<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/06/MURID-SEKOLAH-RAKYAT_NUR-CHAMIM-2-2486133350-4260847921.jpg" alt="Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sekolah Rakyat. kemensos membuka ribuan formasi PPPK tenaga kependidikan untuk ditempatkan di sekolah rakyat. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluang emas bagi Anda yang menantikan pembukaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2025 untuk formasi tenaga kependidikan Sekolah Rakyat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Tidak tanggung-tanggung, Kemensos menyediakan ribuan kursi kosong yang siap diisi oleh putra-putri terbaik bangsa. <h2>Ribuan Formasi Siap Diperebutkan</h2> Berdasarkan pengumuman resmi, total alokasi yang dibuka sangat masif. Jumlah alokasi formasi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Tahun 2025 sebanyak 3.003 formasi. Formasi ini tersebar untuk berbagai posisi strategis yang akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Sosial, mulai dari jenjang Sekolah Rakyat Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di berbagai wilayah Indonesia. <h2>Posisi yang Dibutuhkan</h2> Kemensos mencari kandidat untuk mengisi lima jabatan utama yang krusial bagi operasional Sekolah Rakyat. Berikut rinciannya: - Wali Asuh (Penata Layanan Operasional): Bertugas melakukan pengasuhan, pendampingan, hingga monitoring perkembangan peserta didik. - Wali Asrama (Penata Layanan Operasional): Fokus pada penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan harian, hingga kedisiplinan di asrama. - Operator Sekolah (Pengelola Layanan Operasional): Mengurus pengumpulan dan penginputan data sekolah. - Pengelola Keuangan (Pengelola Layanan Operasional): Bertanggung jawab atas pengelolaan data dan tata laksana keuangan. - Tenaga Administrasi (Operator Layanan Operasional): Melaksanakan tugas pencatatan dan layanan administrasi lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016893166/usai-videonya-ditanggapi-prabowo-guru-di-ntt-akhirnya-diangkat-jadi-pppk-sampai-tidak-bisa-berjalan-sa-baru-berhenti-mengajar">Usai Videonya Ditanggapi Prabowo, Guru di NTT Akhirnya Diangkat Jadi PPPK: Sampai Tidak Bisa Berjalan, Sa Baru Berhenti Mengajar</a> <h2>Siapa Saja yang Bisa Melamar?</h2> Seleksi kali ini memiliki kriteria spesifik. Peluang ini diprioritaskan bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai tenaga non-ASN. Secara spesifik, pelamar harus berlatar belakang PPPK Paruh Waktu di Instansi Pemerintah yang telah memiliki Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Selain itu, ada batasan usia yang perlu diperhatikan. Pelamar wajib berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada saat melamar. Kandidat juga harus bersedia bekerja secara sif dan/atau diprioritaskan tinggal di asrama Sekolah Rakyat. <h2>Catat Tanggal Pentingnya!</h2> Jangan sampai terlewat, proses seleksi berlangsung sangat cepat di bulan Desember ini. Berikut jadwal tentatif yang perlu Anda tandai di kalender: - Pengumuman &amp; Pendaftaran: 03 s.d. 07 Desember 2025. - Seleksi Administrasi: 04 s.d. 08 Desember 2025. - Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 08 s.d. 09 Desember 2025. - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 21 s.d. 23 Desember 2025. - Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. <h2>Peringatan Keras: Hati-Hati Penipuan</h2> Kemensos menegaskan bahwa seluruh proses ini transparan dan bebas biaya. Panitia mengingatkan agar pelamar tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. "Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi," demikian tertulis dalam surat pengumuman. Tunggu apa lagi? Segera persiapkan dokumen Anda, pindai ijazah berwarna (bukan fotokopi) , dan pas foto terbaru latar merah &nbsp;untuk menyambut kesempatan emas ini.

Kementerian Sosial membuka seleksi PPPK Tahun Anggaran 2025 dengan total 3.003 formasi untuk Sekolah Rakyat, catat tanggal pentingnya!

Siap-Siap, Kemensos Buka 3.003 Lowongan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Cek Syarat dan Jadwalnya di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkab Sidoarjo membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Total yang dibutuhkan 2.856 formasi. Saat ini sudah mulai proses pendaftaran.  Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo Zainul Arifin Umar mengatakan, jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. ”Jumlah perekrutannya kami sesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.  Tenaga teknis yang dibutuhkan, antara lain, lulusan ilmu komunikasi, peternakan, ilmu komputer, psikologi, administrasi perkantoran, bahasa Inggris, pertanian, sosial-politik, bahkan lulusan SMA.  Formasinya tersebar di hampir seluruh dinas di Sidoarjo. Sementara itu, kebutuhan tenaga kesehatan akan ditempatkan di puskesmas, dinas kesehatan, laboratorium kesehatan Sidoarjo, dan RSUD Sidoarjo. Lalu, kebutuhan guru ditempatkan di SDN dan SMPN di Sidoarjo.  Zainul menyebutkan, masa pendaftaran tiap formasi berbeda. Saat ini masih masuk tahap pendaftaran. Hari ini (15/11) masa terakhir pendaftaran administrasi bagi pelamar tenaga kesehatan dan guru.  Sementara itu, pendaftaran dan seleksi administrasi untuk tenaga teknis baru berakhir pada 6 Desember mendatang. Zainul mengatakan, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya apa pun. ”Tidak ada tatap muka. Semuanya online,” ujarnya.  Pendaftar bisa mengakses sscasn.bkn.go.id dan bkd.sidoarjokab.go.id. Persyaratan pendaftaran juga sudah diunggah pada website BKD. Bagi para pendaftar yang masih bingung, pihaknya menyediakan layanan help desk. Baik bagi tenaga teknis, guru, maupun tenaga kesehatan.

