan dirancang untuk melahirkan kontribusi nyata baik dalam bentuk keilmuan, kebijakan, inovasi, maupun pengabdian sosial setelah studi selesai&rdquo; ujarnya.&nbsp; Habib Idrus mengingatkan, pernyataan publik yang terkesan meremehkan ikatan kebangsaan dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Padahal, kepercayaan publik menjadi fondasi utama keberlanjutan pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.&nbsp; Ia menegaskan negara menghormati dinamika global serta pilihan hidup personal setiap individu. Namun, penerima beasiswa negara diharapkan menjaga sikap dan pernyataan yang mencerminkan rasa hormat serta tanggung jawab moral kepada bangsa.&nbsp; Habib menilai momentum polemik ini seharusnya menjadi penguat orientasi strategis program. Evaluasi tidak hanya berfokus pada isu sesaat, tetapi pada perbaikan tata kelola jangka panjang.&nbsp; &ldquo;Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu posisi Indonesia. Dana Abadi Pendidikan dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan global,&rdquo; ujar Habib Idrus di Jakarta.&nbsp; Ia menjelaskan, nilai Dana Abadi Pendidikan telah mencapai ratusan triliun rupiah sebagai bagian dari strategi fiskal berkelanjutan. Hasil pengelolaan dana tersebut membiayai ribuan penerima beasiswa setiap tahun, baik di dalam negeri maupun di berbagai perguruan tinggi dunia.&nbsp; Sebagai mitra pengawasan kebijakan fiskal, Komisi XI DPR RI mendorong penguatan tata kelola LPDP secara berkala. Seleksi dinilai perlu memperhatikan tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga komitmen kebangsaan serta kewajiban pengabdian pascastudi.&nbsp; &ldquo;Penguatan tata kelola, transparansi, dan mekanisme pemantauan kontribusi alumni menjadi bagian dari upaya menjaga agar investasi besar negara ini benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing Indonesia,&rdquo; katanya.&nbsp; Habib menambahkan, mobilitas internasional dalam era globalisasi merupakan hal yang wajar. Namun, kesempatan tersebut semestinya dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk memberi nilai tambah bagi bangsa.&nbsp; &ldquo;Dana Abadi Pendidikan adalah amanah rakyat sekaligus strategi masa depan. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola menjadi investasi produktif untuk kemajuan Indonesia di panggung dunia,&rdquo; ujar Habib Idrus.&nbsp;

Habib Idrus tegaskan LPDP bukan hanya biaya kuliah, tetapi investasi dan amanah pengabdian bagi masa depan Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lpdp

Berita Terkini