<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-atau-Noel-3JPG-4035102419.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pernyataan tersebut disampaikan Noel di sela-sela menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (13/2). Menanggapi tudingan mengenai adanya aliran dana ke suatu partai politik, Noel memilih menyerahkan hal tersebut kepada saksi maupun jaksa untuk diungkap dalam persidangan. &ldquo;Ini kan ada fakta persidangan. Lebih bagus yang menyampaikan saksi atau jaksa. Kalau dari saya kan tidak bagus. Nanti dikeroyokin sayanya,&rdquo; kata Noel kepada wartawan. Terkait wacana menghadirkan pihak partai, Noel menegaskan hal itu merupakan kewenangan pengadilan, bukan dirinya. &ldquo;Itu kan kewenangan pengadilan, bukan kewenangan saya," ujarnya. Namun, Noel justru mengharapkan agar Majelis Hakim bisa menghadirkan Pimpinan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. "Harapan saya jangan partai yang hadir, pimpinan KPK harus hadir,&rdquo; imbuhnya. Noel sendiri sempat melontarkan pernyataan soal inisial partai K, yang diduga menerima aliran uang haram pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). &ldquo;Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan (hurufnya) K, sekarang (terdiri dari) tiga huruf. Untuk sementara itu dulu,&rdquo; ucap Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2). Saat disinggung lebih lanjut mengenai warna partai tersebut, Noel enggan memberikan keterangan tambahan. &ldquo;Sudahlah, jangan kasih tahu warna lagi,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, Noel menilai identitas partai yang dimaksud semakin jelas seiring dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. &ldquo;Bukan saya yang menyampaikan, tapi fakta persidangan. Jaksa, lalu saksi-saksi yang menyampaikan. Bukan saya,&rdquo; pungkasnya. Dalam kasusnya, Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 atau Rp 3,36 miliar dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi K3 di Kemenaker. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 (Rp 6,5 miliar) dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. &nbsp;

Eks Wamenaker Noel Ebenezer minta pengadilan hadirkan pimpinan KPK ke persidangan Tipikor terkait kasus sertifikasi K3.

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Minta Pengadilan Hadirkan Pimpinan KPK ke Persidangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-atau-Noel-5JPG-1439959792.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, kembali melontarkan peringatan keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait potensi persoalan hukum. Terdakwa kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut mengklaim memiliki informasi akurat bahwa Purbaya tinggal selangkah lagi berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu disampaikan Noel usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/2). &ldquo;Artinya semakin terbukti bahwa informasi saya, Pak Purbaya tinggal sejengkal lagi. Apalagi kemarin KPK bilang saya angkat topi ke Pak Purbaya. Lama-lama Pak Purbaya akan angkat koper dari rumahnya untuk ke KPK. Itu pesannya. Hati-hati Pak Purbaya,&rdquo; ujar Noel. Noel menilai, posisi Purbaya saat ini berada dalam ancaman serius. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang diambil Menteri Keuangan telah mengganggu kenyamanan kelompok elite, serta pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik-praktik tertentu. Ia menyebut, serangan balik dari kelompok yang terganggu tersebut sangat mungkin terjadi. Noel juga menyinggung masih rentannya integritas penegakan hukum di Indonesia terhadap intervensi kekuatan uang. &ldquo;Beliau punya kebijakan yang bagus, tapi banyak elite terganggu. Banyak pemain-pemain liar di republik ini yang merasa terusik. Ingat, hukum di republik ini bisa dibeli,&rdquo; tegasnya. Selain mengkritik kebijakan dan potensi tekanan terhadap Purbaya, Noel turut melontarkan sindiran terhadap institusi penegak hukum dengan istilah satir &ldquo;Komisi Penitipan Kasus&rdquo;. Ia pun mengaku pernah didatangi pihak-pihak tertentu yang diduga menawarkan praktik transaksional dalam penanganan perkara. &ldquo;Saya mau bikin yang namanya komisi penitipan kasus. Komisi penitipan kasus ini datang ke tempat saya. Titip kasusnya apa? Nah, kawan-kawan tahu kan? Akan kita operasi tipu-tipu,&rdquo; ungkap Noel. Peringatan terhadap Purbaya bukan kali pertama disampaikan Ketua Relawan Jokowi Mania tersebut. Dalam sidang sebelumnya, Noel juga menyinggung adanya informasi &ldquo;A1&rdquo; terkait potensi masalah hukum yang menjerat Menteri Keuangan. &ldquo;Pesannya buat Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi, saya mendapatkan informasi A1,&rdquo; beber Noel kala itu. Ia bahkan menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan kemungkinan skenario yang menimpa Purbaya. &ldquo;Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati Pak Purbaya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Noel kembali singgung Menkeu Purbaya yang disebut dekat kasus KPK. Ia peringatkan elite terganggu akibat kebijakan kontroversial.

