<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/WhatsApp-Image-2025-12-19-at-074538-2199344841.jpeg" alt="Pertamina melakukan operasi pasar gas LPG 3 Kg untuk masyarakat di Aceh Tamiang, pada Kamis (17/12/2025), guna mengamankan stok dan harga LPG 3 Kg di masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pertamina melakukan operasi pasar gas LPG 3 Kg untuk masyarakat di Aceh Tamiang, pada Kamis (17/12/2025), guna mengamankan stok dan harga LPG 3 Kg di masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya Presiden dalam memberantas mafia dan praktik oligarki mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah distribusi LPG 3 kilogram (kg) yang dinilai masih belum sepenuhnya berjalan adil dan merata di berbagai daerah. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menilai masih terdapat ketimpangan dalam penyaluran LPG 3 kg. Ia menduga kondisi tersebut terjadi akibat penguasaan kuota oleh individu atau kelompok tertentu melalui sejumlah agen. Darmadi menegaskan, jangan sampai terjadi pemusatan kekuatan ekonomi oleh segelintir oknum. Menurutnya, praktik semacam itu bertentangan dengan semangat pemerataan dan keadilan, terutama dalam distribusi gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. &ldquo;Gas LPG 3 kg itu, agen-agen ada sekelompok orang yang menguasai terlalu banyak. Permasalahan seperti ini harus dihilangkan. Maksimal enam LO (Loading Order) sebetulnya, yang kita tuntut menjadi tiga LO,&rdquo; kata Darmadi kepada wartawan, Jumat (20/2). Ia pun mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera menertibkan mekanisme distribusi LPG 3 kg. Penataan agen serta pembatasan penguasaan kuota dinilai penting untuk mencegah praktik oligarki dalam rantai distribusi. &ldquo;Dalam pelaksanaannya, ada satu orang dengan banyak perusahaan yang menguasai penyebaran agen gas sehingga membuat hal ini tidak adil dan tidak merata. Itu sebenarnya bentuk oligarki. Nah, itu yang kita tuntut agar bisa segera diselesaikan,&rdquo; pungkasnya.

Komisi VI DPR dorong pemerintah berantas praktik oligarki dan benahi distribusi LPG 3 Kg agar lebih adil, merata, dan tepat sasaran.

