<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/Image-from-freepik-1760334242.jpg" alt="Ilustrasi ramadhan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ramadhan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi para siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah menetapkan siswa-siswi mendapat libur di awal Ramadhan tahun ini, yang dibahasakan&nbsp;sebagai belajar secara mandiri.&nbsp;&nbsp; Libur awal Ramadhan itu tertuang dalam surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2026, 2 tahun 2026, dan 400.1/857/sj tentang pembelajaran di bulan ramadahan tahun 1447 hijriah/2026 masehi. Dalam surat yang diteken pada Jumat (13/2) pekan lalu itu, kegiatan pembelajaran bagi murid di sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan pada tanggal 18, 19, 20, dan 21 Februari 2026 dilaksanakan secara mandiri. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan baik di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan anak usia dini/satuan pendidikan keagamaan. &ldquo;Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadan diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan. Terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif,&rdquo; ujar Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti, dikutip dari SE tersebut pada Senin (16/2).&nbsp; Apabila satuan pendidikan memberikan tugas pada siswamaka diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, serta tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua. Luaran yang diberikan dapat dalam bentuk jurnal atau buku saku Ramadhan dengan tetap mengurangi penggunaan internet. &ldquo;Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan dimulai kembali pada Senin, 23 Februari 2026 sampai Sabtu, 14 Maret 2026,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Selain kegiatan pembelajaran akademik, satuan pendidikan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama. Adapun sejumlah pembelajaran yang disarankan antara lain kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya. Lalu untuk siswa yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing.&nbsp; Tak hanya itu, sekolah juga diminta mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik. seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), kepanduan, dan sejenisnya. Para murid selanjutnya akan diliburkan mulai 16-27 Maret 2026 dalam rangka libur bersama Idul Fitri. Kegiatan pembelajaran di sekolah akan kembali dilaksanakan pada 30 Maret 2026.&nbsp; &ldquo;Selama libur Idul Fitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Para kepala daerah, dinas pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, kepala sekolah, hingga guru diminta mencermati betul SE tersebut. Sementara orang tua juga diminta terus mendampingi anak ketika belajar mandiri di rumah.&nbsp;

Siswa-siswi jenjang dasar dan menengah belajar mandiri di rumah selama awal puasa, sesuai surat edaran dari Menteri Pendidikan.

Jadwal Libur Siswa Sekolah di Ramadhan-Idul Fitri 2026: Awal Puasa 18-22 Februari, Idul Fitri 16-27 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/JKT_Raker-Menteri-Pendidikan-Dasar-dan-Menengah-Dengan-Komite-III-DPD_SALMAN-TOYIBI_-3JPG-3293187547.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu&rsquo;ti mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu&rsquo;ti mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD di Gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div class=""> <div id=":19a" class="ii gt"> <div id=":19b" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti mengungkapkan, terdapat perubahan jadwal pembelajaran selama Ramadhan, termasuk perubahan libur sekolah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fittri 2025. Menurutnya, libur bagi anak sekolah akan dimajukan dari yang sebelumnya mulai 26 Maret menjadi 21 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, perubahan jadwal libur Lebaran 2025 untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"21-28 Maret dan 2-8 April itu libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan, kemudian 9 April kembali belajar sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan," kata Mu'ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/015721911/jasa-marga-dan-hutama-karya-pastikan-diskon-tarif-tol-20-persen-selama-lebaran-tak-bikin-rugi">Jasa Marga dan Hutama Karya Pastikan Diskon Tarif Tol 20 Persen Selama Lebaran Tak Bikin Rugi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, perubahan jadwal libur sekolah menjelang perayaan Idul Fitri 2025 ini berdasarkan kesepakatan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perubahan jadwal libur Lebaran 2025 sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama disesuaikan dengan hasil koordinasi Menteri Perhubungan, peraturan Menteri PANRB mengenai work from anywhere (WFA), serta arahan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar memberlakukan WFA mulai H-7 Lebaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015721898/6-shio-melihat-hilal-tanda-kemakmuran-dan-keberuntungan-di-tahun-ular-kayu-2025">6 Shio Melihat Hilal Tanda Kemakmuran dan Keberuntungan di Tahun Ular Kayu 2025</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri,&rdquo; ujar Mu&rsquo;ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, libur sekolah saat Lebaran 2025 jatuh pada 26 Maret sampai 8 April 2025. Aturan libur Lebaran tersebut semula tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI No 2 Tahun 2025, No 2 Tahun 2025 dan No 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi atau SEB 3 Menteri.</div> </div> </div> </div> </div>

