Komisi VI DPR Dorong Pemerintah Berantas Praktik Oligarki pada Distribusi LPG 3 Kg

JawaPos.com - Upaya Presiden dalam memberantas mafia dan praktik oligarki mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah distribusi LPG 3 kilogram (kg) yang dinilai masih belum sepenuhnya berjalan adil dan merata di berbagai daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menilai masih terdapat ketimpangan dalam penyaluran LPG 3 kg. Ia menduga kondisi tersebut terjadi akibat penguasaan kuota oleh individu atau kelompok tertentu melalui sejumlah agen.

Darmadi menegaskan, jangan sampai terjadi pemusatan kekuatan ekonomi oleh segelintir oknum.

Menurutnya, praktik semacam itu bertentangan dengan semangat pemerataan dan keadilan, terutama dalam distribusi gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil.

“Gas LPG 3 kg itu, agen-agen ada sekelompok orang yang menguasai terlalu banyak. Permasalahan seperti ini harus dihilangkan. Maksimal enam LO (Loading Order) sebetulnya, yang kita tuntut menjadi tiga LO,” kata Darmadi kepada wartawan, Jumat (20/2).

Ia pun mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera menertibkan mekanisme distribusi LPG 3 kg. Penataan agen serta pembatasan penguasaan kuota dinilai penting untuk mencegah praktik oligarki dalam rantai distribusi.

“Dalam pelaksanaannya, ada satu orang dengan banyak perusahaan yang menguasai penyebaran agen gas sehingga membuat hal ini tidak adil dan tidak merata. Itu sebenarnya bentuk oligarki. Nah, itu yang kita tuntut agar bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.