Noel Kembali Singgung Menkeu Purbaya: Hati-hati Pak, Banyak Elite Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-07JPG-1247557492.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi demi menjaga kepercayaan rakyat. Ia menyinggung kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, yang kini menjadi tersangka KPK. &ldquo;Saya ingatkan, tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin atau mengira pemerintah Republik Indonesia ini bodoh, atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah, atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok,&rdquo; kata Prabowo saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (28/8). Prabowo menegaskan, dirinya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi, termasuk jika berasal dari partai yang ia pimpin. Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai korupsi hanya akan merugikan rakyat. Ia juga mengingat kembali pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus lalu, ketika menyatakan tidak segan melepas bahkan kader sendiri jika terbukti korupsi.&nbsp; &ldquo;Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar saya tidak akan lindungi. Eh, beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra (ditangkap), tetapi dia anggota, dia belum kader. Aduh, dia enggak keburu ikut kaderisasi. Sebetulnya orang itu menarik ya, mungkin dia khilaf,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan sumpah jabatannya sebagai Presiden untuk menjaga amanah rakyat dan menegakkan kebenaran.&nbsp; &ldquo;Saudara-saudara, saya sudah disumpah. Saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya, karena saya sudah bersumpah. Saya takut Yang di Atas dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia itu,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus tersangka KPK Noel, menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi demi kepercayaan rakyat.

Prabowo Tanggapi Noel jadi Tersangka KPK: Dikira Pemerintahan Saya Bisa Disogok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-09JPG-1160709430.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyinggung kasus yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel saat melakukan aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8). Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi pelajaran agar praktik serupa tidak kembali terulang, terutama di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dinilai rawan penyimpangan. &ldquo;Kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Izin agen outsourcing itu potensi korupsi, izin TKA potensi korupsi, izin sertifikasi K3 potensi korupsi,&rdquo; kata Said Iqbal di hadapan massa aksi. Ia menyebut, banyak perizinan di lingkungan Kemnaker yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Hal ini membuat buruh kerap menjadi pihak yang dirugikan. &ldquo;Banyak perizinan di Kemnaker itu ada kaitan berkelindan dengan perusahaan,&rdquo; ujarnya. Said Iqbal mencontohkan, apabila ada praktik korupsi dalam proses perizinan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pekerja. &ldquo;Kalau ada korupsi, kan biaya sertifikasi K3 naik, biaya outsourcing naik, biaya TKA naik. Itu namanya overhead cost di perusahaan,&rdquo; tuturnya. Menurutnya, biaya tambahan akibat korupsi akan menekan beban perusahaan yang pada akhirnya dialihkan kepada buruh. &ldquo;Maka labor cost, biaya buruh ditekan. Berarti kalau ada korupsi, kita semua buruh itu tidak sejahtera,&rdquo; tegasnya. Oleh karena itu, Partai Buruh bersama serikat pekerja lainnya berkomitmen terus mengawasi sektor ketenagakerjaan, termasuk mendesak DPR dan aparat penegak hukum untuk serius menindak praktik korupsi yang merugikan buruh. &ldquo;Kesejahteraan buruh tidak akan tercapai jika akar korupsi di Kemnaker tidak diberantas,&rdquo; pungkasnya.

Said Iqbal menyoroti kasus Immanuel Ebenezer dalam demonstrasi buruh di depan DPR, mendesak pemberantasan korupsi di Kemenaker.

