<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RUMAH-UMAR-PATEK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rumah dengan cat warna pastel di Desa Kebonagung, Porong, Sidoarjo, milik narapidana terorisme (napiter) Hisyam bin Alizein alias Umar Patek kemarin (8/12) tampak sepi. Menurut tetangga, rumah yang ditinggali oleh istri dan anak Umar Patek sejak lima tahun lalu itu kosong bersamaan dengan keluarnya Umar Patek.  Sri Rahayu yang tinggal di sebelah kanan rumah tersebut mengatakan bahwa sejak Senin lalu rumah tersebut kosong. ’’Katanya, pas suaminya bebas itu,’’ ungkapnya. Tetapi, Rahayu tidak tahu pasti apa Umar Patek sempat menginjakkan kaki atau belum di rutmah tersebut. ’’Istrinya pas pergi juga nggak pamit,’’ tutur wanita 51 tahun itu.  Warga menduga bahwa Umar Patek dan istrinya tengah berada di Surabaya. ’’Kalau nggak salah, memang sering istrinya ke Surabaya, ada saudaranya, bisa jadi yang bersangkutan ke sana,’’ katanya.  Ketika diwawancarai Agustus lalu, pria 52 tahun itu mengaku belum memutuskan antara pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah atau tetap di Jawa Timur untuk memudahkan pelaksanaan wajib lapor dalam program bebas bersyaratnya.  Umar Patek, yang dipenjara karena menjadi peracik bom yang menewaskan 202 orang di Bali pada 2012, dinyatakan bebas bersyarat pada Rabu (7/12). Akan tetapi, keluarnya Umar Patek dari Lapas Kelas I Surabaya, Porong, itu terkesan diam-diam.  Saat dikonfirmasi kebenaran bebas bersyarat Umar Patek, Kalapas Kelas I Surabaya Jalu Yuswa Panjang enggan memberikan banyak komentar. Pihaknya hanya membenarkan bahwa Umar Patek sudah keluar dari lapas. Saat ditanyai mengenai kapan surat ketetapan (SK) pembebasan bersyarat Umar Patek keluar, pihaknya enggan menjawab. ”Iya benar, sudah keluar,’’ tuturnya singkat.  Dari informasi yang berhasil dihimpun, berdasar surat pelepasan yang dibuat oleh pihak Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) keluar pada Senin (5/12).  Umar Patek sendiri sebenarnya bisa bebas bersyarat pada Agustus lalu. Sebab, sudah mendapat remisi sebanyak 33 bulan 120 hari sejak ditahan pada 2012. Mantan anggota Jemaah Islamiyah (JI) itu tinggal menunggu surat keputusan dari Kemenkum HAM.  Sementara itu, Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM Rika Aprianti hanya menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat Umar Patek tersebut telah direkomendasikan oleh Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BPNT) serta Detasemen Khusus 88 (Densus 88).  Setelah mendapatkan bebas bersyarat, Rika mengatakan, Umar Patek berada di bawah naungan Bapas Kelas I Surabaya, Medaeng. Mantan teroris berusia 56 tahun itu harus melaksanakan wajib lapor di Bapas hingga 29 April 2023. ’’Kalau ada melanggar, hak bebas bersyaratnya akan dicabut,’’ tuturnya.  ---  PERJALANAN UMAR PATEK <ul> 	<li>11 Agustus 2011, Umar Patek diekstradisi ke Indonesia setelah tertangkap di Pakistan.</li> 	<li>21 Juni 2012, Umar Patek divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan.</li> 	<li>13 Maret 2014, Umar Patek dipindahkan dari Mako Brimob Kelapa Dua Jakarta ke Lapas Kelas I Surabaya, Porong.</li> 	<li>Mendapat 11 kali remisi sejak 2014.</li> 	<li>Berdasar pengurangan masa hukuman, seharusnya bebas bersyarat pada akhir Agustus. Namun, mundur karena SK dari Kemenkum HAM belum turun.</li> 	<li>7 Desember 2022, Umar Patek akhirnya bebas bersyarat.</li> </ul>

