<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5580-2476141327.jpg" alt="Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Massa aksi di Jogjakarta menggeruduk markas Polda DIY di Ring Road Utara, Condongcatur, Depok, Sleman pada Selasa malam (24/2). Berdasar laporan dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), pagar sebelah timur markas polisi tersebut rusak. Sementara beberapa bagian tembok depan mapolda dicorat-coret. Aksi massa itu dilakukan pasca tewasnya seorang pelajar MTs bernama Arianto Tawakal di Kota Tual beberapa hari lalu. Korban kehilangan nyawa akibat hantaman helm yang diduga dilakukan oleh seorang personel Brimob bernama Mesias Siahaya. Meski terduga pelaku sudah dipecat secara tidak hormat dari dinas kepolisian dan menjalani proses hukum, aksi tetap berlangsung. Merujuk laporan Radar Jogja, massa aksi berjalan kaki dari arah timur. Mereka sampai di Mapolda DIY sekitar pukul 18.00 WIB. Tanpa melakukan orasi, massa aksi kemudian mencorat-coret tembok depan polda dengan berbagai tulisan. Di sebelah timur, gerbang besi juga dirusak. Salah seorang peserta massa aksi berinisial UDE mengatakan, aksi itu sebagai bentuk kemarahan masyarakat. Menurut dia, aksi tersebut dilatari peristiwa yang dialami oleh Arianto Tawakal di Kota Tual. Dia menyatakan bahwa nasib tragis yang dialami korban tidak bisa didiamkan. Karena itu, massa aksi di Jogjakarta turun ke jalan, mendatangi Mapolda DIY, dan meluapkan keresahan mereka atas meninggalnya seorang pelajar berusia 14 tahun. &rdquo;Ada bocah 14 tahun yang nggak salah apa-apa, lagi jalan (pakai) motor, tiba-tiba dihantam helm kepalanya. Terus tewas dan sebagainya,&rdquo; kata massa aksi tersebut. Peristiwa yang dialami oleh Arianto Tawakal, lanjut dia, membuat sebagian masyarakat Jogja sadar dan semakin tidak percaya dengan adanya agenda reformasi Polri yang hingga saat ini masih terus digulirkan oleh pemerintah. Mengingat aksi serupa juga pernah terjadi di Mapolda DIY pada Agustus tahun lalu, namun sampai hari ini dinilai belum ada perubahan. &rdquo;Jadi, aksi ini adalah upaya untuk meluapkan kemarahan masyarakat,&rdquo; ungkapnya. Menurut dia, coretan dan pagar yang roboh di Mapolda DIY merupakan bagian dari bentuk ekspresi kemarahan massa. Peserta aksi terdiri atas masyarakat hingga mahasiswa di beberapa kampus di Jogja. Sampai malam tadi, Radar Jogja melaporkan bahwa aksi masih terus berlangsung. Setengah Jalan Ring Road Utara di sisi utara yang digunakan kendaraan melaju ke arah timur ditutup. Sebelumnya, Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Maluku memutuskan bahwa Bripda Mesias Siahaya terbukti bersalah. Personel Korps Brimob Polri itu resmi dipecat dari dinas kepolisian melalui sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan secara langsung hasil sidang KKEP tersebut pada Selasa (24/2). Dia menyatakan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Apalagi bila pelanggaran itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. &rdquo;Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,&rdquo; kata Dadang. Pemecatan Bripda Mesias dibacakan dalam ruang sidang KKEP yang diketuai oleh Kombes Indera Gunawan. Usai memeriksa 14 orang saksi secara langsung dan virtual, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar beberapa hal dalam satu waktu. Beberapa pelanggaran itu terdiri atas kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi Polri, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut. Karena itu, Mesias kena sanksi PTDH dan penempatan pada tempat khusus atau patus. &rdquo;Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,&rdquo; ucap Dadang. Dalam sidang itu, Mesias menyatakan pikir-pikir. Dia belum memutuskan menerima atau mengajukan banding. Sebelum diseret ke sidang etik tersebut, pada Kamis (19/2) lalu Mesias diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar MTs di Kota Tual bernama Arianto Tawakal. (*)

Massa aksi geruduk Mapolda DIY Jogjakarta terkait tewasnya Arianto Tawakal. Aksi corat-coret tembok dan kerusakan pagar jadi bentuk protes