Said Iqbal Singgung Kasus Korupsi Immanuel Ebenezer saat Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-06JPG-2508063169.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar saat menggeledah rumah tersangka Irvian Bobby Mahendra (IBM) atau dikenal dengan julukan Sultan Kemenaker. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (26/8), terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Selain uang dolar, penyidik juga menemukan barang bukti elektronik (BBE) di kediaman Irvian. &ldquo;Penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah saudara IBM. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan BBE serta uang tunai dalam bentuk dolar. Semuanya sudah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini,&rdquo; kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/8). Namun, Budi belum membeberkan jumlah uang dolar yang berhasil disita. Menurutnya, seluruh barang bukti yang diamankan masih dianalisis untuk melengkapi berkas perkara para tersangka. &ldquo;Semua BBE yang diamankan dan dokumen-dokumen terkait akan dibuka, dianalisis, dan diekstrak. Kita akan melihat isinya, termasuk petunjuk-petunjuk dari barang bukti tersebut,&rdquo; jelas Budi. Selain menggeledah rumah Irvian, KPK juga menyisir kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kemenaker di Jakarta pada hari yang sama. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, barang elektronik, uang tunai dalam bentuk rupiah, serta mata uang asing lainnya. &ldquo;Penyidik juga mengamankan catatan keuangan dan bukti penukaran uang. Seluruhnya diduga terkait dengan perkara ini,&rdquo; tegas Budi. Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menahan 11 tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Salah satunya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari hasil pemerasan sejak 2019, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hingga Rp 81 miliar. Irvian disebut mendapat jatah terbesar, yakni Rp 69 miliar. Sementara Noel memperoleh Rp 3 miliar serta satu unit motor Ducati. Modus pemerasan dilakukan dengan memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan sertifikasi K3 apabila pihak pemohon tidak membayar lebih. Biaya yang seharusnya hanya Rp 275 ribu melonjak hingga Rp 6 juta akibat praktik haram tersebut. &nbsp;

KPK geledah rumah Irvian 'Sultan Kemenaker', sita uang dollar dan barang bukti elektronik terkait kasus pemerasan K3.

Geledah Rumah Irvian ‘Sultan Kemenaker’, KPK Sita Uang Dollar hingga Bukti Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-09JPG-1160709430.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel secara resmi dicopot sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Pencopotan jabatan ini dilakukan usai Noel ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 Agustus 2028. Sebagaimana tertuang dalam laman Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Noel telah dicopot terhitung sejak 22 Agustus 2025. Namun secara resmi pengumuman ini baru diunggah dalam laman tersebut pada Selasa (26/8). Adapun pencopotan jabatan Noel ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-232/MBU/08/2025, Nomor SK.049/DI-DAM/DO/2025 Tanggal 22 Agustus 2025. "Memberhentikan Sdr. Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2025," bunyi pengumuman yang diakses melalui Keterbukaan Informasi, Rabu (26/8). Sebagai informasi, Noel ditunjuk sebagai Komisaris Pupuk Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 16 Juni 2025. Namun tak lama menjabat sebagai komisaris, Noel justru tertangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Immanuel Ebenezer dicopot dari komisaris Pupuk Indonesia setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, dampak korupsi di sektor ketenagakerjaan.

Ditangkap KPK, Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Resmi Dicopot sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-02JPG-2243360491.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Jumat (22/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Jumat (22/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan empat unit telepon genggam yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Temuan itu terjadi saat penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Noel, yang berlokasi di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/8). "Penyidik menemukan 4 handphone di plafon rumah yang bersangkutan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/8). Budi menjelaskan, penyidik akan mendalami lebih jauh alasan penempatan ponsel di plafon tersebut. Menurutnya, hal itu akan menjadi salah satu materi saat pemeriksaan terhadap Immanuel Ebenezer.&nbsp; "Nanti kami akan tanyakan tentunya ya dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphonenya di plafon, ya tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan itu juga akan ditanyakan," ujarnya. Selain itu, KPK memastikan seluruh data dalam telepon genggam tersebut akan dibuka untuk ditelusuri. Budi menegaskan, informasi di dalam perangkat itu berpotensi menjadi petunjuk penting dalam mengungkap perkara kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Termasuk juga isi dari BBE tersebut nanti akan kita buka, kita akan melihat informasi-informasi dalam BBE tersebut yang tentu akan menjadi petunjuk, akan menjadi barang bukti bagi penyidik untuk mengungkap perkara ini," urai Budi. Tak hanya telepon genggam, KPK juga menyita sejumlah aset lain dari rumah Immanuel Ebenezer. Salah satunya berupa satu unit mobil Toyota Alphard, yang langsung dibawa penyidik ke Gedung KPK untuk diamankan.&nbsp; "Dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda empat dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4," imbuhnya. Dalam kasusnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;

KPK menemukan 4 HP di plafon rumah eks Wamenaker Immanuel Ebenezer, mengungkap dugaan korupsi pemerasan sertifikasi K3.

