<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/JKT_-Raker-membahas-tentang-guru-dan-dosen_Salman-Toyibi_-1JPG-3997763336.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar mengikuti rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar diterpa isu penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi atau privat jet dalam perjalanan ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (15/2). Private jet itu diduga merupakan milik Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). "Kami mendorong Menteri Agama untuk segera melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK," kata Managing Partner Satu Visi Law Office, Emerson Yuntho, kepada wartawan, Jumat (20/2). Emerson menegaskan, setiap fasilitas yang diterima oleh penyelenggara negara yang memiliki indikasi gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK, guna kepastian hukum. Ia menekankan, ada atau tidak adanya hubungan kekerabatan, dugaan gratifikasi fasilitas private jet ini wajib dilaporkan. "Laporan yang disampaikan sekaligus upaya klarifikasi dan komitmen antikorupsi Menteri Agama, sehingga tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat," tegasnya. Menurutnya, jika Menteri Agama tidak melaporkan secara mandiri bukan tidak mungkin akan ada pihak lain yang melaporkan, atau KPK melakukan inisiatif melakukan penyelidikan terkait dugaan gratifikasi tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya. "Laporan wajib disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. UU Tipikor juga memberikan sanksi hukum kelalaian dalam melaporkan gratifikasi dapat berujung pada delik pidana dengan ancaman hukuman penjara yang serius," cetusnya. Terlebih, Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah berupaya membangun Zona Integritas menuju birokrasi yang bersih dari korupsi. Sebagai pimpinan tertinggi, Menteri Agama harus menjadi role model bagi seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenag. Ia mengingatkan, ketegasan dalam urusan gratifikasi sangat penting untuk menjaga marwah institusi dan memastikan kebijakan tetap berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu sebagai alarm agar sejarah kelam korupsi di Kementerian Agama, yang melibatkan tiga Menteri Agama tidak terulang kembali. "Kami menyarankan agar Bapak Menteri mengikuti pembekalan ulang 'Memahami dan Mencegah Gratifikasi bagi Pejabat Negara' dan dapat diikuti oleh pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenag. Hal ini penting agar setiap tindakan administratif dan penerimaan fasilitas di masa depan tidak berujung pada risiko hukum," imbuhnya. <h2>Nasaruddin Bantah Private Jet Bentuk Gratifikasi</h2> Sementara, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sendiri telah menanggapi tudingan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanannya ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (15/2). Nasaruddin menegaskan, dirinya disiapkan oleh pihak penyelenggara acara untuk terbang menggunakan jet pribadi tersebut. Saat itu, dirinya diundang untuk meresmikan madrasah. "Tiba-tiba ya pesawatnya begitu. Masa saya tidak datang? Udah deh," ujar Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Kamis (19/2). Nasaruddin mengelak bahwa penggunaan jet pribadi tersebut dituding sebagai pemberian gratifikasi. Ia memastikan, pihak yang mengundang tidak memiliki hubungan resmi dengan Kementerian Agama (Kemenag). "Apanya yang gratifikasi? Dia nggak ada hubungan resmi dengan kita (Kemenag)," tegasnya. Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengaku, undangan itu datang dari pihak yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Karena itu, ia merasa perlu hadir atas undangan tersebut. "Istrinya itu kan keluarga. Jadi hubungan saya kekeluargaan. Jadi keluarga yang mengundang saya untuk meresmikan pondoknya. Ya masa saya nggak datang," ujarnya. Nasaruddin mengungkapkan terkait asal-usul keluarga di Takalar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, masih ada ikatan keluarga dari pihak yang mengundangnya. "Dia itu orang Takalar. Paman saya di sana, di Takalar itu. Jadi keluarga," pungkasnya. &nbsp;

Menag Nasaruddin Umar didesak laporkan dugaan gratifikasi jet pribadi ke KPK. Penting untuk cegah risiko hukum dan jaga marwah Kemenag.

