<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/MURID-SEKOLAH-RAKYAT_NUR-CHAMIM-2-2486133350-4260847921.jpg" alt="Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluang emas bagi Anda yang menantikan pembukaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2025 untuk formasi tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tidak tanggung-tanggung, Kemensos menyediakan ribuan kursi kosong yang siap diisi oleh putra-putri terbaik bangsa. <h2>Ribuan Formasi Siap Diperebutkan</h2> Berdasarkan pengumuman resmi, total alokasi yang dibuka sangat masif. Jumlah alokasi formasi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Tahun 2025 sebanyak 3.003 formasi. Formasi ini tersebar untuk berbagai posisi strategis yang akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Sosial, mulai dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di berbagai wilayah Indonesia. <h2>Posisi yang Dibutuhkan</h2> Kemensos mencari kandidat untuk mengisi lima jabatan utama yang krusial bagi operasional Sekolah Rakyat. Berikut rinciannya: - Wali Asuh (Penata Layanan Operasional): Bertugas melakukan pengasuhan, pendampingan, hingga monitoring perkembangan peserta didik. - Wali Asrama (Penata Layanan Operasional): Fokus pada penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan harian, hingga kedisiplinan di asrama. - Operator Sekolah (Pengelola Layanan Operasional): Mengurus pengumpulan dan penginputan data sekolah. - Pengelola Keuangan (Pengelola Layanan Operasional): Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan tata laksana keuangan. - Tenaga Administrasi (Operator Layanan Operasional): Melaksanakan tugas pencatatan dan layanan administrasi lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016893166/usai-videonya-ditanggapi-prabowo-guru-di-ntt-akhirnya-diangkat-jadi-pppk-sampai-tidak-bisa-berjalan-sa-baru-berhenti-mengajar">Usai Videonya Ditanggapi Prabowo, Guru di NTT Akhirnya Diangkat Jadi PPPK: Sampai Tidak Bisa Berjalan, Sa Baru Berhenti Mengajar</a> <h2>Siapa Saja yang Bisa Melamar?</h2> Seleksi kali ini memiliki kriteria spesifik. Peluang ini diprioritaskan bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai tenaga non-ASN. Secara spesifik, pelamar harus berlatar belakang PPPK Paruh Waktu di Instansi Pemerintah yang telah memiliki Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Selain itu, ada batasan usia yang perlu diperhatikan. Pelamar wajib berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada saat melamar. Kandidat juga harus bersedia bekerja secara sif dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat. <h2>Catat Tanggal Pentingnya!</h2> Jangan sampai terlewat, proses seleksi berlangsung sangat cepat di bulan Desember ini. Berikut jadwal tentatif yang perlu Anda tandai di kalender: - Pengumuman &amp; Pendaftaran: 03 s.d. 07 Desember 2025. - Seleksi Administrasi: 04 s.d. 08 Desember 2025. - Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 08 s.d. 09 Desember 2025. - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 21 s.d. 23 Desember 2025. - Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. <h2>Peringatan Keras: Hati-Hati Penipuan</h2> Kemensos menegaskan bahwa seluruh proses ini transparan dan bebas biaya. Panitia mengingatkan agar pelamar tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. "Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi," demikian tertulis dalam surat pengumuman. Tunggu apa lagi? Segera persiapkan dokumen Anda, pindai ijazah berwarna (bukan fotokopi) , dan pas foto terbaru latar merah &nbsp;untuk menyambut kesempatan emas ini.

Kementerian Sosial membuka seleksi PPPK Tahun Anggaran 2025 dengan total 3.003 formasi untuk Sekolah Rakyat, catat tanggal pentingnya!

Siap-Siap, Kemensos Buka 3.003 Lowongan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Jadwalnya di Sini

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/sscasn-new-3-1-2329838205.png" alt="Ilustrasi: PPPK.(bkn.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PPPK.(bkn.go.id)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan akan segera membuka 1 juta lebih lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja memastikan pihaknya kini baru akan mencoba menyusun jadwal terkait tahapan demi tahapan pendaftaran PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk PPPK kami sudah menyerahkan untuk penetapan formasinya, tinggal nanti kita akan coba menyusun tahapan-tahapan pengumuman dan sebagainya untuk PPPK," kata Aba Subagja dalam Rapat Kerja Menteri PANRB dan Kepala BKN bersama Komite I DPD RI, Selasa (3/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia merinci, secara total formasi PPPK 2024 yang akan dibuka sebanyak 1.029.283. Jumlah tersebut terdiri dari formasi PPPK instansi pusat sebanyak 301.975 dari kebutuhan nasional sebanyak 221.936.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk PPPK instansi daerah tercatat sebanyak 727.308 dari kebutuhan nasional sebanyak 1.383.758. Aba menyebut, total formasi itu tidak penuh hanya menyerap sekitar 50 persen dari total kebutuhan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Formasi yang kita siapkan memang tidak penuh, pak. Formasi yang disiapkan itu dari usulan dan penetapan itu hanya 50 persen dari usulan dari instansi pemerintah, khususnya yang PPPK," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak disebutkan apa penyebabnya, namun Aba memastikan pemerintah akan membuka peluang bagi para honorer untuk tetap bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme seleksi di luar formasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu kita buka dengan mekanisme lain supaya teman teman yang statusnya non-ASN tadi dan formasinya tdk tersedia, tapi dia bisa mengikuti seleksi dg mekanisme di luar formasi, dan tetap bisa mendaftar sebagai asn," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebut dalam pengadaan PPPK 2024, pemerintah akan menyiapkan sebanyak 1.031.554 formasi PPPK untuk tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) alias honorer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan, bahwa penyelesaian tenaga honorer akan tetap dilakukan meskipun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) belum juga rampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, pihaknya telah menerbitkan sejumlah regulasi antara lain Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024; KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai PPPK untuk JF Kesehatan; dan KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015048918/rekam-jejak-teroris-al-qaeda-gorontalo-pernah-dipenjara-hingga-mau-meneror-bursa-efek-singapura">Rekam Jejak Teroris Al Qaeda Gorontalo, Pernah Dipenjara hingga Mau Meneror Bursa Efek Singapura</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyelesaian non-ASN ini sebenarnya tidak harus menunggu RPP selesai. Pada pengadaan PPPK tahun 2024 pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN sejumlah 1.031.554," kata Anas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat RPP Manajemen ASN bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Selanjutnya pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi Guru Lulus Tahun 2021 dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; Eks THK-II; Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah; Guru yang aktif mengajar di sekolah negeri dan Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah; serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Untuk PPPK kami sudah menyerahkan untuk penetapan formasinya, tinggal nanti kita akan coba menyusun tahapan-tahapan pengumuman