KPK Temukan 4 HP di Plafon saat Geledah Rumah Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r16:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-10JPG-2083460764.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk tegas menolak permintaan amnesti yang disampaikan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.&nbsp; Yudi menegaskan, pemberian amnesti kepada Noel justru akan mencederai semangat pemberantasan korupsi, yang selama ini selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, meskipun Noel pernah menjadi bagian dari kabinet, pemerintah harus konsisten menegakkan hukum.&nbsp; &ldquo;Presiden dan pemerintah harus tegas menolak permintaan amnesti dari Noel walaupun yang bersangkutan pernah menjadi anggota kabinet. Ini penting sebagai efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan tindakan serupa,&rdquo; kata Yudi kepada wartawan, Minggu (24/8). Ia menambahkan, kasus Noel telah mencoreng catatan sejarah karena menjadi wakil menteri (Wamen) pertama yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Padahal, pemerintahan Prabowo baru berjalan kurang dari satu tahun.&nbsp; &ldquo;Tindakan Noel berbanding terbalik dengan semangat Presiden yang ingin memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, sebagaimana yang selalu disampaikan dalam pidato-pidatonya,&rdquo; ucap Yudi. Yudi menegaskan, penolakan amnesti akan menjadi bukti nyata keseriusan Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi. Bahkan, Presiden Prabowo diimbau tidak mengintervensi kasus hukum tersebut. &ldquo;Tidak memberikan amnesti bagi saya merupakan salah satu wujud sikap tegas Presiden. Hal ini akan membuktikan kepada publik bahwa ketika ada anggota kabinetnya yang melakukan tindak pidana korupsi, maka dipersilakan penegak hukum untuk memprosesnya,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Yudi juga mengapresiasi langkah KPK yang mulai kembali menunjukkan kinerja positif melalui OTT Noel. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan lembaga antirasuah mulai bangkit setelah berbagai kontroversi di masa pimpinan sebelumnya. &ldquo;Namun kita tidak boleh euforia. Ini baru satu OTT yang membuat publik bergairah kembali terhadap KPK. Kinerja ini harus terus konsisten,&rdquo; ujarnya. Sebab, KPK sering menangani kasus-kasus besar, mulai dari ketua DPD, ketua MK, ketua DPR, hingga menteri dan kepala lembaga negara. Ia pun berharap OTT Noel bukan menjadi yang pertama dan terakhir di era kepemimpinan baru KPK.&nbsp; Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, seperti dugaan korupsi tambahan kuota haji, penyalahgunaan CSR BUMN, dana hibah Jawa Timur, kasus di Pemprov Sumut, hingga kasus Bank Jabar Banten (BJB). &ldquo;Semoga ke depan KPK bisa mengungkap kasus-kasus besar itu sehingga siapapun yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya,&rdquo; urai Yudi. Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyampaikan permintaan amnesti kepada Presiden Prabowo. Permintaan Noel itu disampaikan sesaat sebelum dirinya ditahan oleh KPK, pada Jumat (22/8). Rupanya, Noel berkaca pada kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diberikan amnesti dari Presiden Prabowo. Serta, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang diberikan abolisi. "Semoga saya, semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," ucap Noel saat masuk ke dalam mobil tahanan yang terparkir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Dalam kesempatan itu, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo atas kasus hukum yang menimpa dirinya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya, khusus kepada istri dan anaknya. "Tiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia," ucap Noel. Noel mengklaim dirinya tidak melakukan pemerasan dalam pengurusan K3. Menurut dia, narasi pemerasan sengaja dimainkan untuk memberatkan dirinya. "Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya," tegasnya. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Irvan Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi, Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi, Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. </div> </div> </div> </div> </div>

Yudi Purnomo menekankan pentingnya penolakan amnesti bagi Immanuel Ebenezer untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Ingatkan Presiden Prabowo Tolak Permintaan Amnesti Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer untuk Beri Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-04JPG-4286608870.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mendapatkan satu unit motor Ducati Ducati Scrambler berwarna biru dengan pelat nomor B 4225 SUQ. Motor itu diduga diterima pria yang karib disapa Noel dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, Irvian Bobby Mahendro (IBM). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, Noel yang mengetahui Irvian Bobby Mahendro menyukai hobi motor gede (moge), menanyakan moge yang pantas dan cocok untuk Noel. "Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM, saya tahu kamu main motor besar ya. Kalau untuk saya (IEG) cocoknya motor apa," kata Setyo kepada wartawan, Minggu (24/8). Setelah menanyakan itu, IBM yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 memberikan satu unit moge Ducati kepada Immanuel Ebenezer. "Kemudian IBM belikan dan kirim ke rumahnya, satu Ducati," ucap Setyo. Moge Ducati itu menjadi salah satu alat bukti dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menetapkan Noel bersama 10 lainnya sebagai tersangka. Motor itu didapat KPK yang tersimpan di rumah anak Noel. "Motor ada di rumah anaknya, kamis diantar ke kantor," ujar Setyo. Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer terlibat korupsi, Ducati Scrambler disita KPK, tersangka ditahan 20 hari.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korupsi sertifikasi k3

Berita Terkini