Menurut Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, libur bagi anak sekolah akan dimajukan dari yang sebelumnya mulai 26 Maret menjadi 21 Maret 2025.

Mendikdasmen Ungkap Alasan Libur Idul Fitri Bagi Anak Sekolah Dimajukan jadi Mulai 21 Maret-8 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/08/sda-1052651763.jpg" alt="Pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Urangagung 2, Sidoarjo. (Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Urangagung 2, Sidoarjo. (Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Selama periode libur Idul Fitri&nbsp;Idul Fitri 1445 H, puskesmas-puskesmas di Sidoarjo mengumumkan bahwa layanan kesehatan akan tetap tersedia, mulai dari 8 hingga 14 April 2024 dengan melakukan penyesuaian jam operasional. Penyesuaian jam pelayanan tersebut, yaitu jam pendaftaran loket yang berlangsung dari pukul 07.30 hingga 11.00, dan pelayanan IGD yang tersedia dari pukul 07.30 hingga 13.00. Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan selama periode libur. Melansir Radar Sidoarjo, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Abdillah Segaf Al Hadad menjelaskan bahwa penyesuaian itu merupakan komitmen mereka untuk terus memberikan akses layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, terutama di saat-saat krusial seperti libur Idul Fitri. &ldquo;Dalam momen libur Idul Fitri, kami memahami bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan tidak mengenal waktu. Oleh karena itu, kami telah menyesuaikan jam operasional puskesmas agar tetap bisa melayani masyarakat selama periode tersebut,&rdquo; jelasnya. Selain itu, diimbau juga kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan mereka selama libur Idul Fitri dengan menerapkan pola hidup sehat dan berhati-hati dalam beraktivitas. Dia berharap bahwa informasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan selama liburan. Pelayanan kesehatan akan kembali beroperasi seperti biasa pada Senin, 15 April 2024. Masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak dan terus menjaga kesehatan mereka sendiri serta keluarga.

Selama periode libur Idul Fitri Idul Fitri 1445 H, puskesmas-puskesmas di Sidoarjo mengumumkan bahwa layanan kesehatan akan tetap tersedia.

