<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/InShot_20220930_220648346.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/9). Dalam pernyataannya di depan massa aksi, Ariza sapaan akrabnya, berjanji bahwa Pergub Nomor 207 Tahun 2016 yang disebut-sebut melegalkan penggusuran akan dicabut sebelum lengser pada 16 Oktober.  "Tadi sudah saya sampaikan, insya Allah sebelum 16 Oktober Pergubnya sudah dicabut," ujarnya di hadapan massa aksi KRMP, Jumat (30/9).  Menanggapi hal itu, orator di atas mobil komando mengatakan bahwa jika janji tersebut tidak ditunaikan, maka massa aksi akan menduduki gedung Balai Kota. "Jika dalam dua minggu tidak dicabut, kami pastikan kami sendiri yang akan menduduki Balai Kota," teriak salah satu demonstran.  Menurut Ariza, meneruskan pesan dari Biro Hukum DKI Jakarta, pencabutan Pergub 207 era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu sudah proses finalisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  "Dalam satu minggu ke depan, mudah-mudahan bisa selesai pencabutan. Permintaan Pak Gubernur sejak awal mau mencabut Pergub tersebut, hanya proses administrasinya membutuhkan waktu karena pencabutan tersebut belum masuk dalam program penyusunan Pergub tahun 2022," jelasnya.  Sebelumnya, Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jihan Fauziah yang ikut tergabung dalam KRMP mengatakan bahwa perjalanan panjang sudah dilalui pihaknya untuk memberikan waktu bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Pergub 207/2016.  "7 bulan telah berlalu sejak Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melayangkan surat permohonan pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Namun, hingga hari ini, warga justru digantung atas ketidakpastian pencabutan Pergub tersebut," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/9) di lokasi aksi.  Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar Gubernur DKI Jakarta segera mencabut Pergub yang membuat warga Jakarta dapat dengan mudah digusur. Apalagi mengingat bahwa pemerintahan periode Anies akan berakhir tinggal hitungan hari.  "Selama ini tidak ada transparansi dalam proses permohonan pencabutan Pergub DKI 207/2016 yang telah dilakukan sejak Februari lalu. Padahal KRMP telah melakukan korespondensi kepada pihak Gubernur untuk mendapatkan informasi terkait pencabutan Pergub DKI 207/2016," tegasnya.  Oleh karena itu, pihaknya menuntut dua hal kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertama, mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 yang melegitimasi penggusuran paksa dengan menggunakan kekerasan dari aparat.  "Dua, bersama masyarakat merumuskan Peraturan Gubernur tentang peta jalan reforma agraria di DKI Jakarta berdasarkan prinsip pemenuhan hak atas tanah dan prinsip reforma agraria sejati sesuai UU Pokok-pokok Agraria," tandasnya.

Ariza Janji Pergub Penggusuran Era Ahok Dicabut Sebelum Anies Lengser

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/TOLAK-PERGUB2.jpg" alt="Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) no. 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. KRMP menyebut setidaknya ada lima ala" width="100%">
<figcaption>Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) no. 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. KRMP menyebut setidaknya ada lima ala</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mengkonfirmasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memproses pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menghalalkan penggusuran di era gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).  Jihan Fauziah, salah satu perwakilan KRMP mengkonfirmasi bahwa pencabutan Pergub no. 206 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak sudah diproses oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  "Kami dari koalisi mendapatkan informasi kalau ternyata Pergubnya sudah dibuat dan tinggal proses Kemendagri," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/8).  Namun begitu, ia menyayangkan karena proses pencabutan Pergub 207/2016 yang sudah diperjuangkan pihaknya sejak lama itu tidak melibatkan KRMP dalam prosesnya. Padahal, pihaknya sudah lama mengirimkan surat kepada Pemprov DKI untuk meminta penjelasan terkait perkembangan pencabutan Pergub tersebut.  "Maksudnya kalau memang sudah dalam proses pembuatan atau di tahapan mana, karena kan ada level pevel tahapan mana. Ya disampaikan aja melalui dibalas surat juga. Tapi itu yang gak kami dapat sampai hari ini," tukasnya.  Namun begitu, Jihan merespons informasi Pergub 207/2016 yang sudah diproses untuk dicabut oleh Pemprov DKI dengan biasa saja. Hal tersebut menurutnya memang sudah menjadi tugas pemerintahan Anies Baswedan untuk memastikan Pergub tersebut dicabut.  "Tentu ini adalah tindakan yang seharusnya sudah dilakukan oleh bapak Anies. Memang ini adalah salah satu tindakan yang harus dicabut," katanya.  Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta itu juga memastikan akan terus mengawal pencabutan Pergub 207 ini agar dapat disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.  "Kami juga sebelumnya sudah membuat list atau tanggapan sebenarnya alasan dari pihak pemprov kalau rencana ini nanti ditolak oleh mendagri dalam proses fasilitasi," pungkasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sudah memproses pencabutan Pergub 207/2016 di era Ahok yang menghalalkan penggusuran.  "Sudah dalam proses pencabutan, tinggal menunggu aja dari kementerian. Kalau sekarang membuat Pergub baru harus ada persetujuan hamonisasi dengan Kemendagri," ujarnya, Kamis (25/8).