Komisi VI DPR Dorong Pemerintah Berantas Praktik Oligarki pada Distribusi LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/IMG-20250210-WA0017-819731718.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Mufti menyampaikan Erick merupakan salah satu contoh menteri yang membawa kemajuan bagi kementerian yang dipimpinnya. &rdquo;Kami mengapresiasi dan turut bangga atas kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang menurut survei LSI menjadi salah satu dari sepuluh menteri dengan kinerja terbaik di pemerintahan Prabowo Subianto,&rdquo; ujar Anam saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2). Politikus PDIP itu juga menyoroti upaya Erick dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Erick, lanjut Anam, telah menciptakan budaya kerja BUMN yang lebih efektif dan efisien. &rdquo;Sebelum ada kebijakan efisiensi yang diarahkan presiden, Kementerian BUMN ini sudah melakukan efisiensi, dan kembali melakukan efisiensi sesuai amanat presiden,&rdquo; ucap Anam. Meski demikian, Anam langkah efisiensi ini tidak menghambat program Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Anam mengibaratkan peran Kementerian BUMN sebagai seorang striker dalam tim sepak bola. &rdquo;Kalau dalam sepak bola, kementerian lain itu seperti bek atau penjaga gawang, tapi Kementerian BUMN ini merupakan striker. Ibaratnya, untuk mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak murah. Namun dengan striker yang hebat, maka akan bisa mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya bisa semakin optimal,&rdquo; lanjut Anam. Anam juga mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba. Anam tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah. &rdquo;Saya tidak bisa membayangkan, sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun satu persen saja, negara akan kehilangan potensi Rp 2 triliun lebih,&rdquo; kata Anam. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Yulisman mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Erick Thohir. Yulisman menyoroti efisiensi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas untuk pimpinan. &rdquo;Persentase efisiensi (Kementerian BUMN) tertinggi berasal dari perjalanan dinas yang mencapai 54 persen. Selain itu, pengurangan fasilitas untuk pimpinan hingga 70 persen juga merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi,&rdquo; ujar Yulisman. Menurut dia, efisiensi bukan hal baru bagi Erick Thohir. Sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN, Yulisman menyebut Erick telah konsisten melakukan perampingan dan reformasi dalam tata kelola BUMN. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengurangan jumlah BUMN dari ratusan entitas menjadi sekitar 40-an perusahaan. &rdquo;Pak Erick sudah lama menerapkan efisiensi, dan ini terbukti efektif. Penyederhanaan jumlah BUMN adalah contoh nyata bagaimana efisiensi dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan-perusahaan negara,&rdquo; kata Yulisman. Yulisman berharap langkah-langkah efisiensi ini terus diperkuat agar BUMN semakin sehat dan dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Menteri BUMN Erick Thohir berterima kasih atas dukungan dan kolaborasi yang selama ini dilakukan Komisi VI DPR. Erick mengaku akan terus menyampaikan perkembangan terkini mengenai efisiensi anggaran Kementerian BUMN.&nbsp; &rdquo;Terima kasih Komisi VI DPR yang terus bersinergi dengan kami sehingga banyak sekali program-program yang sukses memastikan pelayanan kepada masyarakat itu terjadi,&rdquo; ucap Erick. Dia menyampaikan Kementerian BUMN melakukan langkah efisiensi dalam operasional. Erick mengungkapkan pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 Rp 277,5 miliar, dengan rincian Rp 80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar untuk dukungan manajemen. &rdquo;Alhamdulillah, kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,&rdquo; ujar Erick. Erick menyampaikan, efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN mencakup berbagai aspek operasional. Erick menjelaskan langkah efisiensi ini mencakup pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, pengurangan fasilitas teknologi informasi (TI) sebesar 41 persen, pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen, pemangkasan anggaran kegiatan rapat dan acara seremonial sebesar 43 persen, efisiensi pemakaian gedung hingga 39 persen. &rdquo;Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,&rdquo; ucap Erick.&nbsp; Erick menyatakan Kementerian BUMN juga melakukan penyesuaian kendaraan dinas hingga 66 persen. Erick menyebut efisiensi kendaraan dinas menjadi salah satu langkah strategis untuk menghemat anggaran tanpa mengorbankan efektivitas kerja. &rdquo;Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,&rdquo; lanjut Erick.&nbsp; &rdquo;Kami melakukan efisiensi salah satunya dengan mengurangi fasilitas pimpinan di Kementerian BUMN, tapi tetap menjaga layanan untuk pegawai tetap optimal, seperti daycare dan layanan kesehatan. Hal ini karena kami ingin kerja keras karyawan tetap diapresiasi,&rdquo; tandas Erick Thohir.

Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang membawa kemajuan bagi kementerian BUMN

Komisi VI Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Memotong Fasilitas Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/IMG_2909-3770841208.jpg" alt="Tangkapan layar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menyetujui RUU BUMN menjadi undang-undang. (Rio Feisal/Antara)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menyetujui RUU BUMN menjadi undang-undang. (Rio Feisal/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang. &rdquo;Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?&rdquo; tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seperti dilansir dari Antara saat memimpin rapat. Kemudian dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2). Dasco meminta persetujuan kembali kepada anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna dan dijawab setuju secara serempak. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menjelaskan, RUU BUMN dibutuhkan agar BUMN dapat berkontribusi secara maksimal terhadap program-program pemerintah, seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta program strategis nasional lainnya. Selain itu, Undang-Undang BUMN sudah lama tidak diperbarui. Dia menjelaskan, sejumlah pengaturan tertuang dalam RUU tersebut, seperti pengaturan business judgement rule dan pengelolaan aset BUMN. &rdquo;Penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Kemudian, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam rangka tata kelola BUMN agar lebih optimal,&rdquo; ujar Anggia Ermarini. Sementara itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron memastikan eksistensi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) usai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN menjadi undang-undang. Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak serta merta mereduksi tugas dan peran Kementerian BUMN. &rdquo;Seluruh pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris BUMN menjadi domain Kementerian BUMN,&rdquo; ujar Herman. Tak hanya kewenangan menunjuk direksi dan komisaris, Herman menyampaikan Kementerian BUMN juga tetap memiliki kewenangan terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) BUMN. Herman menyampaikan detail perubahan UU BUMN masih menunggu peraturan pemerintah (PP). &rdquo;Hal ini juga termasuk detail untuk aset dan pegawai BUMN yang nanti diatur dalam PP,&rdquo; ucap politikus Partai Demokrat tersebut. Herman menyampaikan UU BUMN mengatur pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara. Herman menyampaikan salah satu perubahan yang terjadi terkait setoran dividen BUMN. &rdquo;Kalau dulu, dividen disetor ke Kementerian Keuangan, ke negara, sekarang itu ke Danantara, dikelola Danantara untuk selanjutnya dilakukan investasi di lingkungan BUMN dan luar BUMN,&rdquo; ungkap Herman.