Bebas Bersyarat, Umar Patek Tidak Pulang ke Porong Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/napi-bebas.jpg" alt="BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)" width="100%">
<figcaption>BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 74 narapidana Lapas Kelas I Surabaya di Porong, mulai kemarin (15/11) akhirnya menghirup udara bebas. Ini setelah mayoritas dari mereka telah mendapatkan bebas bersyarat. Sebagian lainnya bebas karena masa tahanannya memang sudah selesai.  Salah seorang napi yang bebas bersyarat adalah MS. Menggunakan kursi roda, pria 50 tahun itu keluar dari lapas dan langsung disambut keluarganya. MS yang terserang stroke saat di lapas itu bersyukur akhirnya bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Berkumpul di rumah lagi.  Suasana pun terasa penuh haru. ’’Sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu keluarga,’’ ujar narapidana kasus narkoba itu.  Menurut Kepala Kakanwil Kemenkum HAM Jatim Zaeroji, banyak napi yang berhak bebas bersyarat karena adanya UU Nomor 22 Tahun 2022. Di situ termuat petunjuk teknis (juknis) yang baru tentang hak bersyarat untuk warga binaan. ’’Nanti mereka bisa mendapat hak seperti cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan hak remisi,’’ ujarnya.  Ada 51 narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat dan 23 yang berstatus bebas murni. Mereka yang bebas murni sudah menjalani masa hukuman subsider. ’’Mereka sempat mendapatkan remisi umum. Namun, karena masih ada denda yang belum dipenuhi, mereka harus menjalani subsider,’’ tuturnya.  Kalapas Kelas I Surabaya Jalu Yuswa Panjang menyatakan, 51 narapidana yang bebas bersyarat diwajibkan mengikuti bimbingan di Bapas Kelas I Surabaya. Jalu berpesan agar mereka bisa terus bersikap baik.

Keluar dari Lapas, Akhirnya 74 Narapidana Kembali ke Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANITA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com= Anita Vikaila (AV) terus memandang bayi laki-laki yang digendongnya dengan tatapan haru. Narapidana Rutan Perempuan Kelas II-A Surabaya, Porong, itu lega karena anak kelima yang dia lahirkan di Puskesmas Porong, Rabu (21/9) pagi dalam kondisi sehat.  ”Alhamdulillah, sehat bayi saya,’’ ujar perempuan 37 tahun itu. Bayi laki-laki tersebut memiliki berat 3 kilogram dan panjang 50 sentimeter. Bayi yang lahir pukul 10.15 tersebut belum diberi nama. ”Saat ini kondisi saya masih sakit, jadi belum kepikiran,’’ tuturnya.  Wanita yang masuk ke rutan pada Juli lalu itu mengeluh perutnya kesakitan sehabis salat Tahajud. Beberapa petugas berupaya membantu dengan membawanya ke ruangan khusus, lalu memanggil bidan.  Anita sendiri saat masuk ke rutan dalam keadaan hamil delapan bulan. Karena terus kontraksi dan pembukaan jalan lahir semakin besar, sekitar pukul 08.00 dia dibawa ke Puskesmas Porong. Proses persalinan berlangsung selama dua jam.  Sementara itu, Kakanwil Kemenkum HAM Jatim Zaeroji turut senang dan lega atas lancarnya persalinan salah seorang napi rutan perempuan itu. ”Iya setelah ada keluhan itu, petugas yang jaga langsung bergegas, lalu kami bawa ke puskesmas dengan SOP yang berlaku,’’ ucapnya.  Bidan rutan memang memperkirakan bahwa napi tersebut bakal melahirkan pertengahan September. ”Waktu di rutan tadi katanya malah sudah bukaan empat,’’ ujar Zaeroji.  Anita divonis 12 tahun akibat kasus penipuan dalam jual beli 700 karton minyak goreng.