Menag Nasaruddin Umar Didesak Lapor Dugaan Penerimaan Gratifikasi Jet Pribadi ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/LHKPN-3584355646.jpg" alt="Halaman LHKPN di website KPK. (elhkpn.kpk.go.id)" width="100%">
<figcaption>Halaman LHKPN di website KPK. (elhkpn.kpk.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seluruh staf khusus di kementerian dan lembaga kini wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) KPK Nomor 3 Tahun 2024. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau merek untuk melapor. &ldquo;Jadi kalau dari aturannya kita sudah membuat aturan Perkom Nomor 3 Tahun 2024,&rdquo; kata Direktur Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11). Herda menjelaskan, staf khusus kementerian dan lembaga memang tidak termasuk dalam kategori wajib LHKPN berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.&nbsp; Namun, KPK menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 3 Tahun 2024 sebagai respons atas pola kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah tersebut. Menurutnya, staf khusus kerap memiliki posisi yang strategis dan berisiko tinggi terlibat dalam tindak pidana korupsi. &ldquo;Posisi-posisi itu, posisi-posisi yang strategis dan berisiko tinggi,&rdquo; jelasnya. Ia mengakui adanya sejumlah keberatan dari beberapa pejabat terkait pemberlakuan kewajiban tersebut. Meski demikian, KPK menilai langkah itu penting untuk memperkuat integritas di lingkungan kementerian dan lembaga. &ldquo;Kalau organisasi mau berintegritas, orangnya harus berintegritas. Salah satu indikator integritas buat pejabat atau orang-orang yang duduk di posisi berisiko tinggi dan strategis yaitu harus laporkan ke LHKPN, dia harus mau diawasi,&rdquo; ujarnya. Perkom 3/2024 diterbitkan pada 2024 dan mulai berlaku enam bulan setelahnya. Dengan demikian, implementasinya baru akan terlihat pada periode pelaporan LHKPN tahunan, yakni Januari hingga Maret 2026.&nbsp;KPK saat ini terus melakukan sosialisasi agar penerapan aturan tersebut berjalan efektif. &ldquo;Laporan LHKPN itu laporan tahunannya mulai dari Januari sampai Maret. Jadi, kita akan lihat setelah Maret 2026 karena Perkom itu tahun 2024 tetapi berlaku 6 bulan kemudian,&rdquo; tutur Herda. Selain menekankan kewajiban melapor, KPK juga mengingatkan bahwa laporan harta yang disampaikan harus akurat. Lembaga antikorupsi tersebut memastikan akan melakukan klarifikasi atas kekayaan yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara. &ldquo;Insya Allah, 2026 itu bisa kita lihat apakah mereka memang taat atau tidak, atau mau enggak sih menjadikan organisasi berintegritas,&rdquo; pungkasnya.

KPK mengimbau staf khusus kementerian dan lembaga untuk melaporkan LHKPN sesuai Perkom Nomor 3 Tahun 2024.

Staf Khusus Kementerian dan Lembaga Kini Wajib Lapor LHKPN, Dimulai Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/Bengkel-Motor-3889716584.jpeg" alt="Keluhan Motor Brebet Usai Isi Bensin Meluas di Surabaya, Mekanik Ungkap Motor Matic dan Karbu Paling Rawan. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Keluhan Motor Brebet Usai Isi Bensin Meluas di Surabaya, Mekanik Ungkap Motor Matic dan Karbu Paling Rawan. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) membuka 17 posko, setelah marak kasus sepeda motor tiba-tiba mogok atau brebet setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Area Manager Communication, Relations &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan masyarakat terkait kendala pada mesin kendaraan, setelah mengisi BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU wilayah distribusi Jawa Timur. "Kami memastikan seluruh proses distribusi BBM sudah sesuai SOP yang berlaku, termasuk pemeriksaan mutu produk melalui pengujian laboratorium sebelum disalurkan ke masyarakat," tuturnya, Rabu (29/10). Sebagai langkah tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan terhadap produk Pertalite yang berasal dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya. Hasilnya, BBM dinyatakan on spec sesuai spesifikasi. Meski demikian, Pertamina Patra Niaga tetap membuka 17 posko untuk melayani keluhan dan pelaporan masyarakat terkait kendaraan rusak setelah isi BBM. "Sebagai bentuk keterbukaan layanan publik, Pertamina saat ini menyediakan 17 titik posko, bertambah 14 titik dari kondisi awal 3 titik untuk melayani keluhan dan pelaporan masyarakat," imbuhnya. Berikut langkah-langkah pelaporan yang dapat dilakukan konsumen di Posko Pertamina Patra Niaga: 1. Melaporkan kejadian kepada petugas SPBU di lokasi yang sama dengan menujukkan bukti transaksi (struk pembelian BBM). 2. Petugas mengarahkan untuk mengisi Form Pengaduan Konsumen yang mencatat kronologi serta kondisi kendaraan. 3. Konsumen diminta memberikan data diri dan kontak yang dapat dihubungi untuk proses tindak lanjut. Jika ditemukan indikasi kerusakan kendaraan akibat BBM bermasalah, konsumen akan diarahkan ke bengkel resmi yang ditunjuk oleh Pertamina untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Pihak Pertamina akan mengganti biaya perbaikan kendaraan yang terdampak. 4. Laporan resmi akan diteruskan oleh pengelola SPBU kepada tim Pertamina Patra Niaga wilayah terkait untuk ditindaklanjuti. Adapun 17 posko ini berada di berbagai daerah Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kediri. Untuk daftar lengkapnya. Berikut daftarnya: 1. SPBU 5460146, Jalan Arif Rahman Hakim No. 150, Surabaya 2. SPBU 5460179, Jalan Kayoon No. 48, Surabaya 3. SPBU 5460134, Jalan Wonorejo 1, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya 4. SPBU 54601107, Jalan Kebonsari Tengah No. 64-66, Surabaya 5. SPBU 5461209, Jalalan Letjen Sutoyo No. 129 Medaeng, Waru, Sidoarjo (Bungurasih) 6. SPBU 5461255, Jalan Raya Tropodo No. 9, Waru, Sidoarjo 7. SPBU 5461236, Jalan Jenggolo No. 33, Sidoarjo 8. SPBU 5461253, Jalan Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo No. 3-5, Kraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo 9. SPBU 5462215, Jalan Raya Mantup, Kedung Sumber, Sumberdadi, Kecamatan Mantup, Lamongan 10. SPBU 5462208, Jalan Sunan Drajat, Kaloharjo, Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Lamongan 11. SPBU 5461104. Jalan Veteran No.2, Injen Timur, Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Gresik 12. SPBU 5461101, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Karangturi, Kebomas, Kecamatan Gresik, Gresik 13. SPBU 5462101, Jalan MT. Haryono, Jetak, Kec. Bojonegoro, Bojonegoro 14. ⁠SPBU 5462106, Jalan Sawunggaling, Kadipaten, Ngrowo, Kec. Bojonegoro, Bojonegoro 15. SPBU 5462305, Gg. Buntu No.10, Wire, Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban 16. SPBU 5464147, Jalan Joyoboyo, Kemasan, Kota, Kota Kediri 17. SPBU 5464153, Jalan Ahmad Dahlan, Ngampel, Kec. Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur "Untuk wilayah terdampak lainnya diluar lokasi posko diatas dapat menghubungi SPBU terakhir pembelian BBM, atau bisa menghubungi via Pertamina Call Center 135 atau DM Instagram @pertamina.135," pungkas Ahad. (*)