Buntut Tewasnya Arianto Tawakal di Tangan Anggota Brimob, Massa Geruduk Mapolda DIY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5604-2055724616.jpg" alt="Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto (tiga dari kiri) saat konferensi pers putusan kasus penganiayaan pelajar di Tual hingga meninggal oleh anggota Brimob, di Ambon, Selasa. (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto (tiga dari kiri) saat konferensi pers putusan kasus penganiayaan pelajar di Tual hingga meninggal oleh anggota Brimob, di Ambon, Selasa. (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polda Maluku memutuskan bahwa Bripda Mesias Siahaya terbukti bersalah, dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pelajar di Tual hingga tewas. Personel Korps Brimob Polri itu resmi dipecat dari dinas kepolisian melalui sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menyampaikan secara langsung hasil sidang KKEP tersebut pada Selasa (24/2). Dia menyatakan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Apalagi bila pelanggaran itu menyebabkan orang lain meninggal dunia. &rdquo;Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,&rdquo; kata Dadang. Pemecatan Mesias dibacakan dalam ruang sidang KKEP yang diketuai oleh Kombes Indera Gunawan. Usai memeriksa 14 orang saksi secara langsung dan virtual, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar beberapa hal dalam satu waktu. Beberapa pelanggaran itu terdiri atas kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi Polri, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut. Karena itu, Mesias kena sanksi PTDH dan penempatan pada tempat khusus atau patus. &rdquo;Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu,&rdquo; ucap Dadang. Dalam sidang itu, Mesias menyatakan pikir-pikir. Dia belum memutuskan menerima atau mengajukan banding. Sebelum diseret ke sidang etik tersebut, pada Kamis (19/2) lalu Mesias diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar MTs di Kota Tual bernama Arianto Tawakal. Akibatnya, Arianto, korban yang masih berusia 14 tahun tewas. Insiden terjadi saat korban dan kakaknya yang bernama Nasri Karim berboncengan menggunakan sepeda motor. Mereka melaju di jalanan dengan kontur menurun. Saat itulah, Mesias tiba-tiba menghantam pelajar kelas IX itu menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur dan terseret sepeda motor. Selain menjalani proses etik, Mesias juga terjerat pidana. Dia sudah menjadi tersangka untuk proses pidana kasus tersebut. Polda Maluku dan Polres Tual memastikan bahwa proses hukum terhadap personel Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor yang bertugas di Kota Tual itu dilaksanakan sampai tuntas. Dia akan dihukum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. &nbsp;

Polda Maluku pecat Bripda Mesias Siahaya secara tidak hormat usai insiden yang tewaskan pelajar MTs di Tual. Proses hukum Mesias Berjalan.

Polda Maluku Pecat Bripda Mesias Siahaya Buntut Penganiayaan Pelajar MTs di Tual hingga Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/IMG_5580-2476141327.jpg" alt="Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)" width="100%">
<figcaption>Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan siswa di Tual hingga meninggal, menunduk usai putusan pemecatan&nbsp;di sidang kode etik di Ambon (24/2). (ANTARA/Winda Herman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bripda Mesias Viktor Siahaya, anggota Brimob tersangka dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di Tual hingga meninggal dunia kini resmi dipecat dari kepolisian. Sidang Etik yang digelar Polda Maluku resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Viktor. &ldquo;Majelis sidang menjatuhkan sanksi berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela, penempatan dalam tempat khusus selama empat hari terhitung 21&ndash;24 Februari 2026, serta sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi di Ambon, Selasa (24/2) sebagaimana dilansir dari Antara. Putusan dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang berlangsung selama 14 jam, mulai Senin (23/2) pukul 14.00 WIT hingga Selasa (24/2) pukul 03.00 WIT dini hari. Dalam sidang tersebut, Bripda MS dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela serta melanggar Kode Etik Profesi Polri. Meski demikian, yang bersangkutan masih menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis dan diberikan waktu untuk mengajukan banding. Putusan dibacakan Ketua Komisi Etik Kombes Indera Gunawan selaku Kabid Propam Polda Maluku pada Selasa pukul 03.30 WIT, didampingi Wakil Ketua Komisi Kompol Jamaludin Malawat dan anggota Komisi Kompol Ricard Risambessy. Sebanyak 14 saksi diperiksa dalam persidangan, termasuk pihak korban yang semula dituduh sebagai pelanggar. Sedikitnya 10 saksi dihadirkan di ruang sidang, terdiri dari sembilan anggota Brimob dan kakak kandung korban berinisial AT (14). Sementara empat saksi lainnya diperiksa secara daring dari Polres Tual, yakni dua anggota Polres Tual serta dua saksi dari pihak keluarga korban. Sidang tersebut juga menghadirkan pengawas eksternal, di antaranya Ketua Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Proses persidangan ini juga mendapat asistensi dari Divisi Propam Mabes Polri serta pengawasan tim khusus Itwasum Polri yang diturunkan langsung oleh Kapolri. Rositah menjelaskan, Viktor&nbsp;melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan tersebut mengatur bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar sumpah, janji jabatan, dan kode etik profesi, termasuk melakukan tindakan kekerasan. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto berharap putusan sidang KEPP tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban sekaligus menjadi bukti komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan transparansi penanganan perkara. &ldquo;Bapak&nbsp;Kapolri&nbsp;juga memberikan atensi terhadap saya untuk menindak tegas terduga pelanggar, proses tuntas, dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban serta memberikan proses hukum secara transparan,&rdquo; katanya. Ia menegaskan, kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota agar menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan humanis. Dadang juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap berpegang pada prinsip Rastra Sewakottama sebagai abdi utama nusa dan bangsa, dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, masih banyak anggota Polri yang bekerja dengan baik dan penuh dedikasi. Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku yang tetap kondusif menjadi bukti dukungan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Dadang menegaskan pihaknya tidak anti kritik dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Untuk proses pidana terhadap tersangka, kepolisian memastikan penanganannya akan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. &nbsp;

