<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image-3-3.png" alt="Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana pesisir Surabaya. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Warga Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, masih belum mendapatkan rasa aman di dalam rumah. Selama ini rumah dianggap sebagai tempat pulang, justru warga Tangsel kerap mendapatkan kekerasan di sana. Mirisnya, kekerasan itu didominasi dialami perempuan. Mereka kerap menjadi korban kekerasan fisik maupun asusila.&nbsp; Data itu tergambar dari angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Tangsel sepanjang 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 397 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Tangsel. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3AP2KB Kota Tangsel, Tri Purwanto, mengatakan ratusan kasus tersebut tersebar di seluruh kecamatan. Rinciannya, Pamulang 68 kasus, Serpong 60, Ciputat 57, Pondok Aren 48, Serpong Utara 27, Ciputat Timur 24, Setu 22, serta 91 kasus merupakan korban nonwarga Tangsel yang peristiwanya terjadi di wilayah Tangsel. "Untuk kategori luar Tangsel, kejadian berlangsung di Tangsel, tetapi korbannya bukan warga Tangsel," kata Tri pada Selasa (6/1). Berdasarkan jenis kelamin dan usia korban, kasus kekerasan tersebut menimpa 90 anak laki-laki, 156 anak perempuan, dan 151 perempuan dewasa. Sementara itu, jika dilihat dari lokasi kejadian, rumah tangga masih menjadi tempat paling rawan dengan 184 kasus, disusul ruang publik 158 kasus, sekolah 30 kasus, berbasis daring 22 kasus, dan tempat kerja tiga kasus. Tri mengungkapkan, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dewasa dengan 75 kasus. Selain itu, terdapat 51 kasus pencabulan terhadap anak perempuan dan 49 kasus persetubuhan terhadap anak perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa tercatat 29 kasus, sementara kekerasan fisik dan psikis terhadap anak laki-laki masing-masing 27 kasus. Adapun kekerasan psikis terhadap perempuan dewasa mencapai 19 kasus, kekerasan fisik terhadap anak perempuan 19 kasus, serta pencabulan terhadap anak laki-laki 15 kasus. Selebihnya terdiri dari berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dari ratusan kasus itu, sebanyak 107 diproses hukum di kepolisian. Rinciannya, 27 kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak laki-laki, 51 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, serta 29 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa tengah ditangani aparat penegak hukum. "Ini yang proses di kepolisian," ucapnya. Tri menegaskan, pihaknya terus berupaya memperkuat pendampingan korban sekaligus meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. "Perlindungan terhadap anak dan perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama agar angka kekerasan dapat ditekan," pungkasnya. (mim)

Rumah belum menjadi tempat aman bagi warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sebanyak 306 perempuan jadi korban kekerasan asusila dan fisik.

Rumah Belum Aman Bagi Warga Tangsel, 306 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Asusila dan Fisik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/peremas-payudara-dihukum-1-tahun-penjara-korban-lega_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Kasus asusila. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kasus asusila. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus asusila yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban begitu memilukan. Tidak hanya bagi orang tua korban, siapa pun merasa sangat terpukul dengan perbuatan tersebut. Bagi korban, apa yang dialami sangat menjadi trauma mendalam. Korban yang masih anak-anak butuh pendampingan lebih lama agar mereka bisa move on.&nbsp; Psikolog Dody Tri meminta publik tidak perlu terburu-buru memberikan label kepada pelaku ataupun korban. Karena bisa jadi mereka adalah orang yang perlu ditolong.&nbsp;"Betapa mudahnya memberi cap 'anak ini rusak, korban ini akan hancur masa depannya, dia menyimpang,'" ungkap Dody Tri kepada JawaPos.com, Rabu (11/6). Menurut Dody Tri, pemberian label negatif kepada pelaku ataupun korban akan membekas di hati mereka. Dan itu akan berdampak negatif untuk masa depan mereka. "Anak-anak mendengar lebih dari yang kita kira. Mereka menyimpan ucapan kita jauh di dalam, dan sering kali membentuk jati diri dari apa yang kita ulang-ulang tentang mereka," papar Dody Tri. Dia juga mengatakan, dari pada menyalahkan anak dengan memberikan label negatif, lebih baik melakukan refleksi ke dalam apakah kita selaku orang dewasa sudah memberikan benteng perlindungan untuk menjaga anak-anak atau tidak. "Anak-anak bukan daftar kesalahan. Mereka adalah cerita yang belum selesai ditulis. Dan kita bisa memilih, mau menjadi tinta luka atau tinta pemulihan," paparnya. Kasus asusila dilakukan anak 8 tahun di Bekasi terungkap ke publik setelah NDP, ibu dari anak berusia 4 tahun yang menjadi korbannya mengungkapkan hal itu melalui media sosial dan kemudian mendapat atensi dari banyak pihak. Ibu korban baru tahu bahwa anaknya menjadi korban setelah dia tidak mau menginap di rumah kakek dan neneknya. Selain itu, anaknya juga menolak ke masjid meski azan berkumandang. Hal ini cukup aneh bagi ibunya mengingat sang putra biasanya langsung bergegas ke masjid begitu mendengar kumandang azan. Setelah ditanya, anaknya mengaku temannya melakukan asusila&nbsp;padanya. Bukan hanya satu kali, katanya sampai 3 kali. Dia pun marah, emosi,bahkan sampai gemetar usai mengetahui cerita anaknya menjadi korban tindakan tak senonoh dari pelaku yang juga anak-anak.