Selama Libur Lebaran Puskesmas Sidoarjo Tetap Buka Layanan, Ini Jadwalnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pedagang-Ketupat-Faisal-R-Syam-4.jpg" alt="Pedagang menyelesaikan pembuatan kulit ketupat di Pasar Ratak, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (23/5/2020). Menurut pedagang menjelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1441 H penjualan kulit ketupat menurun hingga 50 persen dari tahun sebelumnya akibat" width="100%">
<figcaption>Pedagang menyelesaikan pembuatan kulit ketupat di Pasar Ratak, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (23/5/2020). Menurut pedagang menjelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1441 H penjualan kulit ketupat menurun hingga 50 persen dari tahun sebelumnya akibat</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum ada kebijakan yang diputuskan pemerintah terkait mudik Lebaran 2021. Meski demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pihaknya secara prinsip tidak melarang masyarakat untuk pulang ke kampung halaman.  Kemenhub, kata Budi, masih perlu berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional untuk menentukan langkah-langkah pengaturan mudik Lebaran. Harus ada antisipasi agar aktivitas tahunan itu tidak menimbulkan lonjakan kasus Covid-19. ’’Mekanisme mudik itu kami atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan bepergian,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta kemarin (16/3).  Menurut Budi, Kemenhub tidak bisa sepihak melarang atau mengizinkan mudik. Sebab, hal itu harus dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga (KL) terkait. Kemudian, Satgas Covid-19 memberikan arahan lebih lanjut.  Beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam tren mudik mendatang, kata Budi, adalah pengaruh program vaksinasi yang membuat masyarakat merasa ’’lebih aman” untuk bepergian. Ditambah fasilitas tes yang semakin murah dan cepat dengan kehadiran GeNose. Menurut Budi, lonjakan penumpang dipastikan terjadi.  Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, perlu ada pengetatan-pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan. Juga, tracing ketat kepada masyarakat yang bepergian.  Menhub tengah mengonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan. Misalnya, mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) Covid-19 seperti GeNose, rapid test, atau PCR test. Penerapan protokol kesehatan lainnya juga diperketat. Di antaranya, memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfeksi prasarana/sarana, memberlakukan pembatasan penumpang, dan mengatur jadwal layanan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/03/2021/antisipasi-potensi-mudik-lebaran-kemenhub-persiapkan-beberapa-langkah/">Antisipasi Potensi Mudik Lebaran, Kemenhub Persiapkan Beberapa Langkah</a>  Budi mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran 2021. Hasilnya akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini.  Sementara itu, Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, belum ada keputusan resmi soal larangan mudik. ”Sejauh ini kebijakan mudik masih tahap pembahasan KL terkait. Namun, pada prinsipnya dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak masyarakat untuk mengambil keputusan terbaik, khususnya dalam melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan,” jelas Wiku.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/B44j0AJZgek

Syarat Perjalanan Mudik Lebaran Bakal Diperketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran hingga libur Tahun Baru 2022 diperpendek.  “Kami usulkan supaya libur Idul Fitri, Tahun Baru, nggak ada H-5 atau H+5, atau H-10 H+10, diperpendek,” ujarnya secara virtual melalui kanal YouTube, Rabu (17/2).  Tjahjo mengatakan, usulan tersebut bertujuan untuk meminimalkan penularan Covid-19. Pemerintah sendiri telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2021 pada 12 Mei dan 17-19 Mei 2021.  Tjahjo menjelaskan, nantinya usulan tersebut akan dibarengi dengan instrumen sanksi bagi para ASN maupun anggota TNI-Polri yang bepergian ke luar kota untuk melakukan mudik atau berlibur. Sebab, aparatur pemerintah harus menjadi contoh berdisiplin yang baik bagi masyarakat.  "Sanksi yang tegas baik bagi ASN, TNI-Polri, dan bisa beri contoh ke masyarakat," ungkapnya.    Tjahjo memandang, pemangkasan cuti bersama dan pelarangan ASN ke luar kota saat libur panjang efektif mengurangi penambahan penularan kasus Covid-19. Hal itu bercermin dari kebijakan pemerintah yang menerapkan larangan ASN, TNI dan Polri ke luar kota saat libur Imlek 12-14 Februari 2020.  Kebijakan pelarangan bepergian keluar kota untuk ASN, menurutnya ternyata mampu menurunkan penularan Covid-19 hingga 25 persen. "Kemarin sudah menurun 25 persen saat libur Imlek," katanya.  Sebelumnya, Tjahjo juga sempat melontarkan rencana untuk mengkaji dan mengevaluasi hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang 2021 seiring perkembangan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Pihaknya pun akan mengoordinasikan terkait evaluasi cuti bersama itu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam waktu dekat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IJHE4T0LEDY