Masuk Bui saat Hamil Tua, Anita Melahirkan Bayi Laki-Laki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/umar-patek.jpg" alt="PEGANG BENDERA MERAH PUTIH: Umar Patek (dua dari kiri) yang dinyatakan bebas bersayarat sejak Rabu (7/12) lalu dan Ali Fauzi (tengah) di Kecamatan Solokuro, Selasa (13/12). (Radar Lamongan)" width="100%">
<figcaption>PEGANG BENDERA MERAH PUTIH: Umar Patek (dua dari kiri) yang dinyatakan bebas bersayarat sejak Rabu (7/12) lalu dan Ali Fauzi (tengah) di Kecamatan Solokuro, Selasa (13/12). (Radar Lamongan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Napi kasus terorisme (napiter) yang populer di Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Hisyam alias Umar Patek segera bebas. Napi yang telah menyatakan ikrar setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu diperkirakan bebas pada Agustus mendatang karena beberapa kali mendapat remisi.  Kemarin (17/5) Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim Zaeroji yang didampingi Kalapas Kelas I Surabaya Jalu Yuswa Panjang menemui Umar Patek. Menurut Jalu, Umar mulai mendapatkan remisi pada 2015.  Total remisi yang telah diterima sebanyak 10 kali. Dengan akumulasi masa pengurangan pidana selama 1 tahun 11 bulan. ’’Terakhir dapat remisi khusus Idul Fitri 2022 selama 1 bulan 15 hari,’’ kata Jalu.  Pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2022, Umar diperkirakan kembali mendapatkan remisi. Pengurangan hukuman maksimal yang dapat diterima selama enam bulan.  Sejak 2018, Umar telah mendapatkan remisi umum kemerdekaan sebanyak empat kali. ’’Jika terus berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan, yang bersangkutan bisa mendapatkan remisi maksimal enam bulan,’’ lanjutnya.  Penerimaan remisi itu tidak hanya berpengaruh pada pengurangan pidana, tapi juga akan membuat penghitungan masa 2/3 pidananya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) lebih cepat. Awalnya SK PB jatuh pada 14 Januari 2023.  Dengan adanya pengurangan hukuman, PB terhitung mulai 14 Juli 2022. Dengan begitu, pihak lapas bisa mengajukan revisi SK pembebasan bersyaratnya lebih awal.  Namun, karena SK PB baru tersebut dapat diperbaiki seusai menerima remisi, Umar tidak bisa meninggalkan bui pada Juli. Dia harus menunggu sampai SK remisi umum ada di tangan. ’’Jadi, kemungkinan beberapa hari setelah menerima remisi umum, Umar baru bisa mengikuti program integrasi pembebasan bersyarat (PB),’’ ucap Jalu.  Selama masa PB, Umar tetap berada dalam pemantauan balai pemasyarakatan. Selama program integrasi, Umar harus tetap berbuat baik agar hak PB tidak dicabut. ’’Saya rasa akan baik kalau Umar mau tetap aktif dalam program deradikalisasi. Kami akan tetap membuka pintu untuknya, tapi tentunya dengan peran yang sedikit berbeda,’’ ujar Jalu.  Sebelum ditahan di Lapas Porong, Umar ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta. Dia divonis penjara selama 20 tahun pada Kamis, 21 Juni 2012. Dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Umar Patek bersalah atas tewasnya 202 jiwa dan 209 orang yang terluka akibat bom Bali I.  ’’Saya rasa, peran ustad Umar dalam program deradikalisasi cukup signifikan,’’ puji Zaeroji. Dia menyatakan, Lapas Surabaya menjadi salah satu lapas yang program deradikalisasinya berhasil. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kali napiter berikrar setia pada NKRI. Saat ini ada tujuh napiter di Lapas Surabaya dan semuanya sudah menyatakan setia pada NKRI.  Umar Patek menjelaskan bahwa sejak menyatakan kesetiaan pada NKRI, dirinya selalu berkomitmen untuk proaktif dalam program-program deradikalisasi. Baik yang diselenggarakan pihak lapas, BNPT, maupun lembaga lain. ’’Selama delapan tahun ini kami aktif dalam program deradikalisasi,’’ ujar Umar.