DPR RI setujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang

RUU BUMN Sah! DPR: Penunjukan Direksi dan Komisaris Tetap Kewenangan Kementerian BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/paruh-pertama-2018-laba-bersih-pt-telkom-merosot-hingga-28-persen_m_232056.jpg" alt="Ilustrasi layanan PT Telkom Indonesia Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan PT Telkom Indonesia Tbk</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPR RI Ismail Bachtiar memuji paparan data terkait capaian dan peta kerja (roadmap) Telkom Indonesia. Data yang dipaparkan perusahaan pelat merah itu dinilai detail di antara mitra kerja Komisi VI yang lain. &rdquo;Rasanya Telkom paling lengkap, paling bagus menyajikan data pada kami dari seluruh mitra Komisi VI,&rdquo; kata Ismail dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Telkom Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11). Meski demikian, Legislator dari Fraksi PKS itu berharap Telkom Indonesia punya aksi konkret untuk memastikan kepada publik jika perusahaan bisa menjadi penguasa market di sektor tersebut. Telkom Indonesia sebagai perusahaan terbuka saat ini mengalami penurunan market. Delapan sampai sepuluh bulan belakangan, market Telkom Indonesia berada di angka 31 persen. Dia memahami adanya berbagai problematika yang sedang dihadapi Telkom Indonesia. Telkom Indonesia sudah melakukan perbaikan secara berkala. &rdquo;Tapi di satu sisi publik perlu diyakinkan bahwa ke depan Telkom punya aksi korporasi yang memastikan kita akan menjadi penguasa market di sektor ini,&rdquo; tandas Ismail. Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. Dia menyampaikan apresiasi atas pencapaian Telkom Indonesia di bawah kepemimpinan Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah. &rdquo;Pada intinya saya mengucapkan apresiasi dan juga Pak Ririek jangan lupa bahwa Telkom juga membukukan pendapatan yang positif, tentunya ini hasil dari sinergi Telkom dengan sub holding yang di sini ada 13,&rdquo; kata Husein dalam rapat yang sama. Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga berharap seluruh target dan strategi yang dipaparkan Telkom Indonesia dalam rapat bisa dikerjakan dengan serius. Lebih penting dari itu, kata Husein, Ririek bisa mendorong sub holding fokus mencari bisnis dari luar untuk menambah pemasukan perusahaan negara tersebut. &rdquo;Mengingatkan kepada Pak Ririek mudah-mudahan yang sudah disampaikan ini, target-target Telkom untuk 2025 juga strategi-strategi yang disampaikan, tentu juga saya berharap Pak Ririek mendorong sub holding bahwa mereka juga supaya bisa fokus mendapatkan bisnis dari luar,&rdquo; ucap Muhammad Husein Fadlulloh. Sementara itu, anggota Komisi VI Herman Khaeron mendukung penuh langkah-langkah Telkom Indonesia dalam mengembalikan kepercayaan publik. Pihaknya berada di garis terdepan mendukung perusahaan milik pemerintah tersebut. &rdquo;Kami di Komisi VI tentu mendukung penuh terhadap langkah-langkah korporasi yang dilakukan Telkom supaya bisa mengembalikan kepercayaan publik. Kami juga mengumumkan kepada publik bahwa kami DPR mendukung penuh Telkom,&rdquo; tegas Herman Khaeron. Dalam rapat tersebut, Dirut Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memaparkan capaian kerja perusahaan di hadapan Komisi VI DPR RI. Salah satu yang dipaparkan ialah capaian pendapatan usaha Telkom Indonesia yang naik dari Rp 111,2 triliun pada 2023 menjadi Rp 112,2 triliun pada 2024.