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus buka 17 posko untuk tangani keluhan motor brebet usai isi Pertalite, layanan cepat

Cara Melapor ke Posko Pertamina jika Sepeda Motor Bermasalah Usai Isi BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/cp1mKIPBnmYlW3LNLB6Ppu6s9lJWpjInbtst4aos-1935020689.jpg" alt="EJK, balita perempuan asal Sidoarjo yyang mengalami luka-luka setelah dititipkan di daycare di Medokan Ayu Surabaya. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>EJK, balita perempuan asal Sidoarjo yyang mengalami luka-luka setelah dititipkan di daycare di Medokan Ayu Surabaya. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan, publik dikejutkan dengan kasus balita perempuan asal Sidoarjo berinisial EJK, 1 tahun, yang mengalami luka-luka usai dititipkan ke sebuah daycare di kawasan Medokan Ayu, Surabaya. Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, balita malang itu mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Mulai memar di pipi, bekas gigitan di telinga, hingga memar pada lengan kanan atas. Ayah korban, SR mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada 4 Juni 2025. Saat itu, ia dan sang istri mengantar buah hatinya ke tempat penitipan anak (daycare) sekitar pukul 06.15 WIB. "Saya titipkan di daycare seperti biasa dalam keadaan mengantuk, saya yang mengantar sendiri dan serahkan ke pengasuh. Setelah itu, saya berangkat ke tempat kerja," ujar SR saat dikonfirmasi, Rabu (20/8). EJK lalu ditidurkan di kamar bersama anak perempuan berusia 2,5 tahun, yang baru dititipkan dua hari. Sementara balita EJK diketahui sudah menggunakan jasa daycare selama 6 bulan atau sejak Desember 2024. Pengasuh F memastikan keduanya sudah tertidur sebelum meninggalkan kamar. Lalu sekitar pukul 07.15 WIB, pengasuh F mendengar EJK menangis dari dalam kamarnya. Ia bergegas mengecek kondisi EJK. "Mbak F langsung melihat J di dalam kamar dan mendapati J digigit temannya anak baru. Pertolongan pertama dilakukan staf daycare, luka dibersihkan dan diberi trombopop," sambungnya. Pihak daycare menghubungi ibu korban, DF, untuk menyampaikan kondisi EJK sekaligus kronologi kejadian. Mereka juga mengirimkan foto luka di telinga dan kedua pipi yang dialami balita tersebut. Terkejut mendapat kabar anaknya penuh lebam, ibu korban segera meminta suaminya, SR, menjemput EJK. Balita itu lalu dibawa ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis lanjutan. "Tidak ada perkiraan pasti berapa menit anak saya dan temannya tersebut ditinggal, namun tidak ada orang dewasa yang mengawasi langsung. Daycare juga tidak memiliki CCTV atau laporan tertulis kejadian," terang SR. <h2>Orang Tua Tuding Daycare Enggan Minta Maaf dan Malah Berkelit</h2> Orang tua korban juga menghubungi pihak daycare via telepon untuk meminta penjelasan. Alih-alih meminta maaf atau menyesali kelalaian yang terjadi, pihak daycare justru sibuk membela diri. "Daycare bilang ini hanya ditinggal sebentar dan tidak pernah ada kejadian seperti ini. Terlapor bilang tidak ada CCTV karena konsep daycarenya rumahan, padahal tidak sesuai SOP," terang SR dengan nada kesal. SR menilai pihak daycare tidak menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisi anaknya pasca kejadian. Sebaliknya, mereka justru mempersilakan orang tua EJK mencari daycare lain apabila merasa sudah tidak cocok. "Terlapor tidak menanyakan keadaan anak saya dan sibuk membela diri. Terlapor juga bilang jika anak yang berbahaya akan dikeluarkan, dan mempersilahkan saya jika tidak cocok lagi boleh tidak titip ke daycare," ujarnya. Akibat insiden ini, EJK mengalami luka fisik sekaligus trauma psikis. Ia menangis keras saat diperiksa dokter, menolak ditinggal, dan hanya mau digendong ibunya, meski biasanya masih bisa bermain sendiri. Orang tua korban pun membawa kasus ini ke jalur hukum. Mereka melaporkan pemilik daycare atas dugaan kelalaian ke Polda Jawa Timur. Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/789/VI/2025 /Polda Jawa Timur tertanggal 5 Juni 2025. Di sisi lain, Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Ali Purnomo membenarkan peristiwa tersebut. "(Kasus balita luka-luka di daycare Surabaya) Sedang penyelidikan. 8 (saksi sudah diperiksa)," jelas Ali.&nbsp;