Psikolog Dody Tri mengingatkan agar publik tidak terburu-buru memberi label negatif pada anak pelaku dan korban asusila di Bekasi.

Psikolog Minta Publik Jangan Terburu-Buru Labeli Anak Pelaku dan Korban Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tiga-muridnya-ketakutan-kelakuan-oknum-guru-itu-akhirnya-terbongkar_m_186386.jpeg" alt="Ilustrasi: asusila" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: asusila</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah melaporkan trauma yang dialami korban asusila di Kabupaten Parigi Moutong belum pulih. &rdquo;Tidak bisa dipastikan dan diketahui kapan trauma korban bisa benar-benar sembuh, sehingga kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak lain yang menangani,&rdquo; kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) DP3A Sulteng Patricia seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, UPT DP3A Sulteng melakukan pendampingan, bukan hanya kepada RO (korban asusila) melainkan juga terhadap keluarga korban. Hal itu karena kasus tersebut bukan hanya berdampak pada korban namun juga pihak keluarga, khususnya orang tua. &rdquo;Pendampingan dilakukan setiap hari dan secara terus menerus, karena korban bukan hanya trauma karena kejadian itu tetapi juga soal pemberitaan yang ada,&rdquo; ujar Patricia. Menurut dia, saat ini tim pendamping masih mengutamakan kesehatan korban yang dilakukan otoritas Rumah Sakit (RS) Undata Palu. &rdquo;Kami berupaya melakukan pendampingan yang terbaik, agar korban sembuh dari trauma akibat kejadian itu,&rdquo; tutur Patricia. Selain melakukan pendampingan untuk kesembuhan trauma korban, UPT PPA juga terus memantau proses hukum supaya korban mendapatkan keadilan. &rdquo;Kami kawal terus dan kalau ada bantuan hukum dari luar Sulteng kami serahkan ke pihak keluarga, karena itu hak mereka,&rdquo; ucap Patricia. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) turut membantu memenuhi kebutuhan korban dan keluarganya. Keluarga korban masuk dalam kategori kurang mampu, sehingga perlu diberi bantuan. &rdquo;Bantuan itu diperintahkan langsung oleh kementerian, bukan hanya untuk korban tetapi juga untuk kebutuhan orang tua yang mendampingi,&rdquo; kata Pekerja Sosial Kemensos Yulianingsih&nbsp;di Palu. Yulianingsih diperintahkan Kemensos melihat kondisi korban di Rumah Sakit (RS) Undata di Palu. Bantuan yang dimaksudkan yakni pemenuhan sehari-hari selama perawatan di RS Undata Palu. &rdquo;Tidak hanya itu, rencananya Kemensos juga akan memberikan bantuan pendidikan lanjutan kepada RO (korban asusila),&rdquo; papar Yulianingsih. &rdquo;Bantuan itu diharapkan bisa membantu korban hingga mendapat pekerjaan yang layak seperti anak pada umumnya. Kemensos memberikan bantuan secara komprehensif, sehingga bukan hanya untuk korban tetapi juga keluarganya,&rdquo; tambah dia. Dia menambahkan, Kemensos telah menawarkan tempat untuk orang tua korban di sentra Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos Kota Palu, kemudian bantuan berlanjut berupa dana untuk orang tua korban sebagai modal membuka usaha. &rdquo;Khusus korban rencananya usai perawatan medis akan kami beri pendampingan ke psikologi, hipnoterapi, hingga akhirnya sampai menamatkan sekolah untuk bisa hidup mandiri,&rdquo; ucap Yulianingsih. &nbsp;

