<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/02/IMG-20260202-WA0001-504653328.jpg" alt="Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Beredar video yang memperlihatkan pelajar dan warga harus menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi sungai di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur. Mereka terpaksa menggunakan perahu karena tidak ada akses jembatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, pemerintah sudah berusaha agar jembatan segera dibangun di wilayah tersebut. Dia mengaku sudah beberapa kali meninjau langsung lokasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jembatan di lokasi itu panjangnya kurang lebih 100 meter. Kalau dikerjakan sendiri oleh pemerintah kabupaten, kami belum mampu karena keterbatasan anggaran, saya juga sudah beberapa kali meninjau ke lokasi,&rdquo; ujar Ela, Senin (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengajukan pembangunan jembatan permanen kepada Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk melalui skema bantuan presiden. Namun hingga saat ini, pembangunan belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/017141022/tanggapan-adjie-pangestu-usai-disebut-netizen-sebagai-ayah-biologis-ressa-anak-denada">Tanggapan Adjie Pangestu Usai Disebut Netizen Sebagai Ayah Biologis Ressa, Anak Denada</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai viral video warga belakangan ini, Desa Kali Pasir mulai mendapat sorotan besar. Pihak Kodim, Kodam, serta Kementerian Pekerjaan Umum telah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi terkini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai bentuk afirmasi dan solusi sementara, sambil menunggu jembatan permanen, kami mengusulkan pembangunan jembatan gantung yang diberi nama Jembatan Merah Putih,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jembatan Merah Putih ini rencananya akan dibangun pada triwulan pertama atau kedua tahun 2026 oleh pemerintah pusat. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dijadwalkan melakukan pengukuran tahap awal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;BPJN sudah berkoordinasi dan besok akan turun untuk mengukur lokasi. Ini agar masyarakat tidak lagi bergantung pada perahu kecil yang sangat berisiko,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, untuk pembangunan jembatan permanen, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 80 miliar. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur baru mampu mengalokasikan sekitar Rp 18,99 miliar, kekurangannya diharapkan bisa ditutup oleh pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Ela menegaskan bahwa penanganan di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Selain pembangunan jembatan, perbaikan tanggul sungai juga menjadi bagian penting dalam solusi jangka panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masalahnya bukan hanya jembatan. Tanggul sungainya juga harus dibenahi karena selama ini pendek dan kurang kuat. Itu yang menyebabkan banjir di Kecamatan Purbolinggo dan Way Bungur saat hujan deras,&rdquo; ungkap Ela.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melaihat kondisii ini, Ela menilai pembangunan jembatan permanen nantinya harus didahului dengan penyusunan feasibility study (FS) dan detailed engineering design (DED) agar konstruksi benar-benar aman dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Beredar video yang memperlihatkan pelajar dan warga harus menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi sungai di Desa Kali Pasir.