Kasus balita EJK yang terluka di daycare Surabaya mengundang perhatian publik, orang tua tempuh jalur hukum.

Kronologi Lengkap Balita 1 Tahun Alami Luka-Luka Usai Dititipkan di Daycare Medokan Ayu Surabaya, Orang Tua Lapor ke Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/WEjQNRfo0e29ARpZfREZT5TVjBzal0XHSQxd1qVz-601289040.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan Pemkot Surabaya akan membuka tiga posko pengaduan ijazah ditahan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan Pemkot Surabaya akan membuka tiga posko pengaduan ijazah ditahan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah korban penahanan ijazah yang dilakukan UD Sentoso Seal terus bertambah. Setelah 12 orang melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, terdapat 12 korban mantan pegawai UD Sentoso Seal lainnya yang kembali mengadu ke Pemkot Surabaya. "Korban yang datang ke posko pengaduan terus bertambah. Jumlah sebanyak 24 korban. Senin (21/4), mereka (korban) kami akan kembali melapor ke polisi," kata kuasa hukum korban penahan ijazah UD Sentoso Seal Krisnu Wahyuono, Jumat (18/4). Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti lain terhadap pelanggaran yang dilakukan UD Sentoso Seal. Menurut dia, UD Sentoso Seal tidak hanya melanggar perda akibat menahan ijazah para pegawai. Dalam kasus tersebut, Krisnu menjelaskan UD Sentoso Seal juga dapat dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal pencurian dan penggelapan. "Sebenarnya apa sih susahnya jujur dan mengembalikan ijazah para korban. Tapi, karena sikap yang dinilai tidak kooperatif, tanpa disadari, mereka (UD Sentoso Seal) telah melakukan tindakan pencurian dan penggelapan barang berharga," ujarnya. Kepala Disperinaker Surabaya Achmad Zaini mengatakan pihaknya sangat kecewa atas sikap yang dilakukan UD Sentoso Seal. Jan Hwa Diana selaku pemilik perusahaan dinilai tidak menghargai kehadiran itikad baik pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Dinilai tidak ada itikad baik yang dilakukan UD Sentoso Seal, pihaknya tegas akan mengusut tuntas kasus tersebut. "Tidak hanya soal penahan ijazah. Kami akan mengusut semua pelanggar di sana (UD Sentoso Seal)," ujarnya. Selain UD Sentoso Seal, Zaini menjelaskan penahanan ijazah terhadap mantan pegawai juga ditemukan pada sebuah salon di Surabaya. Penahanan ijazah terjadi karena pegawai mempunyai utang kepada pemilik perusahaan. "Dia (korban) punya utang Rp 1,3 juta, dan korban baru membayar Rp 850 ribu. Perusahaan tidak menahan, tapi ijazah digunakan korban untuk jaminan utang," ujarnya. Setelah dilakukan mediasi, orang yang bersangkutan bisa melunasi uangnya dan pihak salon pun mengembalikan ijazah tersebut. Zaini menjelaskan jika persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik, maka tidak ada yang akan dirugikan. Baik itu korban atau pihak perusahaan. "Berbeda dengan UD Sentoso Seal. Tidak ada itikad baik sampai saat ini. Memberikan efek jera, sanksi tegas pasti akan diberikan," ujarnya.

Kasus penahanan ijazah di UD Sentoso Seal terus berkembang dengan bertambahnya jumlah korban yang melapor.