Tiga Bulan Lagi, Napi Terorisme Umar Patek Bebas dari Lapas Porong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NAPI-WAISAK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Hari raya keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) membawa berkah tersendiri. Kemarin (16/5) puluhan narapidana (napi) yang beragama Buddha mendapat remisi. Pengurangan hukuman tersebut diberikan kepada yang memenuhi syarat.  Total, ada 21 WBP di Jawa Timur (Jatim) yang memperoleh pengurangan hukuman. Mereka menerima remisi khusus keagamaan sesuai dengan usulan dari Kanwil Kemenkum HAM Jatim.  Salah satu lembaga pemasyarakatan (lapas) yang banyak WBP-nya diberi diskon hukuman adalah Lapas Kelas I Surabaya. Di lapas yang berada di Kecamatan Porong tersebut, ada enam napi yang memperoleh remisi. Mereka semua masih berada di dalam bui saat ini meski telah mendapat pengurangan hukuman. Sebab, masih ada sisa pidana.  Menurut Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim Zaeroji, tidak ada acara khusus dalam penyerahan surat keputusan (SK) remisi Waisak tahun ini. SK diserahkan setiap lapas secara sederhana.  Seluruh warga binaan menerima remisi khusus I Waisak. Artinya, tidak ada yang langsung bebas. Remisi yang diberikan paling rendah 15 hari dan paling lama 2 bulan.  Di antara 21 WBP di Jatim yang memperoleh remisi, 16 orang terlibat kasus narkotika. Sisanya adalah pelaku tindak pidana umum. Mereka semua saat ini menjalani pembinaan di sembilan lapas dan rutan se-Jatim.

Enam Napi Lapas Porong Dapat Remisi Waisak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LAPAS-PORONG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pimpinan tertinggi Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, resmi berganti kemarin (16/3). Gun Gun Gunawan menyerahkan jabatan kepala lapas (Kalapas) yang pernah diemban kepada penggantinya, Jalu Yuswa Panjang. Serah terima jabatan di Aula MD Arifin itu disaksikan langsung oleh Plt Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim Wisnu Nugroho Dewanto.  Selama menjabat Kalapas, banyak hal yang dilalui Gun Gun. Terutama saat pandemi melanda Jawa Timur (Jatim). Banyak warga binaan di lapas yang terpapar Covid-19. Dengan cekatan, Gun Gun mengambil kebijakan dengan membuat kamar isolasi khusus. Memisahkan warga binaan yang positif Covid-19 agar virus tidak menyebar.  Para napi juga diberdayakan untuk membuat masker yang saat itu cukup langka. Pihak lapas memberikan vitamin dan susu kepada warga binaan untuk meningkatkan imunitas. Juga, mengirim narapidana (napi) yang memiliki gejala berat ke rumah sakit. Hingga akhirnya, gelombang serangan Covid-19 di bui dapat teratasi.  Gun Gun berharap bisa terus menjalin silaturahmi dengan semua pihak di Lapas Porong. Dia juga meminta maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama memimpin lapas.  ”Mohon doa agar bisa sukses saat mengemban tugas selanjutnya,” tutur Gun Gun. Dia kini menjabat kepala divisi pemasyarakatan (Kadivpas) di Kanwil Kemenkum HAM Bali.  Sementara itu, Jalu menyatakan siap mengemban amanah baru di Lapas Kelas I Surabaya. Dia mengharapkan bimbingan dari kanwil sebagai pembina. ”Mohon kerja samanya kepada jajaran, kepala unit pelaksana teknis (UPT), dan pihak terkait. Kami segera bersinergi,” ujarnya.  Kadivpas Kanwil Kemenkum HAM Jatim Teguh Wibowo mengucapkan selamat bertugas bagi Jalu dan Gun Gun. Menurut dia, Jalu harus bisa membawa perubahan. Terutama untuk mempertahankan predikat WBK. Dia berharap capaian itu dapat ditingkatkan menjadi predikat WBBM.  Untuk Gun Gun, Teguh berharap dia bisa membawa nama baik Jatim. Yaitu, terus berprestasi serta memberikan kontribusi yang terbaik bagi Kemenkum HAM.