DP3A Sulawesi Tengah menyatakan trauma yang dialami korban asusila di Kabupaten Parigi Moutong belum pulih

DP3A Sulteng Sebut Trauma Korban Asusila di Parigi Moutong Belum Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/tersangka-pemerkosaan-261169171.jpg" alt="DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur." width="100%">
<figcaption>DIALIHKAN KE POLDA: Para tersangka kasus asusila saat tiba di Mapolda Sulteng dari Polres Parimo kemarin (31/5). Mereka langsung dihadirkan dalam konferensi pres kasus persetubuhan anak di bawah umur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus asusila yang dialami RI, remaja 16 tahun, terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Ibu korban sempat melapor ke Polresta Palu, tetapi tidak mendapat respons. Pelaku perbuatan asusila itu disebut berjumlah 11 orang dengan beragam profesi. Ada kepala desa (Kades), guru, hingga perwira Polri. Korbannya adalah remaja 16 tahun berinisial RI. Rabu (31/5), Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengadakan konferensi pers untuk men-jlentreh-kan masalah tersebut. Dia menjelaskan, kasus itu memang benar terjadi di Parimo. Namun, menurut Kapolda, kasusnya bukan pemerkosaan. "Sebab, tidak ada unsur pemaksaan maupun ancaman," jelasnya. Yang benar, menurut dia, kasusnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. "Tindak pidana ini juga dilakukan sendiri-sendiri, di tempat berbeda, dan tidak bersamaan," terangnya. Meski demikian, polisi tetap mendalami kasus tersebut. Sepuluh di antara sebelas pelaku yang namanya disebut korban sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu orang lagi, yakni perwira polisi berinisial Ipda MKS, masih diperiksa. Di antara 10 tersangka, 7 orang sudah ditahan. Tiga orang lainnya masih dikejar. Kapolda Agus menerangkan, korban bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul para tersangka. Korban menerima gaji bulanan dari ARH, salah seorang tersangka. &rdquo;Sebelas pelaku ini saling kenal,&rdquo; katanya. Kasus ini bermula saat RI dan pacarnya yang berinisial FN melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Kala itu FN memberikan uang kepada RI. Hubungan haram itu ternyata disebarkan FN kepada temannya di lokasi tempat RI bekerja. "Pacarnya menyampaikan bahwa korban bisa dibayar (untuk melakukan persetubuhan)," ujarnya. Informasi itu akhirnya terdengar oleh para tersangka. Karena itu, mereka tertarik untuk ikut menyetubuhi RI. Agus mengungkapkan, RI berasal dari keluarga kurang mampu. Dia menjadi tulang punggung keluarga. RI membiayai adik-adiknya yang masih kecil. Karena itu, dia bersedia melayani para tersangka setelah diiming-imingi materi. "Ada yang mengiming-imingi uang, pakaian, dan handphone. Bahkan, ada pelaku yang berjanji menikahi korban jika sampai hamil," ujar Agus. Agus menegaskan, korban tidak diperjualbelikan. RI juga membantah mengonsumsi narkoba saat persetubuhan. &rdquo;Itu tidak benar,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bergulir ke ranah hukum setelah ibu korban melapor ke Polresta Palu pada Januari 2023. Waktu itu RI masih berusia 15 tahun. Polisi lantas bergerak dan menjerat para tersangka dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan terhadap Anak. Dalam UU tersebut, ancaman hukumannya adalah maksimal 15 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. &rdquo;Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku telah disetubuhi 11 orang secara sendiri-sendiri, di waktu dan tempat berbeda, dalam kurun waktu 10 bulan, sejak April 2022 sampai Januari 2023,&rdquo; jelas Agus. Tujuh tersangka yang telah ditahan adalah HR (Kades di wilayah Parigi Moutong); ARH, 40, (guru SD di Sausu); AK, 47; AR, 26; MT, 36; FN, 22 (mahasiswa yang juga pacar korban); dan KDD, 32. Tiga tersangka yang masih buron adalah AW, AS, dan AK. &rdquo;Anggota Polri (Ipda MKS, Red) saat ini masih diperiksa dan diamankan di Mako Brimob Polda Sulteng. Sebelumnya, dia bertugas di Polres Parimo,&rdquo; jelasnya. Penyidik juga sudah meminta keterangan dari enam orang. Mereka adalah ayah dan ibu korban serta orang-orang yang dianggap mengetahui kejadian tersebut. Ada beberapa tempat kejadian perkara (TKP) kasus persetubuhan itu. Yakni, rumah seorang tersangka, rumah tempat korban bekerja, penginapan C, penginapan RH, dan penginapan S. Lalu, di pinggir sungai Desa Sausu dan sebuah rumah pondok kebun. Semuanya masih berada di wilayah di Kabupaten Parimo. &rdquo;Tersangka MT melakukan persetubuhan selama dua kali dari Desember 2022 dan Januari 2023, ARH sebanyak enam kali dari April 2022 sampai Januari 2023, AR melakukan empat kali di sebuah penginapan, AK melakukan empat kali, serta HR melakukan dua kali,&rdquo; papar Agus. Saat ini kasus itu telah diambil alih oleh Polda Sulteng. Petugas masih mengejar tiga tersangka. &rdquo;Tiga buron diimbau segera menyerahkan diri,&rdquo; kata Agus. Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Djoko Wienartono saat dikonfirmasi Radar Sulteng Senin (29/5) menyatakan, korban kini dirawat di salah satu rumah sakit di Kota Palu. &rdquo;Polres juga akan meminta asesmen dari ahli psikologi untuk memastikan kondisi mental korban. Kami juga menggandeng P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak),&rdquo; jelasnya. Berdasar pantauan Radar Sulteng, RI kini dirawat di RSUD Undata di Kota Palu. Dia ditangani tiga dokter bedah. Meski kondisinya baik, RI sering mengeluh sakit perut. &rdquo;Jadi, ada tiga dokter yang terlibat, yaitu dokter bedah anak, bedah kebidanan, dan bedah digestif,&rdquo; kata Direktur RSUD Undata drg Herry Mulyadi kemarin. Dia menuturkan, korban harus menjalani operasi pada rahimnya yang terinfeksi. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan tiga dokter yang terlibat, termasuk pembahasan mengenai risiko yang mungkin dialami pasien. Rencana operasi juga telah disampaikan kepada keluarga korban. Menurut Herry, operasi belum dapat dilakukan karena berdasar hasil laboratorium kondisi pasien belum memungkinkan. Para dokter khawatir muncul risiko yang lebih besar jika operasi dilakukan saat ini karena usia pasien masih 16 tahun. &rdquo;Operasi baru dapat dilakukan setelah kondisi pasien membaik,&rdquo; ungkapnya. Herry menambahkan, RSUD telah menempatkan korban di ruang khusus guna menjaga privasinya. Langkah ini diambil untuk melindungi korban yang telah mengalami kasus traumatis. Kejadian asusila tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga memengaruhi psikologisnya. &rdquo;RSUD Undata menangani kasus ini dengan serius. Kami mohon doanya agar anak kita ini dapat pulih kembali. Kejadian ini merupakan situasi yang luar biasa,&rdquo; tuturnya. (who/ron/c14/oni)

Kasus asusila yang dialami RI, remaja 16 tahun, terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Ibu korban sempat melapor ke Polresta Palu.