Komisi VI DPR RI berharap Telkom Indonesia punya aksi konkret untuk memastikan kepada publik jika perusahaan bisa menjadi penguasa market

Komisi VI DPR RI Apresiasi Kelengkapan Roadmap Telkom Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/WhatsApp-Image-2024-08-05-at-162159-4038106530.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendatangi Kantor Kejati Jawa Timur, di Surabaya, Senin (5/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendatangi Kantor Kejati Jawa Timur, di Surabaya, Senin (5/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Politikus sekaligus anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menunjukkan keseriusannya terhadap memperjuangkan keadilan atas kematian Dini Sera di tangan Ronald Tannur. Rieke melawat ke Jawa Timur. Pemain Oneng dalam Serial Bajaj Bajuri itu mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, di Surabaya, Senin (5/8). Rieke disambut Kasipenkum Windhu Sgiarto dan Aspidum Kejati Jatim Agustian Sunaryo. &rdquo;Oke jadi begini, kita tidak ingin jika satu kasus yang terindikasi kuat adanya satu kejahatan yang luar biasa, kemudian bisa bebas murni dengan mengabaikan fakta persidangan,&rdquo; kata Rieke usai audiensi di Kejati Jatim. Rieke menegaskan indikasi jika ada permainan dalam vonis bebas itu dibuktikan dari diabaikannya sederet fakta persidangan. Belum lagi, hampir seluruh tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikesampingkan. &rdquo;Hasil analisis yang dimiliki kejaksaan itu sudah cukup kuat sebetulnya dibantu CCTV, dibantu visum et repertum,&rdquo; ucap Rieke. Rieke meminta Kejati Jatim memberikan akses ke berkas-berkas persidangan. Dia menyebutkan, hal itu telah masuk ke ranah keterbukaan informasi publik. &rdquo;Ini kasus putusan membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk dikawal bersama sampai dengan seluruh proses kasasi selesai dan kemudian benar-benar inkrah begitu,&rdquo; tandas Rieke. Sementara itu, Aspidum Kejati Jatim Agustian Sunaryo menyampaikan per hari ini (5/8), JPU menyeret kasus Ronald Tannur ke kasasi. Langkah berikutnya yakni pihaknya bakal ekspose memori. &rdquo;Kami lakukan ekspose pada memori kasasinya bersama JPU, kami punya waktu 14 hari setelah menyatakan kasasi, kami menyusun dan segera serahkan ke pengadilan untuk memori kasasinya,&rdquo; kata Agustian. Sebelumnya, hari ini (5/8), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) mendaftarkan akta kasasi kasus vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur terkait kasus penganiayaan kekasihnya hingga meninggal dunia di Pengadilan Negeri Surabaya. JPU Ahmad Muzakki hadir pukul 09.00 di Pengadilan Negeri Surabaya. Melihat awak media, dia bergegas ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Surabaya. Ahmad Muzakki tampak irit bicara. Selesai mendaftarkan berkas kasasi, Ahmad Muzakki keluar dari ruang PTSP. Muzakki tak menyampaikan banyak kata kepada awak media. &rdquo;Nanti ya, Kasi Intel saja,&rdquo; ujar Muzzaki ditemui di PN Surabaya. Pada 24 Juli, Ronald Tannur divonis bebas atas kematian Dini Sera Afrianti pada tahun lalu di Lenmarc Surabaya. Ronald Tannur dibebaskan majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka datangi Kantor Kejati Jatim, Senin (5/8), perjuangkan keadilan atas kematian Dini Sera