Kepala Lapas Kelas I Surabaya Resmi Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/bandar-narkoba.jpg" alt="TERENDUS: Sabu-sabu seberat 8,5 kilogram disita polisi dari dua apartemen yang dijadikan safe house oleh tersangka. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERENDUS: Sabu-sabu seberat 8,5 kilogram disita polisi dari dua apartemen yang dijadikan safe house oleh tersangka. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Djunaidi ditangkap sebagai kurir narkoba pada 2013. Selama lima tahun menjalani hukuman penjara di <a href="https://www.jawapos.com/tag/lapas-porong/">Lapas Kelas I Surabaya di Porong</a>, Sidoarjo, dia bisa membeli rumah dan tiga mobil. Aset itu didapat dari menjalankan bisnis <a href="https://www.jawapos.com/tag/narkoba/">narkoba</a> dari balik jeruji penjara.  Kasus tersebut diungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bnnp-jatim/">BNNP</a>) Jatim setelah menangkap Julian Mujianto dan Edo Tri Saputra, kaki tangan Djunaidi. Mereka diringkus saat berbelanja di Ranch Market Basuki Rahmat pada 5 Juli 2020.  ”Dari penangkapan keduanya, kami berhasil menangkap Subaidi yang setelah kami kembangkan mengaku diperintah Djunaidi,” jelas Adi Sutrisno, petugas BNNP Jatim, saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">Pengadilan Negeri</a> (PN) Surabaya Kamis (24/2).  Djunaidi diciduk di rumahnya di Jalan Sidoluhur, Krembangan, dua tahun setelah bebas. Rumah seharga Rp 1,8 miliar itu dibeli Djunaidi pada 2018. Uang untuk membeli rumah tersebut berasal dari hasil mengendalikan peredaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/narkoba/">narkoba</a> dari dalam lapas. ”Rumah dia beli pada 2018 sewaktu dia masih berada di dalam (penjara). Di dalam lapas, dia mengendalikan bisnis narkoba lewat handphone,” ungkap Adi.  Djunaidi menyimpan uang narkoba di tiga rekening atas nama orang lain. Rekening itu dikendalikan keponakannya, M. Arif, yang hingga kini buron. Untuk menyamarkan kepemilikan, Djunaidi menggunakan nama anaknya, Vika Aulia, sebagai pembeli rumah tersebut. ”Djunaidi tidak punya pekerjaan lain. Penghasilannya dari hasil mengendalikan narkoba,” katanya.  Setelah bebas dari penjara, Djunaidi masih melanjutkan bisnis narkobanya. Dia sempat meminta tetangganya, M. Erlanza Nurca, untuk membukakan rekening atas nama tetangganya itu. Alasannya, untuk bisnis bebek goreng. Sebagai tetangga yang baik, Erlanza membantunya.  Cuan Djunaidi dari bisnis <a href="https://www.jawapos.com/tag/narkoba/">narkoba</a> terus mengalir. Dia kemudian membeli mobil Innova Venturer melalui keponakannya, Arif. Pembayarannya menggunakan beberapa rekening yang juga atas nama orang lain. Mobil seharga Rp 435 juta itu diatasnamakan sopirnya, Sidiyanto.  Djunaidi kemudian membeli dua mobil baru lagi. Yaitu, mobil Toyota Yaris dan Suzuki Ertiga. Kepemilikan dua mobil itu memakai nama anaknya, Vika. Dia juga membeli sepeda motor dari uang berjualan sabu-sabu. Aset yang dibeli Djunaidi dari hasil narkoba itu kini telah disita <a href="https://www.jawapos.com/tag/bnnp-jatim/">BNNP</a> sebagi barang bukti.