Remaja RI Jadi Korban Asusila Oknum Polisi Hingga Kades Sejak April 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kenal-pelaku-di-facebook-korban-disekap-lalu-ditiduri-setiap-hari_m_.jpg" alt="Ilustrasi: korban pelecehan Seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: korban pelecehan Seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memberikan pendampingan secara intensif terhadap mahasiswi korban asusila oknum aparat. Saat ini, kasusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.  ”Korban kan sudah semester 7 dan proses skripsi jadi kami dampingi agar jangan sampai berhenti kuliah dan sebagainya, fokus kami ke situ,” kata Wakil Rektor III ULM Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Fauzi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Selain dari tim internal kampus, ULM juga dibantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat memberikan pendampingan terhadap korban.  Terkait putusan terdakwa berinisial BT yang divonis Pengadilan Negeri Banjarmasin pidana 2 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan tindak pidana asusila terhadap korban VD, Fauzi mengaku masih mengkaji lebih jauh.  ”Makanya kami sudah datang ke Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk konsultasi terkait proses hukumnya,” jelas Fauzi yang mengaku sudah menemui Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalsel Indah Laila.  Didampingi Dekan Fakultas Hukum ULM Abdul Halim Barkatullah, Fauzi berharap kejadian serupa tak lagi terulang dan pihaknya turut berjuang agar keadilan dapat ditegakkan.  Diketahui oknum anggota Polri berinisial BT melakukan tindak asusila terhadap korban mahasiswi Fakultas Hukum ULM. Ketika itu korban menjalani magang pada 5 Juli sampai 4 Agustus 2021 di Polresta Banjarmasin.  Kabid Humas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa'i memastikan pelaku bakal dipecat karena telah melanggar kode etik profesi Polri selain sanksi pidana atas perbuatannya.

ULM Beri Pendampingan Mahasiswi Korban Asusila Oknum Aparat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_0512.jpg" alt="Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Oded M. Danial. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) diperintahkan Wali Kota Bandung Oded M. Danial untuk menjangkau para santriwati yang menjadi korban tindakan asusila oknum guru pesantren. DP3A diminta untuk memberi perlindungan.  Menurut Oded, para santriwati yang menjadi korban perlu dilindungi secara psikologis. Sebab, hal tidak terpuji yang dialami saat masih di bawah umur.  ”Para santriwati diupayakan untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Kita upayakan agar para santriwati tidak trauma,” kata Oded seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/12).  Oded menuturkan, psikologis para korban menjadi fokus guna menghindari perundungan. Sebab informasi yang bermunculan saat ini berpotensi memperbesar risiko trauma hingga depresi.  ”Saya juga sudah ingatkan pendampingan ini harus ekstra. Apalagi ini remaja usia sekolah yang masih memiliki masa depan yang harus dijaga. Saya sudah tekankan semua hak-haknya bisa terpenuhi,” ucap Oded.  Oded menyatakan prihatin atas kasus tindakan asusila tersebut. Perbuatan oknum guru itu sangat tidak terpuji.  ”Saya sempat syok mendengar kabar itu. Semoga majelis hakim bisa memberikan putusan yang memberi rasa keadilan bagi para korban dan keluarga,” kata Oded.  Menurut dia seorang guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya, terlebih lagi seorang guru agama. ”Guru agama juga harus bertugas menjaga moral bukan malah merusaknya,” ucap Oded.  Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bandung Rita Verita memastikan telah bergerak dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Barat terkait langkah strategis yang akan dilakukan Pemkot Bandung. Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, DP3A Kota Bandung terus memberikan bimbingan dan konseling secara rutin sampai kesehatan psikologis anak kembali membaik.  ”Tugas kami dari DP3A sebetulnya yaitu penjemputan, pendampingan, konseling sampai psikisnya baik. Sekarang sudah masuk ranah hukum, tapi kita tetap lakukan pendampingan. Korban juga terus berkomunikasi. Terakhir juga mengabarkan kalau sudah masuk sidang,” papar Rita.

DP3A Bandung Beri Perlindungan Santri Korban Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/gerbang-gresik-istimewa.jpg" alt="Gerbang menuju Kab. Gresik. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gerbang menuju Kab. Gresik. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beban keluarga anak di bawah umur korban kekerasan seksual di wilayah Kecamatan Benjeng kini sedikit ringan. Pemkab Gresik melalui dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (KBP3A) akan melakukan pendampingan hingga menanggung biaya persalinan.  Menurut Kepala Dinas KBP3A Gresik dr Adi Yumanto, korban yang masih berusia 16 tahun dan telah mengandung 7 bulan tentu membutuhkan pendampingan. Baik dari aspek psikologis maupun kesehatan.  ”Lewat program pelayanan kesehatan dan medikolegal. Salah satu inovasi kami untuk melayani masyarakat terdampak KDRT (kekerasan dalam rumah tangga, Red). Di BPJS belum ada,” katanya.  Adi menyatakan, setiap tahun muncul kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, jumlahnya 1 hingga 2 kasus saja. Karena itu, pihaknya mengimbau orang tua untuk lebih memberikan perhatian kepada anak.  ”Lebih cerewet tidak masalah untuk menanyakan kegiatan anaknya di era milenial ini,” ucapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=h8Zf-I5IwgA  https://www.youtube.com/watch?v=jkbxSBgoiV0  https://www.youtube.com/watch?v=6ozETAmAYbs