Korban Penahanan Ijazah UD Sentoso Seal Margomulyo Surabaya yang Lapor ke Posko Pengaduan Terus Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash-2623323139.jpg" alt="Google Maps memiliki banyak fitur tersembunyi yang tidak banyak orang ketahui (unsplash/henry perks)." width="100%">
<figcaption>Google Maps memiliki banyak fitur tersembunyi yang tidak banyak orang ketahui (unsplash/henry perks).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Google Maps kembali memberikan inovasi baru. Yakni, meluncurkan fitur "Lapor Cuaca Buruk". Fitur itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna dan memberikan informasi akurat bagi yang tengah bepergian. Fitur ini juga memungkinkan pengguna melaporkan kondisi cuaca ekstrem secara real-time. Fitur Keselamatan Pengguna Baru Perubahan iklim telah menyebabkan lebih banyak kejadian cuaca ekstrem seperti hujan deras, badai, banjir, dan gelombang panas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan fitur terbaru ini, pengguna dapat memberi tahu sesama pengguna tentang kondisi cuaca di suatu tempat sehingga mereka dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Dengan fitur "Lapor Cuaca Buruk" ini, pengguna dapat melaporkan berbagai kondisi cuaca, seperti: <ul> <li>Hujan deras</li> <li>Badai petir</li> <li>Kabut tebal</li> <li>Salju lebat</li> <li>Gelombang panas</li> <li>Angin kencang</li> </ul> Laporan yang diberikan akan muncul di peta sebagai ikon peringatan, mirip dengan fitur laporan kecelakaan atau kemacetan yang telah lebih dulu tersedia di Google Maps. Bagaimana Cara Menggunakannya? Pengguna dapat mengakses fitur ini dengan langkah berikut: <ul> <li>Buka aplikasi Google Maps.</li> <li>Pilih lokasi tertentu di peta.</li> <li>Klik opsi &lsquo;Laporkan&rsquo; atau &lsquo;Report&rsquo;.</li> <li>Pilih kategori &lsquo;Cuaca Buruk&rsquo; dan tentukan jenis cuaca yang terjadi.</li> <li>Tambahkan deskripsi (opsional) dan kirim laporan.</li> </ul> Laporan cuaca ini akan membantu pengguna lain dalam mengambil keputusan, misalnya memilih rute alternatif atau menunda perjalanan demi keselamatan. Tersedia untuk Android Auto dan Iphone Fitur baru ini kabarnya masih eksklusif untuk Google Maps di Android Auto dan aplikasi Google Maps di iPhone. Namun, pengguna Android diperkirakan akan segera mendapatkannya. Jadi, pantau terus pembaruan Google Maps di perangkat Anda! Jangan lupa cek update terbaru di Play Store agar tidak ketinggalan fitur ini saat sudah tersedia untuk Android.

Google Maps kembali memberikan inovasi baru. Yakni, meluncurkan fitur "Lapor Cuaca Buruk". Fitur itu untuk meningkatkan keselamatan pengguna

Google Maps Punya Fitur Baru! Kini Bisa Laporkan Cuaca Buruk Secara Real-Time

<div id="m#msg-f:1820863621235890925" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1820863621235890925-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/Screenshot_2025-01-10-19-32-47-744_comgoogleandroidgm-edit-782926785.jpg" alt="Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin saat melapor ke polda terkait video viral yang merugikan namanya. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin saat melapor ke polda terkait video viral yang merugikan namanya. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin, memenuhi janjinya untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur, Jumat (10/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015512978/cristiano-ronaldo-dan-casemiro-duo-legendaris-yang-mungkin-bersatu-di-al-nassr">Cristiano Ronaldo dan Casemiro, Duo Legendaris yang Mungkin Bersatu di Al-Nassr</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Didampingi kuasa hukumnya, Khusnul Amin membawa sejumlah bukti berupa video yang beredar di media sosial yang menuduh dirinya melakukan tindakan asusila di kantor Kecamatan Asemrowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bukti yang kami bawa berupa video dengan narasi yang menyebutkan bahwa Camat Asemrowo melakukan asusila. Itu yang kami laporkan ke Polda Jatim,&rdquo; jelas Abdul Rauf, kuasa hukum Khusnul Amin, di depan gedung SPKT Polda Jatim, dilansir dari Radar Surabaya, Jumat (10/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya mengenai pihak-pihak yang dilaporkan, Abdul Rauf belum memberikan rincian. &ldquo;Nanti setelah laporan selesai kami akan jelaskan. Ada beberapa akun yang kami identifikasi. Laporan ini terkait dugaan penyebaran hoaks dan pelanggaran Undang-Undang ITE,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Amin menyatakan bahwa langkah hukum ini juga mendapat arahan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. &ldquo;Saya memang diarahkan oleh Pak Wali Kota untuk melapor, tapi secara pribadi saya juga sudah berencana untuk melakukannya,&rdquo; ujar Amin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusnul Amin sebelumnya menyebut bahwa aksi penggerebekan yang terjadi di kantornya melibatkan sekitar 30 orang yang diduga mendapat dukungan dari sebuah organisasi masyarakat (ormas). Namun, ia mengaku belum mengetahui ormas mana yang terlibat dalam kejadian tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya tidak tahu pasti ormas apa, tapi dari cara mereka menggeruduk kantor kami, terlihat seperti dikoordinasi. Hal ini tidak bisa dianggap biasa karena menyebabkan trauma, terutama pada staf yang ada di lokasi,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu staf Kecamatan Asemrowo, Devi, yang turut berada di ruangan saat insiden terjadi, mengaku mengalami trauma. Devi menjelaskan bahwa ia sampai bersembunyi di bawah meja karena merasa panik dengan situasi yang terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Orang yang datang sangat banyak, mereka teriak-teriak, gedor-gedor pintu, bahkan merekam semua ruangan dengan ponsel mereka. Saya takut keluar karena khawatir ada yang membawa senjata tajam,&rdquo; ujar Devi dengan suara bergetar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menceritakan bahwa dirinya akhirnya keluar dari tempat persembunyian setelah situasi mulai mereda dengan kedatangan Babinsa setempat. &ldquo;Saya malu, sedih, dan ketakutan. Saya tidak berani keluar sampai akhirnya ada Babinsa yang datang. Mereka bukan media, tapi kelompok orang-orang itu. Saya benar-benar trauma,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah hukum yang diambil Amin diharapkan dapat memberikan keadilan serta efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Pemerintah Kota Surabaya juga menyatakan akan mendukung dan mendampingi Camat Asemrowo dalam menyelesaikan kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amin menegaskan bahwa tuduhan asusila yang diarahkan kepadanya adalah fitnah yang sangat merugikan dirinya secara pribadi, keluarganya, serta staf kecamatan. &ldquo;Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga tata krama dan adab dalam bermasyarakat,&rdquo; paparnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin, memenuhi janjinya untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