Lima Tahun di Dalam Penjara, Bandar Bisa Beli Rumah Rp 1,8 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/m-aris-pemerkosa-bocah-dipindahkan.jpg" alt="JALANI HUKUMAN: Muhammad Aris saat ditahan di Lapas Kelas II-B Mojokerto pada 2019. Dia divonis penjara 12 tahun dan kebiri kimia dalam kasus pemerkosaan sembilan bocah. (SOFAN KURNIAWAN/ JAWA POS RADAR MOJOKERTO)" width="100%">
<figcaption>JALANI HUKUMAN: Muhammad Aris saat ditahan di Lapas Kelas II-B Mojokerto pada 2019. Dia divonis penjara 12 tahun dan kebiri kimia dalam kasus pemerkosaan sembilan bocah. (SOFAN KURNIAWAN/ JAWA POS RADAR MOJOKERTO)</figcaption>
</figure>Terpidana kasus pemerkosaan anak M. Aris baru akan dikebiri setelah menjalani hukuman pokok. Eksekutornya nanti kejaksaan, tapi harus melibatkan sejumlah pihak.  YULIANTO ADI NUGROHO, Kab Mojokerto  ---  ”REKOR” yang tak seorang pun mau itu masih dipegang Muhammad Aris. Terpidana kasus pemerkosaan sembilan bocah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tersebut masih menjadi satu-satunya terpidana kebiri kimia di Indonesia.  Sebab, Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di bawah umur, lolos dari hukuman itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung kemarin (15/2).  Herry juga luput dari hukuman mati yang, seperti kebiri kimia, masuk daftar tuntutan jaksa penuntut umum kasus tersebut.  Aris belum dikebiri. Pria 24 tahun asal Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, itu kini masih menjalani masa hukuman pokok 12 tahun.  Saat ini Aris mendekam di sel tahanan Lapas Kelas I Surabaya. Dia dipindahkan dari Lapas Kelas II-B Mojokerto ke lapas yang berada di Porong, Sidoarjo, tersebut sejak 3 Desember 2020.  ”Pemindahan itu atas pertimbangan keamanan,” tegas Kasibinadik Lapas Kelas II-B Mojokerto Bayu Novianto kepada Jawa Pos Radar Mojokerto kemarin (15/2).  Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Mojokerto pada 2 Mei 2019, Ketua Majelis Hakim Joko Waluyo menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum selama 17 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.  Menurut Bayu, Aris termasuk napi dengan vonis tingkat tinggi. Yakni, lebih dari tujuh tahun. Karena itu, dia harus dipindahkan ke lapas kelas A dengan tingkat keamanan maksimal.  Pemindahan itu juga mempertimbangkan status Aris sebagai napi kasus pemerkosaan anak dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. ”Menghindari benturan dengan napi lainnya,” imbuh Bayu.  Aris dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto ke lapas yang berada di Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto, itu pada 22 Agustus 2019. Selama menjadi warga binaan, kata Bayu, Aris ditempatkan di sel khusus. Namanya sel pengasingan. Pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai tukang las itu dipisahkan dari napi lain untuk menghindari potensi gangguan keamanan dalam lapas.  Selama sidang, Aris mengakui dan terbukti melakukan tindakan asusila pemerkosaan dan pencabulan terhadap sembilan bocah. Selain hukuman tersebut, pengadilan memvonis Aris 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus asusila terhadap balita di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota pada 20 Juni 2019.  Bayu menyampaikan, masa hukuman atas dua vonis tersebut diakumulasikan sehingga hukuman Aris menjadi 20 tahun penjara. Terkait dengan eksekusi kebiri kimia, itu dilakukan setelah Aris menyelesaikan pidana pokoknya, yakni 12 tahun penjara terhitung sejak dia ditahan pada Mei 2018.  