Pemkab Gresik Dampingi Korban Kekerasan Seksual hingga Persalinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/kunjungi-korban-asusila.jpg" alt="BEREMPATI: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII Gresik mengunjungi rumah keluarga korban tindak asusila di Kecamatan Benjeng. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEREMPATI: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII Gresik mengunjungi rumah keluarga korban tindak asusila di Kecamatan Benjeng. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kekerasan seksual yang menimpa Y, anak di bawah umur, terus mendapat empati dari berbagai kalangan. Rabu (13/5) sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengunjungi rumah gadis 16 tahun itu. Yakni, di wilayah Kecamatan Benjeng.  ”Kedatangan kami sebagai wujud empati dan dukungan moral kepada korban dan keluarga. Sekaligus menggali informasi langsung tentang duduk perkaranya,” ungkap Faisal Ridho Abdillah, ketua PC PMII Gresik.  Data yang didapat tersebut merupakan bahan untuk ikut mendorong aparat penegak hukum menuntaskan persoalan itu. ”Kami segera bersurat. Segera memproses kasus tersebut. Sebab, ternyata sudah dua minggu lebih belum ada kabar lanjutan,” jelasnya.  IS, ibu korban, berterima kasih atas dukungan moral dari para mahasiswa tersebut. Sebelumnya, para guru, saudara, dan kerabat juga mengunjungi rumahnya dalam beberapa hari terakhir. IS pun menceritakan kronologi hitam dan memilukan yang menimpa anaknya.  Matanya tampak berkaca-kaca. Dia sungguh tidak menyangka bahwa terlapor SG yang sebetulnya masih ada hubungan keluarga tega bertindak asusila kepada putri bungsunya.  Saat ini IS hanya berharap kasus tersebut segera diproses. Dia juga mengakui pernah mendapat tawaran dari pihak SG dan istrinya untuk berdamai. ’’Termasuk dengan cara menikahi putri saya. Saya menolak, lebih baik dia (SG) dihukum saja karena ulah bejatnya,’’ ujar IS.  Dari pengakuan korban, terlapor SG telah berbuat cabul sebanyak enam kali. Setiap berhubungan, IS menyebut putrinya selalu diancam. Bahkan, diduga dicekoki obat hingga linglung. ’’Kalau melapor, ibumu akan mati,’’ ucap IS yang menirukan ancaman itu. ’’Sudah sepantasnya dihukum seberat mungkin. Biar saya saja yang merawat anak dan bayinya nanti,’’ lanjut IS dangan mengusap air mata.  Dihubungi secara terpisah, Kanit Perempuan dan Perindungan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik Ipda Joko Suprianto masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi atas laporan tersebut. ’’Hari ini (kemarin, Red) kami memanggil istri terlapor untuk memberikan keterangan,’’ ungkapnya.  Terlapor SG rencananya diperiksa pada Jumat (15/5). ”Segala perkembangannya akan kami sampaikan, mohon waktu,” jelasnya.  Seperti diberitakan, perkara itu juga menyeret nama NH alias Nur Hudi. Anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem tersebut dikabarkan pernah menawarkan jalan damai atau kekeluargaan dengan menawarkn uang Rp 500 juta.  NH tidak menampik kabar itu. Dia berdalih, upaya tersebut tidak bermaksud untuk menghalangi proses hukum, tetapi membantu masa depan korban dan keluarganya karena dari kalangan kurang mampu. Di lain pihak, upaya tersebut dinilai menabrak kode etik DPRD.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