KRMP Kawal Proses Pencabutan Pergub Penggusuran Era Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220408_112656.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan menghormati semua masukan dari Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) yang meminta agar Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Ariza menegaskan bahwa pihaknya juga tidak ingin terjadi peristiwa penggusuran.  Ia memastikan hanya ingin memberikan tempat tinggal yang layak huni bagi seluruh warga di DKI Jakarta.  "Kita tentu tidak ingin melakukan penggusuran, tapi justru kita ingin menghadirkan rumah yang baik bagi seluruh masyarakat," ujarnya, Selasa (9/8).  Namun begitu, ia mengatakan akan membahas lebih lanjut mengenai masukan dari KRMP untuk mencabut Pergub nomor 207 tahun 2016.  "Nanti kita pelajari niat baik dan tujuan masyarakat," katanya.  Lebih lanjut, Ariza meminta kerja sama semua pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta untuk turut menghadirkan rumah yang layak dihuni oleh warga DKI Jakarta.  "Memang ini perlu biaya tak sedikit. Karena itu kita butuh kerjsama seluruh pihak," pungkasnya.  Sebelumnya, tanggal 6 April 2022 KRMP beraudensi secara langsung dengan Anies Baswedan. Hasil dari audiensi tersebut menghasilkan berita acara yang menyatakan bahwa Anies memberikan moratorium untuk menghentikan sementara penggusuran-penggusuran di DKI Jakarta.  "Dari hasil audiensi itu ada berita acara yang menyatakan bahwa Anies berkomitmen untuk mencabut Pergub tersebut," tegas Jihan Fauziah selaku perwakilan dari KRMP.

Ariza Tegaskan Ingin Berikan Rumah Layak Huni Bagi Warga DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tolak-penggusuran-royyan-JPC.jpg" alt="Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyatakan akan melakukan aksi jika tidak ada respons dari pihak Pemprov untuk audiensi terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin ya" width="100%">
<figcaption>Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyatakan akan melakukan aksi jika tidak ada respons dari pihak Pemprov untuk audiensi terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyatakan akan melakukan aksi jika tidak ada respons dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk audiensi terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.  Jihan Fauziah selaku perwakilan dari KRMP mengatakan telah melayangkan surat permohonan untuk audiensi bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, Kamis (4/8). Rencananya, audiensi tersebut dijadwalkan Kamis (11/8).  "Kalau tidak ada respons setelah kami follow up, kami bisa jadi merencanakan aksi untuk menuntut adanya pencabutan Pergub ini," tegasnya di depan Gedung Balai Kota DKI.  Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu juga menyatakan agar Pemprov DKI tidak menganggap remeh masalah Pergub tersebut. Pasalnya, banyak warga Jakarta yang harus kehilangan rumahnya karena Pergub tersebut. "Lagi-lagi warga Jakarta harus kehilangan rumahnya begitu aja tanpa prosedur dan Pergub ini sangat bermasalah gitu," ujarnya.  Menurut data yang sudah dihimpun KRMP, korban penggusuran akibat dari Pergub 207/2016 ini di tahun 2019 ada di daerah Sunter Agung. Sedangkan di tahun 2021 penggusuran terjadi di Pancoran Buntu II dan Menteng Dalam. Jika permohonan audiensi tidak digubris oleh Pemprov DKI, Jihan mengatakan akan mengajak semua elemen yang terdampak Pergub tersebut.  "Itu kami libatkan. Makanya kalau misalnya dari koalisi rakyat ini yang tergabung ada sekitar 57 kampung dan terbagi dengan mahasiswa juga itu pasti kami libatkan untuk hadir sebagai bentuk representatif yang menjadi korban adalah warga langsung," pungkasnya.  Sebelumnya, Ulul Azmi sebagai salah satu perwakilan KRMP memaparkan alasan pihaknya meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut Pergub no. 206 tahun 2016. Menurutnya, Pergub tersebut memfasilitasi terjadinya penggusuran tanpa musyawarah dengan warga terdampak.  Belum lagi pelibatan aparat yang tidak berwenang seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuat adanya intimidasi dan kekerasan serta pelanggaran terhadap upaya hukum hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.  "Hal ini berimbas pada hilangnya hunian warga. Penggusuran juga mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, serta hilangnya akses terhadap makanan, pendidikan, perawatan kesehatan bahkan pekerjaan dan peluang mencari mata pencaharian lainnya," ujarnya di depan Gedung Balai Kota DKI, Kamis (4/8). (*)  &nbsp;