Viral Pelajar Seberangi Sungai Pakai Perahu untuk Sekolah, Bupati Lamtim: Jembatan Merah Putih Segera Dibangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/58_le_uh-130390840.jpg" alt="SERAP ASPIRASI: Ganjar Pranowo bertemu para petani saat berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur, pada Kamis (26/10)." width="100%">
<figcaption>SERAP ASPIRASI: Ganjar Pranowo bertemu para petani saat berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur, pada Kamis (26/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) 2024 Ganjar Pranowo berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur, pada Kamis (26/10). Kesempatan itu tidak disia-siakan para petani Lampung yang langsung berbondong-bondong menemui pria berambut putih tersebut untuk menyampaikan keluh kesah mereka. &rsquo;&rsquo;Senang sekali kami bisa bertemu Pak Ganjar yang notabene calon presiden kita. Malam ini, kami perwakilan petani di Lampung ingin menyampaikan keluh kesah dan berharap Pak Ganjar bisa membantu kami menyelesaikannya,&rsquo;&rsquo; kata Jabung, perwakilan petani Lampung, kepada Ganjar. Jabung mengatakan, saat ini ada beberapa persoalan yang dihadapi petani di Lampung. Di antaranya, minimnya penyuluh pertanian yang mendampingi petani. Padahal, di tengah musim yang tidak menentu seperti sekarang, peran penyuluh pertanian sangat dibutuhkan. &rsquo;&rsquo;Kami petani merasa dibiarkan, tidak pernah mendapat pelatihan. Padahal, kami ingin SDM petani ini ditingkatkan agar menjadi unggul,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Selain itu, pupuk subsidi yang langka menjadi persoalan. Selama ini, petani kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. &rsquo;&rsquo;Selain berharap kuota pupuk subsidi ditambah, kami ingin ada pelatihan. Sebenarnya kami ingin dilatih membuat pupuk organik dengan bahan yang ada di sekitar kami. Sebab, kami tidak ingin bergantung terus pada pupuk kimia,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Persoalan bibit juga menjadi masalah serius yang mereka hadapi. &rsquo;&rsquo;Tolong, Pak, bibit harganya selangit. Bibit jagung saja per 5 kilogram harganya Rp 500.000. Belum pupuk, biaya produksi lahan, dan lainnya. Nah, waktu panen, harganya anjlok,&rsquo;&rsquo; tegas Jabung. Dalam kesempatan itu, salah seorang petani mengeluhkan harga pascapanen. &rsquo;&rsquo;Kami sebenarnya tidak masalah pupuk mahal, bibit mahal, tapi waktu panen harganya tolong yang tinggi. Tidak seperti sekarang, pascapanen harganya anjlok,&rsquo;&rsquo; timpal Made Swastika, petani Lampung lainnya. Ganjar tampak serius mencatat dan mendengarkan semua persoalan yang disampaikan para petani Lampung itu. Dia menjawab semuanya dan memberikan solusi dengan baik. Soal kurangnya penyuluh misalnya, Ganjar sepakat bahwa Indonesia memang kekurangan penyuluh pertanian. Karena itu, penyuluh petani mesti ditambah. Soal pupuk langka, Ganjar mengatakan bahwa stok pupuk memang sedang menipis. Banyak pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, banyak petani bermodal besar yang membeli pupuk bersubsidi itu. &rsquo;&rsquo;Itulah pentingnya data. Saya di Jateng sudah membuat kartu tani untuk mendata itu. Siapa, tanam apa, di mana, berapa luasannya, dan kapan panennya. Kalau data itu bisa presisi, persoalan pupuk subsidi bisa tepat sasaran,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Ganjar mengatakan, harus ada kemitraan antara petani dan perusahaan besar agar petani mendapat harga yang pantas. Ganjar juga mendorong para petani agar tidak menjual hasil secara mentah, tapi menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual tinggi. (c7/wir)

Capres Ganjar Pranowo berkunjung ke Way Jepara, Lampung Timur.  Dia disambut para petani untuk mengeluhkan masalahnya. Soal pupuk dan bibit.

Petani Keluhkan Pupuk, Bibit, hingga Harga Panen ke Ganjar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220725-WA0011_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Resor Lampung Timur, Provinsi Lampung, mengamankan seorang warga yang diduga telah merusak gereja dan masjid di Kecamatan Waway Karya. "Pelaku perusakan tempat ibadah tersebut yakni HS, 37, warga Desa Sumberjaya, yang berdasarkan informasi warga, telah merusak tempat ibadah," kata Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution di Lampung Timur, Senin (25/7).  Dia menjelaskan pelaku pada Minggu (24/7) diduga nekat merusak salib, patung, altar, dan beberapa bagian lain pada Gereja Santo Paulus di Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya.  Pelaku melancarkan aksinya saat gereja tersebut tidak ada kegiatan ibadat. Ia masuk ke dalam dengan cara mencongkel pintu menggunakan senjata tajam, kemudian merusak barang-barang yang ada di lokasi gereja.  "Total kerugian atas perbuatan pelaku di gereja itu mencapai Rp 27 juta," kata dAKBP Zaky Alkazar Nasutionia.  Dalam penangkapan pelaku tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis golok dan beberapa barang di gereja yang dirusak oleh HS.  Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat sekitar, pelaku juga pernah merusak salah satu masjid. "Beberapa waktu yang lalu, pelaku juga pernah masuk masjid dan merusak microphone di sana," kata AKBP Zaky Alkazar Nasution.  Polisi sampai sekarang masih mendalami motif pelaku karena pemeriksaan intensif masih berlangsung. AKBP Zaky Alkazar Nasution mengajak masyarakat tidak terprovokasi atas ulah pelaku.

