<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/16/SGN7WwNS3XDyfIq5QibWek95AVzDbPwVTlW5RP0Y-1-2680443620.jpg" alt="Layanan pemberian katering haji pada masa pra dan pasca Armuzna di musim haji 2025. Layanan tersebut diharapkan bisa berlanjut tahun ini dan menjadi standar baru pelayanan haji. (Dok. BPKH)" width="100%">
<figcaption>Layanan pemberian katering haji pada masa pra dan pasca Armuzna di musim haji 2025. Layanan tersebut diharapkan bisa berlanjut tahun ini dan menjadi standar baru pelayanan haji. (Dok. BPKH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Layanan untuk jamaah haji Indonesia pada musim haji 2025 menorehkan sejumlah catatan positif, yang diharapkan bisa diteruskan di tahun ini.&nbsp; Salah satunya, untuk pertama kali dalam sejarah, jamaah haji Indonesia mendapat layanan konsumsi pada masa pra dan pasca Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).&nbsp; Untuk diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya, jamaah haji Indonesia harus membeli makanan sendiri menjelang dan setelah puncak haji di Armuzna. Pasalnya, layanan katering dihentikan saat pra dan pasca Armuzna. Alasannya karena kota Makkah sangat padat, sehingga tidak bisa dilakukan pengiriman makanan dari dapur konsumsi. Karena itu, Kepala Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah berharap layanan konsumsi pada pra dan pasca Armuzna tahun lalu bisa jadi patokan layanan haji di tahun ini. &ldquo;Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited," tuturnya, Senin (16/2).&nbsp; Menurut dia ketika penyelenggara layanan haji dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama. Artinya, langkah yang dilakukan bukanlah mengambil alih peran. Tetapi pembukaan jalan dan penutupan celah layanan yang selama ini belum optimal. Tahun lalu, Layanan katering pada fase pra dan pasca Armuzna dijalankan oleh BPKH Limited, anak usaha dari BPKH. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung M. Arief Mufraini mengatakan, warisan layanan yang paling terasa bagi jamaah adalah inisiatif penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca Armuzna.&nbsp; Dia menjelaskan, selama bertahun-tahun, pada fase tersebut jamaah Indonesia tidak memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Sedangkan pada 2025 lalu, penyaluran konsumsi tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah. Layanan tersebut dijalankan dalam kondisi regulasi yang sangat ketat. Termasuk pembatasan tasrikh yang membatasi akses tenaga kerja ke Makkah. &ldquo;Pada fase pra dan pasca Armuzna sebelumnya jamaah tidak mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh. Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang," kata Arief.&nbsp; Dia menuturkan, pada fase pra dan pasca Armuzna itu, banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal. Kemudian mobilisasi logistik terbatas. Tetapi kebutuhan jamaah, khususnya makanan, harus tetap diprioritaskan. senada dengan Fadlul, Arief berharap layanan katering pada fase pra dan pasca Armuzna itu menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan. Layanan lain yang dijalankan BPKH Limited adalah membuka layanan UMKM Indonesia di lobi hotel jemaah haji Indonesia di Makkah. BPKH menilai optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia itu jadi capaian yang penting Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal. Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai itu dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah. &nbsp; &nbsp;

Jamaah haji Indonesia menerima konsumsi untuk pertama kali di masa pra dan pasca Armuzna di musim haji 2025, diharapkan berlanjut di 2026.

Jamaah Haji dapat Konsumsi saat Pra dan Pasca Armuzna Sejak 2025, BPKH Dorong Dilanjutkan di 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/WhatsApp-Image-2026-02-10-at-120617-2083508815.jpg" alt="Konsep Beras Haji Nusantara yang digagas Kementerian Haji dan Umrah untuk konsumsi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Kemenhaj)" width="100%">
<figcaption>Konsep Beras Haji Nusantara yang digagas Kementerian Haji dan Umrah untuk konsumsi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Kemenhaj)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program penggunaan pangan Indonesia untuk konsumsi jamaah haji Indonesia di tanah suci terus bergulir. Salah satunya adalah program Beras Haji Nusantara yang diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Program Beras Haji Nusantara ini bagian dari sebagai langkah strategis pemerintah melalui Kemenhaj dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jamaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M. Beras Haji Nusantara digagas untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan asupan pangan berkualitas. Sekaligus memberdayakan produk beras dalam negeri di Tanah Suci. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Senin (9/2), Irfan mengungkapkan total kebutuhan beras untuk 205.420 orang jamaah haji reguler dan petugas selama musim haji mencapai 2.280 ton. Jumlah ini dihitung berdasarkan frekuensi makan jamaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jamaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5%,&rdquo; terangnya. Ia menjelaskan, selama ini dapur penyedia layanan di Arab Saudi, termasuk yang melayani jamaah haji Indonesia menggunakan beras dari negara lain. Harga pasarannya sekitar 150 SAR per 40 kg atau setara Rp 16.824 per kg. Melalui program ini, pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara dapat menyentuh angka Rp16.000 per kg saat tiba di dapur penyedia layanan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi dan standardisasi menu makanan yang dikonmsumsi jamaah haji Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Wamenhaj dahnil Anzar Simanjuntak, nilai konsumsi jamaah haji Indonesia tahun ini ditetapkan 36 SAR per hari. Terdiri dari makan pagi senilai 10 SAR atau Rp 45.000 (kurs Rp 4.500), serta makan siang dan malam masing-masing senilai 13 SAR atau Rp 58.500. Dengan harga bahan pangan yang lebih murah, diharapkan jamaah bisa memperoleh menu makanan yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Menhaj mengungkapkan, dalam komposisi menu yang diberikan, jamaah akan mendapatkan porsi nasi seberat 170 gram sekali makan. Didampingi lauk 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan menu pelengkap lainnya. Menhaj juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi program Beras Haji Nusantara. Salah satunya adalah mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta penyesuaian kualitas dari beras medium ke premium. Karena itu, kemenhaj akan melakukan sejumlah langkah untuk memastikan program Beras Haji Nusantara bisa mulus. Salah satunya membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga. &ldquo;Dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH),&rdquo; ucap Tokoh asal jombang, Jawa timur, itu. Irfan juga akan berkoordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji atas persetujuan Presiden. Serta membahas Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk subsidi. &ldquo;Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,&rdquo; imbuhnya. Program Beras Haji Nusantara ditargetkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia, sekaligus menjadi etalase produk unggulan pertanian Indonesia di kancah internasional.

Beras Haji Nusantara digagas untuk memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan asupan pangan berkualitas dari dalam negeri di Tanah Suci.

Menhaj Irfan Yusuf Resmi Kenalkan Beras Haji Nusantara, jadi Konsumsi Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci

konsumsi jamaah haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#konsumsi jamaah haji

Berita Terkini

Jamaah Haji dapat Konsumsi saat Pra dan Pasca Armuzna Sejak 2025, BPKH Dorong Dilanjutkan di 2026

Menhaj Irfan Yusuf Resmi Kenalkan Beras Haji Nusantara, jadi Konsumsi Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci

Download Aplikasi JawaPos.com