Penularan Turun saat Imlek, MenPAN-RB Usul Libur Tahun Ini Diperpendek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas soal revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pariw" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas soal revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pariw</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, opsi pergantian libur cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah bisa dipindah pada Juli 2020, jika dipastikan penyebaran wabah virus korona atau Covid-19 berakhir. Dia mengaku optimistis jika masalah penyebaran Covid-19 segera terselesaikan.  "Kalau awal Juli pagebluk Covid-19 sudah bisa dipastikan akan berakhir, opsi itu bisa diambil," kata Muhadjir kepada JawaPos.com, Selasa (5/5).  Muhadjir menyatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas yang digelar pada Senin (4/5) kemarin merupakan opsional terkait cuti lebaran bisa berbarengan dengan libur Hari Raya Idul Adha atau akhir Juli 2020. Namun, hal ini harus diiringi oleh disiplin masyarakat untuk menerapkan phsycal distancing.  "Arahan presiden opsional dulu, dilihat perkembangan penanganan Covid-19, yang sebetulnya variabel diterminannya terletak pada disiplin warga dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ujar Muhadjir.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengajak semua lapisan masyarakat untuk bisa menerapkan jaga jarak fisik. Dia pun tak menginginkan ada warga yang pergi mudik untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.  "Oleh sebab itu, kalau mau libur cuti bersama pada akhir Juli bertepatan dengan Idhul Adha mari kita patuhi itu, termasuk tidak mudik saat lebaran nanti," tegas Muhadjir.  Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi sempat membahas mengenai opsi pergantian libur cuti bersama Idul Fitri di tahun 2020.  ‎Doni mengatakan opsi pergantian cuti bersama libur Idul Fitri masih dilakukan pengkajian. Hal itu karena ada yang menginginkan libur Idul Fitri diganti berbarengan di Idul Adha (akhir Juli) atau diganti di akhir tahun nanti.  "Untuk penggantian cuti Lebaran, Bapak Presiden meminta untuk dipertimbangkan, mana kira-kira yang lebih baik, apakah pada waktu Idul Adha, akhir Juli, atau nanti tetap akhir tahun," ujar Doni usai rapat bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5).  Doni mengatakan mengenai cuti bersama libur Idul Fitri masih dalam pengkajian. Sebab pemerintah masih memantau kondisi pandemi virus Korona atau Covid-19 di tanah air.  "Semuanya tergantung dari kesungguhan kita. Semakin disiplin semakin kita taat dan patuh untuk mengikuti protokol kesehatan, maka semakin cepat kita menikmati suasana kehidupan normal," tukas Doni.

Muhadjir: Cuti Bersama Lebaran Bisa Berbarengan dengan Idul Adha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/striker-asing-persija-silvio-escobar-bicara-perjalanan-karirnya_m_.jpg" alt="Silvio Escobar mengungkapkan perjalanan karirnya kepada Jawa Pos (Rizky Ahmad Fauzi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Silvio Escobar mengungkapkan perjalanan karirnya kepada Jawa Pos (Rizky Ahmad Fauzi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjadi mualaf merupakan salah satu keputusan besar bagi striker Persija Jakarta yang dipinjamkan ke PSIS Semarang, Silvio Escobar. Penyerang asing yang tengah menunggu proses naturalisasi tersebut memutuskannya secara sukarela dan tanpa paksaan. Dia pun merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh suka cita.  Pada Lebaran tahun ini dimanfaatkan Escobar untuk berkumpul bersama keluarga besar. Biasanya, sang istri, Messy Marsita, juga sudah menyajikan hidangan khas Idul Fitri. Hal itu makin menambah kemeriahan dalam merayakan Hari Kemenangan.  "Kali ini lebaran di rumah saja bersama istri. Biasanya Lebaran seperti ini banyak teman yang datang ke rumah. Saya kalau Lebaran seperti ini makanan favorit adalah jengkol dan minum es buah," ungkap Escobar saat dihubungi JawaPos.com.  Seperti diketahui, ibadah puasa tahun ini merupakan kedua kalinya yang dijalani Escobar. Oleh karena itu, dia merayakan Idul Fitri juga kedua kalinya. Diakuinya tak mudah menjalani ibadah puasa sambil tetap beraktivitas sebagai pesepak bola. Hanya saja, semua dijalani dengan semangat dan penuh kegembiraan. Pada akhirnya bisa merayakan Hari Kemenangan dengan penuh kegembiraan.  "Tapi, alhamdulillah lancar. Mungkin awalnya sulit, tapi saat ini sudah terbiasa saja," sebut Escobar.  Saat Hari Raya Idul Fitri, Escobar mengaku makanan jengkol harus ada di meja makan. Maklum saja, istrinya Betawi asli. Meski begitu, ketupat tetap jadi menu wajib. "Ketupat pasti ada. Saya masak bersama istri," tutup Escobar.