Polisi Lampung Timur Tangkap Warga yang Rusak Gereja dan Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-gratifikasi-bupati-lamteng-kpk-panggil-bupati-lampung-timur_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai saksi kasus gartifikasi Bupati Lampung Tengah Mustafa." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai saksi kasus gartifikasi Bupati Lampung Tengah Mustafa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim alias Nunik. Dia dipanggil terkait kasus dugaan gratifikasi Rp 95 miliar ke&nbsp;Bupati Lampung Tengah (nonaktif) Mustafa. "Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa)," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (1/3). Nunik sendiri merupakan cawagub Lampung terpilih. Namun, Febri belum menjelaskan apa kaitan Nunik hingga dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Mustafa. "Hal ini diharapkan bisa dipahami oleh para saksi atau tersangka yang dipanggil secara resmi oleh KPK atau penegak hukum untuk dapat hadir," tukasnya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka karena diduga menerima&nbsp;fee&nbsp;dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Lampung Tengah. KPK menduga,&nbsp;fee&nbsp;itu berjumlah 10-20 persen dari nilai proyek. KPK menyampaikan, total gratifikasi yang diduga diterima Mustafa sebesar Rp 95 miliar. Uang itu, diduga diterima oleh Mustafa sekitar Mei 2017. Sebelum kasus ini, Mustafa sudah divonis bersalah karena memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah untuk menyetujui pinjaman daerah ke PT SMI. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Kasus Gratifikasi Bupati Lamteng, KPK Panggil Bupati Lampung Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10366_27970_Muhammad-Bawaslu.jpg" alt="Ketua Bawaslu Muhammad." width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Muhammad.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Calon Bupati Lampung Timur, Erwin Arifin mendatangi kantor Bawaslu di Jakarta, Jumat (13/11). Bersama perwakilan dari partai pengusungnya, Erwin datang untuk berkonsultasi dengan Ketua Bawaslu, Muhammad terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur yang mencoretnya dari pencalonan di pilkada. Ketua Departemen Internal DPP PDIP Sudiyatmiko Aribowo&nbsp; yang mendampingi Erwin saat konsultasi di Bawaslu mengatakan, keputusan KPU Lampung Timur itu tak berdasar. Terlebih, pencoretan didasari alasan bahwa pendamping Erwin di pilkada Lampung Timur, Prio Budi Utomo meninggal dunia. Namun, Miko -sapaan Sudiyatmiko- menyebut KPU Lampung Timur telah salah mengartikan ketentuan frasa &quot;pasangan calon yang berhalangan tetap&quot; dalam&nbsp; pasal 54 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.&nbsp; Akibatnya, muncul kekisruhan pada pilkada Lampung Timur. Karenanya, Miko yang mengajak serta Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Aziz Subekti dan Yanuar Arif&nbsp; dari tim advokasi Partai Keadilan Sejahtara (PKS) mendesak Bawaslu segera menuntaskan persoalan pilkada Lampung Timur. Sebab, pilkada Lampung Timur akan digelar pada 9 Desember nanti. &ldquo;Bawaslu harus segera melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan di pilkada Lampung Timur,&rdquo; ujar Miko. Menanggapi hal itu, Muhammad menyatakan bahwa Bawaslu akan segera menyikapi keputusan KPU Lampung Timur yang mencoret pencalonan Erwin. Menurutnya, hak politik seseorang untuk mencalonkan dan dicalonkan dijamin oleh konstitusi. Muhammad menegaskan, hak politik seseorang tidak bisa dihilangkan begiru saja. &quot;Bawaslu akan melakukan penelaahan dan keputusan yang bersifat substansial mengingat adanya potensi warga negara yang dihilangkan hak konstitusionalnya di Lampung Timur,&quot; katanya.(ara/JPG)

Kisruh Pencoretan Calon di Pilkada Lampung Timur Harus Segera Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9523_27079_pns-baru-skali.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- &nbsp;Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menaruh perhatian serius dugaan penyimpangan mutasi jabatan di Provinsi Lampung.&nbsp; Setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Provinsi Lampung, lembaga pengawas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).mencium indikasi sejenis terjadi di Kabupaten Lampung Timur &lrm; &quot;Tadi pagi, tim kita turun ke daerah Lampung lagi. Sepertinya Lampung Timur,&quot; kata Komisioner KSAN, &lrm;Tasdik Kinanto&lrm; kepada Radar Lampung di Jakarta, Kamis (5/10). Hanya saja, Tasdik enggan mengurai secara rinci teknis dugaan pelanggaran mutasi yang dilakukan pejabat kepala daerah &quot;Ya, masih soal mutasi&nbsp; seperti Kota Bandar Lampung dan Kota Metro,&quot; ucap mantan Sekjen KOPRI itu. &lrm; Tasdik mengaku rekomendasi Kota Bandar Lampung dan Metro lagi dikaji.&nbsp; Ada beberapa aspek yang dikaji terkait pelanggaran yang dilakukan Pj Wali Kota Bandar Lampung dan Metro. &lrm;&quot;Belum ada (rekomendasi.red. Kita masih kumpulkan data dan informasi terkait tingkat pelanggarannya,&quot; elak Tasdik. Ia berharap hasil rekomendasi dugaan pelanggaran mutasi oleh Pj Kepala Daerah di Lampung dapat segera selesai secepatnya. &quot;&lrm;Mudah-mudahan minggu ini bisa ada keputusan&lrm;,&quot; tandas dia. (hyt/JPG