Camat Asemrowo Lapor Polda Jatim Terkait Video Viral Tuduhan Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/30_lapor-1745881729.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Ketika negara diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, semua yang duduk di kursi pemerintahan hanya sibuk berebut lampu sorot dan tepuk tangan. JIKA ada yang perlu saya puji lewat tulisan ini, saya akan memuji tim yang berada di balik langkah-langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan karena Gibran telah melakukan hal-hal yang mulia, tapi karena apa yang dilakukan Gibran di hari-hari pertamanya telah berhasil membuatnya tampak punya peran, tampak bekerja, dan tampak punya keberpihakan. Namanya muncul menjadi berita, program dan pernyataannya jadi pembicaraan, yang tentu saja artinya ia semakin populer. Tampaknya, Gibran dan timnya sudah berancang-ancang untuk Pemilihan Presiden 2029. Semua sumber daya yang dimilikinya sebagai wakil presiden ia pergunakan untuk mencitrakan dirinya sebagai pekerja keras untuk rakyat sehingga layak naik tingkat menjadi presiden nantinya. Dengan kata lain, kita harus terbiasa melihat dan menelan kenyataan bahwa Gibran memakai fasilitas dan uang negara untuk menjadi aktor utama dalam pertunjukan-pertunjukan yang dibuatnya sendiri. Mari kita urutkan satu-satu. Baru sehari dilantik, Gibran langsung meninjau proyek MRT Jakarta fase 2. Fotonya mengenakan rompi dan helm proyek di dalam terowongan beredar luas di media massa dan media sosial. Sebuah adegan yang mengingatkan kita pada adegan Jokowi, bapaknya Gibran, masuk ke dalam gorong-gorong dan adegan Jokowi inspeksi proyek-proyek infrastrukturnya. Sebuah pekerjaan teknis yang seharusnya selesai di level manajer atau bahkan mandor proyek. Untuk menunjukkan bahwa Gibran benar-benar layak menjadi wakil Indonesia di tingkat internasional, ia juga bertemu dengan beberapa tamu negara. Tidak main-main, ia bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Han Zheng, dan kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Meskipun kelihatannya pertemuan-pertemuan tersebut hanya untuk berfoto bersama tanpa substansi urusan negara yang dibicarakan. Aktivitas harian Gibran berikutnya adalah bagi-bagi susu dan makan siang gratis. Tentu saja ini adalah bagian dari janji kampanyenya. Tapi, urusan membagikan susu dan makan siang ini ternyata juga menjadi bagian dari pekerjaan seorang wakil presiden. Hal ini mengingatkan kita kepada bagaimana Jokowi membagikan paket bansos di depan Istana Presiden menjelang pilpres yang lalu. Pertunjukan Gibran berlanjut di atas panggung pertemuan. Dalam sebuah acara yang membahas persoalan pendidikan, ia menunjukkan di layar besar surat yang ia kirimkan saat masih menjadi wali kota Solo ke Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Isi surat tersebut memperlihatkan betapa Gibran bukan hanya sangat mengerti, tetapi juga peduli terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Katanya, surat itu tak mendapat tanggapan. Sungguh sebuah pertunjukan yang ciamik, bukan? Tapi tunggu dulu, pertunjukan tidak berakhir di situ. Babak baru pertunjukan Gibran berjudul &rdquo;Lapor Mas Wapres&rdquo;. Gibran membuka kantor Wapres untuk siapa pun yang mau melapor tentang apa pun. Semua orang dipersilakan datang. Semakin banyak semakin baik, apalagi kalau sampai antre panjang dan rebutan lapor. Pemberitaan media akan semakin ramai, lampu sorot menghujani wajah Gibran, menyilaukan mata siapa pun yang memandang. Dengan pandangan yang silau, segala yang ada di hadapan tampak berkilau. Kita tahu ini semua hanyalah untuk popularitas atau publicity stunt semata, bukan benar-benar untuk mendengarkan, apalagi menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Gibran benar-benar mewarisi resep bapaknya yang hanya sibuk memberikan pertunjukan gimik dan janji tanpa ada wujudnya. Selain itu, tindakan Gibran ini bertentangan dengan tata kelola bernegara yang baik. Pertama, keluhan masyarakat seharusnya berjenjang dan ditangani oleh instansi terkait. Jika masyarakat melapor atau langsung datang ke Wapres, ribuan pegawai pemerintahan akan terlewati dan menimbulkan kebingungan, kekacauan, dan ketidakefisienan dalam birokrasi negara. Padahal, ketika masalah tersebut akan diselesaikan, masalah tersebut akan dikembalikan lagi ke instansi yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota masyarakat mengeluh mengenai tanah mereka dan melapor ke Wapres. Masalah tersebut harus diarahkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pejabat di kementerian ini kemudian akan melemparkannya lagi ke BPN provinsi yang kemudian akan mengirimkannya lagi ke BPN tingkat kota/kabupaten yang akan menangani masalah ini. Proses ini akan memakan waktu berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan. Jika demikian, bagaimana dan kapan si pelapor akan mendapatkan update dari sang Wapres? Bukankah ini hanya omong kosong? Bukankah lebih cepat dan lebih baik sang pelapor langsung datang ke BPN setempat? Pembukaan layanan &rdquo;Lapor Mas Wapres&rdquo; ini juga menunjukkan ketidaktahuan dan ketidakpercayaan Gibran terhadap birokrat Indonesia yang notabene adalah anak buahnya sendiri. Jika memang Gibran merasa birokrat Indonesia tidak bisa dipercaya, bukankah lebih baik dia memperbaiki mereka? Bukankah lebih baik memperbaiki sistem dan birokrasi yang ada daripada mengambil alih pekerjaan mereka dan menjadikan lembaga Wapres hanya sebagai customer service belaka? Pemimpin yang bermutu bukanlah pemimpin yang mengambil alih pekerjaan bawahannya dan malah memperburuk sistem yang ada. Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memberikan contoh dan menginspirasi bawahannya untuk bekerja lebih baik serta membangun sistem kerja yang kondusif. Pemimpin yang mulia adalah pemimpin yang tidak memakai jabatannya untuk kepentingan pribadi dan ambisi politik jangka pendeknya. Ketika negara serupa panggung pertunjukan, jadilah penonton yang penuh kesadaran. (*) --- OKKY MADASARI, Sastrawan dan sosiolog