Rieke Diah Pitaloka Datangi Kejati Jatim Buntut Vonis Bebas Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/13/Untitled-2717157786.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kerja Jasa Marga, Korlantas, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang berhasil mengantisipasi kemacetan parah selama arus mudik Lebaran 2024. Upaya para pihak terkait dinilai berhasil memberi rasa nyaman para pemudik. &rdquo;Alhamdulillah sangat sukses kita bisa lihat tidak ada kemacetan yang berarti dalam antisipasi Jasa Marga, Kakorlantas, dan Kementerian Perhubungan ,dalam mengantisipasi arus mudik,&rdquo; kata Andre usai meninjau langsung kesiapan arus balik Lebaran 2024, di Km 70, Sabtu (13/4). Legislator Fraksi Gerindra itu memandang para stakeholder telah bekerja keras membuat arus mudik lancar. Andre menyambut baik hasil presentasi baik dari Jasa Marga, Korlantas, dan Kemenhub, dalam mengantisipasi arus balik. Salah satu upaya pemerintah yang mendapat apresiasi Andre adalah menyiapkan jalur contraflow bagi pemudik yang balik. &rdquo;Yang pertama, bagaimana Jasa Marga menyiapkan yang namanya jalur contraflow. Akan ada jalur contraflow yang dibuka mulai siang tadi, contraflow itu disiapkan Jasa Marga sampai bisa tiga jalur,&rdquo; kata Andre. Kedua, lanjut Andre, Jasa Marga juga sudah menyiapkan kelengkapan contraflow. Setiap 5 Km terdapat safety car dari kepolisian untuk mengingatkan pemudik untuk berhati-hati dan jangan sampai mengantuk. Di sisi lain, Andre juga mengimbau kepada para pemudik agar betul-betul menyiapkan diri untuk arus balik. Terpenting, pemudik yang melalui contraflow diharapkan pemudik dalam keadaan fit. &rdquo;Pemudik diharapkan betul-betul mengikuti aturan dan rambu-rambu. Serta ketiga tentu harapan kami pemudik yang mengikuti contraflow harus mengikuti imbauan dari aparat dan petugas. Ini sangat penting untuk mengantisipasi kecelakaan,&rdquo; papar Andre. Tak sampai di situ, Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April. Kebijakan itu sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. &rdquo;Untuk apa itu dilakukan Jasa Marga? untuk mengurai kemacetan untuk mengurai beban dari puncak arus balik. Itu menurut saya kita apresiasi, kita hargai langkah Jasa Marga. Ini merupakan solusi yang ditawarkan Jasa Marga,&rdquo; terang Andre. &rdquo;Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp 84 ribu ya, Pak, per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi direksi Jasa Marga,&rdquo; tambah dia. Andre juga mendukung permintaan beberapa pihak seperti Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK, yang mendorong agar kantor-kantor melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024. &rdquo;Kita harapkan permintaan pemerintah melalui Menko PMK, Kemenhub, Kakorlantas, dan Mabes Polri, imbauan ini bisa terlaksana. Supaya apa, sekali lagi supaya kita menghindari kemacetan yang luar biasa pada 15 April. Dalam dua hari ke depan tanggal 14 dan 15,&rdquo; tutur Andre.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kerja Jasa Marga, Korlantas, dan Kemenhub, mengantisipasi kemacetan arus mudik Lebaran