KRMP Ancam Demo kalau Permohonan Audiensi Tak Direspons Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/koalisi-rakyat-menolak-penggusuran.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) melayangkan surat undangan audiensi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait proses pencabutan Pergub 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Jihan Fauziah, salah satu perwakilan dari KRMP mengatakan bahwa undangan audiensi tersebut diadakan untuk membahas kelanjutan dari pencabutan Pergub 207 tahun 2016 yang sudah dijanjikan Anies.  "Jadi sebenarnya ini sudah menjadi proses atau agenda panjang yang sudah dijalani oleh kawan-kawan KRMP atau koalisi. Karena kita sudah mulai mengirim surat permohonan untuk mencabut dari tanggal 10 Februari," ujarnya kepada wartawan di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.  Jihan menceritakan bahwa koalisi sudah sempat melakukan dua kali audiensi dengan pihak Pemprov DKI. Audiensi pertama dilakukan tanggal 25 Maret 2022 bersama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), pihak Biro Hukum, dan juga asisten pembangunan.  "Hasilnya kami meminta langsung untuk ketemu dengan Pak Anies," katanya.  Oleh karena itu, tanggal 6 April 2022 KRMP beraudensi secara langsung dengan Anies Baswedan. Hasil dari audiensi tersebut menghasilkan berita acara yang menyatakan bahwa Anies memberikan moratorium untuk menghentikan sementara penggusuran-penggusuran di DKI Jakarta.  "Dari hasil audiensi itu ada berita acara yang menyatakan bahwa Anies berkomitmen untuk mencabut Pergub tersebut," tegas Jihan.  Meski sudah mendapatkan kepastian penangguhan penggusuran dan komitmen Anies untuk pencabutan Pergub 207 tahun 2016, Jiihan mengaku hingga kini belum mendapatkan kabar lanjutan dari pihak Pemprov. Padahal, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Anies pada 6 Juni lalu untuk meminta kejelasan terkait masalah tersebut.  "Sampai hari ini lagi-lagi belum ada respons yang signifikan bagaimana sebenarnya upaya pencabutan Pergub 207/2016," ceritanya.  Jihan menganggap proses pencabutan Pergub 207 tahun 2016 sudah terlalu lama diabaikan Pemprov. Dia mengaku sudah sejak Februari 2022 meminta Pemprov untuk mencabut Pergub tersebut. Sudah hampir setengah tahun berjalan, dan menurutnya banyak warga yang rentan terkena dampak dari Pergub tersebut jika masih belum dicabut.  "Seperti warga Pancoran Dukuh 2 gitu ya. Atas nama pemulihan aset daripada Pertamina, tapi satu sisi warga ini menjadi rentan karena bisa digusur gitu aja menggunakan Pergub 207 yang tidak humanis. Padahal di awal kampanyenya jelas kita tahu bapak gubernur itu menyatakan akan humanis kepada warga dan tidak melakukan penggusuran," pungkasnya.

KRMP Minta Audiensi untuk Cabut Pergub yang Legalkan Penggusuran

krmp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#krmp

Berita Terkini

Ariza Janji Pergub Penggusuran Era Ahok Dicabut Sebelum Anies Lengser

KRMP Kawal Proses Pencabutan Pergub Penggusuran Era Ahok

Ariza Tegaskan Ingin Berikan Rumah Layak Huni Bagi Warga DKI

KRMP Ancam Demo kalau Permohonan Audiensi Tak Direspons Pemprov DKI

KRMP Minta Audiensi untuk Cabut Pergub yang Legalkan Penggusuran

Download Aplikasi JawaPos.com