Mualaf, Begini Cara Silvio Escobar Rayakan Hari Raya Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/mudik-ke-kampung-halaman-ini-yang-dilakukan-gubernur-jabar_m_140501.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama keluarga." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama keluarga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momentum libur Idul Fitri tahun ini cukup istimewa bagi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.&nbsp; Aher-sapaanya- berkesempatan mudik ke kampung halamannya di Kabupaten Sukabumi. Momen itu dia manfaatkan sekaligus untuk menggelar acara silaturahmi di kediamannya, Warudoyong Kidul, RT 4 RW 5, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukaraja.&nbsp; Aher mengatakan, halal bihalal merupakan kegiatan rutin yang ia lakukan setiap momen Idul Fitri tiba.&nbsp; "Alhamdulillah, halal bihalal ini untuk menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat sekitar, khususnya warga Sukabumi,&rdquo; kata orang nomor satu Jabar itu. Kemudian, Aher mengungkapkan, halal bihalal memiliki makna yang dalam, yakni bersilaturrahmi dan saling memaafkan di hari yang fitri tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. "Halal bihalal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam dan sudah pasti tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, makna singkat halal bihal seperti itu. Insya Allah masyarakat dapat mengetahui makna dan sejarah halal bihalal yang dilaksanakan setelah Idul Fitri," ungkap Aher. Open house ini digelar semenjak pukul 09.00 WIB, dan berakhir pukul 16.00 WIB.(gun/rmol/mam/JPG)&nbsp;

Mudik ke Kampung Halaman, Ini yang Dilakukan Gubernur Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ini-sanksi-bagi-asn-riau-yang-tambah-cuti-bersama_m_138463.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuti bersama yang diberikan pemerintah bagi pegawai negeri sipil (PNS) karena merayakan Idul Fitri 1438 H tidak boleh ditambah lagi. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk di hari pertama kerja, maka Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hijazi bakal menjemur mereka, di samping konsekuensi lainnya. "Jika tetap bandel dan libur di luar jadwal yang ditetapkan, maka sanksi sesuai aturan kedisiplinan pegawai bakal diterapkan. Akan dijemur di lapangan kantor Gubernur bagi ASN yang menambah libur," tegas Ahmad Hijazi, seperti yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (17/6). Menurutnya jadwal cuti bersama terhitung&nbsp; 23 Juni hingga 2 Juli 2017 merupakan waktu yang cukup lama. "Edaran cuti bersama sudah disampaikan, jadi seluruh ASN harus mengikuti. Sanksi tentu akan diberikan bagi yang membandel. Kalau perlu kita jemur di lapangan," tegas Sekda. Bagi Sekda libur panjang itu dapat dikatakan cukup lama dan dapat dimanfaatkan ASN untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga. Dia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD)untuk mengawasi seluruh staf dan pegawainya. Sehingga diharapkan tidak ada yang menambah libur sebelum 23 Juni atau setelah 2 Juli nantinya. Selain itu pada hari pertama kerja sesuai instruksi Gubernur, lanjutnya bakal dilakukan Inspeksi. "Libur lebih awal atau tidak masuk setelah cuti bersama akan ditindak tegas. Sidak ke OPD juga akan dilakukan sesuai arahan pimpinan," tambahnya. (egp/iil/JPG)

Ini Sanksi Bagi ASN Riau yang Tambah Cuti Bersama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#libur idul fitri

Berita Terkini