Andre Rosiade Apresiasi Kerja Jasa Marga, Kemenhub dan Korlantas Antisipasi Kemacetan Selama Arus Mudik Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72830_92128_Eko-Patrio.jpg" alt="Eko Patrio" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio menyampaikan, kolaborasi TikTok Shop dengan Tokopedia memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM lokal akan memiliki banyak kesempatan untuk menjajakan dagangan dan memperluas akses pasar serta meningkatkan potensi jumlah penjualan. &rsquo;&rsquo;Semakin banyak aplikasi (e-commerce), ini bisa memberikan keuntungan kepada para UMKM. Jadi, sebaiknya kita fokus memperbanyak lapak UMKM dengan membantu perkembangan e-commerce,&rsquo;&rsquo; kata Eko. Menurut dia, platform Tiktok membantu para mitra usaha berinteraksi langsung secara intens dengan calon pembeli. Pangsa pasarnya tidak terbatas dengan jangkauan pelanggan yang sangat luas. Menurut laporan we are social, ada sekitar 106,5 juta pengguna Tiktok di Indonesia per November 2023, terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. Data tersebut sekaligus menunjukkan potensi platform Tiktok yang dapat dioptimalkan para seller untuk mempromosikan barang dagangan. Pengguna aktif Tiktok merupakan target pasar yang riil. Melihat potensi yang sangat besar itu, Eko Patrio menyarankan semua pihak fokus membantu UMKM untuk menjadi kampiun di platform. Misalkan mengedukasi UMKM untuk membuat konten kreatif atau mengemas jualan biar cepat laku.&nbsp; Wakil rakyat dari dapil Jakarta Timur itu juga mengingatkan Tiktok dan Tokopedia serta platform e-commerce lain agar lebih mengutamakan memajang produk-produk lokal agar lebih banyak dibeli. Dengan membeli produk lokal, kata Eko, ikut membantu meningkatkan kemandirian ekonomi negara dan ikut membantu menciptakan lapangan kerja di negeri sendiri. &rdquo;Ini bisa memberikan maslahat kepada para UMKM lokal. Dengan adanya migrasi Riktok ini kita berharap perniagaan di Indonesia ini lebih bagus lagi,&rdquo; kata Eko. Senada dengan Eko, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan, integrasi TikTok dan Tokopedia yang hampir rampung itu harus memberikan manfaat dari akses dan perluasan pasar digital bagi pelaku UMKM lokal. Pasalnya, keberadaan pelaku UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, di antaranya mengurangi tingkat kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan melalui aktivitas-aktivitas usaha kecil baru. Karena itu, dia meminta agar TikTok dan Tokopedia harus mengutamakan produk dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri serta memperketat arus masuk produk impor. &rdquo;(Integrasi TikTok-Tokopedia) ini kan salah satu upaya untuk bisa meredam produk-produk UMKM dari negara lain. Tugas kita bersama adalah membantu UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mereka harus lebih kompetitif,&rdquo; sambung dia. Selain UMKM, Politikus PKB itu juga meminta agar Integrasi TikTok-Tokopedia itu memberikan perlindungan bagi para konsumen. Baik keamanan, kenyamanan, dan orisinalitas barang yang dibeli. Sementara itu, berkaitan dengan progres migrasi antara TikTok dan Tokopedia yang mulai mendekati tenggat waktu, Luluk menyampaikan bahwa parlemen akan terus memantau perkembangan secara intens. Terutama pada sisi keberpihakan platform terhadap UMKM lokal. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah memproses integrasi platform digital TikTok Shop dan Tokopedia. Proses integrasi ini sudah berjalan dan hampir rampung. Integrasi itu dilakukan sebagai respons usai Kemendag Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang menutup kegiatan jualan yang dilakukan TikTok via media sosial. TikTok yang sebelumnya hanya memiliki izin sebagai platform media sosial, kini sudah mengakuisisi Tokopedia yang sudah memiliki izin sebagai pelaksana e-commerce. Setelah menjalin kerja sama, TikTok dan Tokopedia kemudian melakukan integrasi dan migrasi agar sesuai dengan peraturan yang diterapkan pemerintah. Dirjen Kemendag Isy Karim sebelumnya menyarankan platform sosial media lain seperti Instagram dan Facebook untuk meniru integrasi secara back end ala Tiktok dan Tokopedia. Artinya, kedua raksasa sosial media itu bias memfasilitasi para online shop berjualan langsung di platform, asalkan mereka memiliki lisensi e-commerce atau bekerja sama dengan e-commerce eksisting, seperti Tiktok dan Tokopedia.