Empati Mengalir kepada Korban Asusila Anak di Bawah Umur di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-video-call-brimob-gadungan-diciduk_m_186778.jpeg" alt="Dwi Haryanto harus dikurung dalam penjara karena screenshot video call bersama mahasiswi saat setengah telanjang" width="100%">
<figcaption>Dwi Haryanto harus dikurung dalam penjara karena screenshot video call bersama mahasiswi saat setengah telanjang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi (PT)&nbsp;Jogjakarta berinisial LL, 21, warga Depok Barat, Kabupaten Sleman menjadi korban tindak kejahatan asusila dari seorang pria bernama Dwi Haryanto, 35, asal Ngawi, Jawa Timur. Pelaku yang mengaku sebagai anggota Brimob itu melakukan screenshot video call saat korban dalam posisi setengah telanjang. Akibat perbuatannya, Dwi kini meringkuk di balik jeruji besi. Kapolsek Depok Barat Kompol Sukirin Haryanto mengatakan, modus yang digunakan pelaku ini mengaku sebagai anggota Brimob agar perempuan korbannya mau untuk memperlihatkan payudaranya. "Tapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, pelaku screenshot video itu," katanya, saat jumpa pers di kantornya, Selasa (6/2). Setelah di-screenshot, pelaku mengirimkan gambar itu kepada LL. Kemudian meminta uang tebusan sebesar Rp 2 juta. "Dalam aksinya, pelaku mengancam korban. Kalau tidak diberikan gambar itu mau disebar," katanya. Pelaku kemudian berhasil ditangkap pada Januari lalu. Waktu itu, pelaku datang ke Jogjakarta dan janjian bertemu dengan korban. Tanpa perlawanan, pelaku langsung diamankan petugas. Kapolsek menegaskan bakal menjerat pelaku dengan Undang-undang tentang pornografi nomor 44 tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan. Saat ditemui di Polsek Depok Barat, Dwi Haryanto mengaku berkenalan dengan LL melalui jejaring sosial Instagram pada Desember 2017 lalu. Untuk memuluskan aksinya, Dwi memakai akun Brimob yang didapat dari handphone-nya. "Saya beli handphone, sudah ada akun Instagram Brimob ini, lalu saya pakai," ujarnya. Ia juga mengaku sudah 2 kali melakukan video call dengan korban bernama LL. Namun meski selalu telanjang dada, Dwi hanya melakukan screenshot pada video yang kedua. "Dia tidak mau foto, maunya video call-an," ucapnya.

Gara-gara Video Call, Brimob Gadungan Diciduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/terekam-bu-guru-kasus-pencabulan-di-kelas-bimbel-itu-terbongkar_m_164599.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polsek Matraman membekuk lelaki paruh baya bernama Eddy Sudrajat (53). Dia adalah pelaku pencabulan terhadap MS alias T (10) pada pertengahan September 2017 lalu. Kapolsek Matraman Kompol Supriyadi mengatakan, pelaku ditangkap baru-baru ini setelah adanya laporan polisi. Pelaku, kata dia, mencabuli korban di tempat bimbel Bintang Salju Jalan Kayu Manis V Baru, Matraman, Jakarta Timur. Kasus ini terungkap setelah adanya video dari wanita bernama Mala. Dia adalah guru korban yang tak sengaja merekam perbuatan bejat pelaku. &ldquo;Kami belum periksa saksi yang mengambil video itu. Jadi kami masih menunggu," kata dia saat dihubungi Selasa (24/10). Menurutnya, orang tua korban bernama Satinah sangat terkejut melihat video anaknya tengah dicabuli oleh pelaku. Dalam video berdurasi pendek itu, pelaku melakukan tindak asusila kepada korban. "Ada visum terhadap korban. Dari situ didapati ada luka di kemaluan korban. Kami juga menyita bukti rekaman video,&rdquo; tambah dia. Kapolsek menduga, tidak hanya MS saja yang menjadi kebejatan Eddy. Sebab, ada beberapa siswa lainnya yang diduga turut dicabuli. Namun demikian, para korban tidak mau membuat laporan itu karena merasa malu. "Saya yakin ada korban lain karena dia itu bekerja di TU sekaligus merangkap membantu mengajar," tuturnya.

Terekam Bu Guru, Kasus Pencabulan di Kelas Bimbel Itu Terbongkar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#korban asusila

Berita Terkini