Ketika negara diperlakukan sebagai panggung pertunjukan, semua yang duduk di kursi pemerintahan hanya sibuk berebut lampu sorot dan tepuk.

Lapor Mas Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/Screenshot_2024-11-11-11-57-50-283_commiuigallery-edit-4126618777.jpg" alt="Wapres Gibran membuka ruang untuk melakukan pengaduan langsung melalui program &quot;Lapor Mas Wapres.&quot; (Instagram @gibran_rakabuming" width="100%">
<figcaption>Wapres Gibran membuka ruang untuk melakukan pengaduan langsung melalui program &quot;Lapor Mas Wapres.&quot; (Instagram @gibran_rakabuming</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai layanan "Lapor Mas Wapres" merupakan akses cepat bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah melalui Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp agar segera ditindaklanjuti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015298982/rekomendasi-3-tempat-makan-yang-halal-dan-murah-di-bogor-enak-banget">Rekomendasi 3 Tempat Makan yang Halal dan Murah di Bogor, Enak Banget!</a> "Saya melihatnya bahwa ini adalah bagian daripada cara Istana membuat masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Istana dan ini merupakan bagian daripada jalan tol aspirasi," kata Ujang saat dihubungi ANTARA dari Malang, Jawa Timur, Senin. Ujang mengatakan bahwa layanan ini juga menghapus jarak antara pemerintah dan masyarakat sehingga publik tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian kritik ataupun saran. "Yang lainnya juga mungkin adalah ingin memastikan publik atau warga tidak kesulitan untuk memberikan masukan, kritikan, saran, dan lain sebagainya atau aspirasi agar kira-kira tidak ada jarak walaupun memang jaraknya ada," ujarnya. Di lain sisi, Ujang mengungkapkan bahwa layanan seperti ini merupakan cara umum yang sudah banyak dilakukan kepala daerah di Indonesia. Sistem ini juga pernah ada pada era Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Diketahui bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pun pernah membuka layanan laporan terbuka. Saat itu layanan tersebut dinamakan "Lapor Mas Wali". Mulai hari ini, Senin (11/11), Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka posko layanan aduan masyarakat. Layanan Gibran dinamai "Lapor Mas Wapres". Melalui layanan ini, masyarakat bisa membuat laporan kepada Gibran melalui dua cara. Pertama, masyarakat bisa langsung datang ke Istana Wapres di Jalan Kebon Sirih No 14, Jakarta Pusat. Layanan dibuka pada hari Senin&mdash;Jumat pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Cara kedua, masyarakat bisa membuat laporan ke nomor WhatsApp 08111 704 2207. (*)