Buruan Daftar! Pemkab Sidoarjo Buka Lowongan 2.856 PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/kantor-bupati-bogor-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3.611 formasi untuk tenaga guru, kesehatan dan fungsional.  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan di Cibinong, Bogor, Selasa, menyebutkan bahwa lowongan PPPK khusus tenaga kesehatan dibuka sejak 31 Oktober 2022, sedangkan lowongan tenaga fungsional lainnya dibuka 7 November 2022.  "Hasil seleksi tenaga kesehatan diumumkan pada 16 November 2022, dan tenaga fungsional lainnya diumumkan pada 7-8 November 2022," kata Irwan.  Sebanyak 3.611 formasi PPPK itu, terbagi dalam 54 formasi jabatan fungsional tenaga teknis, 3.039 jabatan fungsional guru dan 518 jabatan fungsional tenaga kesehatan.  Secara rinci, 54 formasi P3K jabatan fungsional tenaga teknis terdiri dari pemadam kebakaran 14 formasi, pertanian 33 formasi, pranata komputer enam formasi dan arsiparis satu formasi.  "Untuk jabatan fungsional tidak ada persyaratan khusus. Seperti usia minimal 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun. Persyaratan bisa dilihat di website kami," terangnya.  Sementara dalam 518 formasi P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan, pelamar harus memenuhi beberapa persyaratan seperti usia paling rendah 20 tahun, kemudian eks tenaga honorer kategori II (K2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat 1 April 2022.  Untuk 3.039 formasi P3K tenaga guru, hanya bisa diperebutkan oleh mereka yang telah mengikuti seleksi PPPK pada 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan.  Irwan menerangkan, urutan dalam penerimaan tenaga PPPK guru yakni, eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK guru pada 2021. Kemudian guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021.  Lalu lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang pada pada seleksi PPPK guru tahun 2021.  "Mereka itu masuk prioritas I (P1). Mereka harus mendaftar lagi mengacu pada buku panduan pendaftaran SSCASN 2022 yang bisa dilihat dalam website BKPSDM Kabupaten Bogor," jelas Irwan.  Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), membuka rekrutmen PPPK di instansi pusat 90.690 formasi dan instansi daerah 439.338 formasi. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengajukan 3.620 formasi PPPK, namun yang disetujui sebanyak 3.611 formasi.  Dari 439.338 formasi untuk instansi daerah, PPPK Guru dialokasikan 319.716 formasi, PPPK Tenaga Kesehatan 92.716 formasi dan PPPK Tenaga Teknis 27.608 formasi. (*)

Pemkab Bogor Buka Lowongan 3.611 Formasi PPPK, Sudah Bisa Daftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah menetapkan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional pada tahun ini. Hingga awal September, kebutuhan terdeteksi sebanyak 530.028 formasi.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat dan daerah. Perinciannya, 90.690 formasi untuk instansi pusat dan 439.338 formasi untuk instansi daerah.  ”Kebutuhan daerah terperinci sebanyak 319.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPPK tenaga teknis,” ujarnya kemarin (13/9).  Dia menjelaskan, pada rekrutmen kali ini, penataan tenaga non-ASN menjadi salah satu prioritas pemerintah. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.  ”Arah kebijakan pengadaan ASN 2022, kami berfokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya, keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II),” tegasnya.  Dia menyampaikan, terkait dengan ASN ini, fenomena yang terjadi adalah penyebarannya yang tidak merata dan menumpuk di kota-kota besar. Bukan hanya itu, ketimpangan ini juga dipicu ASN yang suka berpindah-pindah ketika sudah resmi menjadi abdi negara.  Padahal, proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan setiap tahun instansi pusat dan daerah pun sudah sangat transparan. ”Setiap tahun akhirnya banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru,” keluh mantan bupati Banyuwangi tersebut.  Mantan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu pun telah meminta BKN agar dibuat aturan tegas soal kesiapan ASN untuk tidak pindah dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Diharapkan, upaya itu bisa turut mendukung pemerataan tenaga ASN di seluruh Indonesia sekaligus mencegah munculnya masalah karena ASN berbondong-bondong pindah ke Pulau Jawa.  Dalam mengurai permasalahan tenaga non-ASN ini, Anas pun sudah berkoordinasi intens dengan perwakilan kepala daerah yang terhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Termasuk dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan.