Sidang Etik yang digelar Polda Maluku resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Viktor.

Anggota Brimob Tersangka Penganiayaan Pelajar Hingga Meninggal di Tual Maluku Resmi Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/22/Screenshot_20260222_092753_Instagram-2049834133.jpeg" alt="Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Instagram @jasaraharja.manokwari)" width="100%">
<figcaption>Kadivhumas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Instagram @jasaraharja.manokwari)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes Polri memastikan akan mengawal proses hukum oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor, Bripda MS, yang diduga menganiaya seorang pelajar, Ariyanto Tawakal, 14, hingga meninggal dunia di Kota Tual, Maluku. Polri menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar hukum. Kadiv Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia menegaskan, institusi Polri sangat menyesalkan insiden yang mencoreng nama baik kepolisian tersebut. &ldquo;Polri menyampaikan permohonan maaf atas tindakan individu Polri tersebut yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, yang tentunya dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,&rdquo; kata Isir dalam keterangannya, Minggu (22/2). Isir menambahkan, saat ini Polri fokus pada penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. &ldquo;Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu personel yang terlibat secara transparan dan akuntabel,&rdquo; tegasnya. Polri juga mengajak masyarakat serta pihak keluarga korban untuk turut mengawal jalannya proses hukum terhadap Bripda MS guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara adil dan terbuka. ⁠"Polri mengajak keluarga dan segenap komponen untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum terhadap individu Polri tersebut yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum, transparan dan akuntabel,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, Polda Maluku juga tidak mentolerir tindak kekerasan personel Brimob di Kota Tual, Maluku Tenggara, kepada seorang pelajar bernama Arianto Tawakal. Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak buahnya. &rdquo;Penanganan perkara ini kami lakukan secara tegas dan berlapis. Proses pidana berjalan, proses kode etik juga berjalan. Jika terbukti bersalah, sanksinya jelas dan tegas,&rdquo; kata Dadang Hartanto, Sabtu (21/2). Ia tak memungkiri, Brimob di Kota Tual berinisial MS menghantam Arianto menggunakan helm. Peristiwa yang terjadi pada Kamis (19/2) itu menyebabkan korban meninggal dunia. Dia mengalami luka berat setelah tersungkur dan terseret motor. &rdquo;Kami turut berduka cita dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Musibah ini menjadi perhatian serius kami dan akan ditangani secara sungguh-sungguh,&rdquo; ungkap Dadang. Saat ini, Bripda MS telah diamankan dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Tual guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai proses hukum. Tidak hanya proses pidana, MS juga menjalani proses etik. Jika dalam proses tersebut yang bersangkutan terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dia akan kena sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian. &nbsp;

Mabes Polri minta maaf dan kawal ketat proses hukum Brimob yang diduga aniaya remaja di Tual Maluku. Polri pastikan prosesnya transparan.