Pemerintah Segera Buka 1 Juta Lebih Lowongan PPPK, Paling Banyak Formasi untuk Instansi Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/ASN-1607782475.jpg" alt="Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka lowongan sebanyak 149 formasi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun 2023. Dari seluruh formasi yang ada, paling tinggi gajinya mencapai Rp 9 juta. "Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sejumlah 149 orang pegawai," tulis pengumuman BKN, dikutip Senin (18/9). Dari ratusan lowongan tersebut, nantinya akan ditempatkan di beberapa wilayah. Meliputi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat; Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara; Kantor Regional I BKN Yogyakarta; Kantor Regional III BKN Bandung; Kantor Regional V BKN Jakarta; Kantor Regional VI BKN Medan; Kantor Regional VII BKN Palembang. Lalu, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; Kantor Regional IX BKN Jayapura; Kantor Regional X BKN Denpasar; Kantor Regional XI BKN Manado; Kantor Regional XIV BKN Manokwari; Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Bengkulu. Kemudian, Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Jambi; dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pangkal Pinang. Lebih lengkap, informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 adalah sebagai berikut: 1. Ahli Pertama - Analis Kebijakan Gaji: minimal Rp 8.101.650 dan Maksimal Rp 9.403.380 2. Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Gaji: minimal Rp 8.101.650 dan maksimal Rp 9.403.380 3. Ahli Pertama - Arsiparis Gaji: minimal Rp 8.081.650 dan maksimal Rp 9.383.380 4. Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat Gaji: minimal Rp 8.101.650 dan maksimal Rp 9.403.380 5. Ahli Pertama - Pranata Komputer Gaji: minimal Rp 8.101.650 dan maksimal Rp 9.403.380 6. Ahli Pertama - Pustakawan Gaji: minimal Rp 8.081.650 dan maksimal Rp 9.383.380,00 7. Terampil - Arsiparis Gaji: minimal Rp 6.507.600 dan maksimal Rp 7.720.628 8. Terampil - Pranata Komputer Gaji: minimal Rp 6.517.600 dan maksimal Rp 7.730.628 9. Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Gaji: minimal Rp 6.517.600 dan maksimal Rp 7.730.628

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka lowongan sebanyak 149 formasi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BKN Buka Lowongan 149 Formasi PPPK, Gaji Capai Rp 9 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PPPK-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya bakal kembali membuka lowongan atau penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun depan. Ada 1.513 formasi tenaga pendidik yang disediakan.  Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, 1.513 formasi yang disediakan itu meliputi guru mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama Islam, prakarya, hingga guru kelas. ”Ini untuk guru SD dan SMP negeri,” jelasnya.  SDN Tanah Kali Kedinding V-579 mendapatkan formasi guru paling banyak. Yakni, untuk guru kelas. Namun, ada beberapa SDN yang mendapatkan formasi hanya satu guru. ”Misalnya, SDN Pradah Kali Kendal 1 dan SMPN 19 dapat satu formasi guru matematika,” ucap Yusuf.  Ada empat klasifikasi yang harus dipenuhi pelamar guru PPPK. Prioritas pertama (P1) adalah peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional (JF) guru pada 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Lalu, P2, yaitu pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai eks tenaga honorer K-2 (TH K-2) yang tidak termasuk P1.  Kemudian, P3, guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di lembaga pendidikan pemerintah daerah. Syaratnya, aktif mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester di dapodik.  Yang terakhir, P4 atau pelamar umum. Diperuntukkan khusus lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar di database kelulusan PPG di Kemendikbudristek atau pelamar yang terdaftar di dapodik. ”P4 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat umum, tapi yang lulus dari PPG,” paparnya.  Pelamar yang mengantongi ijazah dari luar negeri diminta menyerahkan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap pembukaan formasi guru melalui PPPK bisa memperkuat SDM di bidang pendidikan. Dengan begitu, tidak ada lagi sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. ”Apalagi, sekarang ada banyak program kolaborasi dengan universitas juga. Yang bisa menggenjot kapasitas diri,” terangnya.

Surabaya Bakal Kembali Buka Lowongan 1.513 Guru PPPK

lowongan PPPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lowongan PPPK

Berita Terkini

Siap-Siap, Kemensos Buka 3.003 Lowongan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Jadwalnya di Sini

Pemerintah Segera Buka 1 Juta Lebih Lowongan PPPK, Paling Banyak Formasi untuk Instansi Daerah

BKN Buka Lowongan 149 Formasi PPPK, Gaji Capai Rp 9 Juta

Surabaya Bakal Kembali Buka Lowongan 1.513 Guru PPPK

Download Aplikasi JawaPos.com