Komisi VI DPR RI menyampaikan, kolaborasi TikTok Shop dengan Tokopedia memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM

Anggota Komisi VI DPR RI Sebut E-Commerce Harus Untungkan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/debat-capres-ke-4-jokowi-diklaim-punya-kejutan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pilpres 2024" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilpres 2024</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VI DPR RI dari PDIP Mufti Aimah Nurul Anam secara terbuka mengakui kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Dalam rapat Komisi VI dengan Erick Thohir, Anam menyebut capres yang didukung sang menteri menenangkan Pemilu 2024. &rdquo;Ini kan sudah kelihatan sejak quick count, capres yang Pak Menteri dukung (menang). Artinya pemilu aman-aman saja,&rdquo; ujar Anam dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR. Tak hanya mengakui kemenangan kandidat 02, anggota DPR dari PDIP juga memuji Prabowo. Dia menyebut Prabowo memiliki kepedulian dengan BUMN. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat Komisi VI, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima dividen BUMN 2023 senilai Rp 81,2 triliun. Erick menargetkan jumlah dividen BUMN terus meningkat pada 2024 dan 2025.

Anggota Komisi VI DPR RI dari PDIP Mufti Aimah Nurul Anam secara terbuka mengakui kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Akui Kemenangan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-4JPG-3033706745.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VI DPR dari PDIP Deddy Sitorus memuji kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai berhasil mencapai target. Deddy menilai Erick sukses membawa perusahaan pelat merah meraih target dividen meski sempat dihantam pandemi Covid-19. &rdquo;Kita harus apresiasi setelah melalui pandemi ternyata bisa dicapai, dividen tahun lalu,&rdquo; ujar Deddy Sitorus dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN di Gedung DPR, Selasa (19/3). Meski BUMN masih mengejar angka yang ditargetkan lima tahun lalu, Deddy menilai hal itu wajar. Sebab, mayoritas dari lima tahun masa kerja Kementerian BUMN mesti dilalui di era krisis akibat pandemi. &rdquo;Kita tahu dan paham bahwa situasi global tidak mudah,&rdquo; ujar Deddy. Deddy pun berharap struktur yang baik di BUMN tetap dipertahankan. Jangan justru BUMN yang sudah semakin baik kembali ke titik nol. Senada dengan Deddy, anggota PDIP yang lain Darmadi Durianto juga memberi apresiasi atas pencapaian laba dan dividen BUMN. &rdquo;Saya apresiasi atas pencapaian laba dan dividen,&rdquo; ujar Darmadi. Tak lupa Darmadi ingin BUMN yang profesional dipertahankan. Selama ini ada kekhawatiran BUMN jadi bancakan. &rdquo;Tapi di zaman Pak Erick ini bagus. Tapi kekhawatiran itu bisa muncul lagi karena itu butuh SOP dan mekanisme agar BUMN yang sekarang sudah bagus bisa tetap dijaga,&rdquo; ucap Darmadi.

Komisi VI DPR memuji kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilai berhasil membawa BUMN raih target dividen meski pandemi Covid-19

Komisi VI Beri Apresiasi atas Kinerja BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/RUMAH-BUMN-670506599.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai Menteri BUMN Erick Thohir punya kapabilitas untuk memerangi radikalisme. Menyinggung ditangkapnya oknum pegawai PT KAI terkait kasus terorisme, Baidowi memandang hal tersebut jadi bagian perang BUMN terhadap radikalisme. &rdquo;Saya meyakini Menteri BUMN Erick Thohir mampu memerangi radikalisme di tubuh BUMN. Karena pada dasarnya radikalisme itu benih dari terorisme,&rdquo; ujar Achmad Baidowi, yang akrab disapa Awi itu. Awi memandang menjadi tugas seluruh pihak untuk melakukan langkah preventif dalam mencegah terorisme. Terlebih terorisme adalah musuh ideologi bangsa. Oleh karena itu, kata Awi, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tugas yang mesti didukung seluruh pihak. &rdquo;Bahwa aksi terorisme bisa memapar di lingkungan instansi milik pemerintah yang seharusnya menjadi terdepan dalam membantu memerangi terorisme,&rdquo; tambah Achmad Baidowi. Adanya penangkapan terhadap oknum PT KAI dinilai Achmad Baidowi, sebagai bukti bahwa terorisme bisa tumbuh di perusahaan negara. &rdquo;Ini membuktikan riset bahwa dalam BUMN ada benih radikalisme,&rdquo; ujar Achmad Baidowi.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menilai Menteri BUMN Erick Thohir punya kemampuan untuk memerangi radikalisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#komisi vi

Berita Terkini