Lagi, lagi di Lampung, Pj Kepala Daerah Semau Gue Geser Para Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9497_27052_erwin-arifin.jpg" alt="Erwin Arifin" width="100%">
<figcaption>Erwin Arifin</figcaption>
</figure>JawaPos.com BANDARLAMPUNG &ndash; Calon wakil bupati (cawabup) Lampung Timur Prio Budi Utomo wafat sekitar pukul 09.50 WIB, Rabu (5/11). Kematian cawabup pasangan incumbent Erwin Arifin ini mengubah konstelasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lamtim. Pasangan calon kada itu pun terancam batal ikut pilkada. Radar Lampung (Jawa Pos Group) melaporkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamtim langsung berkonsultasi ke KPU Lampung terkait adanya musibah berhalangan tetap yang menimpa pasangan calon kepala daerah (kada) nomor urut 3 itu. Komisioner KPU Lamtim M Teguh menyatakan, lembaganya mengacu peraturan yang jadi rujukan KPU Lampung. Antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Namun hingga kemarin, KPU Lamtim belum dapat memberikan pernyataan terkait bisa tidaknya calon wakil bupati yang meninggal dunia diganti dengan calon lain. Menurut Teguh, kepastian&nbsp; terkait masalah tersebut akan diputuskan melalui rapat pleno KPU paling lambat 8 hari setelah menerima surat kematian yang diterbitkan desa maupun kecamatan. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono pun merespons dengan menginformasikan musibah tersebut ke lembaga di tingkat pusat. Yakni KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Atas musibah itu, KPU Lampung juga memastikan tetap berpegangan pada aturan. Komisioner KPU Lampung M. Tio Aliansyah mengatakan, KPU berpedoman pada aturan dalam hal adanya cawabup Lamtim Prio Budi Utomo yang berhalangan tetap. KPU, lanjut dia, berpedoman pada PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pada pasal 83 ayat 1, 2, dan 3. Juga pasal 54 ayat 5 Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pilkada. &rsquo;&rsquo;Kami berpedoman pada PKPU Nomor 9 pasal 83 dan UU 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat 5. Jadi tahapan KPU Lamtim tetap dilanjutkan mengacu aturan itu, maka paslon tersebut dinyatakan gugur. Sebab, masih ada dua pasangan calon lain,&rdquo; ungkap Tio seperti yang dilansir Radar Lampung, Kamis (5/11) Dalam PKPU No. 9/2015 pasal 83 berbunyi; (1) Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota melanjutkan tahapan pemilihan. Lalu (2) calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan calon atau pasangan calon pengganti. Kemudian (3) Calon atau pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota. Sedangkan pasal 54 ayat 5 UU 8/2015 berbunyi; (5) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. &rsquo;&rsquo;Jadi, KPU Lamtim selanjutnya menggelar rapat untuk menetapkan calon yang gugur tersebut sesuai PKPU pasal 83. Hal ini tidak berpengaruh terhadap surat suara karena sampai saat ini masih dalam proses tender,&rdquo; paparnya. Tio menambahkan, KPU Lampung juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Prio Budi Utomo. &rsquo;&rsquo;Atas nama KPU Lampung, kami juga menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Prio,&rdquo; ungkapnya. Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih juga menyatakan dasar aturan yang dipakai KPU sudah jelas. Dan berdasarkan konsultasi ketua KPU ke KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP, memang pasal 83 PKPU tersebut bisa digunakan. &rsquo;&rsquo;Saya tegaskan, di KPU tidak ada multitafsir. Sebab, aturannya kan sudah jelas, yakni pasal 83 PKPU tersebut. Dan ini sudah dikonsultasikan ke tiga lembaga di tingkat pusat, meski secara surat resmi nanti disusulkan,&rdquo; tandasnya. Terkait adanya pernyataan wakil ketua DPD PDI Perjuangan Lampung yang menyatakan akan menyurati KPU terkait hal ini, Handi membenarkan memang kemarin PDIP menelepon dirinya. &rsquo;&rsquo;Ya memang PDIP tadi (kemarin, Red) menelepon saya. Tetapi sudah kami jelaskan bahwa kami berpedoman pada aturan tersebut. Jadi silakan jika PDIP akan mengirim surat. Kami menunggu saja seperti apa. Nanti kami konsultasikan ke KPU RI,&rdquo; ujarnya. Jika benar pasangan calon bupati&ndash;wakil bupati Erwin&ndash;Prio yang diusung koalisi PDIP, PKS, dan PAN dibatalkan, maka hanya akan ada dua pasangan calon yang bertarung pada Pilkada Lamtim. Yakni nomor urut 1 Yusran Amirullah&ndash;Sudarsono dan nomor urut 3 Chusnunia Chalim&ndash;Zaeful Bokhari. (gus/wid/dna)

Pasangan Wafat, Calon Petahana Lampung Timur Terancam Digugurkan

lampung timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#lampung timur

Berita Terkini