Setidaknya 2030 nanti atau delapan tahun lagi untuk eksekusi kebiri kimia. ”Soal kebiri itu menjadi kewenangan kejaksaan. Statusnya sekarang menjadi warga binaan Lapas Porong,” terang Bayu.  Sebelumnya, Kasipidum Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Yoko menegaskan, eksekusi kebiri kimia dilakukan setelah menjalani masa pidana pokok dikurangi masa tahanan. Tahapan pemberian zat kimia penekan hasrat seksual itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual.  Dibutuhkan sejumlah tahapan eksekusi. Mulai instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) paling lambat sembilan bulan sebelum masa pidana habis. Lalu, penilaian klinis bersama Kementerian Kesehatan paling lambat tujuh hari setelah pemberitahuan Kemenkum HAM. Penilaian itu meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Hasil penilaian itulah yang menentukan apakah Aris layak dikebiri atau tidak.  ”Eksekutornya memang kejaksaan, tapi teknis pelaksanaannya masih menunggu peraturan menteri kesehatan,” jelasnya.

Dipindahkan dari Lapas Mojokerto ke Porong atas Pertimbangan Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/saiful-illah-divonis.jpg" alt="BANTAH TERIMA SUAP: Saiful Ilah menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/10). (DIMAS MAULANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANTAH TERIMA SUAP: Saiful Ilah menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/10). (DIMAS MAULANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bebas dari Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, usai menjalani hukuman penjara selama dua tahun, atas kasus korupsi yang menimpa dirinya dan beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten setempat awal Januari 2020.  Kepala Lapas Klas 1 Surabaya, Gun Gun Gunawan di Sidoarjo, Jumat, mengatakan Saiful Ilah bersama dua rekannya, yakni Sanajihitu Sangaji dan Yudhi Tetrahastoto telah bebas per 7 Januari 2022.  "Ya memang betul hari ini atas nama Haji Saiful dan dua orang rekannya memang sudah habis masa pidananya, setelah menjalani dua tahun serta membayar denda, sehingga hari ini sudah dibebaskan," kata Gun Gun di Lapas Porong.  Ia mengatakan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dinyatakan bebas murni setelah menjalani hukuman selama dua tahun atas perkara korupsi dalam beberapa pekerjaan proyek fisik yang sempat menjeratnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.  "Memang masa pidana (Saiful Ilah) sudah habis. Dan hari ini memang bebas murni," ujar Kepala Lapas Kelas 1 Surabaya, Gun Gun Gunawan  Ia mengatakan Saiful Ilah menempati Blok H di Lapas Klas 1 Surabaya, bersama dengan Sangaji dan Yudhi.  Saiful Ilah divonis tiga tahun penjara setelah terbukti bersalah dan meyakinkan menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo sehingga dikenai Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap proyek di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo. KPK juga mengamankan barang bukti uang hasil rasuah senilai Rp1,8 miliar.  Tidak terima dengan putusan tersebut, kuasa hukum Saiful Ilah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Kemudian majelis hakim PT Surabaya akhirnya mengurangi pidana penjara dari 3 tahun menjadi 2 tahun penjara.  Setelah putusan tersebut, Saiful ditahan di Polda Jatim dan pada 4 Oktober 2021, Saiful dipindahkan ke Lapas Porong sampai bebas. (*)