Pemerintah Buka 530.028 Lowongan ASN 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-05-31-at-14.12.43.jpeg" alt="Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Tulungagung Maryoto Birowo. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dipastikan segera membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) pada awal Juni. Rekruitmen itu untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis.  ”Insya Allah akan segera dilakukan proses seleksi pada awal Juni ini dengan total kuota (rekrutan pegawai baru) sebanyak 954 orang,” kata Bupati Tulungagung Maryoto Birowo seperti dilansir dari Antara di Tulungagung.  Kuota CASN itu diakui Maryoto masih jauh dari jumlah yang diajukan pemerintah daerah setempat sebelumnya, yakni sebanyak 683 formasi. Namun yang akhirnya disetujui Badan Kepegawaian Negara hanya 171 formasi, yakni 154 untuk formasi tenaga kesehatan dan 17 untuk tenaga teknis.  ”Sebanyak 783 calon pegawai negara lain yang akan diseleksi merupakan tenaga pendidik yang direkrut dengan skema P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” tutur Maryoto.  Dia menjelaskan, banyaknya tenaga guru yang melalui P3K lantaran tenaga guru untuk SD masih minim. Di setiap SD negeri rata-rata hanya ada 1–2 ASN.  ”Karena di SDN itu hanya ada satu hingga dua ASN,” ujar Maryoto Birowo.  Meski belum diangkat sebagai ASN, tenaga pendidik di SDN mempunyai kesejahteraan setara dengan ASN, salah satu caranya dengan mengangkat mereka sebagai P3K. ”Yang mencerdaskan (mendidik) anak bangsa itu rata-rata dari adik-adik yang belum diangkat (ASN),” terang Maryoto.

Pemkab Tulungagung Segera Buka Rekrutmen CASN Awal Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ASN-PNS-Pemkot-Surabaya.jpg" alt="TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAHAN PENDAPATAN: ASN di Pemkot Surabaya akan menerima gaji ke-13 secara bertahap. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyediakan 1.275.387 formasi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021 untuk pemerintah pusat dan daerah. Penyampaian kebutuhan ASN ini dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, sebanyak 56 kementerian dan lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, serta 504 pemerintah kabupaten dan kota akan mengadakan seleksi CASN 2021. Selain itu, delapan sekolah kedinasan juga akan dilakukan penetapan formasi.  Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada seseorang atau kelompok yang menjanjikan kelulusan dari seleksi CASN. “Proses seleksi CASN terbuka dan sistemnya tidak ada peluang untuk KKN. Ikuti website Kementerian PANRB dan BKN untuk informasi terbaru,” jelas dia dalam keterangannya, Selasa (13/4).  Berdasarkan data, jumlah penetapan formasi dari 56 K/L sebanyak 69.684. Jumlah tersebut terdiri dari 61.129 formasi kementerian dan lembaga, serta 8.555 penetapan formasi melalui sekolah kedinasan.  Sementara penetapan formasi daerah yang sudah ditetapkan ada 652.803 formasi. Sebanyak 34 pemerintah provinsi menyediakan 139.443 formasi yang terdiri dari 128.656 guru, 10.787 non-guru. Sedangkan 504 pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan 513.360 formasi, yang terdiri dari 418.370 guru serta 94.990 formasi non-guru.  Selain pengadaan pegawai negeri sipil (PNS), tenaga pendidik juga direkrut melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Total rencana penetapan guru melalui jalur PPPK di daerah sebanyak 547.026 formasi, baik di tingkat pemprov maupun pemkab dan pemkot. Sementara untuk formasi PPPK non-guru yang sudah ditetapkan sebanyak 21.495 formasi di daerah. Sedangkan CPNS di tingkat daerah, sejauh ini ditetapkan 84.282 formasi.  Rencana jadwal pendaftaran seleksi PPPK untuk guru, dilakukan pada Mei hingga Juni 2021. Mereka diberikan kesempatan mengikuti tiga kali seleksi, dalam rentang waktu Agustus hingga Desember 2021.  Berdasarkan data yang diterima Panitia Seleksi CASN 2021, formasi terbanyak di pemerintah provinsi untuk tenaga kesehatan adalah perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis, dan apoteker.  Sedangkan kebutuhan jabatan teknis terbanyak di tingkat provinsi adalah pranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, serta pengelola pengadaan barang/jasa.  Sementara di tingkat kabupaten/kota, posisi pranata laboratorium kesehatan juga termasuk formasi yang banyak dibuka. Kemudian untuk jabatan teknis terbanyak di daerah tingkat II tersebut adalah penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang/jasa, pengelola keuangan, dan verifikator keuangan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/04/2021/pemerintah-buka-seleksi-1-275-387-formasi-asn-2021/">Pemerintah Buka Seleksi 1.275.387 Formasi ASN 2021</a>  Untuk pendaftaran CPNS, guru PPPK, dan PPPK non-guru akan diumumkan pada kesempatan terpisah. Seleksi dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang dikoordinasikan oleh BKN, sementara untuk guru PPPK akan menggunakan UNBK miliki Kemendikbud.

Formasi ASN 2021 Dibuka, Tjahjo Pastikan Tak Ada Peluang untuk KKN

Lowongan ASN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Lowongan ASN