Mabes Polri Minta Maaf soal Anggota Brimob Diduga Bunuh Pelajar di Tual Maluku, Janji Kawal Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/jog-693934248.jpg" alt="Ilustrasi Pembunuhan (pinterst)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembunuhan (pinterst)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus meninggalnya pelajar MTs berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, di Kota Tual, Maluku, tengah menyita perhatian publik. Arianto meninggal dunia usai insiden yang terjadi di ruas jalan kawasan RSUD Maren pada Kamis (19/2). Korban diduga terkena pukulan helm oleh anggota Brimob saat melintas di lokasi tersebut. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai peristiwa yang menimpa Arianto merupakan bentuk pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing). Ia menegaskan, tindakan tersebut termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). &ldquo;Rasanya tak sampai hati melihat foto dan video kejadian yang dialami Arianto Tawakal, anak sekolah usia 14 tahun yang kehilangan nyawa dalam kondisi tragis,&rdquo; ujar Usman dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2). Usman juga menyesalkan sikap kepolisian yang mengaitkan Arianto dengan aksi balap liar. Menurutnya, saat kejadian Arianto hanya melintasi area tersebut. &ldquo;Cara amatir ini mengingatkan kita pada kasus kekerasan polisi yang merenggut nyawa pelajar di Semarang, Gamma. Alih-alih bertindak tegas dan membongkar tuntas, polisi justru menuduh Gamma terlibat tawuran,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, upaya menutup-nutupi kebenaran hanya akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Usman turut mengutip pernyataan kakak dari Ariyanto, saat kejadian mereka berkendara bersama dari arah Rumah Sakit Maren dan hendak berputar balik. Kondisi jalan menurun sehingga laju motor sedikit lebih cepat. &ldquo;Sebelum sampai di titik turunan, kami melihat ada polisi di depan. Seorang anggota Brimob berada di pinggir jalan. Saat kami sudah dekat, dia loncat dari balik pohon dan langsung mengayunkan helm yang dipakai. Helm itu mengenai tepat di wajah adik saya,&rdquo; ucap Usman mengutip pernyataan keluarga Ariyanto. Ia melanjutkan, setelah terkena pukulan, Arianto kehilangan kendali atas sepeda motor yang dikendarainya. &ldquo;Dia masih pegang motor, tapi matanya sudah tertutup. Karena kena di wajah, dia hilang kendali. Motor terus melaju lalu jatuh tersungkur. Kepalanya sempat terseret di aspal. Motor adik juga menabrak saya sampai saya ikut jatuh,&rdquo; tambahnya. Arianto kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga Arianto mempertanyakan tindakan aparat dalam peristiwa tersebut. &ldquo;Kalau memang salah, kenapa tidak diberikan pembinaan saja? Kenapa harus dipukul seperti binatang?&rdquo; tutur pihak keluarga dengan nada gusar. Karena itu, Usman menegaskan arogansi kepolisian dinilai membuat antipati. Ia menekankan pengawasan terhadap aparat kepolisian masih lemah. "Kompolnas lembek, Komisi III sama, Pengadilan sulit diharapkan. Kepolisian yang amatir adalah cermin pemerintahan yang amatir. Negara ini terus memproduksi ironi hak asasi manusia," pungkasnya. &nbsp;

Amnesty International sebut kematian Arianto di Maluku akibat aksi Brimob sebagai pelanggaran HAM berat. Kasus ini soroti arogansi polisi.

Amnesty International: Dugaan Pembunuhan Arianto di Tual Maluku oleh Anggota Brimob Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pemilu-Koko.jpg" alt="ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: PEMILU 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tokoh agama Muslim dan Kristen Tual, Maluku mengaku puas atas pelaksanaan Pemilu 2019 di Kota Tual. Hal ini dikarenakan proses pentahapan Pemilu 2019 yang dimulai dari tahap pecalonan, kampanye, hari pencoblosan, maupun rekapitulasi hasil Pemilu berjalan baik. Mulai dari tingkat TPS, PPK, hingga Rapat Pleno di KPU Kota Tual berlangsung dengan aman, terbuka, jujur dan adil.   Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tual, H. Ahmad Kabalmay mengatakan Pemilu 2019 di Kota Tual berlangsung sukses. Selain aman, rekapitulasi juga dilakukan secara transparan sehingga para pihak bisa menerima hasilnya.   "tidak dipungkiri bahwa terdapat insiden berupa protes dari beberapa pihak, namun semuanya dapat terselesaikan sesuai aturan main" jelasnya, Jumat (10/5).  Senada dengan Ketua MUI, Ketua Klasis GPM Kota Tual Pendeta Frans Yosep Syahilatua juga mengikuti dan memantau seluruh proses pelaksanaan pemilu di kotanya. Dia membenarkan kalau hasil pemilu di Tual bisa diterima oleh semua pihak.  "saya mengapresisasi masyarakat Kota Tual yang telah mensukseskan Pemilu 2019 di Kota Tual dengan aman dan lancar serta demokratis," paparnya.  Lebih lanjut Pendeta Frans berharap agar masyarakat Kota Tual tetap menjaga situasi Kamtibmas yang sudah baik. Setidaknya, sampai kepada keputusan hasil Pemilu pada 22 Mei nanti. "Semoga keamanan tetap terjaga hingga 22 Mei," tuturnya.  Perolehan suara di Tual cukup tipis antara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi. Pasangan capres dan wapres nomor 01 mendapatkan 18.910 suara atau 51,31 persen. Sedangkan pasangan nomor 02 mendapat 17.945 suara atau 48,69 persen.   Untuk perolehan suara di kabupaten Maluku Tenggara capres 01 mendapat 14.644 suara atau 70 persen. Sementara capres 02 mendapat 6.320 suara atau sekitar 30 persen suara.

Tokoh Agama Tual Apresiasi Pemilu yang Berlangsung Demokratis

Kota tual

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kota tual