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai layanan "Lapor Mas Wapres" merupakan akses cepat bagi warga

Pengamat Politik Ujang Komarudin Sebut Program "Lapor Mas Wapres" Jadi Jalan Tol Masyarakat untuk Sampaikan Aspirasi kepada Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bule-bugil-di-ubud-3-154689521.jpg" alt="Aksi tak pantas bule perempuan asal Jerman bertelanjang bulat di pementasan tari Bali." width="100%">
<figcaption>Aksi tak pantas bule perempuan asal Jerman bertelanjang bulat di pementasan tari Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus wisatawan mancanegara yang berulah di Bali terus berulang. Mulai melawan petugas saat berlalu lintas hingga ada yang memamerkan kemaluan saat duduk di sepeda motor. Terbaru, turis perempuan asal Jerman nekat telanjang saat acara pertunjukan tari Bali di Puri Saraswati, Ubud. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyayangkan kejadian-kejadian tersebut. Seharusnya insiden yang bisa merusak citra itu dapat dicegah. Dengan menerapkan SOP (standar operasional prosedur) kenyamanan dan keamanan tempat wisata yang baik dan ketat. &rdquo;Penerapan SOP ini tentu dalam rangka penegakan peraturan, menjaga norma, maupun menghormati adat istiadat masyarakat setempat demi citra baik Bali dan Indonesia pada umumnya,&rdquo; ungkap dia kemarin (30/5). Untuk mencegah kejadian tersebut terus terulang, Sandi (sapaan Sandiaga Uno) mendorong seluruh pihak di Bali agar menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada setiap wisatawan yang datang. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Termasuk meningkatkan pengawasan. &rdquo;Do and don&rsquo;t ini sudah disosialisasikan juga kepada maskapai dan imigrasi. Bahkan, Kemenparekraf juga menggunakan chatboard AI TIWI sebagai layanan pengaduan bagi masyarakat jika ada wisatawan yang melanggar aturan,&rdquo; terangnya. Dilansir dari Bali Express, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun menuturkan, menyikapi kelakuan wisatawan asing yang berulah di Bali, sebaiknya dilakukan dengan cara-cara elegan dan bijak. &rdquo;Sebisa mungkin kita menghindari untuk mengunggah ke media sosial. Karena itu akan berdampak buruk bagi Bali itu sendiri,&rdquo; tuturnya. Jika menemukan wisatawan berulah, lanjut Sandi, segera laporkan ke pihak berwajib agar bisa secepatnya ditindaklanjuti. Saat ini sudah ada Satgas Percepatan Tata Kelola Pariwisata. Anggotanya terdiri atas Dinas Pariwisata Provinsi Bali, kepolisian, satpol PP, imigrasi, kejaksaan, dan asosiasi pariwisata. &rdquo;Semua laporan akan segera ditindaklanjuti. Istilah &rsquo;tidak viral, tidak ditindaklanjuti&rsquo; untuk ulah nakal wisatawan asing ini tidak berlaku bagi Bali yang mengusung tagline pariwisata budaya,&rdquo; tegasnya. Sebab, imbuh Sandi, itu bukan cara untuk memecahkan masalah. &rdquo;Malah tambah ruwet. Ingat, ada Undang-Undang ITE yang membatasi unggahan yang kita lakukan. Salah sedikit dan ada yang tidak terima, itu akan berpotensi terseret ke meja hijau.&rdquo; Tjok Pemayun memaparkan, hampir semua kasus wisatawan asing di Bali ditindaklanjuti pihak berwenang. Sejak Januari 2023 sampai saat ini, 129 warga negara asing telah dideportasi pihak imigrasi Bali. Mereka berasal dari 37 negara. (gih/agf/ade/c9/fal)

Kasus wisatawan mancanegara yang berulah di Bali terus berulang. Mulai melawan petugas saat berlalu lintas dan ada yang memamerkan kemaluan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapor

Berita Terkini