Saiful Ilah Bebas dari Lapas Porong setelah Dipenjara Dua Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/SAIFUL-ILAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, sejak Kamis (14/10) resmi menjadi warga binaan Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi bupati dua periode itu setelah vonisnya inkracht. Saiful Ilah divonis 2 tahun penjara.  Berdasar penghitungan, Saiful Ilah diperkirakan bebas murni pada 7 Januari 2022. Hukuman yang dijalani tinggal tiga bulan lagi. Dengan demikian, awal tahun depan, laki-laki 72 tahun itu sudah bisa kembali bersama anggota keluarganya.  Saiful Ilah pun telah menjalani hukuman dari vonis majelis hakim Tipikor yang mewajibkan pembayaran denda dan uang pengganti. Saat ini, sudah tidak ada tunggakan denda dan uang pengganti. Semua telah dibayar lunas.  Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya Oktober tahun lalu, majelis hakim yang diketuai Tjokorda Gede Artana memvonis Saiful Ilah dengan pidana 3 tahun penjara. Hakim juga mengharuskan dia membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 250 juta.  Tidak terima dengan putusan tersebut, kuasa hukum Saiful Ilah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Majelis hakim PT Surabaya mengurangi pidana penjara. Dari 3 tahun itu menjadi 2 tahun penjara. Adapun untuk nominal hukuman denda dan UP tetap sama.  Selama ini, Saiful Ilah menjalani hidup di tahanan Polda Jatim. Nah, kemarin (14/10) dia dieksekusi dengan diantar jaksa KPK Medi Iskandar Zulkarnain ke Lapas Porong. Petugas registrasi Lapas menerima sekitar pukul 10.00 WIB.  Saat tiba di lapas, Saiful Ilah memakai kemeja putih dan celana hitam.  ”Sesuai dengan prosedur yang berlaku, petugas kami langsung melakukan swab antigen kepada warga binaan baru,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim Krismono.  Meski Saiful Ilah adalah mantan pejabat publik di Sidoarjo, Krismono menegaskan bahwa pihaknya tidak memberi perlakuan istimewa. Warga binaan anyar itu tetap harus lebih dulu tinggal di blok isolasi Covid-19 selama dua pekan.  Kepala Lapas Kelas I Surabaya Gun Gun Gunawan menjelaskan, dokter lapas juga telah melakukan observasi awal terkait dengan kondisi kesehatan Saiful Ilah. Saat ditahan KPK, dia harus menjalani check-up seminggu sekali. ”Kami telah berkoordinasi dengan KPK agar pelayanan kesehatan terhadap yang bersangkutan bisa sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Gun Gun.  Dokter Lapas Kelas I Surabaya dr Hardjo Santoso menyatakan, berdasar hasil pemeriksaan tim kesehatan di lapas, Saiful Ilah memang mempunyai sakit yang sudah lama dan dalam keadaan teregulasi dengan pengobatan. ”Secara umum, kondisi yang bersangkutan baik,” katanya.  Hasil swab antigennya dinyatakan negatif. Saiful Ilah juga telah mendapat dua dosis vaksin Covid-19. Saat ini, pria yang juga pernah menjabat wakil bupati Sidoarjo dua periode itu menjalani masa karantina di blok G. Yakni, blok kesehatan di lapas. Sering kali blok itu juga disebut blok rumah sakit bagi warga binaan lapas.  Di tempat karantina tersebut, Saiful Ilah tinggal sendirian. Berdasar ketentuan, penempatan disesuaikan dengan kedatangan. Kebetulan, yang bersangkutan datang sendirian dan menjalani isolasi sendiri.  Untuk diketahui, Saiful Ilah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK pada 7 Januari 2020. Tempat kejadiannya di rumah dinas bupati Sidoarjo. OTT itu terkait dengan dugaan korupsi kasus proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo dengan barang bukti uang Rp 1.813.300.000. Selanjutnya, pada 8 Januari 2020, KPK juga menetapkan enam tersangka untuk kasus tersebut.  &nbsp;

Tiga Bulan Lagi Mantan Bupati Saiful Ilah Bebas Murni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lapas porong

Berita Terkini